pola gacor olympus petir merah

Istri saya adalah seorang kepala suku

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Riset: 1 Persen Populasi Terkaya di Dunia Makin Kaya saat Pandemi******

Organisasi nirlaba yang fokus mengatasi ketimpangan ekonomi, Oxfam, melaporkan 1 persenpopulasi teratas di dunia menguasai dua pertiga dari nilai kekayaanyang tercipta selama periode 2020-2022,  yakni sebesar US triliun.

Laporan Oxfam tersebut dirilis pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Acara ini mempertemukan para pemimpin bisnis dan politik global untuk membahas isu-isu politik dan ekonomi yang menjadi perhatian global.

"Jumlah itu hampir dua kali lebih banyak daripada uang yang diperoleh 99 persen populasi dunia terbawah," menurut laporan Oxfam berjudul Survival of the Richest, dikutip dari Aljazeera, Senin (16/1).

Ini membuat mereka leluasa memberikan US triliun kepada para ahli warisnya. Nilai yang bahkan lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Afrika.

Di sisi lain, ada sekitar 1,7 miliar pekerja yang tersebar di berbagai negara di mana nilai inflasi lebih tinggi dari gaji pekerja.

Direktur Eksekutif Oxfam International Gabriela Bucher mengatakan menarik pajak dari kelompok super kaya adalah pintu keluar dari ketimpangan ekonomi ini.

Dalam laporannya, Oxfam menyebut pajak 5 persen yang dikenakan pada jutawan dan miliarder dunia dapat mencapai US,7 triliun per tahun. Jumlah ini cukup untuk mengangkat dua miliar orang keluar dari kemiskinan.

"Sementara orang biasa berkorban setiap hari untuk hal-hal penting seperti makanan, orang super kaya bahkan telah melampaui impian terliar mereka," kata Bucher.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

KSPI Ungkap Pemicu Bentrokan Maut di PT GNI yang Tewaskan Dua Pekerja******

Presiden Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) dipicu kemarahan pekerja karena sikap arogan pihak perusahaan saat berunding kenaikan upah, yang hanya Rp75 ribu.

Perundingan itu berujung bentrok di area smelterPT GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, serta menyebabkan dua pekerja meninggal dunia.

Berdasarkan informasi yang ia terima, bentrokan itu terjadi setelah karyawan melakukan mogok kerja. Selain arogan, pihak perusahaan juga sempat mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, bentrokan juga tak lepas dari rasa kekecewaan pekerja terkait sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT GNI yang buruk sehingga sempat menewaskan dua pekerja saat smelter meledak beberapa waktu lalu.

Pada 22 Desember 2022 lalu, terjadi ledakan di smelter GNI dan menewaskan dua orang karyawan. Salah satu korbannya bernama Nirwana Selle, yang dikenal sebagai seleb TikTok. Korban lainnya adalah teman kerja Nirwana, yang bernama I Made Defri Hari Jonathan.

"Ada latar belakang terjadinya (kerusuhan itu), seperti kecelakan kerja, K3 buruk, upah murah, dan kecongkakan head officeyang mengancam akan PHK," tegas Said.

Lihat Juga : Pertamina Buka Suara soal Warung Tak Bisa Jual LPG 3 Kg

Ia juga mengecam Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Morowali Utara dan meminta agar Bupati Morowali Utara diperiksa. Dari laporan yang ia terima, pihak Disnaker dan Bupati Morowali Utara cenderung melindungi kepentingan pengusaha.

Said lalu mengimbau para buruh di wilayah tersebut untuk berdamai dan berhenti melakukan kekerasan agar kejadian serupa terulang kembali.

"Jangan terulang kembali, sebagai anak bangsa, suku apapun kamu yang bekerja di Morowali Utara maupun Morowali adalah Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Serikat Pekerja Morowali dan Morowali Utara Katsain mengatakan pihaknya mengecam Pemerintah Daerah Morowali Utara dan Disnaker setempat yang terkesan melindungi kepentingan pengusaha saja.

"Mengecam keras terkait hal-hal yg dilakukan oleh Disnaker dan pemerintah daerah, di mana mereka selalu melindungi pihak pengusaha, tapi kepentingan buruh tidak dipedulikan pemerintah setempat," katanya.

Katsain juga mengimbau para pekerja di Morowali Utara tidak terprovokasi dan kembali melakukan tindak kekerasan.

"Saya mengimbau saudara-saudara saya yang ada di Morowali, khususnya Morowali Utara agar tidak melakukan tindak kekerasan, anarkis, apalagi terhadap sesama yang ada di Kabupaten Morowali," tandasnya.

Bentrokan di PT GNI terjadi pada Sabtu (14/1) malam. bentrokan itu menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA). Namun ia mengklaim belum tahu asal negara TKA yang tewas usai bentrokan.

"Saya belum dapat identitasnya. Namun, korban hanya dua orang saja dari TKA dan pekerja lokal saja," jelasnya.

Berdasarkan keterangannya, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Karena dihalangi masuk sehingga ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantorsecurity.Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mess karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyao Ajaib

Tol Gedebage******

Pemerintah sedang membangunJalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Gataci yang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia.

Proyek ini dimulai sejak akhir 2022. Tol tersebut memiliki total panjang 206,65 kilometer (km). Adapun, tol itu rencananya dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 94,22 km, dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun (SS) Tasikmalaya.

Kedua, Seksi 3 dan Seksi 4 yang dimulai dari SS Tasikmalaya hingga SS Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Jo menargetkan main road tersebut dibangun bersamaan saat Jalan Tol BIUTR konstruksi atau selambat-lambatnya pada tahap kedua konstruksi Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.

"Pembangunan konstruksi untuk tahap kedua sendiri ditargetkan dimulai pada akhir 2027 dan rampung pada 2029," ujarnya beberapa waktu lalu.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap nantinya akan melintasi dua provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,09 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 37,56 km.

Tol dimulai dari titik awal Gedebage Junction di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lalu melewati Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran, hingga ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap tergabung dalam Proyek Strategis Nasional dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Pembangunan jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas, kegiatan ekonomi, semakin melancarkan distribusi barang dan jasa hingga pengembangan industri dan pariwisata di koridor selatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Tetangga saya adalah succubus

Harga Referensi CPO Naik ke US0,57 per Ton Selama 16******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) senilai US0,57 per ton selama periode 16-31 Januari 2023.

Harga tersebut juga berlaku untuk tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPD-PKS) atau pungutan ekspor (PE).

Besaran harga tersebut naik sebesar US,61 atau 7,17 persen dari periode 1-15 Januari 2023 senilai US8,96 per ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan saat ini harga referensi CPO meningkat dan kembali menjauhi ambang batas sebesar US0 per MT.

"Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, maka pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar US per ton dan pungutan ekspor CPO sebesar US per ton untuk periode 16-31 Januari 2023," imbuhnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (17/1).

Budi menjelaskan bea keluar CPO periode 16─31 Januari 2023 merujuk pada Kolom Angka 6 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022, yakni sebesar US per ton.

Sementara itu, pungutan ekspor CPO periode yang sama merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022, yakni sebesar US per ton.

Nilai BK CPO dan PE CPO tersebut meningkat dari BK CPO dan PE CPO untuk periode 1-15 Januari 2022.

Adapun peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan kebijakan biodiesel Indonesia dari B30 menjadi B35, penguatan mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar AS, dan penurunan produksi CPO karena musim hujan di Indonesia dan Malaysia.

[Gambas:Video CNN]