virusjp

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Sistem dewa pedang terkuat

Impor Sumut Turun, Barang China Masih Mendominasi******

Nilai impormelalui Sumatera Utara (Sumut) mencapai US2,53 juta pada Agustus 2023. Jumlah tersebut turun 14,83 persen dibandingkan Juli 2023, US6,56 juta.

"Selain itu, bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami penurunan sebesar 5,75 persen," kata Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Nurul Hasanudin, Rabu (4/10).

Nurul menyebutkan nilai impor menurut golongan penggunaan barang pada Agustus 2023 dibanding Juli 2023. Rinciannya, bahan baku/penolong turun sebesar 11,1 persen, barang modal turun sebesar 47,07 persen, barang konsumsi turun 4,94 persen.

Akan tetapi, nilai impor Agustus 2023 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu US9,00 juta dengan perannya mencapai 22,59 persen dari total impor Sumatera Utara, diikuti Singapura sebesar US,73 juta (20 persen) dan Malaysia sebesar US,79 juta (7,02 persen).

"Dari total nilai impor Sumatera Utara sebesar US2,53 juta pada Agustus 2023, sebesar US8,62 juta (30,8 persen) berasal dari Asia di luar ASEAN, sebesar US3,44 juta (31,8 persen) berasal dari ASEAN dan sisanya berasal dari kawasan lainnya. Negara pemasok barang impor terbesar pada Agustus 2023 adalah Tiongkok sebesar US9,00 juta (22,59 persen)," paparnya.

Sementara itu, ekspor barang melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada Agustus 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan Juli 2023, yaitu dari US0,08 juta menjadi US4,97 juta atau turun sebesar 4,65 persen.

"Bila dibandingkan dengan Agustus 2022, ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 31,37 persen," ungkap Nurul.

Nurul mengatakan golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar pada Agustus 2023 terhadap Juli 2023 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati yaitu naik sebesar US1,53 juta (53,51 persen).

"Sedangkan golongan barang yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar adalah golongan kopi, teh dan rempah-rempah sebesar US,17 juta (-30,86 persen)," jelasnya.

Namun begitu, ekspor ke Tiongkok pada Agustus 2023 tetap menjadi yang terbesar yaitu US3,99 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US0,04 juta dan India sebesar US,44 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,94 persen.

"Menurut kelompok, negara utama tujuan ekspor pada Agustus 2023, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai US0,71 juta (41,16 persen)," paparnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan impor dan ekspor Sumut masih didominasi oleh Tiongkok. Secara keseluruhan, Sumut masih surplus atau diuntungkan berdagang dengan Tiongkok sejauh ini.

"Namun ada sejumlah resiko yang menuntut kewaspadaan kita. Yakni perlambatan ekonomi Tiongkok yang bisa saja menyeret perlambatan kinerja ekspor di Sumut," urainya.

Gunawan menambahkan Tiongkok pada Juli membukukan deflasi yang memicu kekhawatiran bahwa negeri panda tersebut tidak akan mampu mempertahankan akselerasi laju pertumbuhan ekonominya.

"Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok juga terus terjadi belakangan ini. Di kuartal kedua ekonomi Tiongkok memang tumbuh 6,3 persen secara tahunan atau year on year," ujarnya.

Realisasi pertumbuhan tersebut menurut Gunawan masih lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya yang di atas 7 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat maka sangat potensial menekan ekspor Sumut ke China.

"Di sisi lain, kita juga tengah dikuatirkan penerapan UU Deforestasi Eropa yang mungkin saja akan menekan ekspor Sumut selanjutnya. Jadi ada resiko yang tengah mengintai kinerja ekspor Sumut," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Dewa Kuno

6 Perusahaan Tekstil PHK 4.584 Karyawan, Berikut Daftarnya******

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerpa pekerjaindustri tekstil. Terbaru ada 6 pabrik tekstil yang melakukan PHK dan merumahkan ribuan pekerjanya.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Menurutnya, pemicu gelombang PHK yang masih berlanjut ada berbagai faktor, mulai dari tak mampu bertahan di tengah serbuan produk impor hingga anjloknya kinerja ekspor.

Untuk itu, dia mengusulkan 10 kebijakan strategis untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki (sepatu) di dalam negeri.

Berikut daftar 6 perusahaan yang melakukan PHK mengacu data KSPN:

1. PT Mulia Cemerlang Abadi di Kabupaten Tangerang: tutup dan PHK total 2.600 pekerja
2. PT Lucky Tekstil di Kota Semarang: PHK 100 pekerja
3. PT Grand Best di Kota Semarang, PHK 300 pekerja
4. PT Delta Merlin Tekstil I Duniatex Group di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah): PHK 660 pekerja
5. PT Delta Merlin Tekstil II Duniatex Group: PHK 924 pekerja
6. PT Pulaumas Tekstil di Jawa Barat: merumahkan 460 pekerja.

Dari angka itu, tercatat yang PHK total sebanyak 4.584 pekerja, sedangkan 460 pekerja lainnya menunggu nasib saat dirumahkan.

Ristadi mengatakan badai PHK itu merupakan lanjutan setelah tahun lalu masalah yang sama juga menimpa pekerja industri tekstil. Mengutip data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ia menyebut sepanjang 2022 ada PHK sebanyak 345 ribu pekerja di industri TPT nasional.

"Kondisi itu masih berlangsung dan ada sekitar 26.540 pekerja yang dirumahkan ke arah PHK. Ini data per Agustus 2023," kata Ristadi.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

331 Saham Ambruk Bikin IHSG Lunglai ke 6.940******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.940 pada Selasa (3/10) sore. Indeks saham melemah 20,57 poin atau 0,30 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,78 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,67 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 331 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 1,74 persen.

Sementara, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,41 persen dan indeks DAX di Jerman melemah 0,09 persen.

Seperti Eropa, bursa saham Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks DJI New York melemah 0,22 persen, indeks S&P 500 menguat 0,01 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,67 persen.

[Gambas:Video CNN]