erek 21

Dua puluh tahun angin musim semi

Bahlil Janji Berikan Kado Terbaik ke Masyarakat Rempang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menemukan solusi terbaik terkait kisruh lahan untuk proyek Rempang Eco City. Solusi tersebut akan menjamin hak serta budaya masyarakat setempat.

Kalaupun terjadi relokasi, Bahlil menyebut masyarakat masih akan ditempatkan di wilayah Rempang.

"Insyaallah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam penyelesaian ini," kata Bahlil dalam video resmi, Rabu (20/9).

Ia mengatakan langkah itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah. Ia pun telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian.

"Delapan orang yang kemarin ditangguhkan saya akan memperjuangkan insyaAllah SP3-kan," kata Bahlil.

"Namun yang lainnya masih dalam proses lebih lanjut karena ada hal lain yang harus kita clear-kan," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menegaskan investasi dari Xinyi Group di Rempang bakal tetap lanjut di tengah konflik.

Ia menyebut pabrik di Batam yang akan dibangun tersebut digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

BP Batam sendiri menyatakan sudah ada ganti untung bagi warga lokal terkait dengan proyek Rempang Eco City tersebut. Di antaranya adalah rumah dan lahan.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Bos Foxconn Mundur Usai Umumkan Ikut Pilpres Taiwan******

CEO Foxconn Terry Gou mengundurkan diri sebagai anggota dewan perusahaan, sepekan pasca mengumumkan niatnya untuk menjadi presidenTaiwan berikutnya.

Foxconn adalah pabrik penyuplai Apple (AAPL.O).

Setelah berbulan-bulan spekulasi, Gou, yang mundur sebagai ketua Foxconn pada 2019, mengumumkan pada Senin (4/9) bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilihan presiden yang akan diadakan pada Januari.

Sementara itu, tim kampanye Gou menolak untuk memberikan komentar.

Gou mengaku bersedia mengorbankan aset pribadinya di China saat ditanya terkait konflik kepentingannya sebagai pemegang saham utama Foxconn, yang memiliki investasi besar di Negeri Panda itu.

"Saya belum pernah berada di bawah kendali Republik Rakyat China," katanya.

"Saya tidak mengikuti instruksi mereka," imbuhnya.

Gou adalah orang keempat yang mencalonkan diri jadi presiden Taiwan. Tetapi angka pollingnya sangat jauh di belakang kandidat paling unggul, William Lai yang diusung Partai Progresif Demokratik (DPP).

William Lai saat ini menjabat sebagai wakil presiden.

Pemilihan ini berlangsung pada saat meningkatnya ketegangan antara Taiwan dan China, dengan Beijing secara teratur melakukan latihan militer di dekat pulau tersebut, yang memicu kekhawatiran akan kemungkinan konflik.

Gou telah berulang kali menuduh DPP mencari perang dengan China, yang mengklaim pulau tersebut sebagai wilayahnya sendiri, dengan sikap antagonis terhadap Beijing.

Pemerintah yang dipimpin DPP, dan Lai telah berulang kali menawarkan perundingan dengan China namun ditolak, karena Beijing menganggap mereka sebagai separatis.

Lihat Juga : Teten: AS-India Berani Tolak TikTok, Kenapa Kita Enggak?

Gou, salah satu figur bisnis Taiwan yang paling terkenal secara internasional, selama minggu ini mencoba menyatukan oposisi melawan DPP, tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai.

Dua kandidat lainnya adalah mantan walikota Taipei Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan kecil, dan Hou Yu-ih dari partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang, yang secara tradisional mendukung hubungan dekat dengan Beijing.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

PM China Jajal Kereta Cepat Bareng Luhut Hari Ini******

Perdana Menteri China Li Qiang bakal menjajalKereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Panjaitan pada Rabu (6/9) sore.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Roeslani mengatakan waktu uji coba masih tentatif. Tetapi, kata Rosan, kemungkinan itu akan dilakukan sore hari.

"Testing bersama itu sebetulnya besok 6 September. Waktunya kurang lebih sore hari, tentatif. Waktunya akan ditentukan lebih mendalam lagi," kata Roesan dalam konferensi pers Asean-Indo Pacific Forum (AIPF) di Jakarta, Selasa (5/9).

Sementara itu, KCJB rencananya akan diresmikan pada 1 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelum peresmian tersebut, uji coba KCJB memang terus dilakukan sampai akhir bulan ini.

Hal tersebut untuk memastikan, saat pengoperasian nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

KCJB adalah proyek yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama yang sering melakukan perjalanan ke wilayah Jawa Barat. Sebab, moda transportasi ini diklaim akan memangkas waktu jarak tempuh ke Bandung dari menggunakan mobil sekitar 2 jam menjadi di bawah 1 jam saja.

Terkait tiket, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harganya sekitar Rp250 ribu sampai Rp350 ribu untuk sekali perjalanan. Namun, sampai saat ini hal tersebut masih sebatas wacana yang belum difinalkan.

Pemerintah sampai saat ini masih menghitung harga yang tepat untuk KCJB. Diharapkan harga yang nanti dipatok tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun APBN.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Tak Hanya Wilmar, KPPU Akan Panggil Perusahaan Lain soal Harga Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut tengah menginvestigasi penyebab kenaikan harga beras, termasuk memanggil sejumlah perusahaan salah satunya PT Wilmar Padi Indonesia.

"Habis ini (pemanggilan Wilmar), KPPU akan panggil lagi pelaku usaha lain. Ya, masih akan ada lagi (selain Wilmar yang dipanggil). Nanti kita panggil yang lain, kita olah dulu datanya," jelas Ketua KPPU M Afif Hasbullah di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Afif menjelaskan pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta konfirmasi terkait kondisi di lapangan. KPPU menanyakan bagaimana Wilmar menyerap gabah dari petani hingga lokasi operasi.

"Kemudian terkait hitung-hitungan pembentukan harga dari si pelaku usaha tersebut seperti apa. Apa yang kemudian menjadi dasar dia membeli beras atau gabah dari petani sekian kemudian menjual sekian. Kami hari ini masih menggali dari pelaku usaha tersebut," ujarnya. 

Dalam raker tersebut, Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS Amin AK mendesak KPPU terlibat untuk memecahkan teka-teki harga beras yang naik tinggi di tanah air. Menurutnya, tidak wajar harga beras meroket di tengah status Indonesia sebagai negara agraris.

Lihat Juga : Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator

Ia pun menyinggung soal silang pendapat dua kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Amin mengatakan Kementan selalu sesumbar produksi beras Indonesia memadai, sedangkan Kemendag sebaliknya dan mendesak impor.

"Kita memang enggak punya basis data rujukan bersama yang valid dan disepakati. Dalam kondisi seperti ini dan kita enggak tahu mau sampai kapan, maka muncul potensi spekulan-spekulan besar. Ada perusahaan-perusahaan besar menumpang di kondisi seperti ini dan mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya," wanti-wanti Amin.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Luhut Ingin Slow Down di Rempang: Pendekatan Kemarin Kurang Pas******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengakui pendekatan pemerintah untuk mengembangkanRempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, kurang pas. Imbasnya, muncul konflik antara warga dengan aparat.

"Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mauslow down (menarik diri). Saya pikir mungkin approach, pendekatannya, kemarin kurang pas," ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Luhut, masalah pembebasan tanah warga seharusnya tidak muncul jika dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan kompensasi yang sesuai.

"Rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja,cash," terangnya.

"Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerjaan anakmu, di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," terangnya.

Luhut mengungkapkan Rempang Eco City memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi produksi kaca punya potensi untuk jadi pusat investasi produksi kaca untuk sel photovoltaics(PV) yang menjadi bahan baku panel surya.

Apabila pengembangan proyek terwujud, menurut Luhut, Indonesia bisa menjadi alternatif pilihan investor untuk berinvestasi di tengah pertikaian negara-negara besar.

Salah satu investor yang sudah menyampaikan minatnya membangun pabrik di Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan kaca asal China berencana menempatkan investasi hingga Rp381 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tidak di masa muda

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.