cara dapat uang dari safelinku

Raja Dewa Kuno

Erick Thohir Angkat Tsamara Amany Jadi Staf Khusus******

MenteriBUMNErick Thohir menunjuk mantan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amanysebagai staf khusus.

Erick meminta Tsamara agar fokus pada kebijakan publik.

"Sekarang saya tambah lagi Bu Tsamara nih, ini Bu atau mbak. Nah ini staf khusus baru yang saya minta untuk fokus di public policy," ujar Erick saat menghadiri Peluncuran Employee Well-Being Policy di Jakarta, Rabu (13/12) seperti dikutip dari Antara.

"Salah satu diskusi dengan Tsamara adalah mental health, bahwa 70 persen generasi muda itu ada indikasi mental health. Dengan inspirasi itu, saya diskusi dengan Pak Tedi (Tedi Bharata Deputi SDM BUMN) akhirnya kami terapkan," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Kementerian BUMN baru saja meluncurkan program Employee Well-Being Policy untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan bahagia untuk mendorong produktivitas, motivasi, kepuasan dan ketertarikan karyawan yang berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan.

Beberapa layanan baru yang diterapkan dalam Employee Well-Being Policy adalah jaminan kesehatan selain BPJS, layanan kesehatan mental, pengelolaan jaminan kesehatan, komunitas olahraga, literasi finansial dan daycare.

"Salah satu contoh yang penting sekali daycare ini diterapkan di seluruh perusahaan-perusahaan, financial support literasi, itu perlu karena kadang kita lupa menabung, padahal namanya jabatan umur ada saatnya," ucapnya.

Penguasa segala sesuatu

Jasa Marga: 376 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Tahun Baru******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat kenaikan jumlah kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek sebesar 13,24 persen menjelang perayaan Tahun Baru 2024pada Minggu (31/12).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan total terdapat 376.949 kendaraan meninggalkan Jakarta pada periode Jumat (29/12) dan Sabtu (30/12).

Lisye mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama yang meliputi GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Berikut rincian distribusi lalu lintas meninggalkan Jabodetabek.

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

Total lalu meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung sebanyak 186.797 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 93.933 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 92.864 kendaraan.

2. Arah Barat (Merak)

Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak mencapai 97.989 kendaraan.

3. Arah Selatan (Puncak)

Lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 92.163 kendaraan

Lisye menambahkan pihaknya memprediksi puncak arus balik libur Natal dan tahun baru akan terjadi pada Senin (1/1) besok. Jasa Marga memprediksi mayoritas arus balik akan berasal dari arah Timur atau dari arah Trans Jawa dan Bandung yang mencapai 140 ribu kendaraan.

"Kami mengimbau pengguna jalan yang masih diberikan kelonggaran untuk melanjutkan periode mudiknya agar menghindari pulang bersamaan di hari Senin dan Selasa, 1 dan 2 Januari 2024 dengan menggeser waktu perjalanan dengan pilihan hari ini, 31 Desember 2023 maupun di hari Rabu, 3 Januari 2024," pungkasnya.

Otak paling kuat dalam hiburan

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Desa Pedang Peri

Kemenperin Targetkan Industri Pengolahan Nonmigas Tumbuh 5,80 Persen******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri pengolahannonmigaspada 2024 bisa mencapai 5,80 persen.

Menperin Agus Gumiwang menyebut angka tersebut cukup agresif. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Kemenperin diharapkan bisa bekerja sama demi mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045.

" Ini angka yang cukup agresif, mengingat sektor industri terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional di tengah upaya pemulihan ekonomi dan mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045," tutur Agus dalam temu media akhir tahun di Hyatt Regency Bali, Kamis (28/12).

Untuk Direktorat Jenderal Industri Agro, target pertumbuhan sebesar 6,14 persen, Direktorat Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 4,76 persen, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) 6,87 persen serta Direktorat Industri Kecil Menengah dan Aneka (Ikma) 4,25 persen.

Kemenperin juga menargetkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 17,90 persen pada 2024. Sementara nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai Rp630,57 triliun dan nilai ekspor produk industri pengolahan non migas mencapai US6,40 miliar.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas, Kemenperin menargetkan 20,33 juta orang.

Agus menyebut target 2024 ini merupakan hasil review dari Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin 2020-2024 dengan melihat realisasi sampai dengan 2023.

"Tren kinerja industri pengolahan nonmigas sedang mengalami kenaikan, terutama di Triwulan III 2023. Subsektor industri yang pertumbuhannya meningkat pada 2023 antara lain industri barang logam, komputer, barang elektronik dan optik, industri logam dasar dan industri angkutan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Sihir

PM Thailand: Indonesia Ingin Beli 2 Juta Metrik Ton Beras Tahun Depan******

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan ketertarikan Indonesiauntuk membeli dua juta metrik ton beras dari negaranya pada tahun depan.

Menurut Srettha, pemerintah Indonesia sudah menginformasikan kepada Thailand melalui surat mengenai minat untuk membeli beras dengan jumlah besar tersebut.

"Indonesia, pada hari Senin (18/12), mengirimkan surat secara resmi permintaan pembelian 2 juta metrik ton beras Thailand," kata Srettha kepada wartawan pada konferensi pers usai rapat kabinet Selasa (19/12), seperti dikutip Bernama.

Dia mengatakan, kendala logistik membuat permintaan pemerintah Indonesia ini sulit dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.

"Indonesia ingin membeli total 2 juta metrik ton tahun depan," ujarnya.

Thailand merupakan eksportir beras terbesar kedua di dunia, yang menargetkan ekspor 8 juta metrik ton tahun ini, di mana angkanya meningkat dari target sebelumnya.

Statistik menunjukkan Thailand mengekspor 6,9 juta metrik ton beras, meningkat 11,4 persen year-on-year, dari bulan Januari hingga Oktober tahun ini.

Tahun ini Indonesia banyak impor beras dari Thailand. Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras tertinggi dari Thailand hingga 2 juta ton senilai US$ 1,1 miliar dan kedua dari Vietnam.

Namun, jumlah impor itu bukan hanya beras medium saja, tetapi termasuk beras khusus yang diperlukan untuk industri atau restoran.

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Benarkah Tudingan Anies Ada 'Ordal' Prabowo di Proyek Food Estate?******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedanmenuding ada orang dalam yang bermain dalam proyek food estate di bawah Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto.

Tudingan itu disampaikan Anies selepas bertanya dalam debat ketiga kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, ada permainan orang dalam di proyek alutsista hingga food estate Kemenhan.

"Ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan Alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu, orang dalam dalam pengelolaan food estate," balas Anies setelah mendengar jawaban Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, benarkah tudingan Anies?

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menterinya untuk memimpin program food estatedi Kalimantan Tengah. Menhan Prabowo Subianto mendapatkan jatah mengerjakan food estatesingkong di Gunung Mas, Pulau Pisang, dan Kapuas dengan total area 60 ribu hektare.

Berdasarkan dokumen Greenpeace yang berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, Kemenhan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melepas 2.000 ha dari kawasan hutan di Gunung Mas pada Oktober 2020.

Namun, rencana itu membuat masyarakat Dayak yang memiliki tanah tersebut marah.

Akhirnya Prabowo Cs mencari lahan lain dan membuka 760 ha hutan untuk ditanami singkong. Namun, Kemenhan disebut membabat hutan tersebut tanpa menyelesaikan penilaian lingkungan apapun.

Padahal, berdasarkan aturan KLHK, proposal pembukaan lahan di atas 2.000 ha memerlukan penilaian dampak lingkungan terlebih dahulu. Akan tetapi, diskusi publik dan penilaian dampak lingkungan itu baru dilakukan pada Februari 2021 alias setelah pembukaan lahan.

"Prabowo terhubung dengan sebuah perusahaan yang sedang mencari dana investasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut melalui penciptaan industri perkebunan singkong. Perusahaan-perusahaan lain dengan berbagai koneksi politik juga memiliki keterkaitan dengan program ini (food estate)," tulis laporan tersebut, dikutip Senin (8/1).

[Gambas:Video CNN]

Mengutip investigasi The Gecko Project dan Tempo, Kemenhan memang ngebut dalam menggarap proyek food estatesingkong. Pada akhirnya, sejumlah peraturan tak diindahkan dan berujung kegagalan proyek.

Menurut investigasi itu, ada salah satu perusahaan yang terafiliasi dalam proyek yang nilainya diprediksi tembus puluhan triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dianggap tidak punya rekam jejak jelas dalam pengembangan perkebunan.

"Agrinas dimiliki oleh sebuah yayasan nirlaba yang juga dikendalikan oleh Prabowo dengan dukungan sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer. Mereka (analis) juga mengatakan bahwa hubungan erat Prabowo dengan para pejabat eksekutif Agrinas dan komisarisnya melahirkan konflik kepentingan yang serius," tulis data hasil investigasi tersebut.

Agrinas dan Kementerian Pertahanan membantah bermitra dalam program food estate. Kendati, investigasi itu menyebut Agrinas berusaha menarik investasi senilai Rp33 triliun dari pemerintah asing.

Untuk memuluskan investasi tersebut, Agrinas disebut mengklaim punya akses khusus atas proyek food estate serta koneksi dengan Prabowo. Bahkan, Agrinas dan Kemenhan disebut juga merencanakan kemitraan food estate lain di Papua.

Greenpeace lantas membuka orang-orang di balik PT Agrinas, mengacu data Kementerian Hukum dan HAM. Disebut pemegang saham mayoritas atau 99 persennya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, di mana Prabowo Subianto merupakan ketua pembinanya.

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkritik keras food estate juga menyinggung soal PT Agrinas. Ia mengatakan perusahaan tersebut diisi oleh 'orang dekat'.

"Kebijakannya (food estate) bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada 17 Agustus 2023 lalu.

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interestsehingga dibentuk, misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara," sambungnya.

Kini,food estatesingkong di bawah Kemenhan itu diklaim gagal. Bahkan, disebut-sebut sebagai pemicu banjir di Kalimantan Tengah.

Susunan petinggi PT Agrinas menurut penelusuran Greenpeace:

Komisaris Utama: Sakti Wahyu Trenggono (sudah melepas jabatan semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020)
Komisaris: Arri Sujono
Komisaris: Prasetyo Hadi
Komisaris: Harryadin Mahardika
Komisaris: Sudaryono
Komisaris: Surya Darma
Komisaris: Nugroho Widyotomo
Komisaris: Andreas Yomar Purwoko Bhakti (juga sekretaris Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan)

Direktur Utama: Rauf Purnama
Direktur: Glory Harimas Sihombing
Direktur: Dirgayuza Setiawan
Direktur: Handoko
Direktur: Mahesa Mukhsin
Direktur: Arif Karyadi Uswandi
Direktur: Simon Aloysius Mantiri

Petinggi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan selaku shareholders Agrinas:

Pendiri: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Pembina: Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto
Pembina: Supriadi
Pengawas: Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana

Ketua Pengurus: Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun
Bendahara: Marsekal Muda (Purn) Khoirul Arifin
Sekretaris: Brigadir Jenderal Andreas Yomar Purwoko Bhakti (merangkap komisaris PT Agrinas)