situs slot terbaik mudah menang

vioslot 113Jutaan kata 559665Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot terbaik mudah menang》

WNI di Lebanon sempat direlokasi antisipasi konflik Hizbullah******

Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel di tengah baku tembak yang terjadi secara berkala antara pasukan Israel dan Hizbullah, dalam bentrokan paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006.

Jakarta (ANTARA) - Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon selatan sempat direlokasi ke tempat perlindungan KBRI Beirut, guna mengantisipasi eskalasi konflik antara kelompok Hizbullah dan Israel.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyebut sebanyak 49 orang dari total 232 WNI di Lebanon tinggal di wilayah selatan negara itu.

“Beberapa waktu yang lalu KBRI Beirut telah melakukan relokasi WNI kita di Lebanon selatan ke shelter di KBRI. Namun, ketika situasi sudah membaik, mereka kembali lagi ke Lebanon selatan,” kata Judha dalam pernyataan pers di Jakarta, pada Senin (5/2).

Menurut Judha, situasi keamanan di Lebanon masih belum stabil dan masih bergejolak. 

Karena itu, pemerintah terus memonitor situasi di Lebanon dan kawasan Timur Tengah guna mengantisipasi eskalasi konflik yang dapat membahayakan keselamatan WNI.

Selain menjalin komunikasi dengan WNI di kawasan tersebut, Kemlu terus memperbarui rencana cadangan dan skenario evakuasi, jika diperlukan.

“Namun hingga saat ini kita masih terus melakukan pemantauan,” tutur Judha.

Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel di tengah baku tembak yang terjadi secara berkala antara pasukan Israel dan Hizbullah, dalam bentrokan paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006.

Pertempuran kembali pecah di Lebanon setelah Israel berperang dengan kelompok pejuang Hamas Palestina di Jalur Gaza pada 7 Oktober tahun lalu.

Kelompok Hizbullah yang adalah sekutu Hamas, menembakkan roket ke Israel, yang dibalas dengan serangan udara dan tembakan artileri.

Peningkatan ketegangan dan baku tembak sporadis yang terjadi antara tentara Israel di satu pihak, dan Hizbullah dan dengan faksi-faksi Palestina di pihak lainnya, menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk warga sipil Lebanon.

Baca juga: Hizbullah janji tingkatkan jangkauan rudal jika perang Israel meluas
Baca juga: Menhan Gallant: Israel siap atasi masalah dengan Hizbullah

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：jtslot266、lapak89、maxwin terbaru

Terkait：game gacor hari ini、sakura303、jadwal slot gacor malam ini、blogspot prediksi togel、zeus88 slot gacor、demo floating dragon、dazbet、slot top win、kredit barang di lazada、cewekslot88 rtp

---

---

bab terbaru：beli makan pakai kredivo（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12