deposit 25 bonus 25 new member

Sistem penyelamatan diri ilahi

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

Penguasa perjalanan pesawat

Pengusaha Ritel Bocorkan Alasan Mal Sepi******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan ada beberapa penyebab sejumlah mal sepi di DKI Jakarta. Pertama, mal yang sepi biasanya menerapkan sistem strata.

Roy mengatakan ada dua jenis mal yakni strata dan lease. Dalam sistem strata, tenant membeli tempat di dalam mal untuk menjalankan usaha mereka, sehingga mereka bebas menentukan apakah akan membuka atau menutup usaha mereka.

Sedangkan dalam, sistem lease, tenant menyewa tempat di dalam mall dengan ketentuan yang disepakati. Jika tidak membuka tenant, mereka akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan.

"Jadi sebenarnya bukan mati mal-nya, tapi yang kesorot itu mal-mal yang tipenya strata," ujarnya di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2).

Kedua, mal sepi karena pemiliknya terlambat melakukan perubahan strategi, padahal perilaku konsumen berubah terutama setelah era new normal. Ia mencontohkan Ratu Plaza yang sepi.

Roy mengatakan Ratu Plaza seharusnya berinovasi dan tidak hanya berfokus pada penjualan barang elektronik. Pasalnya saat ini konsumen lebih memilih membeli barang elektronik di daerah Glodok atau membelinya secara online.

Ia mengatakan Ratu Plaza seharusnya berubah menjadi mal makanan dan minuman atau leisure mal. Pasalnya konsumen saat ini cenderung makan dan minum terlebih dahulu sebelum belanja.

"Sebelum tahun 2000 orang belanja dulu baru makan minum, tapi setelah 2015 ke atas atau sekarang orang makan minum dulu baru belanja," ujarnya.

Maka dari itu, Roy mengatakan mal yang tidak menjual makanan dan minuman akan cenderung ditinggalkan pengunjung.

Sejumlah mal di DKI Jakarta sepi pengunjung usai pandemi covid-19 menghantam Indonesia sejak 2020 lalu, di antaranya Ratu Plaza, Glodok City, Mal Blok M dan Plaza Semanggi.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Kedatangan Pesawat Komersil Terbesar, Kemenhub Siapkan Bandara Bali******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubunganmemastikan kesiapan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menerima kedatangan pesawat berukuran besar Airbus A380 milik maskapai Emirates.

Rencananya, pesawat komersil terbesar di dunia berkapasitas 600 penumpang tersebut akan mendarat di Bandara Ngurah Rai pada Juni 2023 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni mengaku tengah menyiapkan rencana operasional agar Airbus A380 bisa tiba dengan lancar.

Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah IV Bali telah melakukan koordinasi dengan pengelola bandara yaitu PT. Angkasa Pura I dan stakeholder lainnya untuk mempersiapkan hal tersebut.

Sejumlah persiapan yang dilakukan diantaranya yaitu penanganan ground handling, garbarata, pengisian bahan bakar (fuel handling), Custom, Immigration and Quarantine (CIQ), kesiapan unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran(PK-PPK), dan penanganan penumpang (pax handling).

"Kami juga harus memastikan kesiapan alternate aerodrome yaitu bandara alternatif terdekat yang mampu menampung pesawat A380, apabila terjadi gangguan di Bandara Ngurah Rai," ucap Kristi.

Ditjen Hubud juga menyiapkan tim yang akan turun langsung memastikan persiapan berjalan dengan baik.

Kristi berharap semua persiapan di Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat diselesaikan sebelum pengoperasian pesawat Airbus A380 di bulan Juni 2023 nanti.

"Kami harus pastikan semua fasilitas sudah lengkap agar operasi penerbangan dan pelayanan berjalan selamat, aman, dan nyaman," ucap Kristi.

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Airlangga Sebut Butuh Investasi Rp104 T Bangun KEK Kura******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan butuh investasi sebesar Rp104 triliun untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali. Kura-Kura Bali. KEK ini berlokasi di Pulau Serangan, Denpasar, Bali.

Ia juga menyebut KEK Kura-Kura Bali bisa menyerap 99 ribu tenaga kerja hingga 2052 mendatang.

"Harapannya ini total investasi yang bisa dicapai sebesar Rp104 triliun dalam 30 tahun ke depan dan jumlah tenaga kerjanya 99 ribu sampai tahun 2052," katanya saat meninjau KEK Kura-Kura Bali, Sabtu (4/1).

Saat ini, kata Airlangga, Bali mempunyai dua KEK yaknik di Sanur dan Pulau Serangan. Dua KEK ini diharapkan bisa menunjang kesehatan serta menggenjot industri pariwisata.

"Tentu saya berharap dengan adanya dua KEK ini, ekonomi Bali lebih (keberlanjutan). Dan Pemda Bali yang membuat juga rancangan terkait pembangunan Bali agar pengalaman selama (covid-19) Delta kemarin itu tidak terulang," imbuhnya.

Ia juga menyatakan KEK Kura-Kura Bali memang dibuat secara khusus untuk sektor pariwisata, tetapi di sana juga dibangun universitas internasional serta tempat riset.

"Tentu kawasan pariwisata ini kita berharap angka Rp104 triliun angka yang besar dan Rp104 triliun investasi tentu multiplier effect-nya itu bisa 1,8 kali," ujarnya.

Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID) Tuti Hadiputranto mengatakan di KEK Kura-Kura yang seluas 500 hektar akan dibangun beragam hal antara lain universitas internasional, wellness, rumah sakit dan pelabuhan bertaraf internasional.

"Jadi, kalau sekarang kita lihat kapal-kapal asing pesiar itu semua mampirnya itu di Singapura, atau di Thailand dan di Darwin kita coba sekarang untuk mampir di Bali," ungkapnya.

Ia juga menyebut nilai investasi Rp104 triliun itu bukan dari pihak perusahaannya sendiri, tapi banyak investor lain.

"Rp104 triliun selama 30 tahun tapi itu bukan dari perusahaan sendiri. Semuanya itu dari semua investor yang kita undang untuk masuk," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

kaisar naga merah

Menaker Pastikan RUU PPRT Atur Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagipekerja rumah tangga.

RUU PPRT menjadi Undang-undang inisiatif DPR dan masuk daftar prolegnas prioritas 2019-2024.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/1).

Ia menginstruksikan dua menteri itu segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR dan para pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, sudah 19 tahun UU ini mangkrak pembahasannya.

Jokowi mengungkap ada 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Mereka rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

"Dalam praktiknya memang pekerja rumah tangga ini rentan kehilangan haknya. Sudah sekian tahun dan saya rasa ini saatnya kita memiliki UU PPRT," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]