jokerbet303 847Jutaan kata 958941Orang-orang telah membaca serialisasi
《papu4d》
KPK: Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
"Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA itu, termasuk perannya dalam kasus tersebut.
KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA beserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.
Ali menjelaskan penetapan tersangka baru korupsi DJKA tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.
Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA
Mengenai dua tersangka baru tersebut, penyidik KPK hari ini memeriksa empat orang ASN Kementerian Perhubungan sebagai saksi untuk dua tersangka baru itu.
Keempat ASN Kemenhub tersebut adalah Fatir Payungan Siregar, Eko Budi Santoso, Heri Supardiman, dan Gunawati.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.
Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Baca juga: KPK tetapkan 10 tersangka korupsi proyek rel kereta
Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).
Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.
Baca juga: KPK sita uang tunai Rp5,6 miliar terkait korupsi di DJKA
Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.
Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.
Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.
Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara
Baca juga: Penyuap pejabat DJKA Kemenhub divonis tiga tahun penjara
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Menhan: Proses peremajaan 41 unit kapal perang capai 40 persen******Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan proses refurbishmentatau perbaikan dalam rangka peremajaan dan modernisasi sebanyak 41 unit kapal perang Republik Indonesia (KRI) telah mencapai 40 persen.
"Tadi saya bicara lewat konferensi video dengan direktur galangan-galangan swasta nasional yang mengerjakannya. Sampai sekarang sudah mencapai 40 persen," katanya kepada wartawan usai melakukan inspeksi terkait proses refurbishment di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya, Selasa sore.
Perbaikan berbagai jenis kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) itu dikerjakan oleh PT PAL bersama sejumlah galangan kapal swasta nasional lainnya. Dalam proses refurbishmentyang kontrak kerjanya disepakati sejak akhir tahun 2022 dan ditargetkan rampung seluruhnya pada Oktober 2024 tersebut, PT PAL menjadi lead integratoryang bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap galangan kapal lainnya. Menhan Prabowo dalam kunjungannya di galangan PT PAL memperoleh informasi bahwa proses refurbishmentterhadap 41 kapal perang meliputi replating, repowering, peremajaan berbagai fasilitas dan akomodasi di dalam kapal, hingga pemutakhiran persenjataan, beserta sistem radarnya. "Saya bangga terhadap kemajuan teknologi PT PAL dan juga galangan-galangan kapal swasta nasional lainnya," ujarnya. Menhan Prabowo memastikan akan terus membangun kekuatan angkatan perang yang diupayakan dilakukan di dalam negeri.
"Karena negara kita sangat besar. Laut kita sangat besar. Kita harus menguasai alur laut. Selat-selat kita sangat strategis sehingga jadi incaran banyak negara. Jadi, ya, ini sesuatu yang membanggakan," ucapnya. Anggaran perbaikan 41 kapal perang TNI AL itu mencapai 900 juta dolar Amerika Serikat. Anggaran tersebut turun dari alokasi yang semula sebesar 1,1 miliar dolar AS akibat efisiensi. Menhan Prabowo optimistis setelah selesai refurbishment seluruhnya akan memiliki peningkatan kemampuan perang.
Setidaknya dalam jangka waktu 10 tahun ke depan dipastikan dapat beroperasi secara optimal dalam menjaga wilayah laut Indonesia.
Baca juga: Menhan: RI masih negosisasi bangun RS lapangan buat pengungsi Gaza
Baca juga: Menhan kembali resmikan 15 titik sumber air di Bangkalan
Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
KPK kembali tahan dua tersangka di kasus Bupati Labuhan Batu******Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka lainnya, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Yusrial Suprianto (YS) dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar (WRS) dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR).
“KPK menemukan alat bukti lanjutan kaitan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang pada tersangka EAR dkk.,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Ali mengatakan kedua tersangka masing-masing ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. Penahanan tersebut untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut.
"Mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2024," tutur Ali.
YSP dan WRS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan konstruksi perkara bermula saat EAR selaku Bupati Labuhan Batu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan di berbagai satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Proyek yang menjadi atensi EAR di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
EAR kemudian menunjuk anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.
Besaran uang dalam bentuk fee yang dijadikan syarat bagi para kontraktor yang akan dimenangkan adalah 5 persen sampai dengan 15 persen dari besaran anggaran proyek.
Kontraktor yang juga dikondisikan dan siap untuk dimenangkan dari proses kongkalikong tersebut adalah WRS dan YSP.
Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.
Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.
Sebelumnya, KPK pada Jumat (12/1), telah menahan empat tersangka lain dalam perkara yang sama. Keempat tersangka tersebut adalah EAR, RSR, dan dua pihak swasta yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).
Baca juga: KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT
Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs slot cambodia、slot demo zeus gacor、buku erek erek 2d
Terkait:cara pinjol pakai dana、mahjong ways 3 pg soft、newlivedrawhk、ide777、sgp angka jitu hari ini、warung mantap slot、buku mimpi bambu、brunei paito、togel yang keluar hari ini、umur kakek zeus
bab terbaru:angka jitu all pasaran(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
《papu4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,usaha188 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《papu4d》bab terbaru。