bro138 demo

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Zulhas Sebut Bulog Impor 350 Ribu Ton Kedelai Imbas Harga Selangit******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Perum Bulogakan mengimpor 350 ribu ton kedelai untuk mengatasi lonjakan harga komoditas tersebut. Sebab, gara-gara kenaikan harga kedelai, harga tempe dan tahu juga ikut terkerek.

"Kedelai memang naik. Ini pasti belinya pada Juli-Agustus, karena mahal. Untuk itu, Presiden Joko Widodo langsung perintahkan pada rapat kemarin untuk Bulog impor kedelai," kata Zulkifli seusai meninjau harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Bukateja, Purbalingga, dikutip dari Antara, Jumat (4/11).

Zulkifli mengatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh harga internasional yang naik dan pelemahan rupiah.

Selanjutnya pada 1 Juli 2022 harganya menjadi Rp14.200 per kg. Harga kedelai impor terus naik menjadi Rp14.300 per kg pada 29 September 2022.

Zulkifli menjelaskan, Bulog akan mengimpor kedelai dengan harga sekitar Rp11 ribu per kg dan akan dijual di dalam negeri sebesar Rp10.000 per kg, sehingga pemerintah mensubsidi sisa harganya.

Ia menambahkan, kedelai tersebut akan diimpor dari beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat dan Kanada.

"Perjalanan hingga sampai ke Indonesia kira-kita 40-50 hari. Jadi, Desember 2022 kita sudah punya kedelai murah, yakni Rp10.000 per kg," ujar Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

YLKI Usul Sederhanakan Cukai Agar Rokok Murah Tak Banjiri Pasar******

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menyarankan penyederhanaan layercukaiagar rokok murahtidak membanjiri pasar. Hal ini menyusul maraknya rokok murah legal yang bebas ditemukan di pasaran.

Ia menjelaskan bahwa layer cukai di Indonesia beragam, mulai dari sigaret kretek mesin (SKM) hingga sigaret putih mesin (SPM).

"Masalahnya adalah, misal SKM 1 dan SKM 2 itu ada selisih cukai per batangnya cukup tinggi. Makanya, perusahaan rokok downgrading. Jadi memproduksi rokok dengan harga lebih murah. Industri-industri rokok besar pun sekarang mengeluarkan produk baru dengan harga lebih murah, untuk menyiasati itu (layer cukai)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

"Jadi kalau sekarang ada 10 (layer cukai), disederhanakan jadi 4. Jadi SKM A dan B, SPM A dan B. Ini harganya bisa dikendalikan, jadi antara harga rokok terkenal dan baru tidak berbeda jauh. Kalau sekarang kan harganya jadi agak tinggi. Ini jadi permasalahan regulasi yang akhirnya disiasati industri," jelas Agus.

"Kalau disederhanakan, permasalahan hilang. Jadi meski turun kelas pun, harga yang dipasarkan di lapangan tidak akan jauh beda dan negara tetap akan mendapatkan keuntungan. Jadi cukai yang masuk ke negara akan dalam struktur yang tinggi," sambungnya.

Persoalan layer cukai dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Dalam aturan tersebut ada 9 golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, mulai dari sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret putih tangan (SPT), sigaret kretek tangan filter/sigaret putih tangan filter (SKTF/SPTF), tembakau iris (TIS), klobot (KLB), sigaret kelembak kemenyan/klobot (KLM), hingga cerutu (CRT).

SKM, SPM, dan KLM terbagi ke dalam 2 golongan, lalu SKT atau SPT mempunyai 3 golongan, sedangkan sisanya tanpa golongan.

Untuk urusan tarif cukai per batang, tertinggi adalah CRT dengan harga jual eceran (HEJ) per gram/batang lebih dari Rp198 ribu dipatok cukai per batang atau gramnya Rp110 ribu. Sedangkan yang paling murah adalah TIS dengan HEJ Rp55 hingga Rp180 dipatok cukai seharga Rp10 per batang.

Untuk SKM golongan 1 tarif cukai per batangnya adalah Rp985 dan golongan 2 Rp600, SPM golongan 1 Rp1.065 dan golongan 2 Rp635, SKT atau SPT golongan 1 di angka kisaran Rp345 hingga Rp440 dan golongan 2 Rp205, lalu golongan 3 Rp115 per batang. Sedangkan SKTF atau SPTF dikenakan tarif cukai Rp985 per batang.

Sementara itu, penyederhanaan layer tarif cukai sudah sempat disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai 2018 sampai dengan 2021," bunyi Pasal 18 ayat 1 PMK tersebut. 

Adapun dalam pasal 18 ayat 2 dirinci sebagai berikut: 10 (sepuluh) strata tarif mulai 2018; 8 (delapan) strata tarif mulai 2019; 6 (enam) strata tarif mulai 2020; 5 (lima) strata tarif mulai 2021.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Pengusaha Pasrah Cukai Rokok Naik, Asalkan Rokok Ilegal 'Dijegal'******

Pengusaha rokokgolongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pasrah dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokokmenjadi 10 persen di 2023.

Bahkan, pemilik pabrik rokok Kondang Jaya Putra Agung Prasetyo mengaku bisa memahami jika harga jual rokok nantinya akan lebih mahal di pasaran.

"Kami tidak mempermasalahkan kenaikan tarif cukai rokok tersebut, karena tidak mungkin menolak melaksanakan. Apapun kebijakan pemerintah, tentu pengusaha akan melaksanakannya," imbuh dia dilansir Antara, Jumat (4/11).

Ujung-ujungnya, omzet pengusaha berkurang. Meskipun, sifatnya hanya sementara. Penjualan biasanya akan kembali normal saat peredaran rokok ilegal bisa ditekan.

"Berbeda halnya ketika peredaran rokok ilegal justru semakin masif, sehingga rokok yang legal yang kalah bersaing lantaran harga jual rokok ilegal lebih murah," jelasnya.

Ia mencontohkan rokok filter 16 harga normal bisa dijual hingga Rp28 ribu per bungkus, sedangkan rokok ilegal yang tidak ada pajaknya hanya dijual di pasaran Rp7.000 per bungkus. Konsumen rokok yang daya belinya rendah tentu akan memilih rokok ilegal karena murah.

Oleh karena itu, ia berharap, keseriusan Bea Cukai dalam memberantas, sehingga pasar rokok ilegal bisa diisi dengan produk rokok legal.

Selain itu juga agar produsen rokok, terutama golongan III bisa tetap berproduksi dan turut membantu penerimaan negara lewat cukai.

Sementara itu, pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno mengungkapkan hal yang sama bahwa pihaknya tidak bisa menolak ketika ada kebijakan untuk menaikkan tarif cukai.

Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Terlebih lagi, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Upah Harian Buruh Tani Naik Jadi Rp58.940 per Oktober 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal buruh tani nasional sebesar Rp58.946 per hari pada Oktober 2022.

Angka ini naik 0,32 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai Rp58.760 per hari.

Sementara itu, upah riil buruh tani naik sebesar 0,65 persen.

Angka ini naik 1,08 persen dibanding September 2022, yakni Rp92.695 per hari. Sementara itu, upah riil menanjak sebesar 1,19 persen.

Upah nominal buruh atau pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan.

Upah riil buruh atau pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima.

Sedangkan, upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks harga konsumsi rumah tangga pedesaan.

Sementara itu, upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Perhelatan KTT G20 Serap 33 Ribu Pekerja******

Penyelenggaraan main dan side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20menyerap 33 ribu pekerjaterutama di sektor transportasi, akomodasi, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan capaian itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Annual Meeting pada 2018 lalu.

"Kalau dibandingkan dengan annual meeting pada 2018, manfaat nyata bisa 1,5 hingga 2 kali lipat bahkan lebih," kata Susiwijono Moegiarso dalam jumpa pers #G20Updates secara daring lewat keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (4/11).

Ia mengatakan sepanjang periode Agustus-September, di Bali telah diadakan 15 kali ministerial meeting, dan ada peningkatan lebih dari 70 persen trafik di bidang transportasi.

"Di Bali kita belum melihat betul PDRB-nya (produk domestik regional bruto), tapi dari transportasi, traffic di Bali sudah confirm, tingkat hunian juga melebihi prapandemi. Demikian juga sektor pendukung side event," ungkapnya.

Menurutnya, KTT G20 diprediksi berkontribusi sekitar Rp7,4 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB), termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun.

Hal tersebut mempertimbangkan diselenggarakannya 438 event di 25 kota Indonesia dengan berbagai tingkat level pertemuan sejak 1 Desember 2021.

Seluruh rangkaian itu dinilai memberikan manfaat besar terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida menyatakan G20 memberikan dampak maksimal dan langsung bagi masyarakat.

Seperti kenaikan angka wisatawan mancanegara 1,8 juta hingga 3,6 juta, dan 600 ribu sampai 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fesyen, dan kriya.

Di sektor hospitality business, tingkat keterisian kamar hotel khususnya di Bali sudah melonjak tinggi dibandingkan dengan saat masa pandemi covid-19 pada 2021.

"Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pada masa pandemi covid-19 2021 lalu tingkat keterisian kamar hotel hanya sekitar 20 persen, kini sudah menyentuh angka di kisaran 70 persen. Serapan tenaga kerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, sudah mencapai sekitar 80 persen terhadap para pekerja yang saat masa pandemi dirumahkan," ujar Nyoman.

Konsistensi capaian itu dinilai harus tetap dipantau, dijaga, dan ditingkatkan terutama setelah G20 mengingat ada potensi krisis global seperti inflasi serta krisis pangan dan energi.

"Kami berharap KTT G20 bisa merumuskan berbagai kebijakan signifikan dan membantu persoalan-persoalan yang menyangkut pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]