petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gacor max slot

shopee s pinjam 543Jutaan kata 256550Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor max slot》

Bawaslu ingatkan PPLN Kuala Lumpur taati rekomendasi soal pos dan KSK******

Bawaslu ingatkan PPLN Kuala Lumpur taati rekomendasi soal pos dan KSK
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur agar menaati rekomendasi soal tidak menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, mengaku resah mendapat kabar kalau PPLN Kuala Lumpur tetap menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara dengan metode tersebut.

"Jika kemudian teman-teman PPLN masih saja, dalam proses ini, kemudian menentang rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, kami akan mengambil tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur

Baca juga: Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi
 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan surat suara yang sudah dicoblos, terhimpun dari kotak suara keliling (KSK) maupun pos, tidak dihitung. "Tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya dengan metode pos dan kotak suara keliling," kata Bagja. Bagja menyebut kejadian dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai lalu dicoblos di Kuala Lumpur adalah benar dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana. "Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur," kata Bagja.

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali lebih dulu dengan pemutakhiran data pemilih untuk metode pos dan kotak suara keliling. Pemilih yang sudah terdaftar memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih, serta tidak diikutkan dalam pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling. "Ini untuk menghindari adanya kegiatan mencoblos dua kali," kata Bagja. Bawaslu juga merekomendasikan panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk mencari metode selain pos untuk menghindari kejadian yang sama dalam video kembali terulang.

Baca juga: Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
 

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Erick Thohir bersama keluarga gunakan hak pilih di TPS Tebet Jakarta******

Erick Thohir bersama keluarga gunakan hak pilih di TPS Tebet Jakarta
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 17, Jalan Gudang Peluru, Tebet, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama istri Elizabeth Tjandra Thohir dan ketiga anaknya menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Jalan Gudang Peluru, Tebet, Jakarta, Rabu pagi.

Erick dan keluarga tiba pukul 08.28 WIB di TPS 17 menggunakan kendaraan pribadi jenis Alphard berwarna hitam.

Mengenakan atasan kaus berkerah warna biru tua, celana jeans warna senada, jaket sport dan sneakers hitam, Erick terlihat begitu santai.

Kedatangan Erick disambut oleh warga setempat. Ia juga menyempatkan diri untuk berbincang sejenak dengan beberapa warga sebelum memasuki ruangan TPS yang berada di SDN 05 Kebon Baru.

"Sehat Bu?" kata Erick menyapa seorang ibu yang mengajaknya berjabat tangan.

Kehadiran Erick cukup menyita perhatian. Tidak sedikit juga yang mengajaknya untuk berswafoto dan diladeni dengan senyuman sambil berbincang dengan beberapa warga lainnya.

Erick dan keluarganya tidak mendapat perlakuan spesial, mereka tetap mengantre hingga giliran tiba.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Erick Thohir ziarah ke makam Gus Dur di Jombang
Baca juga: Erick Thohir klaim tak ada perpecahan di Kabinet Indonesia Maju
Baca juga: PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Seoul beri Rp11,7 juta bagi ibu yang melahirkan genjot angka kelahiran******

Seoul beri Rp11,7 juta bagi ibu yang melahirkan genjot angka kelahiran
Ilustrasi (www.extremecamera.com) (Istimewa)
Seoul (ANTARA) - Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan akan memberikan subsidi perawatan pasca-persalinan sebesar 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk semua ibu yang melahirkan di kota tersebut pada tahun 2024 ini.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Seoul menyiapkan 1,8 triliun won (Rp21 triliun) di 2024 untuk membantu penduduknya secara finansial dan membesarkan anak-anak.

Pejabat Kota Seoul pada Selasa seperti yang dilaporkan Yonhap, menyampaikan bahwa program subsidi tersebut merupakan bagian dari proyek “dorongan kelahiran” yang bertujuan memerangi rendahnya tingkat kesuburan total di negara tersebut.

Tingkat kesuburan yang dimaksud merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan seumur hidupnya yang saat ini turun ke titik terendah baru yakni 0,78 pada tahun 2022. Khusus di Seoul, tingkat kesuburan total hanya mencapai 0,59 dan memegang posisi terendah di Korea Selatan.

Guna meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Seoul bahkan telah menghapus persyaratan tinggal minimum enam bulan untuk program subsidi. Sehingga semua penduduk perempuan yang melahirkan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta won.

Subsidi akan diberikan per kelahiran bayi dalam bentuk voucher yang bisa digunakan untuk membantu membiayai biaya pengelolaan kesehatan ibu dan bayi, termasuk perawatan medis dan pemulihan pasca melahirkan.

Penerima subsidi diharuskan untuk mendaftarkan kelahiran bayi mereka di kota tersebut. Permohonannya bisa diakses melalui situs web program www.seoulmomcare.com dan di pusat komunitas lingkungan.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Seoul akan memperluas program penyewaan ruang publik sebagai ruang pernikahan dan program subsidi bagi mereka yang menjalani perawatan infertilitas atau pembekuan sel telur wanita untuk melahirkan di masa depan.

Subsidi penitipan anak bulanan juga akan ditingkatkan dari 700.000 won (Rp8,2 juta) menjadi 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk orang tua yang memiliki bayi berusia di bawah satu tahun. Sedangkan bagi orang tua yang memiliki bayi berusia satu tahun akan mendapat subsidi sebesar 500.000 won (Rp5,84 juta) dari  sebelumnya 350.000 won (Rp4 juta).

Sumber : YONHAP-OANA
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun
Baca juga: Populasi Korea Selatan diprediksi turun tajam dalam 50 tahun mendatang
Baca juga: Angka kelahiran terus menurun, banyak SD di Korsel terancam tutup

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:link slot sering maxwin

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
pola gacor cat cafe
trik olympus slot
bonus new member heylink
bonanza138
slot paling sering maxwin
id 89 slot
trik menang slot joker
canduslot88
erek erek tabrakan motor
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor sekarang ini
Bab 2 harga voucher tri 3gb 30 hari
Bab 3 web slot gacor hari ini
Bab 4 daftar slot gacor terbaru
Bab 5 ojk legal 2022
Bab 6 erek 51
Bab 7 daftar rtp slot
Bab 8 situs slot jp maxwin
Bab 9 link slot terpercaya
Bab 10 situs slot terbaik terpercaya
Bab 11 judi 888 slot
Bab 12 slot anti rungkad 2023
Bab 13 voucher goride
Bab 14 trik pola slot gacor
Bab 15 permata slot 96
Bab 16 malam slot
Bab 17 slot promo new member 100
Bab 18 malam slot
Bab 19 uno88 slot
Bab 20 togel 6 angka
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4113bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Cara menarik bintang dengan login di awal

kilau4d
KPU masih hitung jumlah surat suara yang rusak di Paniai
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Paniai merupakan lokasi yang agak berat ketika KPU mendistribusikan logistik pemilu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilu Umum (KPU) RI masih menghitung jumlah surat suara rusak di Paniai, Papua Tengah.

"Hari ini sedang dipastikan yang rusak berapa dan sebagainya," ujar anggota KPU RI Mochammad Afifuddin di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan bahwa surat suara itu untuk 24 distrik di kawasan Papua Tengah. Adapun total surat suara plus 2 persen itu sebanyak 120.352 surat suara.

"Saya tidak tahu yang dirusak itu yang distrik mana saja. Dia hanya menyampaikan ini totalnya. Jumlah pemilih di sana," jelasnya.

Sementara itu, Afif membenarkan terkait dengan video yang beredar soal surat rusak itu benar adanya.

Ia pun mengakui Paniai merupakan lokasi yang agak berat ketika KPU mendistribusikan logistik pemilu.

"Daerah memang agak berat. 'Kan yang dianggap keras dan jadi perhatian polisi itu Papua Tengah dan Papua Pegunungan," pungkas Afif.

Sebelumnya, beredar di media sosial foto dan video perusakan surat suara dan kotak suara di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Surat suara yang seharusnya berada di dalam kotak suara justru berhamburan keluar.

Kondisi kotak suara berbahan karton yang mulanya dibungkus plastik itu tampak telah terbuka dan rusak. Surat suara sudah dalam keadaan tidak terlipat rapih, bahkan ada yang robek.

Dalam video itu, seorang lelaki menyampaikan alasan kotak dan surat suara dihambur-hamburkan hingga menjadi rusak.

"Ini dari Distrik Yagai. Dia tahu, PPS mereka buka logistik kotak suara. Dalam kotak suara itu Form C1-KWK tidak ada sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, mereka kasih hambur itu kotak logistik," ucap seorang laki-laki yang merekam video tersebut.

Baca juga: KPU undang negara sahabat saksikan langsung Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Surat suara yang direndam di Arab Saudi tak sesuai aturan

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jingfangnian

pinjol tempo 30 hari
Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas
Seorang tunanetra sedang melakukan pencoblosan di TPS 37, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri
Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Makanan Tiandao

37 di erek erek
BRIN rekomendasikan Bahasa Laha jadi bahasa persatuan di Ambon
Arsip Foto - Warga mencari ikan di tepi pantai Teluk Ambon dengan latar belakang Jembatan Merah Putih (JMP) Ambon, Maluku, Jumat (29/9/2023). ANTARA FOTO/Andri Saputra/Spt/am.
Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Harlin Turiah, merekomendasikan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon, Maluku, mengingat keberadaannya yang sudah terancam punah.

"Kami merekomendasikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar Bahasa Laha ini tetap lestari, untuk dibuatkan salah satunya menjadi bahasa persatuan di daerah Ambon karena Nahasa Laha ini memiliki 15 sebaran dialek di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau-Pulau Lease (Pulau Haruku, Saparua, dan Nusalaut)," kata Harlin dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Harlin menjelaskan penduduk di Negeri (setingkat desa) Laha berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 7.167 jiwa, tetapi penutur Bahasa Laha yang aktif hanya sekitar 240 jiwa, dengan rata-rata pemakai berusia di atas 50 tahun.

"Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha. Padahal ini menjadi aset budaya kita yang betul-betul masih ada terkait bahasa yang ada di Kota Ambon," ujarnya. 

Baca juga: BRIN ungkap alasan bahasa daerah bisa terancam punah

Ia mengutarakan situasi kebahasaan di Maluku sangat beragam, hanya berbatas daerah atau kampung saja sudah berbeda bahasa, yang menjadikan jumlah bahasa di Maluku menempati peringkat ketiga terbanyak setelah Papua dan Nusa Tenggara Timur, sehingga Bahasa Laha sangat penting untuk dilestarikan.

"Di Ambon, secara umum kita menggunakan Bahasa Melayu Ambon, saya menyebutnya lebih cocok dengan Bahasa Indonesia dialek Ambon. Bahasa Melayu Ambon inilah yang kemudian banyak memengaruhi masyarakat dan lebih banyak digunakan," tuturnya.

Ia menyebutkan sudah tidak ada penutur aktif di bawah 50 tahun, karena mereka hanya sebatas menjadi penutur pasif.

"Dahulu usia anak-anak diajarkan bahasa daerah, sekarang hampir tidak ada. Sekarang hampir semua menggunakan Bahasa Indonesia Melayu Ambon, baik di situasi resmi maupun tidak resmi," ucapnya.

Baca juga: Kemenag terbitkan mushaf Al Quran terjemahan bahasa Melayu Ambon

Selain itu, menurutnya, selama ini juga tidak ada ruang informal agar para penutur saling berkomunikasi.

"Niat hanya datang dari tetua adat, tetapi tidak bisa mengimplementasikan. Untuk itu harus ada dukungan baik dari Kemendikbudristek di Badan Bahasa maupun periset bahasa dari BRIN bisa menyokong pelestarian bahasa di Laha," paparnya.

Ia juga berharap agar masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu baik di tingkat sosial maupun tingkat pembuat kebijakan, untuk menyokong kelestarian Bahasa Laha, dengan menetapkan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon.

Baca juga: Kemenag telah terjemahkan Al Quran dalam 26 bahasa daerah

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar Loli yang Berubah

situs slot jamin wd
Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas
Seorang tunanetra sedang melakukan pencoblosan di TPS 37, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri
Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

mpo99bet
Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.

Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.

"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.

Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.

"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat

Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.

"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.

Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.

Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu
Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dua puluh tahun angin musim semi

mandiri888
Rektor UIN Jakarta imbau rakyat sikapi informasi Pemilu dengan bijak
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar. ANTARA/HO-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Masyarakat juga diimbau menghormati hasil Pemilu 2024 sebagai pilihan rakyat yang sah dan konstitusional
Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, mengimbau masyarakat menyikapi setiap informasi yang beredar tentang Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan bijak dan nalar yang kritis.

"Kami mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi tentang Pemilu 2024 dengan sikap bijak, nalar kritis, dan bertanggung jawab, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat fitnah, informasi palsu, atau ujaran kebencian, serta selalu memverifikasi kebenaran dan sumber informasi sebelum menyebarkannya," kata Asep di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut mengingat pentingnya peran Pemilu 2024 dalam menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia, yang dalam dua hari ke depan pemungutan suara akan dilangsungkan secara serentak sehingga perlu dikawal agar tetap kondusif.

"Kami juga mengimbau agar masyarakat bisa menjadi bagian dari proses demokrasi yang beradab, bermartabat, dan berintegritas, dengan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, serta keyakinan kuat pada Rabu, 14 Februari 2024, tanpa tekanan maupun bujukan dari pihak manapun," tuturnya.

Baca juga: Rektor Unud Bali ajak masyarakat gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Rektor Untirta serukan pemilu damai dan berintegritas

Asep juga mendorong seluruh pihak agar tetap mengedepankan kerukunan dan toleransi sesuai semangat dalam semboyan bangsa, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu.

"Masyarakat juga agar senantiasa mengedepankan kerukunan, toleransi, dan persaudaraan antara sesama warga negara, terlepas dari perbedaan pilihan politik, keagamaan, suku, atau pun golongan, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Kemudian, ia juga mengimbau masyarakat agar menghindari segala ucapan dan tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024, serta tetap menghormati apapun hasil yang didapatkan, dan siapapun pemimpin yang terpilih.

"Masyarakat juga diimbau menghormati hasil Pemilu 2024 sebagai pilihan rakyat yang sah dan konstitusional, serta menghargai setiap upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran," paparnya.

Terakhir, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga stabilitas dan keamanan bangsa pascapemilu dan menghindari setiap tindakan yang dapat memecah belah persatuan.

"Masyarakat juga hendaknya turut serta menjaga stabilitas, keamanan, dan persatuan bangsa pascapemilu 2024, dengan tidak terlibat dalam aksi-aksi yang dapat memecah belah atau mengancam kedaulatan negara, serta bersama-sama mendukung pemerintahan yang terpilih untuk memajukan Indonesia," demikian Asep Saepudin Jahar.

Baca juga: Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan
Baca juga: Forum Rektor: Kebebasan berpendapat harus beretika dan objektif
Baca juga: Rektor Unika dorong generasi muda jadi pemilih yang rasional

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024