angka main germany prediksi raja dunia

Jenderal itu terlalu mendominasi

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

rencana penyelamatan sampah

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Aku mungkin monster

Mencari Tahu BUMN yang Disebut JK Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group******

Pendiri Kalla Group Jusuf Kalla (JK) baru-baru ini mengklaim BUMNsaat ini masih memiliki utangsebesar Rp300 miliar kepada salah satu perusahaannya.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

Namun, JK tak menyebut BUMN yang punya utang ke perusahaannya tersebut.

Utang Waskita Kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih  utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita untuk mengonfirmasi masalah tersebut. Namun hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya. 

CNNIndonesia.com juga berusaha menghubungi Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas klaim JK tersebut. Namun, hingga saat ini upaya itu belum membuahkan hasil.

[Gambas:Video CNN]

Saat keajaiban jatuh

Hari Ini Sepeda Listrik Cuma Rp3,5 Jutaan di Transmart Full Day Sale******

Mau beli sepeda listrik, tapi khawatir harganya mencekik? Enggak perlu khawatir selama belinya di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (8/10)

Soalnya, di Transmart Full Day Sale, aneka produk diskon gila-gilaan, termasuk sepeda listrik yang dibanderol mulai Rp3,5 jutaan aja per unitnya.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Dobel Diskonnya

Berikut daftar diskon sepeda listrik di Transmart Full Day Sale.

• Exotic E-Bike Veloce 1.5 diskon dari harga Rp4,95 juta menjadi Rp3,56 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.
• Exotic E-Bike Veloce 1.5 diskon dari harga Rp5,25 juta menjadi Rp3,8 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di luar Pulau Jawa.
• Exotic E-Bike Luxor diskon dari harga Rp5,75 juta menjadi Rp4,28 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.
• Exotic E-Bike Luxor diskon dari harga Rp5,05 juta menjadi Rp4,52 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di luar Pulau Jawa.
• Pasific E-Bike Syncros 5.5 diskon dari harga Rp6,55 juta menjadi Rp5 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.
• Pasific E-Bike Syncros 5.5 diskon dari harga Rp6,85 juta menjadi Rp5,28 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di luar Pulau Jawa.

Wah, enggak bikin khawatir lagi kan harganya? Makanya beli sepeda listrik ya Transmart Full Day Sale aja!

Selain banyak pilihannya, banyak juga diskonnya. Dijamin enggak bikin dompet kamu khawatir deh! Yuk langsung aja ke gerai Transmart terdekat sebelum kehabisan!

Penjahat menjadi dewa

Bahas Inflasi, Mendagri Tito Soroti Harga Bawang Putih Naik******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kenaikanharga bawang putih yang masih terjadi.

Padahal, terang Tito, realisasi impor bawang putih telah mencapai 81,89 persen dari izin impor yang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Persoalannya adalah harusnya harganya turun, kenapa masih harga naik," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 seperti dikutip Detik, Senin (9/10).

"Kedua adalah distribusinya, yaitu sudah masuk, tapi sudah disalurkan enggak sampai dengan pasar-pasar tradisional itu persoalan kuncinya," ujarnya.

Menurut Tito, perlu dukungan berbagai pihak untuk mengecek bawang putih ini.

Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional hingga Satgas Pangan memastikan sekitar 82 persen bawang impor ini sudah masuk ke pasar tradisional.

Namun, kata Tito, baru 11 provinsi yang harga bawang putihnya relatif stabil. Artinya, kenaikan harga bawang putih masih terjadi di 27 provinsi.

Mengutip Info Pangan DKI Jakarta, harga bawang putih per Senin (9/10) tercatat naik Rp127 ke Rp40.777 per kg.

Namun, secara nasional, Pusat Informasi Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) melaporkan penurunan harga bawang putih ukuran sedang dari Rp38.450 menjadi Rp38.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Pacar hantuku

Wamen BUMN soal Nasib Pelita Usai Merger: Kita Pertahankan, Good Brand******

Wakil Menteri BUMNI Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyebut brand Pelita Airsudah bagus dan bakal dipertahankan jika merger dengan Garuda Indonesiadan Citilink rampung.

Tiko menyebut merger Pelita Air dengan dua maskapai lain bakal memisahkan penerbangan Pelita, yakni reguler dan chartered alias sewa. Dengan kata lain, akan ada dua perusahaan yang menaungi Pelita Air.

"Masih ada (brand Pelita Air), kita pertahankan. Bagus soalnya Pelita, bagus, as a good brandsekarang," katanya usai menghadiri HSBC Summit 2023 di Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Lalu, penerbangan sewa dengan bendera Pelita Air tetap ada di masa mendatang. Tiko menegaskan ini adalah bagian dari bisnis PT Pertamina (Persero) serta untuk melayani operasional perusahaan.

Namun, Tiko enggan menegaskan apakah Pertamina bakal benar-benar melepaskan penerbangan reguler Pelita Air ke InJourney atau tidak. Ia hanya menyebut merger sedang berproses.

Pemerintah akan memerger tiga maskapai milik pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir merinci dua alasan rencana merger tiga maskapai milik pemerintah ini. Pertama, untuk menekan biaya logistik, di mana menurutnya merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick menyebut industri penerbangan dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait armada. Ia menyebut armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

[Gambas:Video CNN]