slot mudah wd

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Hasil Pemeriksaan 69 Pegawai Berharta Jumbo Diungkap 2 Pekan Lagi******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 69 pegawai yang asal-usul harta kekayaannya masih belum jelas dalam dua minggu ke depan.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan para pegawai dengan profil risiko tinggi itu sudah mulai dipanggil sejak Senin lalu.

"Kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut sejak Senin. Target dua minggu kita selesaikan, tapi lihat dinamika seperti apa," kata Awan di Kantor Kemenkeu, Rabu (8/3).

Sebelumnya, Kemenkeu sudah melakukan hasil analitik. Itjen juga melakukan cek formal juga material terkait anomali harta kekayaan pegawai internal. Begitu ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.

"Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan," kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

312 Saham Terkoreksi, IHSG Ditutup Lesu ke 6.807******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.807 pada Senin (6/3). Indeks saham melemah 6,63 poin atau minus 0,1 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,41 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 206 saham menguat, 312 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia justru menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,11 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,23 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ikut bertambah 1,26 persen.

Bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris stagnan, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,88 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 1,64 persen.

Sementara, bursa Amerika tampak makin perkasa. Indeks S&P 500 bangkit 1,61 persen, indeks NYSE Composite bertambah 1,24 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,97 persen.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

PT Air Bersih Gandeng Perbankan dalam Pengadaan Air Bersih Rp8,87 T******

PT Air Bersih Jakarta dengan lembaga perbankan dan institusi keuangan meneken perjanjian fasilitas sindikasi kredit untuk pengadaan air bersih senilai Rp8,87 triliun, Senin (20/2).

Adapun pihak perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), OCBC Bank, OCBC NISP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank BTPN Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), KB Bukopin, dan China Construction Bank Indonesia (CCB).

CEO Moya Indonesia Holding Mohamad Selim selaku pengendali PT Air Bersih Jakarta mengatakan proyek ini merupakan tonggak Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota.

"InsyaAllahkalau tidak ada halangan berarti di April kami akan mulai pekerjaan ini," ungkap Selim di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank BCA Antonius Widodo Mulyono yang mewakili pihak perbankan mengatakan proyek ini merupakan proyek strategis. Sebab, seluruh penduduk DKI Jakarta memerlukan air bersih dan berkualitas.

Selain itu, proyek ini juga bisa mengurangi penggunaan air tanah. Dengan begitu, kata dia, bisa ikut mencegah penurunan tanah di DKI Jakarta yang menurut riset Kementerian ESDM turun 18 cm per tahun.

"Kalau kemudian proyek ini lancar dan bisa dieksekusi dengan baik sesuaitimeline, penduduk Jakarta akan menikmati kualitas air yang lebih baik," ucapnya.

Adapun dari total pembiayaan Rp8,8 triliun, BCA mendapat porsi sebesar Rp2,5 triliun. Ke depannya, proyek ini akan terus berlanjut dan diperkirakan total pembiayaannya bisa mencapai Rp26 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

3 Alasan BPKP Tak Mau Rekomendasikan Pemerintah Beli KRL Bekas Jepang******

Anggota Komisi VI DPRRI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga alasan mengapa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah untuk menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim BPKP mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Saat ini, armada telah KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Contoh lineBogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

Namun, ia kembali menyerahkan keputusan kepada pemerintah dengan hasil audit BPKP tersebut. Apakah nanti tetap impor bekas atau menolak.

"Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," kata dia.

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Menteri Basuki Sebut Tanah Jakarta Anjlok 18 Cm per Tahun******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengungkapkan tanahdi DKI Jakarta anjlok 12 hingga 18 centimeter (cm) per tahun imbas eksploitasi air tanah oleh masyarakat dan pebisnis di ibu kota.

Namun, di tengah masalah itu, pemerintah belum bisa melakukan apa-apa. Basuki menyebut pemerintah tidak bisa melarang masyarakat Ibu Kota untuk menggunakan air tanah karena hingga kini belum bisa menyediakannya.

Saat ini katanya, pemerintah masih dan sedang berusaha dengan menjalankan tiga proyek untuk mengatasi permasalahan air bersih di Jakarta.

Basuki mengklaim jika tiga proyek itu bisa diselesaikan, maka dapat mengatasi permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Dengan begitu, pemerintah bisa meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah pada 2023.

"Kalau itu semua bisa kami selesaikan dan bisa menyuplai area Jakarta, maka pada 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat setop pakai air tanah. Hanya dengan itu penurunan air tanah bisa dihentikan, seperti di Bangkok dan Tokyo," kata Basuki saat menyaksikan penandatanganan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]

Penurunan tanah di DKI Jakarta memang terjadi di Jakarta. Penurunan terjadi akibat empat faktor yang terdiri dari alam dan buatan atau yang berkaitan dengan manusia.

Peneliti muda Pusat riset Geoteknologi-BRIN Dwi Sarah mengatakan untuk penyebab alami, penurunan tanah di Jakarta disebabkan dua hal, yakni proses tektonik yang aktif dan kompaksi alamiah tanah Jakarta. Kompaksi alamiah adalah proses pengurangan lapisan sedimen tanah akibat beban sedimen di atasnya.

Sedangkan untuk faktor antropogenik atau yang melibatkan campur tangan manusia, penurunan tanah di Jakarta disebabkan eksploitasi berlebihan pada air tanah dan pembebanan.

Penurunan tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1-15 sentimeter per tahun dan beberapa lokasi lainnya dapat mengalami penurunan hingga 20-28 sentimeter per tahun.

Dalam sebuah jurnal penelitian oleh Hasanuddin Z. Abidin dan rekannya, dari keempat faktor penurunan tanah tersebut, aktivitas tektonik tampak menjadi faktor yang paling tidak signifikan, mengingat aktivitas tektonik wilayah Jakarta yang tidak terlalu sering.

Sementara itu, eksploitasi berlebihan air tanah disebut menjadi faktor paling bertanggung jawab menyebabkan penurunan tanah Jakarta.

Eksploitasi berlebihan tanah, kompaksi alamiah tanah, dan beban bangunan menjadi faktor saling berkaitan menurunkan tanah Jakarta.

Pasalnya, ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah ibu kota.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menghadirkan bangunan-bangunan baru untuk tempat tinggal atau sejumlah fasilitas lain.

Kehadiran bangunan tersebut akan semakin membebani tanah Jakarta. Selain itu, kehadiran bangunan baru juga kemungkinan besar bakal meningkatkan konsumsi air tanah.

Bintang ramalan

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.