link slot aman

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Kemenhub Transformasi Terminal, Perkuat Konektivitas dan Pariwisata******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan dan revitalisasi terminal ini menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki layanan angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan terminal bus perlu terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya. Hal ini diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah hingga ke penjuru negeri.

"Terminal harus bersih dan nyaman agar masyarakat mau menggunakannya. Ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan budaya penggunaan transportasi massal," tuturnya.

Dengan konsep mixed use, terminal juga memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Sebagai informasi, Terminal Tipe A adalah terminal yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih lengkap dibandingkan terminal tipe lainnya. Terminal ini berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Beberapa di antaranya, Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; dan Terminal Anak Air di Padang, Sumbar.

Di samping itu juga dibangun Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng; Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; serta Terminal Bolaang Mongondow di Sulut.

Terminal Tipe A dibangun atau direvitalisasi menggunakan skema APBN rupiah murni maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilakukan secara bertahap.

Contohnya adalah Terminal Anak Air dibangun menggunakan APBN rupiah murni dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp94,8 miliar dan memiliki luas lahan 27.385 m2 dengan luas bangunan terminal 10.364 m2.

Begitu juga dengan Terminal Amplas dibangun dengan pagu anggaran SBSN Rp42,8 miliar dan diselesaikan melalui skema tahun jamak (multiyears) tahun 2021-2022.

Pembangunan Terminal Tamanan di Kediri terbagi dalam III tahap yaitu tahap I pada 2020 dengan biaya Rp12,5 miliar, tahap II pada 2021 dengan biaya Rp7,6 miliar, serta tahap III pada 2022 dengan biaya sebesar Rp4,85 miliar.

Sementara Terminal Paya Ilang dibangun menggunakan APBN rupiah murni Rp22 miliar dan memiliki luas lahan 9.792 m2 dengan luas bangunan terminal 2.500 m2.

Kemudian, Terminal Purabaya dilakukan revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan jalan akses keluar dan masuk terminal. Pada 2022 anggaran untuk revitalisasi Terminal Purabaya berjumlah Rp4 miliar, kemudian pada 2023 sebesar Rp30 miliar.

Dalam rentang waktu 2014 s.d. 2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di 5 lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi. Kemenhub melibatkan partisipasi para investor/badan usaha swasta untuk turut mengembangkan terminal

Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, kehadiran layanan Terminal Tipe A di berbagai daerah juga diharapkan akan memajukan perekonomian dan mendukung sektor pariwisata. Sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Hasil Inspeksi PUPR: Terowongan Tol Cisumdawu Aman Dilewati******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin dan memastikan bahwa terowongan Tol Cisumdawu yang berada di ruas tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan dalam kondisi aman dilalui kendaraan, pascagempa yang melanda Kabupaten Sumedang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Jaminan mereka keluarkan setelah Kementerian PUPR menurunkan tim Direktorat Jenderal Bina Marga besama dengan Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan untuk mengecek kondisi terowongan usai diisukan retak akibat gempa.

Salah satu bagian penting yang diperiksa pada terowongan pascagempa adalah bagian portal terowongan yang diduga terdampak beban gempa.

Endra mengatakan untuk mengecek isu retakan tim juga mengecek struktur beton terowongan.

"Berdasarkan hasil inspeksi awal, tidak ditemukan retakan pada permukaan beton. Pola mirip retakan beton pada terowongan tersebut merupakan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton yang tidak rata, yang terlihat seolah dinding mengalami retak," kata Endra.

Kabar terowongan Tol Cisumdawu mengemuka belakangan ini usai gempa bermagnitudo 4,8 yang melanda Sumedang akhir tahun kemarin.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkoordinasi dengan pengelola Tol Cisumdawu, PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) terkait keretakan itu.

"Terkait keretakan dinding "Cisumdawu Twin Tunel" Tol Cisumdawu, Forkopimda masih berkoordinasi dengan CKJT selalu pengelola Tol Cisumdawu," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis, Senin (1/1).

Namun, keretakan dibantah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Itu bukan retak. Itu 'kan membangunnya segmental, segmen-segmen itu, jadi sambungan-sambungan," katanya di Banyumas, Jawa Tengah, Senin (1/1) sore seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan sambungan segmental itu menjadi perhatian masyarakat karena ada gempa. Sebaliknya, jika tidak ada gempa, kemungkinan masyarakat tidak memerhatikan hal itu.

Kendati demikian, Basuki mengatakan pihaknya tidak lengah dengan adanya berita tersebut dan akan menyelidikinya.

Bantahan sama juga disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. 

"Kita cek, itu bukan retak. Itu akumulasi debu-debu yang terbang, terkumpul di situ karena di joint (sambungan) tidak terlalu rata," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

Lazada PHK Karyawan di Singapura******

Perusahaan ecommerce, Lazadamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya yang ada di Singapura. Namun tidak disebutkan jumlahnya.

Melansir The Straits Times, Juru Bicara Lazada mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah efisiensi demi meningkatkan kinerja perusahaan.

"Kami melakukan penyesuaian proaktif untuk mentransformasi tenaga kerja kami, agar dapat memposisikan diri kami dengan lebih baik dalam cara kerja yang lebih gesit dan efisien guna memenuhi kebutuhan bisnis masa depan," ujarnya tanpa mau disebutkan namanya.

"Transformasi ini mengharuskan kami menilai kembali kebutuhan tenaga kerja dan struktur operasional kami untuk memastikan bahwa Lazada berada pada posisi yang lebih baik dalam mempersiapkan masa depan bisnis dan sumber daya manusia kami," jelasnya.

Didirikan pada 2012, Lazada hadir di enam negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Lazada menjadi anak perusahaan Alibaba Group Holding setelah raksasa teknologi China itu mengakuisisi sahamnya pada 2016 untuk memperluas kehadirannya di Asia Tenggara.

PHK terbaru terjadi di tengah spekulasi mengenai potensi penawaran umum perdana Alibaba International Digital Commerce (AIDC) di Amerika Serikat pada 2024, yang pertama kali dilaporkan pada Mei 2023.

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Produsen Mesin Fotokopi Xerox PHK 3.000 Karyawan******

Produsen mesin fotokopi globalXerox mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 3.000 karyawan atau 15 persen dari pegawainya di seluruh dunia pada Rabu (3/1) kemarin.

Menurut laporan tahunan terbarunya, Xerox saat ini memiliki sekitar 20.500 karyawan di seluruh dunia.

Pihak Xerox mengatakan rencana operasi baru ini mencakup peningkatan dan stabilisasi bisnis cetak inti, penyederhanaan layanan bisnis global dan fokus organisasi yang lebih besar pada unit layanan teknologi informasi (IT).

"Pergeseran ke model operasi unit bisnis adalah kelanjutan dari prioritas eksekusi yang berfokus pada klien dengan prioritas eksekusi yang seimbang dan dirancang untuk mempercepat efisiensi operasi produk dan layanan, masuk ke pasar, dan fungsi-fungsi korporat di seluruh wilayah yang kami layani," ujar CEO Xerox Steven Bandrowczak dalam pernyataannya.

Terkait pemutusan hubungan kerja, Xerox menyebut bahwa hal itu akan dilakukan pada kuartal tahun ini dan karyawan yang terkena dampak akan diberikan dukungan transisi.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga : Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

Wings Group Jawab Isu Cabut dari Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Wings Group memastikan tetap ikut dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Penegasan ini merespons isu Wings Group dan PT Djarum angkat kaki dari konsorsium tersebut.

Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Sheila Kansil menjelaskan kepesertaan perusahaan bersifat nonkomersial.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Meski mengklaim sejak awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Aguan, Budi mengatakan Djarum terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, ia tak merinci apa saja yang digarap dan bagaimana rencana perusahaan selanjutnya di IKN. Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]