slot gacor yt

Kecantikan Yan Xiaoyun

Zulhas Akui Sempat Tolak Impor Gegara Data Beras Suplus******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan sempat menolak impor beras karena data beras suplus hingga 7 juta ton, sebagaimana yang diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan data BPS. Ia bahkan mengaku telah dua kali menolak rencana impor dalam dua rapat terbatas (ratas) kabinet.

Namun di sisi lain, Perum Bulog menyatakan bahwa stok cadangan beras mereka hanya tersisa 500 ribu ton, dari stok ideal 1,2 juta ton. Di saat yang bersamaan, harga beras di pasaran juga terus meningkat, bahkan peningkatannya mencapai hampir Rp1.000 per kg.

"Beras itu naik Rp100 perak saja pengaruhnya inflasi tinggi sekali. Apalagi naik Rp1.000. Bahkan dari Rp1.000 itu Pak Harto jatuh. Jadi kalau beras itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sangat strategis," kata Zulhas dalam webinar Polemik Impor Beras di Akhir Tahun yang digelar ICMI, dikutip dari Antara, Selasa (27/12).

"Kita carilah beras, beli Rp10 ribu/kg, tidak ada juga. Itu sudah minggu kedua. Mau beli gabah Rp6 ribu/kg juga tidak ada karena belum panen, mana ada gabah. (Harga) beras masih naik terus karena orang tahu stok Bulog sedikit, confidence(kepercayaan) pasar terganggu," kata Zulhas.

Di tengah kondisi harga beras semakin tinggi dan pasokan yang tidak kunjung ada itulah akhirnya Presiden Jokowi memutuskan impor beras.

"Akhirnya satu bulan mencari beras tidak ada, Bulog harus operasi pasar, tinggal 300 ribu stoknya. Akhirnya diputuskanlah kepada mendag, impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton beras sampai Januari 2023," imbuhnya.

Zulhas menuturkan telah meminta Bulog untuk menghabiskan pasokan mereka untuk operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang hingga saat ini masih cenderung naik. Permintaan itu disampaikan lantaran pasokan beras impor akan segera datang.

"Kita minta Bulog agar berasnya dihabiskan saja untuk operasi pasar agar bisa menekan harga yang sekarang terus masih naik. Masih cenderung naik nih, belum turun-turun harga beras. Saya minta dihabiskan. Toh nanti Februari kan beli. Bulog masih takut-takut karena nggak ada pengalaman kayak kita kan. Kalau kita kan sudah biasa pertarungan lapangan, jadi biasa," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan impor beras yang dilakukan pemerintah hanya berlangsung hingga panen raya pada Februari sampai Maret 2023.

Zulhas mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan tiba maksimal Januari 2023.

"Impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton itu sampai Januari (2023). Impor 200 ribu ton Desember (2022) tapi baru masuk 70 ribu ton. Akan masuk lagi Januari (2023). Saya bilang sampai Januari. Februari, Maret jangan impor lagi karena mau panen," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Bintang Suci

Wapres Bidik Rasio Kewirausahaan RI Capai 3,95 Persen pada 2024******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen pada 2024.

"Kami berharap di 2024 Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen," ujarnya dalam acara Peresmian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12).

Ma'ruf mengatakan saat ini rasio kewirausahaan RI masih berada di level 3,47 persen saja dan harus terus ditingkatkan. Sebab, kata dia, jika Indonesia ingin ekonominya maju, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kuantitas wirausaha dalam negeri harus terus digenjot.

Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan pemerintah terus mendorong UMKM dan wirausaha untuk terus berkembang melalui berbagai program pemberdayaan, pemberian bantuan sosial, hingga pendampingan.

"Termasuk mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan, seperti jejaring dan inkubasi bisnis, inovasi produk dan jasa berbasis riset, memanfaatkan teknologi dan peningkatan literasi digital, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif," katanya.

Lebih lanjut, Ma'ruf menuturkan kendala terbesar UMKM saat ini masih seputar akses pembiayaan dan permodalan. Disusul oleh akses pasar, pemasaran dan promosi, serta akses bahan baku.

Oleh karena itu, ia meminta pihak terkait dapat meningkatkan peningkatan bantuan modal melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) khusus berbasis kelompok usaha atau klaster.

Ia mengklaim pembiayaan KUR berbasis klaster bisa menjadi solusi bagi unit-unit usaha rakyat yang belum terinklusi oleh layanan perbankan konvensional.

Ma'ruf pun berpesan agar penyaluran KUR klaster itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, terukur, dan tepat sasaran sehingga masyarakat menerima manfaat dan terjamin keamanan usahanya.

"Saya juga mengajak kita bersama untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat. Jiwa kewirausahaan perlu dikenalkan sejak usia muda dengan menanamkan pola pikir dan perilaku inovatif, kreatif, mandiri, jujur, dan pantang menyerah," imbuhnya.

Untuk memperkuat kewirausahaan dan UMKM, Ma'ruf juga meresmikan satu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) - Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (KUMKM) di Kabupaten Semarang dan lima PLUT KUMKM di kabupaten/kota lain.

Kelima PLUT KUMKM yang diresmikan tersebut di antaranya PLUT Kabupaten Buleleng, Bali; PLUT Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; PLUT Kabupaten Dairi, Sumatera Utara; PLUT Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan; dan PLUT Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara.

PLUT merupakan salah satu program kerja dari KemenkopUKM untuk mendorong UMKM naik kelas. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2014, sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2013.

PLUT KUMKM bertujuan untuk memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Jokowi Minta Menhub Atur Slot Penerbangan RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk mengatur slot penerbangan di Indonesia, termasuk tidak melayani penerbangan yang tak produktif.

"Hari ini Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas (ratas) dan menugaskan kami untuk melakukan pemetaan berkaitan dengan slot time, berkaitan dengan penerbangan dalam dan luar negeri," ungkap Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Budi mencatat penerbangan dalam negeri Indonesia saat ini dibandingkan dengan 2019 sudah pulih 71 persen. Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mencapai tingkat pemulihan 90 persen. 

Budi menegaskan Kemenhub sudah melakukan beberapa hal untuk mengatur slot penerbangan. Pertama, mendistribusikan atau re-balancing terhadap kapasitas 3 terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.

"Sebagai contoh, Terminal 3 sebagian (dialihkan) ke 2F sehingga penerbangan umroh bisa dilakukan di 2F. Ini sangat signifikan," jelas Budi.

Kedua, mengurangi jumlah peserta umroh di Terminal 3 dan 2. Namun, dibuat satu launch yang nyaman layaknya hotel. Budi mengatakan langkah tersebut membuat pengantar jemaah umroh bisa menunggu lebih dari 3-4 jam dengan fasilitas yang bagus.

Ketiga, bagaimana mengoptimalkan runway tiga di Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, ini harus dioptimalkan agar kapasitas dan antrean pesawat menjadi lebih baik.

"Kami juga minta PT Angkasa Pura II (AP II) dan kawan-kawan untuk meningkatkan ground handling, itu yang kadang-kadang menyebabkan keterlambatan," tegasnya.

Keempat, Kemenhub bersama AP II dan AirNav Indonesia akan melakukan distribusi slot. Budi sadar ada golden time pada pagi dan sore hari. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada maskapai penerbangan untuk menyebar penerbangan pada waktu-waktu lain.

Selain itu, Budi mengatakan permintaan pada bandara internasional di musim dingin dan panas 2023 tinggi. Pihaknya akan meningkatkan kemampuan bandara-bandara sekaligus menertibkan dan menyeleksi penerbangan yang produktif.

"Penerbangan produktif pasti akan kami berikan, tetapi kalau penerbangan itu tidak produktif, Pak Presiden menginstruksikan untuk tidak terlalu dilayani dulu," pungkas Budi.

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet******

Pengamat menilai kebijakan pemerintah untuk menetapkantarif KRL lebih mahal untuk orang kaya tidak tepat. Ini sama saja dengan kebijakan mundur.

Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan pemerintah selama ini gencar memperbaiki transportasi umum agar masyarakat bisa beralih dan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tujuannya, menekan penggunaan mobil pribadi masyarakat untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

Namun, Nailul menilai rencana kebijakan dengan menaikkan tarif KRL bagi orang kaya sangat bertentangan dengan tujuan awal. Menurutnya, jika kebijakan itu diimplementasikan, dipastikan kemacetan akan kembali terjadi karena masyarakat yang semula sudah beralih ke transportasi umum kembali ke mobil pribadi.

Senada, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan harusnya pemerintah menambah anggaran untuk mensubsidi transportasi umum bukan malah mengurangi.

"Kalau bisa ada diskon bagi seluruh golongan masyarakat mau dia orang kaya, kelas menengah atau orang miskin untuk beralih pada transportasi publik termasuk untuk KRL," kata Bhima.

Menurutnya, subsidi dan diskon besar-besaran untuk transportasi umum banyak dilakukan oleh berbagai negara, seperti Spanyol dan Jerman. Tujuannya, agar masyarakat beralih pada transportasi umum.

"Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak sinkron dengan upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Jadi orang kaya didorong untuk punya kendaraan pribadi sebanyak-banyaknya dan itu jadi penyebab utama kemacetan.," jelasnya.

Lanjut Bhima, bahkan subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dinilai tak perlu diberikan. Sebaiknya dialihkan saja untuk transportasi umum lainnya yang memang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

"Jadi pertanyaan kenapa justru KCJB yang notabene nya untuk golongan kelas menengah atas diberikan subsidi oleh negara melalui APBN. Sementara orang kaya di urban itu dikurangi subsidinya untuk naik KRL. Jadi arah transportasi publik ini tidak jelas pengembangannya mau kemana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Subsidi Kendaraan Listrik Berlaku Juni 2023?******

Kementerian Perindustrian tengah menggodok formula subsidi kendaraan listrik. Kabarnya, subsidi tersebut akan diberlakukan mulai Juni 2023.

Kendati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sejauh ini belum ada tenggat waktu kapan subsidi itu akan mulai berlaku. 

"Time frame belum ada. Makanya saya sampaikan, salah satu kuncinya adalah pembicaraan kita dengan DPR, karena berkaitan dengan anggaran," ujar Agus dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 & Seminar Outlook Industri 2023, Selasa (27/12).

Dalam hal ini, Agus mengatakan selain mobil dan motor listrik, bus listrik dan kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi.

Meski demikian, Agus mengatakan ada sejumlah syarat untuk mendapatkan insentif tersebut. Salah satunya adalah memiliki pabrik di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus.

Sebelumnya, Agus menuturkan pemerintah telah menyiapkan skema subsidi Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid.

Sementara, untuk subsidi pembelian motor listrik baru disiapkan sebesar Rp8 juta dan motor konversi bakal mendapatkan subsidi Rp5 juta.

[Gambas:Video CNN]