voucher traveloka

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Kemenhub Sebut 3 Maskapai Langgar Aturan Harga Tiket di Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan tiga maskapaipenerbangan melanggar ketentuan menjual tiket dengan harga di atas ambang batas pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan maskapai tersebut menabrak aturan harga tiket di rute-rute Indonesia timur. 

"Sementara, saya harus lihat datanya lagi tapi memang sebelum Nataru sudah ada khususnya di Indonesia timur. Adalah 2-3 maskapai," kata Adita seusai Pembukaan Posko Pusat Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, dikutip Antara, Selasa (19/12).

Mengenai harga tiket pesawat yang cenderung naik jelang libur Nataru, Adita menilai hal itu masih wajar lantaran ada lonjakan permintaan.

"Kecenderungannya memang ketika demand naik, itu harga akan naik semua di batas paling atas, mentok di batas paling atas. Nah, selama ini tidak melebihi sih kami tentu tidak ada masalah dengan itu. Yang masalah itu ketika memang sudah pada melanggar," jelasnya.

Kendati persentase pelanggaran harga tiket tergolong kecil, Kemenhub tetap memberikan sanksi secara berjenjang sesuai ketentuan, dimulai dari sanksi berupa teguran.

"Sebagai regulator tiket, kami terus komunikasi dengan maskapai untuk memastikan tidak ada pelanggaran dan jika ada sebenarnya sanksi sudah sering kami berikan sesuai ketentuan," ucapnya.

Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 107 juta warga akan melakukan perjalanan berupa wisata dan mudik selama momentum Nataru.

Berdasarkan hasil survei kepada 40 ribu responden tersebut, sebanyak 11 persen di antaranya memilih untuk menggunakan pesawat sebagai moda transportasi pada libur Natal dan Tahun baru.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Luhut Proyeksikan Pendapatan Pariwisata Bisa Capai Rp3.281 T******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan memproyeksi industri pariwisata bisa menghasilkan pendapatan senilai Rp3.281 triliun atau setara dengan 18,4 persen produk domestik bruto (PDB).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan mewakili Luhut dalam acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia dan Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2023 di Hotel Mulia Senayan, Jumat (15/12) malam.

Menurutnya, jumlah pendapatan pariwisata itu bisa tercapai jika masyarakat Indonesia memanfaatkan wisata dalam negeri minimal 5 kali dalam setahun.

"Jika kita dorong masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan wisata dalam negeri minimal 5 kali dalam setahun, hal ini diproyeksi dapat menghasilkan pendapatan pariwisata senilai Rp3.281 triliun atau setara dengan 18,4 persen PDB nominal," sambung dia.

Azwar menegaskan bahwa momentum ini penting untuk dimanfaatkan dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui aktivitas pariwisata di dalam negeri.

Menurutnya, aktivitas pariwisata dan penggunaan produk dalam negeri dapat memberikan kontribusi menjadi katalis perputaran ekonomi nasional.

"Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara kementerian atau lembaga atau pemda dan BUMN dengan asosiasi dan industri pendukung. Saya percaya kolaborasi seperti ini harus terus ditingkatkan untuk mencapai perekonomian yang lebih baik," lanjut Azwar.

Ia pun merinci capaian pariwisata Indonesia. Pada tahun ini, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 688 juta perjalanan, atau naik 13 persen dari 2022.

Jika kolaborasi usaha di industri pariwisata dapat dilanjutkan, ia menargetkan perjalanan wisatawan nusantara di dalam negeri bisa mencapai hingga 1,25 miliar-1,5 miliar perjalanan.

Kebijakan strategis yang telah pemerintah lakukan untuk mendukung industri pariwisata Indonesia termasuk; transformasi kelembagaan badan otorita, optimalisasi cuti bersama, pemberdayaan UMK dan produk dalam negeri, dan sinergitas pengembangan pariwisata melalui penyederhanaan proses bisnis.

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

Mendag Buka Beli Lokal 12.12, Sambut Tiktok Kembali Bersama Tokopedia******

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas), secara resmi membuka gelaran 'Beli Lokal 12.12' di Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12). Gelaran ini menjadi momentum kembalinya TikTok Shop yang bekerja sama dengan Tokopedia.

Harbolnas 12.12 menjadi momentum penting bagi UMKM untuk go digital. Gelaran ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas pasar.

Zulhas pun menyambut Harbolnas 12.12 secara gembira. Menurutnya, Harbolnas ini menjadi bukti bersatunya para pelaku UMKM, e-commerce, dan masyarakat dalam memajukan industri perdagangan nasional.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah ingin agar UMKM dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan penjualan, bahkan menjangkau pasar internasional.

Dirinya juga sadar jika terjadi banyak keluhan dari para pedagang offline yang merasa jika hadirnya marketplace justru mematikan usaha mereka. Oleh karena itu, dia mencoba mengatur agar ke depannya semuanya mampu berkolaborasi.

"Jadi kalau kemarin ada TikTok (Shop) dilarang, saya bilang bukan dilarang tapi diatur. Sosial medianya kan tetep ada, yang enggak e-commerce-nya. Jadi kita atur, kita tata agar bisa saling menguntungkan satu dengan yang lainnya," tutur Zulhas.

Zulhas berharap jumlah transaksi di marketplace akan terus berkembang ke depannya. Sehingga, e-commerce, penjual, dan pembeli dapat membentuk ekosistem yang mampu mendorong ekonomi nasional menjadi lebih baik.

Terlebih, saat ini perkembangan e-commerce di Indonesia sangat pesat. Pada 2018, transaksi e-commerce hanya mencapai Rp6,8 triliun, namun pada 2022 transaksinya meningkat menjadi Rp22,7 triliun.

"Tentu di 2023 akan meningkat lagi. E-commerce ini bisa menjadi ekosistem yang membantu ekonomi Indonesia secara umum," pungkasnya.

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Sistem ahli nujum

UMP Papua Tengah Naik Rp150 Ribu Jadi Rp4,02 Juta******

Pemerintah ProvinsiPapua Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 4,13 persen menjadi Rp4.024.270.

Adapun UMP 2023 sebesar Rp3.864.700. Artinya, UMP 2024 Papua Tengah naik sekitar Rp150 ribu.

"Berdasarkan peraturan gubernur, UMP mengalami kenaikan sebesar Rp4.024.270. Dari Rp3.864.700 naik sebanyak Rp.159.578 atau sebesar 4,13 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Tengah Frits James Boray, dilaporkan Antara, Rabu (22/11).

"Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada provinsi induk, karena sampai saat ini kami belum mempunyai kantor statistik atau belum adanya dewan pengupahan di daerah ini," ujarnya.

Ia menjelaskan kenaikan tersebut ditentukan dari tiga hal, di antaranya kemampuan nilai beli oleh masyarakat secara umum, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Kami menilai berdasarkan tingkat kesulitan di wilayah Papua Tengah, dengan kenaikan UMP dinilai masih ideal," katanya lagi.

Frits mengimbau pihak swasta atau perusahaan harus segera menyesuaikan upah bagi karyawannya. Apabila ada yang tidak melaksanakan, akan ada sanksi berat.

"Sebenarnya angka tersebut sudah ideal, karena kami pikir di masa akan datang kembali hitung lagi sesuaikan dengan tingkat pendapatan Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pernikahan

Anak Buah Teten Sebut TikTok Shop Masih Jualan di Medsos******

Kementerian Koperasidan UKM (Kemenkop UKM) melihat sampai dengan saat ini TikTok Shop masih melakukan pelanggaran aturan usai mereka berkongsi denganGoTo.

Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari mengatakan pelanggaran salah satunya terjadi saat pesta diskon 12.12 kemarin.

"Saya melihat apa yang sudah terjadi mulai kemarin di 12.12 dan program Beli Lokal, namun mereka masih berjualan di media sosialnya, seharusnya tidak boleh, secara regulasi dilarang, bahwa media sosial adalah platform komunikasi sedangkan TikTok melakukan transaksi," ujar Fiki Satari dalam keterangan resmi, Rabu (13/12).

Karenanya pihaknya mengingatkan TikTok agar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menggabungkan media sosial dengan e-commerce.

Fiki pun menekankan bahwa seharusnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana promosi. Sedangkan, transaksi bisa dilakukan di marketplace.

"Dari sisi medsosnya kita ingin membuka ruang link outpada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma," kata dia.

Menurutnya, regulasi harus berlaku secara penuh dan tidak ada catatan dalam proses adaptasi. Di mana hal tersebut juga terjadi pada para pelaku UMKM, yakni apabila belum memenuhi berbagai aspek regulasi atau perizinan maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

"Jadi kalau ada ruang kebutuhan sosialisasi dan adaptasi tentu kita paham sekali, mungkin dalam sebuah journeyteknologi akan ada versi uji coba seperti User Acceptance Test (UAT)untuk menguji performa, fungsi, dan keamanan, tapi kalau masih dalam tahap uji coba seharusnya hanya di internal, tidak untuk dilempar ke publik, ini yang ingin kita mitigasi," tutur Fiki.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kemenkop UKM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memitigasi berbagai persoalan tersebut.

Ia juga menyebut Kemenkop UKM akan terus berusaha melindungi UMKM lokal, khususnya UMKM produsen. Terlebih, UMKM adalah penyedia 97 persen lapangan kerja di Tanah Air.

Selanjutnya, dari sisi promosi UMKM pada platform TikTok, Fiki berharap program Beli Lokal yang telah berlangsung tidak berhenti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) saja, melainkan menjadi komitmen yang secara konsisten dijalankan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita ingin pastikan pemberdayaan UMKM, tidak ada lagi diskriminasi merek, tidak ada predatory pricing, izin impor, juga disertakan dengan persyaratan sertifikasi, dan pasti harus berjalan sesuai dengan regulasi," kata Fiki.

Ia juga menekankan bahwa keberpihakan platform digital pada UMKM lokal adalah penting. Apalagi, ekonomi digital diharapkan dapat melahirkan ekonomi baru dan mengakselerasi UMKM dari hulu hingga ke hilir.

"Kami ingin platform digital dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja, bagaimana nanti transfer knowledge dan transfer teknologi dari platform global bisa bekerja sama dengan platform lokal, sehingga mampu menciptakan digital talent baru di Indonesia," tandasnya.

TikTok Shop kembali buka, Selasa (12/12) setelah mereka resmi bermitra dengan Tokopedia mulai Senin (11/12) ini.

Dalam pernyataan resmi bersama yang dirilis pada Senin lalu, melalui kemitraan yang baru terjalin, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Dalam kombinasi itu, TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia.

Selain itu, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. TikTok juga akan menginvestasikan lebih dari US,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.

"Kemitraan strategis ini akan diawali dengan periode uji coba yang dilaksanakan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait. Program yang akan diluncurkan di masa uji coba ini adalah kampanye Beli Lokal dimulai pada 12 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)," ujar mereka.