kupon oyo

Buka log tugas Anda

Minyak Goreng Minyakita Langka di Sumut, Pedagang Sulit Dapat Pasokan******

Minyak goreng kemasan rakyat (MKGR) yang berlabel Minyakita langka ditemukan di Sumatera Utara (Sumut) sejak beberapa hari terakhir. Kendala mendapatkan pasokan Minyakita dan tren kenaikan harga minyak goreng curah menjadi penyebab kelangkaan.

Kepala Kantor KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Wilayah I Ridho Pamungkas menyampaikan memang terjadi penurunan realisasi pemenuhan kewajiban dalam negeri (domestic market obligation/ DMO). Di sisi lain, terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap Minyakita.

"Hal ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan Minyakita. Dalam kondisi pasar yang rentan ini, KPPU tetap akan fokus mengawasi perilaku pelaku usaha," kata Ridho usai rapat koordinasi terkait kelangkaan Minyakita di Medan, Senin (6/2).

"KPPU Kanwil I telah mendapat informasi terkait nama produk dan distributor yang melakukan praktik tersebut. Kami imbau produsen dan distributor tidak memanfaatkan kesempatan mempersulit masyarakat. Kami juga pantau pendistribusian minyak goreng DMO pada jaringan distribusi di wilayah Sumut," paparnya

Sementara itu, Kadisperindag ESDM, Mulyadi Simatupang menyampaikan harga rata-rata minyak goreng curah periode Januari 2023 naik sebesar 3 persen jika dibandingkan periode Desember 2023. Sementara untuk minyak goreng premium cenderung stabil.

"Berdasarkan informasi pedagang, kendala mendapatkan pasokan Minyakita dan tren kenaikan harga minyak goreng curah sudah terjadi sejak minggu awal Desember 2022," ucapnya.

Mulyadi juga mengungkapkan, tren realisasi DMO secara nasional turun dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Misalnya saja, November sebesar 100,94 persen, Desember sebesar 86,31 persen, dan Januari sebesar 87,73 persen.

"Meski demikian, di Sumatera Utara, realisasi DMO pada periode Januari 2023 adalah sebesar 183,72%, atau sebanyak 25,453 ton dan ini sudah melebihi target. Kami minta produsen dan distributor juga menyampaikan data dan permasalahannya di lapangan," urainya.

Perwakilan dari Balai Pengawas Tertib Niaga (BPTN) Cabang Medan, Abdul Rahim menambahkan pada akhir Januari sampai saat ini di pusat perbelanjaan tradisional Pasar Petisah Medan tidak ada pedagang yang menjual Minyakita.

"Namun ada di grosir dan dijual melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditentukan. Selain itu ditemukan adanya praktik bundlingdi Pusat Pasar Kota Medan di mana pembelian minyak goreng merek Minyakita harus dipaketkan dengan produk lain," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Buwas Pamer Utang Bulog Turun Rp25 T Selama Ia Jadi Dirut******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan utangBUMN tersebut telah turun dari Rp32 triliun ke Rp7 triliun sejak ia memimpin. Artinya, utang Bulogturun Rp25 triliun.

Buwas menceritakan saat di awal dirinya menjabat sebagai direktur utama pada 2018, Bulog memiliki utang Rp32 triliun dan kerugian Rp1,7 triliun. Ia mengklaim utang itu turun dan Bulog tidak lagi mengalami kerugian sejak 2021.

"Saya akhirnya bisa membuktikan bahwa Bulog itu tidak rugi. Mulai 2021 kemarin, saya sudah bisa membukukan keuntungan. Walaupun masih terlalu kecil, tapi kerugian sudah tidak ada, bahkan uangnya dari Rp32 triliun tinggal Rp7 triliun per hari ini," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan (3/2).

"Insyaallahke depan Bulog selalu untung," katanya.

Buwas mengatakan jabatannya sebagai direktur utama akan berakhir dua bulan ke depan. Ia pun bercanda hanya akan menikmati waktu untuk santai saat ditanya kegiatan apa yang ia lakukan usai tak lagi menjabat jadi dirut Bulog.

"Ya sudah selesai lah, mau main-main sama wartawan saja, jalan-jalan," ujar Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

OCBC NISP Gugat Bos Gudang Garam Rp232 M******

PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) menggugat manajemen PT Hair Star Indonesia (PT HSI) sebesar Rp232 miliar ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Salah satu nama yang terseret kasus ini adalah bos PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo.

Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Sda. Tim Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan membenarkan adanya gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan dilayangkan karena perusahaan tersebut gagal membayar utang.

"Betul, kita sudah ajukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Sidoarjo," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

"PT HMU itu dahulu pemegang saham PT HSI sejumlah 50 persen," imbuhnya.

Ia menjelaskan pada 2016 lalu PT HSI mengajukan pinjaman atau kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig miliknya dan langsung diberikan oleh OCBC NISP.

Namun, pada 2021 lalu pembayaran rutin ke OCBC mulai macet sampai perusahaan mengajukan kepailitan. Di mana jumlah tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp232 miliar.

Ternyata, gugatan karena tak bayar utang kepada konglomerat itu tak hanya berasal dari OCBC. CNNIndonesia.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada sejumlah pihak yang digugat dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, PT Bank Mega Tbk juga menggugat perdata Susilo Wonowidjojo atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan total kerugian lebih dari Rp112 miliar.

Gugatan perusahaan keuangan di bawah CT Corp itu tercatat dengan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN.Sda di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur.

Pihak tergugatnya adalah Susilo Wonowidjojo, Meylinda Setyo, Kasita Dewi Wonowidjojo, Swasti Dewi Wonowidjojo, Daniel Widjaja. Kemudian PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU), Hadi Kristanto Niti Santoso, Notaris Ida Mustika, PT Hair Star Indonesia (PT HSI), Lianawati Setyo, dan PT Surya Multi Flora.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Petani Milenial Jabar Terlilit Utang, Panen Tak Dibayar******

Salah seorang peserta Petani Milenial Jawa Barat (Jabar) Rizky Anggara mengeluhkan karut marut pelaksanaan program ini.

Sebagai angkatan pertama program ini, Rizky dan 19 orang lainnya justru ditagih kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank. Tak hanya ditagih utang, ia juga tak mendapatkan hasil penjualan dari panen tanaman hiasnya.

Program itu bermula pada Juli 2021, Rizky dan 19 pemuda lain yang bergabung Petani Milenial diminta untuk menggarap komoditas tanaman hias di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Masalah sudah muncul sejak pertama ikut program ini, kelompok Rizky yang dijanjikan mendapat 300 indukan hanya menerima sebagian kecil dari offtaker program ini. Itu pun dalam kondisi buruk.

Masalah berlanjut ketika tiga tanaman hias yang digarap terserang penyakit hingga akhirnya kelompok Rizky mengalami gagal panen dan melewatkan satu siklus panen.

Seluruh tanaman yang ada dibabat habis dan dibakar. Pada Agustus 2021 itu, kelompok Rizky juga menandatangani pinjaman bank senilai Rp50 juta per orang.

Namun, utang itu tidak berbentuk uang yang diterima Rizky dan kawan-kawannya. Uang itu dikelola oleh PT AJ sebagai avalis atau penjamin dan diberikan dalam bentuk barang-barang keperluan pertanian.

Meski telah mendapatkan pinjaman, kebutuhan pertanian seperti atap plastik UV tidak kunjung dipenuhi. Padahal, tanaman hias selalu rusak akibat hujan.

"Barulah pada akhir Oktober dibangun atap plastik. Alasan baru dibangun karena pada saat awal (program) tidak ada anggaran. Jadi pembangunan ini dibiayai oleh PT AJ bukan dari APBD/KUR kami," kata Rizky ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (2/2).

Penggunaan atap plastik UV ini memang membantu proses budidaya tanaman. Namun, pada awal Desember, para petani milenial ini hanya berhasil memanen 1.046 tanaman hias saja.

Akibat hasil yang kecil, tidak dilakukan bagi hasil antara PT AJ dengan petani. Namun, para petani mendapatkan Rp2,5 juta sebagai reward.

Selang waktu berlalu, pada Maret 2022 para petani berhasil kembali memanen dengan jumlah 5.540 tanaman hias. Dengan harga jual per tanaman sebesar Rp50 ribu ini, diperkirakan terdapat uang Rp277 juta yang diterima PT AJ.

"Tapi sayang, uangnya ghaib. Nihil kita tidak mendapatkan apapun karena uangnya pun masih ghaib. Sepulang rapat (evaluasi hasil panen), ada salah satu teman kami yang ingin mengundurkan diri saking putus asanya," kata Rizky.

Niat itu urung dilakukan, sebulan kemudian kelompok Rizky kembali panen tanaman hias dengan nilai Rp378,8 juta. Hasil panen itu dibayarkan kepada bank dan sebagian kecil diberikan pada petani.

Rizky kembali memanen untuk terakhir kali sebelum kontrak habis pada 28 Juli. Hasil panen senilai Rp618,1 juta itu nyatanya kembali tidak diterima oleh kelompoknya.

"Di atas kertas melalui panen ini kami dapat melunasi KUR dan kami pun seharusnya mendapatkan lebihnya. Tapi nyatanya? Lagi-lagi jauh dari harapan. Rp618,15 juta entah kemana wujudnya. Bukan diambil orang tapi, emang belum dibayar aja," tuturnya.

Saat rapat evaluasi program, Rizky sebagai ketua kelompok meminta perpanjangan kontrak untuk mengganti empat bulan yang sia-sia karena gagal panen. Sayangnya, saat di ruang rapat Rizky tak mendapat dukungan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar sebagai pemilik program.

Beranjak ke November 2022, salah seorang rekan Rizky menerima Surat Peringatan 2 (SP2) dari bank terkait KUR itu. Rizky kaget bukan kepalang, pasalnya ia mengira hasil panen selama ini telah menutup utang yang diambil. Terlebih, ia tak pernah menerima SP 1 sebelumnya.

"30 November dilaksanakan rapat lanjutan bersama seluruh pihak. CV MI menjanjikan pembayaran 7 hari ke depan namun nyatanya tidak ada. Akhirnya PT AJ membawa pengacara untuk menyelesaikan kasus pembayaran ini. Lagi-lagi peran dinas dan pemprov minim," paparnya.

Bahkan, pada Desember berikutnya kawan Rizky didatangi oleh bank ke rumahnya untuk mengkonfirmasi terkait utang tersebut.

"Bagi kami ini sudah keterlaluan, rumah didatangi oleh pihak bank siapa yang tidak kaget. Terlebih utang ini disebabkan oleh program pemerintah. Makin malu kami kepada orang tua," ucap Rizky.

Pemprov Jabar Minta Maaf

Ia mulai mendapatkan perhatian usai menulis cerita ini di akun Twitter-nya dan ramai dibicarakan. Bahkan, pemerintah yang sejak awal mengabaikan petani milenial, hari ini mengundang Rizky untuk meminta maaf.

"Saya hari ini berada di kantor dinas, murni pribadi Bu Jemmy (Marwitha, Kepada Bidang Tanaman Hortikultura Jabar), undangan ini undangan pribadi bukan atas nama dinas, dari pejabat terkait minta maaf atas nama pribadi terhadap program ini," ucapnya.

Selain permintaan maaf, menurut Rizky, pihak dinas hanya akan mendampingi penyelesaian masalah ini. Meskipun, ia mengaku belum tahu rinci bentuk pendampingan ini.

"Mungkin bentuknya hanya memantau kasus ini," tegasnya.

Saat ini, Rizky berharap Pemprov Jabar mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada para petani milenial.

Meskipun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah meminta maaf melalui akun media sosial. Termasuk segera menyelesaikan persoalan ini dan pembersihan nama baik para petani milenial.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Pemprov DKI Siapkan Duit Rp900 M Untuk Bangun LRT Velodrome******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan anggaranRp900 miliar untuk pembangunan tahap awalLRT dari Stasiun Velodrome di Rawamangun ke Stasiun Manggarai.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo usai rapat dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/2).

"Untuk anggaran tahun ini Pemprov DKI sudah menyiapkan kurang lebih Rp900 miliar untuk tahap awal dan diharapkan pada 2024 akhir untuk LRT Jakarta dari Velodrom ke Manggarai sudah dioperasionalkan," ucap Syafrin.

Budi Karya mengatakan Manggarai memang diproyeksikan sebagai stasiun sentral perkeretaapian di Jakarta, yang memenuhi kebutuhan transportasi umum berbasis rel jarak dekat maupun jarak jauh.

Di tengah proyeksi itu, Heru sempat mengusulkan penyambungan LRT DKI dari Stasiun Velodrome di Rawamangun ke Stasiun Manggarai, menambah rute lama yang menuju Stasiun Halim.

"Tadi diusulkan Pak Gubernur ke Manggarai, saya setuju sekali. Kenapa? Manggarai menjadicentral station, (kereta api) jarak jauh dan dekat semua di Manggarai termasuk (kereta) bandara," kata Budi.

"Jadi kalau ada lalu lintas tambahan dari Velodrom menuju Manggarai, jumlah penumpang yang akan ke luar kota maupun ke bandara itu naik. Sebaliknya mereka dari bandara ke Manggarai bisa forwardingdenganhead wayyang relatif singkat," tambahnya.

Menurut Budi, penyambungan rute Velodrome-Manggarai untuk LRT DKI akan dilakukan sebelum pembangunan fase ketiga yang meliputi Stasiun Dukuh Atas.

[Gambas:Video CNN]