hoki89

Perampok Ruang dan Waktu

PUPR Tuding Anies Salah Baca Data BPS soal Jalan Era SBY vs Jokowi******

Kementerian PUPR angkat suara soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden JokoWidodo (Jokowi).

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).

"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah di tahun 2000 sekian nanti ada SK (Surat Keputusan) baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional," terangnya.

Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi.

Artinya, kata dia, tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.

Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.

Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

RUPS Siloam Sepakati Pembagian Dividen dan Pergantian Direksi Baru******

PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) menutup agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku 2022 dengan kabar baik bagi para pemegang saham.

"RUPS menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2022 sebesar Rp255 milyar, dengan rasio pembayaran dividen (DPR) sebesar 36 persen dari Laba Bersih tahun 2022. Dividen per lembar saham tercatat sebesar Rp19,67 per lembar," tulis keterangan resmi, Kamis (25/5).

Lebih lanjut keterangan tersebut memaparkan keputusan ini diambil setelah mendapatkan dukungan penuh dari para pemegang saham, yang mengapresiasi kinerja Siloam selama tahun lalu. Namun, rapat tersebut juga menjadi momen penting dalam perjalanan bisnis perseroan.

Dalam RUPS, para pemegang saham memberikan pembebasan tugas kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas berakhirnya masa jabatan mereka pada 2023.

"Seluruh manajemen Perseroan berterima kasih atas bimbingan dan kebijaksanaan dari Jajaran Direksi dan Jajaran Dewan Komisaris Perseroan yang telah membawa Siloam melewati masa pandemi dan terus mencapai pertumbuhan yang signifikan selama masa jabatannya," imbuh keterangan tertulis.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan, Siloam akan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru untuk masa jabatan selama tiga tahun. Keputusan ini diambil dengan semangat profesionalisme dan memprioritaskan keberhasilan program-program perusahaan di masa depan.

Salah satu pengangkatan yang menjadi sorotan adalah Benny Haryanto Djie sebagai Presiden Direktur baru Siloam Hospitals. Benny, yang memiliki pengalaman luas di berbagai industri keuangan selama lebih dari tiga dekade, diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi perusahaan.

Dia terkenal atas kontribusinya dalam melakukan proses digitalisasi infrastruktur di Pasar Modal Indonesia, termasuk mengimplementasikan book-entry settlement systemuntuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Pengalaman dan kepemimpinannya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan Siloam di masa depan.

Selain itu, dalam RUPSLB juga disetujui rencana pembelian kembali saham (Buyback) sebagai bagian dari program Management and Employee Shares Ownership Program(MESOP) untuk periode 2024-2027. Tujuan dari program ini adalah untuk menyamakan Indikator Performa Kerja (KPI) manajemen dan karyawan dengan pemegang saham.

Dalam rangka ini, manajemen dan karyawan senior akan diberikan sejumlah saham sebagai bagian dari remunerasi yang didasarkan pada KPI yang dicapai dan harga saham.

"Jangka waktu pembelian kembali saham tersebut akan dimulai pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024, atau tanggal lainnya yang dapat ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tunduk pada batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 POJK 30/2017," sebut keterangan resmi.

Biaya yang akan dikeluarkan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya Rp50 miliar, tidak termasuk biaya-biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham. Jumlah saham Perseroan yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 0,30 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan, termasuk saham treasuri.

Dengan pembagian dividen dan pengangkatan direksi baru, Siloam berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin industri kesehatan di Indonesia.

Pedang dan Sihir

IHSG Tersungkur ke 6.636 Usai 294 Saham Terkoreksi******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.636 pada Selasa (30/5). Indeks saham melemah 44,67 poin atau minus 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,87 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 234 saham menguat, 294 terkoreksi, dan 213 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang naik 1,3 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,30 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,24 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan tumbuh 1,04 persen.

Tak jauh beda, bursa saham Eropa dominan menghijau. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,19 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,33 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,34 persen.

Serupa, bursa Amerika serempak semringah. Indeks S&P 500 melesat 1,30 persen, indeks NYSE plus 0,69 persen, dan indeks NASDAQ Composite meroket 2,19 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

penjelajah bintang

Sumut Butuh Rp5,5 T untuk Perbaiki Jalan Rusak, Jokowi Sumbang Rp800 M******

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).

Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.

Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.

Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini******

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapuratiba di Balikpapan, Selasa (30/5) ini. Kedatangan mereka untuk mengunjungi proyek IKN dan melihat langsung peluang bisnis yang bisa dikembangkan.

Tommy menyebut kunjungan ratusan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

"Seeing is believing. Dengan melihat langsung dengan mata kepala sendiri, para pengusaha akan tahu bahwa proyek ibu kota Nusantara bukan hanya sekadar harapan, tetapi sudah dimulai pembangunannya," ujar Tommy.

"Garuda Indonesia mendukung kegiatan ini dengan menyediakan penerbangan khusus Singapura-Balikpapan agar para pengusaha tidak perlu transit dulu di Jakarta," jelas Tommy.

Tommy menjelaskan para pengusaha Singapura yang hadir berasal dari berbagai latar belakang. Dari perwakilan pemerintah, ada Enterprise Singapura. Sementara para pengusaha lainnya bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan.

Ang Boon Kian dari SPIC, yang ikut dalam rombongan, mengatakan tertarik untuk investasi di bidang energi, khusus energi tenaga surya.

"Kami sudah dua kali berkunjung ke Jakarta dan bertemu para pejabat dari OIKN. Kali ini saya berharap bisa melihat langsung lokasi karena kami benar-benar ingin ikut investasi di bidang energi di Nusantara," ujar Ang.

Kata Tommy, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono tiba di Balikpapan pagi tadi demi menyambut kedatangan ratusan investor itu. Pihaknya menyiapkan kunjungan ke lokasi sehingga para pengusaha tahu apa yang sedang dikerjakan serta akan dikerjakan.

Rencananya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga hadir menjamu para pengusaha Singapura. Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan IKN.

[Gambas:Video CNN]