mantap slot 1

Mata Dharma Tertinggi

jam gacor slot hari jumat

Kemenperin gandeng Kemendikbudristek gelar Business Matching P3DN 2024******

Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menggelar Business Matching program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2024, dengan menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai mitra pertemuan antara pemerintah dengan pelaku industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto di Jakarta, Jumat, mengatakan acara yang akan diselenggarakan di Bali, 4-7 Maret 2024, tersebut diharapkan dapat mendorong serapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap programnya.

"Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN, terutama yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN,” ujarnya.

Baca juga: Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar duniaEko mengatakan selama tiga tahun pihaknya konsisten menjadi pionir dalam pelaksanaan Business Matching untuk mendorong naiknya komitmen penggunaan TKDN.

Untuk pelaksanaan di 2024, Business Matching produk domestik ini dikemas dalam konsep one stop event yang menghadirkan lima kegiatan utama, yaitu Desk Business Matching, Penganugerahan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pameran Produk Dalam Negeri, Talkshow Akselerasi Sertifikasi TKDN, serta Pojok Konsultasi.

Menurutnya Desk Business Matching merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan rangkaian acara tersebut.

Ia mengatakan dalam kegiatan itu akan dipaparkan data kebutuhan produk dalam negeri kepada produsen yang telah tercatat dalam database Kemenperin.

Nantinya perkembangan hasil Desk Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dapat diakses melalui http://bm2024.kemenperin.go.id.

Baca juga: Menperin minta interkoneksi data perencanaan belanja produk domestik

Sementara itu ia mengatakan, peserta Business Matching Belanja PDN 2024 ditargetkan mencapai 5.000 peserta, yang terdiri atas perwakilan 85 Kementerian/Lembaga, 552 Pemerintah Daerah, dan perwakilan dari 23 BUMN.

Acara ini juga diikuti produsen dalam negeri yang terdiri dari lebih 200 perusahaan yang tergabung dalam 177 asosiasi industri, media massa, serta kepala instansi dan kepala daerah pada saat penutupan dan penyerahan penghargaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

pahlawan 88 slot login

Serbu Bun, Sepatu Anak Diskon 50% + 20% di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Belum sempat beli sepatu baru buat buah hati? Saatnya beli sekarang di Transmart Full Day Sale karena ada diskon 50 persen plus 20 persen dan ada juga harga spesial.

Promo ini cuma berlangsung satu hari pada Minggu (7/1) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Diskon 50% + 20%, Belanja Hemat Habis Gajian!

Bunda juga bisa dapatkan tambahan diskon 20 persen pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bikin hemat kantong.

Caranya downloadAllo Bank di Google Play Store atau App Store, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengajukan Allo Pay Later.

Selain pakai Allo Paylater, Bunda bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau enggak di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera ke gerai Transmart terdekat!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

olb88 situs slot terpercaya togel singapore judi bola

Wings Group Jawab Isu Cabut dari Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wings Group memastikan tetap ikut dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Penegasan ini merespons isu Wings Group dan PT Djarum angkat kaki dari konsorsium tersebut.

Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Sheila Kansil menjelaskan kepesertaan perusahaan bersifat nonkomersial.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Meski mengklaim sejak awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Aguan, Budi mengatakan Djarum terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, ia tak merinci apa saja yang digarap dan bagaimana rencana perusahaan selanjutnya di IKN. Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Satu pedang untuk dimuliakan

buku 1000 mimpi 2d

Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis******

Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djuyamto mencecar mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono karena dinilai memberi jawaban yang tidak logis dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat.

"Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya," ujar Djuyamto.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umu Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menanyakan beberapa pertanyaan kepada Andhi mengenai hasil usahanya bersama seseorang dari pihak swasta bernama Sia Leng Salem.

Adapun terkait beberapa transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening Andhi, dirinya mengklaim bahwa transaksi tersebut merupakan hasil investasi bersama Sia Leng Salem. Namun, di tengah pertanyaan JPU KPK, Hakim Djuyamto menginterupsi lantaran menilai banyak jawaban Andhi yang tidak masuk akal.

"Saya tanya, yang namanya orang berinvestasi itu tujuannya apa?" tanya Hakim Djuyamto.

"Untuk mendapatkan keuntungan yang mulia," jawab Andhi.

"Agar tahu bahwa perusahaan itu untung atau rugi dari mana Anda tahu?" tanya Djuyamto lagi.

"Saya mengetahui untungnya ketika Pak Sia Leng Salem memberikan hasil usaha kepada saya pak," kata Andhi.

"Baik, memberikan hasil usaha. Terus orang yang menanamkan modal itu perlu tidak untuk mengetahui sebenarnya untung hasil usahanya berapa?" cecar Hakim.

"Awalnya seperti itu, saya pernah menanyakan kepada Pak Salem, tetapi Pak Salem meminta saya untuk percaya saja dengan dia karena dia yang mengerjakan usaha dan saya hanya berinvestasi," jawab Andhi.

"Saya tanya, bukan soal saudara percaya sama Sia Leng Salem, saudara sendiri selaku investor supaya mengetahui untungnya sekian, besarnya sekian, dari mana saudara tahu?" tanya Hakim Djuyamto lagi.

"Saya hanya mempercayai saudara Sia Leng Salem saja pak," jawab Andhi.

Dengan berbagai jawaban tersebut, Hakim Djuyamto menilai seluruh jawaban Andhi sangat aneh dan lucu, mengingat Andhi bukan merupakan orang biasa yang tidak paham mengenai investasi.

"Sangat aneh dan lucu kalau saudara mengatakan seperti itu," ucap Djuyamto.

Baca juga: KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Majelis hakim tolak eksepsi Andhi Pramono

Hakim Djuyamto pun kemudian bertanya kepada Andhi mengenai cerita Andhi yang mengaku perusahaan tempat Andhi berinvestasi tersebut tidak pernah mengalami kerugian.

"Perusahaan tidak pernah rugi itu kan luar biasa, pajak-nya bagaimana? Yang ngurus siapa pajak-nya?" tanya Djuyamto.

Andhi pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga Hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama.

"Hasil yang saudara terima dari investasi ini pajak-nya bagaimana?" tanya Hakim lagi.

"Pajak-nya belum saya bayarkan yang mulia," jawab Andhi.

"Pajak tidak dibayar?" tanya Djuyamto.

"Waktu itu belum sempat 'kepikiran', seperti itu yang mulia," ucap Andhi.

"Kenapa tidak 'kepikiran'? Jelas-jelas saudara orang pemerintahan kok?" cecar Hakim.

"Mungkin begini yang mulia, karena waktu itu sampai tahun 2010 juga saya belum menerima langsung dari Pak Sia Leng Salem," jawab Andhi.

Hakim Djuyamto pun langsung memotong jawaban Andhi dengan menegaskan apakah pajak dari hasil usaha bersama Sia Leng Salem tersebut sudah dibayarkan. Setelah itu barulah Andhi menjawab bahwa pajak dari hasil investasi-nya sudah dibayarkan melalui program tax amnesty(pengampunan pajak) tahun 2016.

"Sejak awal saya sudah suruh Anda terus terang apa adanya, baru dua pertanyaan dari saya saudara sudah tidak bisa menjawab dengan benar," ucap Hakim Djuyamto menegaskan.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor, yang meliputi sebanyak Rp50,29 miliar, 264.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3,8 miliar, serta 409.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp4,88 miliar.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

agen slot terbaru 2022 resmi

Moeldoko tanggapi isu kelanjutan program kartu prakerja untuk 2025******

Kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024

Medan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sekitar akhir Maret 2024.

"Pada rapat berikutnya pada akhir Maret 2024, rapat yang lebih detail lagi dengan memikirkan janji-janji Presiden terpilih akan dimasukkan," ujar Moeldoko menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program kartu prakerja ketika ditemui media usai kuliah umum di kampus Universitas Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Dia mengatakan sebelumnya dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo telah mulai memikirkan proyeksi RAPBN 2025. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan harapan pada tahun ini akan disiapkan sebaik-baiknya agar siapapun yang terpilih sudah tidak lagi bergerak dari titik nol.

Untuk memastikan hal tersebut, katanya, akan dilakukan konsultasi program mana saja yang akan menjadi prioritas dan tidak membebani APBN, mencegah defisit anggaran.

Baca juga: Moeldoko: Prakerja pendekatan hadapi tren kebutuhan industri
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

"Itu akan menjadi ruang diskusi sebelum menempatkan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," jelas Moeldoko, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Cipta Kerja.

Pengumuman pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut aturan paling lambat dilaksanakan pada 20 Maret 2024. Pelantikan untuk Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024, setelah sebelumnya pada 1 Oktober 2024 akan dilantik anggota DPR dan DPD terpilih.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang yang ditandai dengan pembukaan gelombang penerimaan ke-63 sejak 23 Februari lalu.

Masing-masing peserta Prakerja dalam skema normal saat ini akan merasakan nilai manfaat Rp4,2 juta per orang, dibagi Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Baca juga: Moeldoko minta alumni Prakerja manfaatkan kompetensi yang didapat
Baca juga: Airlangga sebut Program Prakerja 2024 sasar pelatihan sektor digital

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

mbcslot88

Kementerian ESDM tanggapi keputusan Pertamina tak naikkan harga BBM******

Di situ sudah jelas aturan mainnya, untuk naik turun segala macam ada di wilayahnya badan usaha untuk menyesuaikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi keputusan PT Pertamina (Persero) yang kembali tidak menaikkan harga harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Maret 2024.

"Kalau dari kita kan jelas aturannya di situ lapor saja ke sini. Sepanjang dia masih dalam koridornya dan itu wilayahnya kan ada di badan usaha BBM. Kami tidak ada intervensi apa-apa," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan bahwa keputusan soal harga BBM nonsubsidi merupakan kebijakan dari badan usaha masing-masing.

"Di situ sudah jelas aturan mainnya, untuk naik turun segala macam ada di wilayahnya badan usaha untuk menyesuaikan," ujar dia.

Untuk diketahui, harga BBM nonsubsidi Maret 2024 tidak ada perubahan atau masih sama dengan harga pada Februari 2024.

"Untuk sementara, harga BBM nonsubsidi 1 Maret 2024 tidak ada perubahan, jadi masih sama dengan harga sebelumnya atau harga di bulan Februari (2024)," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dalam keterangannya pada Jumat.

Namun, Irto mengatakan Pertamina Patra Niaga tetap meninjau ulang untuk harga BBM non-subsidi dengan melihat tren harga minyak mentah, harga publikasi Mean of Platts Singapore(MOPS), dan juga kurs.

"Bila tidak adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi, sementara MOPS dan kurs naik, tentunya akan mengkoreksi potensi revenueperusahaan," ujar Irto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan BBM hingga bulan Juni 2024.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi," kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (26/2).

Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.

"Itu akan membutuhkan additionalanggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4-2,8 jadi realistis," ujarnya.

Adapun, harga BBM Pertamina per 1 Maret 2024 untuk wilayah Jawa, yakni Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.950 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, Pertamina Dex Rp15.100 per liter, dan Pertamax Green Rp13.900 per liter.


Baca juga: Patra Logistik salurkan BBM Satu Harga ke wilayah 3T Krayan Kaltara
Baca juga: Keputusan tak naikkan harga BBM tergantung daya tahan badan usaha
Baca juga: Pengamat nilai ada dua faktor Pertamina tak naikkan harga BBM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024