slot gacor toto 985Jutaan kata 936053Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman online via dana》
Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******
HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.
Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.
"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).
"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.
Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.
"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.
IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).
Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******
HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.
Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.
"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).
"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.
Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.
"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.
IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).
Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Syarat Berutang Rugikan Negara Penerima, Bahlil Sebut IMF Lintah Darat******
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Dana Moneter Internasional (IMF) serupa denganlintah darat. Pasalnya, banyak kebijakan ekonomi yang ditawarkan IMF yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
Bahlil menyebut rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara-negara yang mendapat pinjaman dari mereka justru banyak yang merugikan
"Karena (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.
Salah satu syaratnya menghentikan program bantuan sosial. Bahlil menuding gara-gara syarat itulah daya beli masyarakat Indonesia jatuh.
Karena rekomendasi IMF juga, imbuh Bahlil, bunga kredit perbankan di Indonesia jadi mesin industrialisasi. Hal ini kemudian berimbas pada banyaknya industri di Indonesia yang kolaps.
Di sisi lain Bahlil, mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.
Lihat Juga :![]() |
"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY, karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF," ucapnya.
Bahlil mengatakan setelah bebas dari jerat utang itu, kini pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi lagi. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam menyejahterakan rakyat. Salah satunya melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mineral mentah lainnya dengan menggeber hilirasasi.
Baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs. Rekomendasi itu disampaikan dalam laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.
Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.
Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, serta dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:bola slot 77、bonus new member 25 25 to kecil、top5toto
Terkait:bett77、trik angka jitu、situs slot maxwin new member、gading4d、zeus pragmatic demo、situs pragmatic tergacor、asli777、xtra slot gacor、pinjol cicilan panjang、senang303
bab terbaru:sigmabet77(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan undang-undang (UU) koperasi segera direvisi. Hal ini dilakukan sebagai solusi jangka panjang atas maraknya koperasi simpan pinjam yang bermasalah belakangan ini.
Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk. Pasalnya pengawasan koperasi dilakukan oleh pengurusnya sendiri.
"(UU Koperasi) ini sudah tidak memadai lagi. Karena itu direvisi UU Koperasi, nanti untuk koperasi simpan pinjam menengah dan besar kita usulkan ada otoritas pengawas koperasi," kata Teten di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (5/7).
"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga," kata Teten.
Terkait koperasi simpan pinjam yang bermasalah, Teten mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan karena sudah masuk wilayah hukum. Kendati demikian, belum ada solusi untuk menanggung dana nasabah yang tak dikembalikan oleh pengurus koperasi.
"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten.
Teten menjelaskan pemerintah mendorong agar proses hukum koperasi yang bermasalah segera dilakukan. Kemudian, aset pribadi pengurus koperasi disita dan dijual untuk membayar dana kepada anggota koperasi.
"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.
Sejumlah koperasi bermasalah dalam beberapa waktu terakhir, yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia.
Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun. Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan undang-undang (UU) koperasi segera direvisi. Hal ini dilakukan sebagai solusi jangka panjang atas maraknya koperasi simpan pinjam yang bermasalah belakangan ini.
Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk. Pasalnya pengawasan koperasi dilakukan oleh pengurusnya sendiri.
"(UU Koperasi) ini sudah tidak memadai lagi. Karena itu direvisi UU Koperasi, nanti untuk koperasi simpan pinjam menengah dan besar kita usulkan ada otoritas pengawas koperasi," kata Teten di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (5/7).
"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga," kata Teten.
Terkait koperasi simpan pinjam yang bermasalah, Teten mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan karena sudah masuk wilayah hukum. Kendati demikian, belum ada solusi untuk menanggung dana nasabah yang tak dikembalikan oleh pengurus koperasi.
"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten.
Teten menjelaskan pemerintah mendorong agar proses hukum koperasi yang bermasalah segera dilakukan. Kemudian, aset pribadi pengurus koperasi disita dan dijual untuk membayar dana kepada anggota koperasi.
"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.
Sejumlah koperasi bermasalah dalam beberapa waktu terakhir, yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia.
Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun. Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.
[Gambas:Video CNN]
Para pebisnis yang berasal dari Kazakhstan diajak berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam Forum Investasi bertema 'Investing in Indonesia's Future Capital: Smart and Sustainable Forest City Nusantara' di Astana, Kazakhstan pada Selasa (4/7).
Bambang menegaskan, pemerintah Indonesia terus membuka peluang bagi para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah pun mempersiapkan sejumlah insentif terbaik, mencakup tax holiday, skema tax deduction, dan lain-lain.
Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menyatakan bahwa investasi di Nusantara mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor, seperti tax holiday berbatas minimum Rp10 miliar dengan tenggat maksimum 30 tahun. Saat ini, batas minimum mendapatkan tax holiday di luar Nusantara adalah Rp100 miliar dengan tenggat maksimum 20 tahun.
Agung menjelaskan, insentif semacam ini juga mencakup super deduction vocation, super deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang mewah, hingga fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.
"Ini semua menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut memiliki Nusantara," papar Agung.
Saat ini, setidaknya ada lebih dari 300 proyek investasi yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Berbagai sektor pembangunan Nusantara dinilai dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan.
Agung menegaskan, setiap sektor akan dianalisis sesuai kebutuhan pendanaan, mekanisme pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi. Misalnya, sektor perumahan dengan peluang investasi paling signifikan.
Perumahan mempunyai estimasi investasi dengan rentang USPotensi Tinggi, Otorita IKN Ajak Pebisnis Kazakhstan Bangun Nusantara******
Para pebisnis yang berasal dari Kazakhstan diajak berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam Forum Investasi bertema 'Investing in Indonesia's Future Capital: Smart and Sustainable Forest City Nusantara' di Astana, Kazakhstan pada Selasa (4/7).
Bambang menegaskan, pemerintah Indonesia terus membuka peluang bagi para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah pun mempersiapkan sejumlah insentif terbaik, mencakup tax holiday, skema tax deduction, dan lain-lain.
Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menyatakan bahwa investasi di Nusantara mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor, seperti tax holiday berbatas minimum Rp10 miliar dengan tenggat maksimum 30 tahun. Saat ini, batas minimum mendapatkan tax holiday di luar Nusantara adalah Rp100 miliar dengan tenggat maksimum 20 tahun.
Agung menjelaskan, insentif semacam ini juga mencakup super deduction vocation, super deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang mewah, hingga fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.
"Ini semua menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut memiliki Nusantara," papar Agung.
Saat ini, setidaknya ada lebih dari 300 proyek investasi yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Berbagai sektor pembangunan Nusantara dinilai dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan.
Agung menegaskan, setiap sektor akan dianalisis sesuai kebutuhan pendanaan, mekanisme pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi. Misalnya, sektor perumahan dengan peluang investasi paling signifikan.
Perumahan mempunyai estimasi investasi dengan rentang USNational Geographic PHK Staf Penulis 'Kloter' Terakhir******
Majalah National Geographicdikabarkan memberhentikan staf penulis gelombang terakhirnya.
Kabar ini tersiar pertama kali melalui sederet cuitan di Twitter pada Selasa (27/6).
"Hari ini adalah hari terakhir saya di National Geographic," ujar Michael Greshko, salah seorang dari staf penulis NatGeo gelombang terakhir.
Satu hari setelahnya, Rabu (28/6), sejumlah cuitan dari para staf penulis NatGeo bermunculan. Rata-rata semuanya mengabarkan pemberhentian dan menyampaikan perpisahan.
"National Geographic [edisi] teranyar baru terbit, di dalamnya ada tulisan feature saya, dan yang terakhir sebagai penulis senior," cuit staf penulis Craig Welch.
Welch melanjutkan, "NatGeo memberhentikan semua staf penulisnya."
Hal yang sama juga disampaikan oleh mantan staf penulis lainnya, Nina Strochlic.
"Ini merupakan perjalanan yang epik @NatGeo. Rekan-rekan saya dan saya sangat beruntung menjadi staf penulis gelombang terakhir," tulis Strochlic.
Tak jelas berapa banyak staf yang diberhentikan dalam gelombang PHK terakhir di NatGeo kali ini. Namun, langkah tersebut dipercaya dilakukan karena induk perusahaan Walt Disney Co. telah memangkas ribuan staf di seluruh divisinya tahun ini.
Selama tahun 2022, National Geographic sendiri memiliki lebih dari 1,7 juta pelanggan. Juru bicara perusahaan menyebut bahwa PHK staf tak akan membuat majalah berhenti menerbitkan edisi bulanannya.
![]() |
"National Geographic akan terus menerbitkan edisi bulanan," ujar seorang juru bicara majalah kepada CNN, Rabu (28/6).
Perubahan pada staf, klaim dia, tak akan mengubah kemampuan majalah untuk menerbitkan edisi-edisi teranyarnya.
"Tapi memberi kami banyak fleksibilitas untuk menceritakan kisah yang berbeda dan bertemu audiens kami di mana mereka berada di banyak platform kami," ujar dia.
Tak cuma itu, dia juga mengatakan bahwa setiap dugaan negatif yang menyebutkan bahwa PHK akan berpengaruh terhadap kualitas majalah adalah salah.
National Geographic atau yang biasa disebut NatGeo adalah majalah resmi dari National Geographic Society dan Walt Disney Co.
Terbit sejak tahun 1988 silam, majalah ini konsisten memuat artikel-artikel ilmiah populer, lingkungan, sejarah, dan budaya.
(asr/asr)"Misalnya saja kawasan perumahan yang telah saya sebutkan, sebanyak 130 proyek dengan perkiraan investasi ini berdasarkan nilai tanahnya saja. Jadi jangan sampai salah paham, ini bukan total nilai investasi, tetapi ini hanya dari nilai tanah dan biaya bangunan. Sama halnya dengan area komersial, pusat perbelanjaan, pendidikan jelas menjadi sangat penting, transportasi, kesehatan, dan sebagainya," kata Agung.
Adapun dari ke-12 sektor penting investasi di Indonesia, enam di antaranya adalah sektor prioritas teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek dan menjadi infrastruktur dasar pembangunan hingga 2024, yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah.
Sedangkan enam sektor lain adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan, infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri.
Bambang menambahkan, pembangunan Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap hingga tahun 2045. Fase pertama mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintahan.
Untuk empat fase berikutnya, yang dijadwalkan mulai tahun 2025 hingga 2045, akan mencakup pembangunan transportasi, perumahan, zona komersial, dan sejumlah industri yang lebih luas dan masif.
"Saya harap (forum) ini juga akan memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan hubungan, setidaknya antara dua kota, Astana dan Nusantara," kata Bambang.
(rea/rea)"Misalnya saja kawasan perumahan yang telah saya sebutkan, sebanyak 130 proyek dengan perkiraan investasi ini berdasarkan nilai tanahnya saja. Jadi jangan sampai salah paham, ini bukan total nilai investasi, tetapi ini hanya dari nilai tanah dan biaya bangunan. Sama halnya dengan area komersial, pusat perbelanjaan, pendidikan jelas menjadi sangat penting, transportasi, kesehatan, dan sebagainya," kata Agung.
Adapun dari ke-12 sektor penting investasi di Indonesia, enam di antaranya adalah sektor prioritas teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek dan menjadi infrastruktur dasar pembangunan hingga 2024, yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah.
Sedangkan enam sektor lain adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan, infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri.
Bambang menambahkan, pembangunan Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap hingga tahun 2045. Fase pertama mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintahan.
Untuk empat fase berikutnya, yang dijadwalkan mulai tahun 2025 hingga 2045, akan mencakup pembangunan transportasi, perumahan, zona komersial, dan sejumlah industri yang lebih luas dan masif.
"Saya harap (forum) ini juga akan memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan hubungan, setidaknya antara dua kota, Astana dan Nusantara," kata Bambang.
(rea/rea)Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menganggap keliru pemikiran Dana Moneter Internasional (IMF) tentang pembatasan ekspor komoditas yang diterapkan Indonesia.
Pernyataan IMF tertera dalam laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.
"Saya ingin menjelaskan satu per satu terhadap sanggahan dari IMF bahwa pemikiran dia ini keliru besar," kata Bahlil, Jumat (30/6).
Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.
"Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya," kata Bahlil.
Bahkan, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.
Lihat Juga :![]() |
"Yang kedua, IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," imbuhnya.
Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US miliar atau 10 kali lipatnya.
"Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku," ujarnya.
Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.
Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US,5 miliar.
"Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《pinjaman online via dana》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot paling gacor terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman online via dana》bab terbaru。