paitopcso

Leluhur Naga Penentang Surga

DPR Ingin Biaya Haji yang Dibayar Jemaah Tahun Ini Maksimal Rp50 Juta******

Komisi VIII DPR RI tengah mengupayakan penurunan biaya haji 1444 H/2023 dari yang telah diusulkan Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, DPR mengupayakan calon jemaah haji tidak akan membayar lebih dari Rp50 juta.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dalam konferensi pers usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemenag hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penurunan ini akan menyasar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Angka yang dipegang kami hari ini (BPIH) sekitar Rp80 juta, maksimal Rp85 juta untuk total pembiayaan haji uang yang nanti terdiri dari komponen biaya haji yang dibayarkan dari nilai manfaat dan jemaah haji. Kami berharap yang dibayarkan jemaah haji tidak lebih dari Rp50 juta," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (8/2).

"Oleh karena itu, saya kira nantinya kita akan mencapai titik, kalau usulan kami sebenarnya kalau bisa win-win solution-nya 50:50 persen, jadi jemaah menanggung 50 persen, BPKH harus menanggung 50 persen," tegasnya.

Tak jauh beda, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja BPIH dari DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa usulan 70:30 persen dari pemerintah, di mana calon jemaah membayar 70 persen biaya haji, belum pantas.

Polemik dana haji ini mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Namun, proporsi pemenuhan BPIH tahun ini mengalami perubahan drastis dan memantik perdebatan.

Tahun lalu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias ongkos yang harus dibayar calon jemaah sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat alias optimalisasi yang mencapai 59,46 persen sebesar Rp58.493.012,09.

Skema ini dikenal dengan komposisi 40:60, tetapi tahun ini diusulkan menjadi 70:30, di mana 70 persen pembiayaan dibebankan langsung kepada calon jemaah.

Skenario tersebut membuat Bipih yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun ini membengkak hingga Rp69.193.734,00. Sedangkan nilai manfaat haji yang diberikan turun menjadi 30 persen atau hanya Rp29.700.175,11 per jemaah.

Teranyar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang hadir di dalam RDP dengan Komisi VIII hari ini memaparkan bahwa usul BPIH 2023 dipangkas dari Rp98.893.909,11 menjadi Rp96.477.955,59 alias turun sekitar Rp2.415.953,12.

Penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah kunjungan panitia kerja (panja) BPIH ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari lalu. Kendati, biaya penerbangan haji masih mandek di Rp33.979.784,00.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman.

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******

Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.

Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.

Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.

Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.

Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).

Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.

Bayi labu saya

DPR Sebut Meikarta Zalim Usai Permainkan dan Tuntut Konsumen Rp56 M******

DPR menilai apa yang dilakukan pihak Meikarta kepada para konsumennya adalah tindakan zalim karena tak juga menyerahkan unit apartemen sesuai janji, serta menggugat pembeli ke pengadilan. Hal ini memantik parlemen untuk membahasUU Perlindungan Konsumen.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Komplain dan aduan konsumen terhadap developeradalah kedua terbesar keluhan masyarakat Indonesia terhadap pengusaha-pengusaha. Masa nggak ada caranya (perlindungan) di negeri ini, konsumen beli (apartemen) dizalimi seperti Bapak/Ibu," kata Hekal saat audiensi, Jumat (10/2).

"Jadi UU Perlindungan Konsumen ini memang di Komisi VI sebagai tupoksinya, melindungi konsumen akan dibahas. Supaya tidak tumpang tindih mengenai masalah berapa persen yang sudah dan bagaimana konsumen, semua akan diatur di situ," jelas Dasco selepas audiensi.

Ia menegaskan aduan konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit apartemen yang dijanjikan PT MSU sejak 2019 itu menjadi masukan bagus bagi DPR dan pemerintah. Ini menjadi momen baik untuk membahas UU tentang perlindungan konsumen.

Sementara itu, Ketua PKPKM Aep Mulyana menegaskan apa yang dialami salah satu konsumen Meikarta, Muhammad, adalah sebuah kezaliman. Namun, ia masih berharap iktikad baik pengembang.

"Pak Muhammad mintarefundcuma dikembalikan 10 persen. Itu kalau nggak disebut zalim, ya apa? Maknanya apa? Dari uang (sekitar) Rp400 juta, cuma dikembalikan Rp40 juta setelah menunggu sekian lama," jelas Aep di momen yang sama.

Muhammad adalah salah satu konsumen Meikarta yang mengadu ke DPR. Ia menjelaskan dipaksa dua kali relokasi ke unit yang lebih mahal, dari Rp250 juta ke Rp430 juta, lalu Rp670 juta. Jika menolak, uang setorannya akan hangus.

CNN Indonesiaberupaya mengonfirmasi perihal relokasi unit itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Keduanya tak merespons hingga berita ini diturunkan.

PT MSU juga pernah dimintai keterangan soal gugatan perdata terhadap 18 orang konsumennya dengan tuntutan senilai Rp56 miliar. Dalam sidang perdana di PN Jakarta Barat pada 24 Januari lalu, PT MSU lagi-lagi irit bicara soal polemik Meikarta.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar kala itu.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

DPR Sentil Garuda soal Harga Pesawat Haji Mahal: Banyak Titipan******

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menyebut PTGaruda Indonesia (Persero) punya banyak 'titipan' dalam komponen biaya haji hingga membuat harga pesawatmakin mahal. Padahal, komponen itu tidak wajib disediakan Garuda sebagai perusahaan penerbangan.

Komponen tidak wajib yang ia maksud antara lain penyediaan koper, transportasi darat dari asrama haji ke bandara dan lainnya.

"Saya sedih dari kemarin kita berbicara naik, naik, naik, tetapi kewajibannya menjadi hilang karena terlalu banyak titipan. Tolong Pak Ade (Direktur Layanan dan Niaga Garuda Ade R Susar), saya titip dari hati nurani, sudah lah yang nggak penting dicoret," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Garuda hari ini, Kamis (9/2).

"Tugas bapak itu bagaimana melayani para jemaah di pesawat, supaya mereka nyaman. Tugas bapak itu bagaimana pramugari, pramugara melayani para jemaah bisa ibadah dalam pesawat dengan nyaman. Saya sedihlho," ucapnya.

Menurut Selly, Garuda telah dininabobokan dengan titipan ini sebab telah mengantar jemaah haji 60 tahun terakhir. Ia pun meminta Garuda untuk menyisir komponen wajib dan tidak wajib agar biaya penerbangan bisa ditekan.

Tudingan itu langsung dijawab Ade R Susardi. Menurutnya, komponen tidak wajib itu merupakan permintaan dari Kemenag yang harus dipenuhi Garuda.

Ia menyebut beberapa yang tidak harus dipenuhi adalah pilgrim servicesdengan perkiraan biaya Rp1,1 juta. Yang juga tidak wajib lainnya adalah mengirimkan air zamzam ke 34 kantor wilayah.

Sedangkan, untuk koper, kata Ade, saat ini Garuda diminta menyediakan jenishard caseatau spesifikasi yang ditetapkan Kemenag.

"Kita sih secara terbuka bersedia saja untuk merilis (melepas) pekerjaan itu. Tapi ini adalah prasyarat yang ditetapkan oleh Kemenag untuk menjadi partnerkita," sahut Ade.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Bumi Indus Padma Jaya, Pabrik Daur Ulang PET Berteknologi Foodgrade******

Sampah botol plastik pasca konsumsi di Indonesia cukup besar. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan terhadap sisa plastik tersebut agar dapat terkumpul, terdaur ulang dan menjadi material baru.

Komisaris Utama PT. Bumi Indus Padma Jaya Ronald Atmadja mengatakan, sejalan dengan hal itu, inovasi produk plastik berbasis PET terus berkembang. Mengingat kebutuhan industri terhadap material PET ini juga terus bertambah.

"PET menjadi material dengan emisi gas rumah kaca per gram terendah dan membuat harga produk menjadi lebih terjangkau, berpotensi untuk menjadi alternatif material," kata Ronald Atmadja, Rabu (8/2).

"Sementara edukasi pilah sampah dari rumah serta kegiatan yang mendukung peningkatan collection rate yang menjadi hulu dalam Gerakan ini, akan terus digaungkan ke masyarakat," kata dia melanjutkan.

Industri daur ulang plastik di Indonesia memang terus menunjukkan kemajuan yang impresif. Hal ini didukung dengan adanya kebutuhan dalam dan luar negeri, serta tersedianya post-consumer (sampah domestik) dan post-industrial.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penyediaan sumber bahan baku Recycled PET (R-PET) dalam negeri, serta sekaligus sebagai komitmen Mayora Group dan Le Minerale dalam mengaplikasikan peta jalan sampah perusahaan, didirikanlah PT. Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ), pabrik daur ulang plastik khusus PET yang memenuhi standar keamanan pangan (foodgrade).

Managing Direktur Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ) Gautam Rathore mengatakan, sampai saat ini belum banyak pabrik daur ulang PET yang mengadaptasi teknologi foodgrade di Indonesia.

"Oleh karenanya kami hadir untuk menciptakan sumber bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri dalam negeri akan bahan baku recycled resin PET food grade terbaik yang sesuai dengan standar keamanan kemasan pangan," katanya.

BIPJ menggunakan teknologi pengolahan PET paling modern dan berfokus pada higenitas. Ada dua proses utama dalam pengolahan botol plastik PET menjadi food grade recycled plastik resin.

Pertama dimulai dengan proses pembersihan dan pembukaan tutup. Lalu botol PET bekas tersebut diseleksi secara otomatis untuk kebersihan warna. Setelah itu proses pencacahan menjadi serpihan untuk kemudian pencucian dan pengeringan.

Kedua yakni proses extrusi, perubahan plastik dari bentuk padat menjadi cair. Lalu, proses dekontaminasi kontaminan dengan proses solid state polycondensation (SSP) dan yang terakhir proses pencetakan pellet plastik.

Pellet plastik inilah yang dapat diolah kembali untuk menghasilkan produk plastik baru. Dengan demikian, kehadiran BIPJ diharapkan berdampak baik terhadap lingkungan dan perekonomian.

"Dampak lingkungan yakni terhadap Indonesia yang lebih bersih, sedangkan dari sisi ekonomi tentunya BIPJ akan membuka lapangan pekerjaan di platform daur ulang dan memberikan sumbangsih devisa bagi negara," kata Christine Halim, Direktur Utama Bumi Indus Padma Jaya, yang juga telah lama berkecimpung di dunia daur ulang sebagai Ketua Umum Adupi.

PET sendiri memiliki tingkat daur ulang tertinggi, sehingga bila bekas kemasan plastik PET dapat terkelola dan didaur ulang, maka tidak menjadi timbulan sampah di ekosistem.

Sedangkan dari sisi ekonomi, tentunya adanya penyerapan tenaga kerja akan berkontribusi terhadap perekonomian wilayah setempat pada khususnya. Fasilitas ini menyerap lebih dari 150 orang tenaga kerja lokal dan didukung teknologi termodern.

Pabrik daur ulang BIPJ memiliki kapasitas produksi 22.000 ton per tahun Recycled PET Plastic (RPET) yang telah memenuhi standar keamanan pangan internasional.

Apresiasi Menteri Perindustrian

PT. Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ) yang yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rabu, 8 Februari 2023.

"Kementerian Perindustrian mengapresiasi didirikannya PT. Bumi Indus Padma Jaya sebagai industri daur ulang, ini sesuai dengan misi Kemenperin dalam menciptakan transformasi industri yang berkelanjutan," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutannya di acara peresmian BIPJ.

Upaya ini diyakini dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat, sehat dan berkeadilan, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global, serta industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Menperin optimistis, adanya pabrik daur ulang plastik PT. Bumi Indus Padma Jaya dengan kapasitas produksi sebesar 22.000 ton per tahun ini dapat memperkuat ekosistem daur ulang dan ekonomi sirkular.

"Pesan saya kepada Mayora Group dan PT. Bumi Indus Padma Jaya ini, agar dapat menjaga lingkungan sekitar dengan baik, yang selaras dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri hijau," tegas Agus.

Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat baik melalui produk pelet PET yang dihasilkan, maupun melalui program-program berkelanjutan dengan melibatkan mitra kerja dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, Agus juga menekankan bahwa keberadaan pabrik ini juga dapat meningkatkan tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia, dan berdampak dalam mengurangi sampah plastik dan secara langsung berkontribusi dalam peningkatan sosial ekonomi serta devisa negara.

Agus menilai pembangunan fasilitas daur ulang sampah plastik ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung konsep ekonomi berkelanjutan yang patut diapresiasi.

Dukungan dan apresiasi serupa juga diungkapkan Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Daur Ulang Indonesia (ADUPI), Andi. Dirinya percaya, hadirnya BIPJ akan memajukan industri daur ulang. Diungkapkan Andi, bisnis daur ulang plastik memiliki potensi besar.

"Dengan potensi yang terus berkembang, industri daur ulang sampah botol plastik akan berperan besar terhadap lingkungan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi negara," katanya.

Ia mengungkapkan, ADUPI juga akan bekerja sama untuk memasok bahan baku botol kemasan PET bekas untuk BIPJ. Pihaknya sangat terbuka untuk berkolaborasi dalam menggerakan ekonomi sirkular.

"Hadirnya pabrik ini akan menggerakkan rantai ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir, mulai dari peran aktif masyarakat sampai kepada industri daur ulangnya," tandas Andi.

Setan menerangi surga

Harga Kripto Makin Merah, Bitcoin Jatuh ke US Ribu******

Harga mayoritas kripto dengankapitalisasi pasar terbesar makin membara merah pada Kamis (9/2), melanjutkan pelemahan seperti perdagangansebelumnya.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin yang kemarin merosot ke US ribu, kini makin jatuh ke US.912 per koin. Bitcoin anjlok 3,1 persen dalam 24 jam dan 7 persen dalam sepekan.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, tergelincir 4,4 persen ke US.547 per koin.

Dogecoin dihargai US<句子>,08 per koin setelah jatuh 5,4 persen. Si Koin Meme ini tercatat sudah turun 9,8 persen dalam sepekan.

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga US. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Polygon menjadi satu-satunya koin yang naik meski tipis 0,5 persen ke harga US,25 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]