ug5000 slot

Yiwu Chunqiu

Utang BUMN Karya Jumbo, Bos BRI Tak Khawatir******

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso angkat bicara mengenaiutang BUMN karya yang masih menggunung hingga kuartal pertama 2023.

Menurutnya, BRI tak khawatir dengan kondisi utang BUMN yang besar. Sebab, kondisi keuangannya masih cukup baik untuk memberikan pinjaman dan tentunya sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya BUMN karya tersebut.

"Semua yang terkait sama BUMN Karya, kredit ya sudah kita bentuk cadangannya sesuai dengan kolektibilitasnya," ujarnya dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (13/6).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga kuartal I-2023, setidaknya ada tiga BUMN karya yang memiliki utang jumbo. Berikut daftarnya:

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Maret 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas, termasuk utang, sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Pesanan Anjlok, Industri Manufaktur Negara Berekonomi Raksasa Keok******

Sektor manufakturdi negara-negara berekonomi raksasa melemah seiring dengan turunnya permintaan.Industridi Amerika Serikat (AS) dan Eropa keok lantaran turunnya permintaan pesanan.

Pabrik-pabrik di AS dan Eropa melaporkan penurunan pesanan pada Mei lalu, berdasarkan hasil riset S&P Global.

Kementerian Perdagangan AS mendata pesanan pabrik turun dalam tiga bulan berturut-turut pada April, selain sektor transportasi.

Sementara di China, situasinya pun tidak jauh lebih baik. Industri manufaktur China yang merupakan terbesar di dunia, membaik pada Mei. Namun, data terbaru menunjukkan ekspor Tiongkok anjlok 7,5 persen pada Mei dan menjadi penurunan terbesar sejak Januari.

Neraca dagang China mencerminkan permintaan yang merosot. Masalah lainnya, peningkatan angka pengangguran hingga bisnis properti yang loyo.

Secara global, optimisme produsen turun ke level terendah sejak Desember, menurut PMI Manufaktur Global JP Morgan.

Lihat Juga : 7 Alasan Lion Air Sering Telat Terbang

"Aktivitas di sektor manufaktur tampaknya agak membaik Mei lalu. Hal itu terutama disebabkan pertumbuhan yang lebih kuat di beberapa pasar negara berkembang yang besar," kata ekonom Capital Economics Ariane Curtis, dikutip CNN Business, Minggu (11/6).

"Prospek industri tetap suram, dengan pesanan ekspor baru khususnya turun tajam," imbuhnya.

Penurunan di sektor manufaktur memang dirasakan semua negara. Konsumen di seluruh dunia mengurangi pengeluaran pada 2020 karena pandemi.

Pembukaan kembali China baru-baru ini, setelah bertahun-tahun pembatasan pandemi yang kejam, diharapkan memberikan angin segar pada ekonomi global, menurut Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, kebangkitan ekonomi China pun ternyata tak sesuai ekspektasi.

"Kami telah melihat kurangnya permintaan barang sekarang di seluruh dunia karena percepatan dalam poros dari barang ke jasa, itulah sebabnya Anda mulai melihat sektor jasa (indeks manajer pembelian) meningkat," kata Tom Garretson, ahli strategi portofolio senior di RBC Wealth Management AS.

"Dan ada banyak antisipasi untuk pembukaan kembali China, tetapi jelas secara keseluruhan hal itu gagal terwujud."

Di sisi lain, bank-bank sentral melanjutkan perang mereka terhadap inflasi. Naiknya suku bunga mengendalikan kenaikan harga-harga membuat perbankan memperketat syarat kredit.

Di AS, pengetatan terjadi, terutama setelah kegagalan tiga bank dalam beberapa bulan terakhir. Begitu pun di Eropa, terlebih setelah Swiss Credit Suisse dibeli UBS.

Kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi membebani konsumen dan bisnis di kedua raksasa ekonomi tersebut, meskipun inflasi sudah mereda beberapa bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Tuan Tianqi

Harga Kripto Bervariasi, Bitcoin Masih Mandek di US Ribu******

Harga asetkripto dengan kapitalisasi pasar terbesar bergerak bervariasi pada perdagangan Jumat (9/6) pagi. Bitcoin masih anteng di level US ribu.

Mengutip coinmarketcap, harga Bitcoin naik tipis ke US.458 per keping setelah menguat 0,3 persen.

XRP bangkit 1,3 persen ke US29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal******

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha belum memiliki sertifikasi halal.

"Sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini, baru sekitar 725 ribu produk yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi halal.

Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah pada 2024.

Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk memperjuangkan agar para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya UMKM untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengadakan kegiatan Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk 'Jaminan Halal dimulai dari Hulu'.

Acara ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian LPPOM MUI terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dimulai dari sumber awal rantai produksi halal untuk dipastikan kehalalannya, sebagai hulu atau sumber awal dari produksi halal selanjutnya.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan tantangan besar dalam sertifikasi halal terkait pasokan bahan baku turunan hewani.

"Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85 persen RPH (rumah potong hewan) belum memiliki sertifikat halal. Tentu ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang bercita-cita melakukan sertifikasi 10 juta produk halal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Muti menuturkan gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1444H (2023) telah diikuti oleh 2.282 peserta bimbingan teknis dan 30 RPH yang sedang dalam proses sertifikasi.

Adapun RPH diantaranya, yang berlokasi di RPH Rawa Terate, Jakarta Timur, akan dilakukan penyerahan Sertifikat Halal (SH) hari ini.

"Diharapkan akan memicu kesadaran melakukan sertifikasi halal untuk RPH/RPU (rumah potong unggas) di seluruh Indonesia," pungkas Muti.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Adapun harga BNB cenderung stagnan dalam perdagangan 24 jam. Koin ini dibanderol US9 per keping. Namun tren sepekan, BNB jatuh 15 persen.

Sementara Cardano dibanderol US<句子>,350 per koin setelah terpeleset 6,5 persen.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

<句子>

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

<句子>