trik pola olympus maxwin

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

KPPU Medan Periksa 3 Distributor, Minyakita Dijual Sepaket Margarin******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan memanggil distributor minyak goreng curah merek Minyakita. Pemanggilan ini untuk mendalami dugaan penjualan bersyarat atau tying agreementMinyakita dengan margarine merk Fitri di pasar tradisional Kota Medan.

Dalam pemeriksaan itu, dihadiri PT FRI selaku distributor 1 dari PT BKP, PT VAL selaku distributor 2 dan Koordinator sales dari PT VAL.

"Dari keterangan koordinator PT VAL pemaketan itu dilakukan oleh sales yang ada di bawah koordinasinya dan merupakan inisiatif dari sales. Pemaketan dilakukan agar dapat menjual produk margarine yang kurang laku untuk mendapatkan insentif lebih dari distributor," kata Kepala Kanwil I Medan, Ridho, Sabtu (18/2).

Menurut Ridho dari temuan KPPU, Minyakita produksi BKP dijual sepaket dengan margarine merk Fitri yang juga produksi PT BKP. Dampak dari penjualan paket ini adalah pedagang eceran akan mengkompensasi risiko kerugian dari produk margarine yang belum tentu laku dengan menaikkan harga jual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tentunya hal ini akan merugikan konsumen dan tidak tercapainya program pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menjaga inflasi," ucap Ridho.

Fakta lain yang terungkap adalah pihak distributor sejak Desember 2022 telah mengalami kesulitan dalam memperoleh produk Minyakita dari produsen. Bahkan saat ini kondisi masih belum ada pasokan baru lagi.

Lihat Juga : Jokowi Cek Pasar Wonokromo Surabaya: Minyakita Ada tapi Tak Melimpah

"KPPU menunggu PT VAL melengkapi data yang diminta oleh KPPU untuk memastikan bahwa memang benar perilaku tying in bukan merupakan perintah dari distributor," ungkapnya.

Ridho menambahkan KPPU juga tetap akan melakukan pengawasan terkait penjualan Minyakita di tingkat pedagang eceran.

"Apabila masih ditemukan praktik serupa, maka akan dilakukan pendekatan dari sisi penegakan hukum," bebernya.

Minyakita merupakan minyak goreng yang disubsidi pemerintah. Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

kaisar naga merah

Akuisisi Tower Indosat, Mitratel Perkokoh Bisnis Menara Telekomunikasi******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), menandatangani perjanjian penjualan bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement) sebanyak 997 menara telekomunikasi milik Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Aksi korporasi ini menjadi salah satu eksekusi strategi perseroan dalam memperkuat bisnis menara telekomunikasi, dengan menambah aset dantenantMitratel dari IOH dan penyewa menara dari mitra bisnis lainnya.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan CSPA oleh Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko (Teddy), dan CEO IOH, Vikram Sinha, di Jakarta, Sabtu (18/2). Adapun, transaksi antara Mitratel dan IOH diproyeksikan rampung pada kuartal I/2023.

Di samping itu, dirinya optimis kolaborasi ini dapat mengakselerasi peluang pertumbuhan kolokasi menara Mitratel serta menyokong serangkaian usaha Mitratel untuk pengembangan bisnis menjadi end- to-end Digital Infrastructure Company.

"Tidak kalah pentingnya, bahwa akuisisi juga merupakan penegasan bahwa Mitratel adalah perusahaan penyedia Menara yang independent dan sangat dipercaya oleh operator seluler di Indonesia," tegasnya.

Pada 2022, Mitratel mengakuisisi menara telekomunikasi sebanyak 6.088 unit dan 6.012 kilometer (km) fiber optic. Akuisisi ini merupakan usaha Mitratel untuk memantapkan posisi sebagai konsolidator infrastruktur telekomunikasi (menara dan fiber) utama di Indonesia.

Kesepakatan CSPA dengan IOH kali ini diyakini akan memberikan manfaat untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan untuk kedua perusahaan.

"Mitratel berupaya menjadi perusahaan yang berorientasi pada Leading Sustainable Growth. Perjanjian CSPA dengan IOH melanjutkan pertumbuhan anorganik di tahun-tahun sebelumnya," lanjut Teddy.

Sejalan dengan akuisisi menara, Mitratel juga menjalankan program peningkatantenancy ratiomelalui penyediaan konektivitas berkapasitas tinggi dengan penggelaran fiber opticdan layanan satelit, serta penyediaan daya (power to tower) yang akan memberikan dukungan penuh kepada operator telekomunikasi.

Ke depan, Mitratel optimis pendapatan akan umbuh di atas rata-rata industri dengan adanya aksi korporasi akusisi ini, yang dibarengi dengan peningkatan tenancy ratio. Perseroan juga meyakini tingkat profitabilitas, yaitu margin EBITDA kian meningkat seiring peluang pertumbuhan kolokasi menara.

Secara konsolidasi, Mitratel pada sembilan bulan pertama 2022 mencetak margin EBITDA sebesar 78,5 persen, mengalami peningkatan dari sebesar 75,7 persen pada tahun sebelumnya. Bahkan margin EBITDA dari segmen penyewaan menara telekomunikasi tercatat sebesar 85.2 persen.

Teddy pun menegaskan, akuisisi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan ratusan aset menara telekomunikasi dengan spesifikasi dan lokasi strategis dalam rentang waktu yang cukup singkat yang tidak dapat dicapai dengan pengembangan organik.

"Fokus Mitratel bergerak untuk meningkatkan fundamental melalui monetisasi aset. Mitratel sebagai Tower Provider akan terus agresif memonetisasi asetnya sehingga membuka peluang pertumbuhan bisnis di masa mendatang," tutup Teddy.

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Akuisisi Tower Indosat, Mitratel Perkokoh Bisnis Menara Telekomunikasi******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), menandatangani perjanjian penjualan bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement) sebanyak 997 menara telekomunikasi milik Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Aksi korporasi ini menjadi salah satu eksekusi strategi perseroan dalam memperkuat bisnis menara telekomunikasi, dengan menambah aset dantenantMitratel dari IOH dan penyewa menara dari mitra bisnis lainnya.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan CSPA oleh Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko (Teddy), dan CEO IOH, Vikram Sinha, di Jakarta, Sabtu (18/2). Adapun, transaksi antara Mitratel dan IOH diproyeksikan rampung pada kuartal I/2023.

Di samping itu, dirinya optimis kolaborasi ini dapat mengakselerasi peluang pertumbuhan kolokasi menara Mitratel serta menyokong serangkaian usaha Mitratel untuk pengembangan bisnis menjadi end- to-end Digital Infrastructure Company.

"Tidak kalah pentingnya, bahwa akuisisi juga merupakan penegasan bahwa Mitratel adalah perusahaan penyedia Menara yang independent dan sangat dipercaya oleh operator seluler di Indonesia," tegasnya.

Pada 2022, Mitratel mengakuisisi menara telekomunikasi sebanyak 6.088 unit dan 6.012 kilometer (km) fiber optic. Akuisisi ini merupakan usaha Mitratel untuk memantapkan posisi sebagai konsolidator infrastruktur telekomunikasi (menara dan fiber) utama di Indonesia.

Kesepakatan CSPA dengan IOH kali ini diyakini akan memberikan manfaat untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan untuk kedua perusahaan.

"Mitratel berupaya menjadi perusahaan yang berorientasi pada Leading Sustainable Growth. Perjanjian CSPA dengan IOH melanjutkan pertumbuhan anorganik di tahun-tahun sebelumnya," lanjut Teddy.

Sejalan dengan akuisisi menara, Mitratel juga menjalankan program peningkatantenancy ratiomelalui penyediaan konektivitas berkapasitas tinggi dengan penggelaran fiber opticdan layanan satelit, serta penyediaan daya (power to tower) yang akan memberikan dukungan penuh kepada operator telekomunikasi.

Ke depan, Mitratel optimis pendapatan akan umbuh di atas rata-rata industri dengan adanya aksi korporasi akusisi ini, yang dibarengi dengan peningkatan tenancy ratio. Perseroan juga meyakini tingkat profitabilitas, yaitu margin EBITDA kian meningkat seiring peluang pertumbuhan kolokasi menara.

Secara konsolidasi, Mitratel pada sembilan bulan pertama 2022 mencetak margin EBITDA sebesar 78,5 persen, mengalami peningkatan dari sebesar 75,7 persen pada tahun sebelumnya. Bahkan margin EBITDA dari segmen penyewaan menara telekomunikasi tercatat sebesar 85.2 persen.

Teddy pun menegaskan, akuisisi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan ratusan aset menara telekomunikasi dengan spesifikasi dan lokasi strategis dalam rentang waktu yang cukup singkat yang tidak dapat dicapai dengan pengembangan organik.

"Fokus Mitratel bergerak untuk meningkatkan fundamental melalui monetisasi aset. Mitratel sebagai Tower Provider akan terus agresif memonetisasi asetnya sehingga membuka peluang pertumbuhan bisnis di masa mendatang," tutup Teddy.

Otak paling kuat dalam hiburan

Dicari Investasi Berkualitas dan Bisa Sejahterakan Rakyat RI******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan 8,4 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2022, meski realisasi investasipada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan investasi saat ini lebih banyak padat modal (capital intensive).

Artinya, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 20,63 persen pada 2022.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen). Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Kendati, angka pengangguran tersebut sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tercatat pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Peneliti senior INDEF Nailul Huda menyangkal pernyataan Airlangga. Menurutnya, selama investasi itu memiliki multiplier effect atau dampak berlapis ke sektor lain tidak ada yang salah dengan investasi ke capital intensive.

"Masalahnya ini kan investasi yang masuk nggak mampu ngungkit (menaikkan) tenaga kerja. Bahkan ada beberapa investasi yang malah menambah TKA. Ini yang harus dibenahi," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com,Selasa (22/2).

Untuk itu, menurutnya penting mengarahkan investasi masuk ke sektor dengan multiplier effect yang cukup signifikan.

Senada, peneliti Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menjelaskan para investor lebih tertarik meletakkan investasinya ke industri padat modal sebab perputaran yang cepat. Termasuk berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan jasa keuangan.

"Kalau dilihat ke belakang booming digital dalam 5 tahun terakhir itu menarik investasi padat modal. Mungkin ketika sektor digital mulai winter akan terjadi penurunan porsi investasi di sektor jasa," paparnya.

Perlu kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi padat karya