pinjam 1 juta di kredivo

Kronik Aslan: Kesulitan

idn poker apk

Cek di Sini Semua Produk Diskon di Transmart Full Day Sale Besok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale kembali hadir pada Minggu (14/1) mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Selama Full Day Sale berlangsung, Transmart menghadirkan diskon besar-besaran hingga 50 persen untuk berbagai produk unggulan. Seperti produk elektronik, furnitur, perlengkapan dapur, sampai sepeda listrik!

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Produk segar:

• Dada ayam tanpa tulang diskon 20 persen dari harga normal Rp8.450 jadi Rp6.760 per 100 gram. Harga berlaku khusus di gerai Transmart Jabodetabek.
• Jeruk shantang daun diskon 20 persen dari harga normal Rp4.490 jadi Rp3.592 per 100 gram. Harga berlaku khusus di gerai Transmart Jabodetabek.
• Danish pastry mini diskon 20 persen dari harga normal Rp12.990 jadi Rp10.392 per 100 gram. Harga berlaku khusus di gerai Transmart Jabodetabek.

Produk elektronik:

• LED TV 50" UHD Smart harga sale mulai Rp4.799.200 dari harga normal Rp6.969.000 per unit.
• LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit.
• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.699.200 dari harga normal Rp4.199.000 per unit. Bonus pipa dan instalasi standar.  Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.799.200 dari harga normal Rp3.899.000 per unit. Bonus pipa dan instalasi standar. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.

Kasur dan sofa:

• Resta Emattress ukuran 160x200 cm harga normal sekitar Rp2 jutaan. Harga diskonnya jadi Rp1.520.000.
• Baylack Sectional Sofa Black dari harga normal Rp5 jutaan, harga diskonnya jadi Rp4.399.200.
• Lady Rose bed sheet diskon produknya sampai 50 persen, plus 20 persen menggunakan Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Sepeda listrik dan sepeda lipat:

• Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320/C dari harga normal Rp3.800.000 diskon jadi Rp2.888.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320/C dari harga normal Rp4.100.000 diskon jadi Rp3.181.600 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.
• Sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve dari harga normal Rp4.950.000, diskon jadi Rp3.455.200 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.654.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.
• Sepeda lipat diskon up to 25% jadi mulai Rp951 ribuan. Diskon berlaku di Transmart Pulau Jawa.
• Sepeda lipat diskon up to 25% dari harga Rp1.349.000 diskon jadi Rp1.079.200. Diskon berlaku di luar Pulau Jawa.

Koper Polo:

• Polo Classic 20 inci yang dijual dengan harga mulai Rp799.000. Kalau bayarnya pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah, pembelian koper bakal didiskon 20 persen.
• Polo Classic 20 inci yang dijual dengan harga spesial mulai Rp555.000. Kalau bayarnya pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah, pembelian koper bakal didiskon 20 persen.

Perlengkapan rumah tangga:

• Glass storage harga normal mulai Rp65 ribuan, harga diskon mulai Rp47.920.
• Magic mop with plastic strainer grey harga normal mulai Rp200 ribuan, harga diskon mulai Rp175.920.
• Merah putih handuk harga spesial Rp60.000, pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah ada ekstra diskon 20 persen.
• Jamas karpet melody harga spesial Rp199.000, pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah ada ekstra diskon 20 persen.
• Lady rose bed sheet diskon 50 persen semua item, pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah ada ekstra diskon 20 persen.

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

pinjam uang di bank bsi

Terminal Kalideres uji kelaikan kendaraan pralebaran******

Jakarta (ANTARA) - Pengelola Terminal Kalideres di Jakarta Barat melakukan uji kelaikan kendaraan (ramp 
check) pralebaran 2024 selama 11 hari, mulai dari Selasa (19/2) sampai Sabtu (2/3).

Hal itu dilakukan untuk memastikan kinerja komponen pada kendaraan yang akan mengangkut penumpang tidak mengalami kerusakan dan dapat bekerja dengan baik.

"'Ramp check' bus itu kan uji kelaikan jalan, yang meliputi sistem rem, sistem roda, sistem kemudi, sistem lampu, supaya dipastikan komponen yang ada pada kendaraan itu berfungsi dengan baik," ungkap Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta pada Jumat.

Revi mengatakan, dari 130 perusahaan otobus (PO) di Terminal Kalideres, 30 bus diuji setiap harinya dalam 11 hari masa uji kelaikan 
pralebaran 2024.

"Kalau untuk PO bus yang beroperasi itu lebih kurang ada 130 PO. Rata-rata 30 bus kita uji setiap harinya," kata Revi.

Baca juga: Kepadatan penumpang di Terminal Kalideres kembali normal
Baca juga: Penumpang Terminal Kalideres pilih beli tiket langsung daripada online

Adapun 130 PO tersebut untuk keberangkatan arah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara Barat, Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang, Pekan Baru, Medan dan Aceh.

Menurut Revi, semua bus layak untuk berangkat secara teknis utama. "Jadi semua sistem kendaraan bagus, sistem rem, semua itu rata-rata bagus," katanya.

"Nah itu kan komponen yang sangat inti. Jadi, itu tidak ada toleransi untuk itu. Kalau rusak, harus segera diganti, diperbaiki," kata Revi.

Namun sejumlah kecil bus masih kekurangan teknis penunjang, seperti tidak memiliki alat pemecah kaca hanya satu, dongkrak dan alat pemadam kebakaran sabuk pengamanan dan lainnya.

"Dari teknis utama, semua bus sudah layak jalan. Tapi satu sampai dua kendaraan (dari 30 bus yang diuji setiap hari) masih kurang teknis penunjang dan sudah kita imbau untuk dilengkapi," katanya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Mencuri Surga

sefuslot

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Saya ingin merasuki iblis

slot online terbaru magnum777

Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong menjelaskan dua mekanisme yang bakal diterapkan dalam pemantauan algoritma distribusi berita mengacu pada Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Menurut Usman nantinya dengan kehadiran komite pengawas untuk Perpres Publisher Rights maka perusahaan platform digital bakal diminta untuk transparan terkait dengan algoritmanya.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

"Ini terkait dengan transparansi algoritma itu, jadi komite sebetulnya bisa meminta penjelasan kepada platform bagaimana mereka membuat algoritmanya," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurutnya transparansi mengenai algoritma distribusi berita dapat dicek juga salah satunya dengan kata kunci yang paling banyak dicari lewat Search Engine Optimization(SEO).

Dari kata-kata kunci di SEO dapat terlihat nantinya jumlah konten yang berkualitas dan hanya sensasional, dari situ menurut Usman dapat terlihat komitmen platform digital dalam mengupayakan langkah terbaik menyiapkan algoritma distribusi berita.

Usman pun mengatakan sudah ada platform yang cukup baik melakukan algoritma distribusi berita, ia mencontohkan salah satunya layanan pencarian dari Google.

Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right

"Saya lihat sudah ada perbedaan, misal saat buka Google kalau mau cari apa itu kan suka disajikan dengan berita-berita, berita pertama apa, berita kedua apa. Kadang ada iklan juga di situ. saya lihat berita-berita yang sekarang ditampilkan di platform itu adalah berita-berita yang secara jurnalistik menarik," kata Usman.

Selanjutnya, untuk mekanisme kedua Usman mengatakan pemantauan bisa dilihat dari pemeringkatan di ruang digital serta jumlah pengguna yang mengakses berita yang disebarkan oleh media.

"Bisa dilihat juga dari trafficpemberitaan, dari pemeringkatan itu bisa dikontrol dari situ saya kira," ujar Usman.

Dalam Perpres Publisher Rights, ketentuan mengenai platform digital diwajibkan memberikan upaya terbaik dalam menyusun algoritma distribusi berita untuk mendukung jurnalisme berkualitas tertuang pada pasal 5e di Perpres 32/2024. 

Baca juga: Media harus miliki kemandirian untuk jaga keberlanjutan bisnis

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pak, saya akan bertengkar di rumah

harga voucher google play di indomaret

AAI Awards 2024 apresiasi peran arsiparis kelola memori bangsa******

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) menyelenggarakan AAI Awards 2024 untuk mengapresiasi peran arsiparis dalam mengelola memori individu maupun kolektif bangsa yang berguna sebagai bukti otentik dan informasi vital di masa depan.

"Seringkali tugas seorang arsiparis dipandang sebelah mata. Nah, kami ingin menghilangkan stigma tersebut, dengan menjadikan arsip ini sebagai pekerjaan yang sangat penting, sehingga petugasnya juga punya peran prioritas," ujar Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (PN-AAI) Andi Kasman di Jakarta, Jumat.

Andi menegaskan, aktivitas untuk mengarsipkan dokumen menjadi kegiatan yang sangat penting dalam sebuah lembaga, organisasi, atau perusahaan, sehingga peran arsiparis untuk mengelola dokumen yang akan dibutuhkan di masa depan menjadi sangat berguna untuk menyajikan informasi yang vital.

"Arsip merupakan sumber informasi yang otoritatif dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Maka, arsip harus dikelola dengan baik dan benar sehingga bisa melestarikan nilai guna dan pemanfaatannya," ujar dia.

Baca juga: Kepala ANRI ingatkan arsiparis jaga netralitas di masa kampanye pemilu

Baca juga: Duta Arsip RI: Arsiparis adalah pengawal peradaban bangsa

Andi juga mengemukakan, merujuk pada deklarasi universal kearsipan yang disahkan dalam sidang umum UNESCO ke-36 di Paris pada November 2011, kearsipan memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu serta kolektif.

Keterbukaan akses arsip, kata dia, juga memperkaya pengetahuan, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup.

"Sebagian besar masyarakat apabila mendengar istilah arsip akan timbul bayangan tumpukan kertas penuh debu, ruangan kotor, dan berserakan. Untuk itu, guna memberikan apresiasi kepada petugas arsiparis, PN-AAI menggelar kegiatan AAI Awards 2024," ucapnya.

Ia menjelaskan, AAI Awards 2024 merupakan ajang kontestasi kompetensi arsiparis Indonesia melalui lomba poster infografis tematik bagi arsiparis dan mahasiswa kearsipan termasuk rekam medis, serta lomba kinerja program kerja terbaik organisasi bagi Pengurus Wilayah (PW) AAI atau Forum Arsiparis kementerian/lembaga (K/L), dengan kategori kolaborasi, inovasi, keberlanjutan dan kepedulian sosial organisasi bagi para pemangku kepentingan.

"Kegiatan award ini juga mempertinggi mutu sumber daya manusia bidang kearsipan sehingga tercipta tenaga kearsipan yang andal dan mandiri, serta mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan arsip," tuturnya.

Menurutnya, AAI Awards 2024 juga menjadi wadah arsiparis Indonesia dalam menunjukkan talenta terbaiknya dalam olah cipta, rasa, karsa dan karya sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara.

Adapun tema lomba poster infografis untuk kategori arsiparis (anggota AAI) terdapat tiga pilihan, yaitu pengembangan profesi arsiparis, manajemen arsip digital, dan manajemen risiko arsip. Sedangkan khusus untuk kategori mahasiswa, ada dua tema pilihan, yakni serba-serbi pendidikan vokasi kearsipan dan perspektif milenial terhadap arsip.

Untuk lomba kinerja program kerja terbaik organisasi PW-AAI atau forum arsiparis kementerian/lembaga, mencakup empat kategori penilaian, yaitu kolaborasi, inovasi, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Adapun dewan juri AAI Awards 2024 terdiri dari para ahli dan praktisi sesuai bidangnya.

"Kepada juara dan para finalis lomba poster infografis diberikan uang apresiasi dan piagam. Sedangkan bagi juara dan finalis lomba kinerja terbaik organisasi diberikan piala dan piagam. Bagi juara lomba poster infografis, diberi peluang untuk mengikuti ajang international poster award, yang merupakan rangkaian kegiatan Kongres International Council on Archives (ICA) tahun 2025 di Barcelona, Spanyol," tuturnya.

Informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan ketentuan lomba akan disampaikan melalui media sosial AAI dan surat pemberitahuan kepada seluruh organisasi PW-AAI, forum arsiparis kementerian/lembaga, dan program studi kearsipan serta rekam medis se-Indonesia.*

Baca juga: Unja gandeng Arsiparis Kerajaan Belanda ajar artikulasi istilah hukum

Baca juga: Mendes: Arsiparis seperti malaikat pencatat perbuatan baik dan buruk

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

sistem generasi dewa laki-laki

idcoin88

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2