pinjol 24 jam cair

Aku, si penjelajah bayangan

Aksi Boikot Rugikan Dunia Usaha, Kadin Minta Pemerintah Turun Tangan******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) buka suara soal seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi denganIsrael.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan aksi boikot menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang menyerap tenaga kerja.

Para pekerja tersebut, lanjutnya, menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina.

Terkait informasi daftar merek produk-produk yang diduga berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik Palestina, Yukki mengatakan Kadin merujuk pada pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 17 November lalu.

Dalam pernyataan itu, MUI mengatakan tidak pernah pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah.

MUI juga mengatakan tidak punya kompetensi untuk merilis daftar produk Israel dan afiliasinya, sehingga daftar yang beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya.

Yukki menegaskan Kadin mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan apapun, termasuk yang terjadi di Palestina.

"Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi memperkirakan pendapatan sektor ritel bisa tergerus lebih dari 50 persen apabila seruan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel berlangsung terus-menerus.

Selain itu, lanjutnya, seruan boikot juga akan berpengaruh besar terhadap industri ritel dari hulu ke hilir. Akibat lanjutannya, ada potensi mendatangkan penurunan ekonomi Indonesia hingga bisa berujung langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Uswati menambahkan pihaknya sangat mendukung langkah kemanusiaan yang dilakukan semua pihak. Ia pun meminta pemerintah untuk hadir dengan tegas agar seruan ini tidak terjadi terlalu lama. Jika dibiarkan, menurutnya, hak-hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya bisa terabaikan.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

LRT Jabodebek Dapat Subsidi Nyaris Rp120 M******

LRT Jabodebek mendapatkansubsididalam bentuk dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp119,79 miliar atau nyaris Rp120 miliar.

Kucuran dana ini secara simbolis ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.

"Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana kewajiban pelayanan publik (PSO) sebesar Rp119.793.951.000 (hampir Rp120 miliar) pada 2023," kata Risal dalam keterangan resmi, Kamis (7/12).

Sementara itu, Dirut KAI Didiek mengatakan pihaknya berkomitmen melaksanakan penugasan PSO tersebut dengan sebaik mungkin. Ia menegaskan KAI siap menjalankan amanah dari Kemenhub sesuai kontrak.

Lalu, bos KAI itu memastikan pihaknya bakal meningkatkan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lain. Didiek menyebut upaya ini dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama stakeholder terkait.

"KAI akan terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman," tutur Didiek.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

The 21st Economix Hadirkan JK, Eks Menteri, Hingga Timses Capres******

The 21st Economix dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) kembali menggelar seminar internasional bertajuk 'Indonesia's International Seminar: Navigating the Future of the Global Value Chain and Green Transition', di Balai Purnomo Prawiro, FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (27/11).

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama dari berbagai latar belakang, termasuk Mantan Wakil Presiden Indonesia Dr. (H.C.) M. Jusuf Kalla (JK), Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Pertanian Koordinator Bidang Kemakmuran Ekonomi Republik Indonesia, Dida Gardera, serta tokoh-tokoh ekonomi lainnya.

Dalam sambutannya, JK menyampaikan pandangannya mengenai globalisasi. Ia menyebutkan bahwa semua negara maju sangat menghargai waktu, dan menjelaskan perjalanan globalisasi dari dasar pemahaman sejarahnya.

Namun, JK mengingatkan, di tengah keindahan kolaborasi lintas batas ini, terdapat sorotan yang tajam terhadap bayang-bayang negatif globalisasi. Mulai dari mengancam persaingan ekonomi negara berkembang, mengurangi stabilitas pasar global, hingga memberikan tekanan pada industri di beberapa negara tersebut.

Seminar The 21st Economix ini juga dihadiri oleh COO Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Koji Hachiyama. ERIA adalah organisasi internasional yang melakukan riset dan membangun kapasitas terkait interaksi ekonomi, pengurangan kesenjangan pembangunan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tantangan Ekonomi Berkelanjutan

(Foto: Arsip The 21st Economix)

Dalam sesi pertama seminar, para pembicara membahas berbagai strategi untuk ekonomi berkelanjutan di negara berkembang dengan tema 'The Significance of Downstream Activities as a Strategy for Economic Development and Restructuring in Developing Countries: The Case of Indonesia'.

Mantan Menteri ESDM dan Menhan, Purnomo Yusgiantoro, sebagai keynote speakermenyampaikan pandangannya. Ia pun mengaku dengan senang hati siap mendukung generasi muda yang akan mewarisi masa depan Indonesia.

Pembicara selanjutnya, Wakil Ketua Perdagangan KADIN, Juan Permata Adoe, menyampaikan pentingnya teknologi untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, pun turut hadir membahas pentingnya ekonomi berkelanjutan dan kemitraan investasi Indonesia dan Australia.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy, Nelwin Aldriansyah, menyampaikan komitmen Pertamina untuk mencapai nol emisi netto pada 2060.

Sesi dua seminar dibuka oleh Wakil Menteri Pertanian Koordinator Bidang Kemakmuran Ekonomi Republik Indonesia, Dida Gardera, dengan Board of Director of The AndGreen Fund, Felia Salim, sebagai keynote speakeryang menyoroti investasi berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau global.

Di sisi lain, Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Tom Lembong, menguraikan visi kampanye Anies-Muhaimin untuk mengintegrasikan Indonesia dalam rantai nilai global. Begitu juga dengan Perwakilan Calon Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Poempida Hidayatullah, yang menyampaikan strategi ekonomi berkelanjutan Ganjar-Mahfud yang fokus pada digitalisasi dan sumber dana murah.

The 21st Economix FEB UI merupakan forum yang penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran mengenai berbagai tantangan ekonomi global. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan komprehensif untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.

Raja rutin Kyushu

Transmart Banjir Promo Setiap Hari, Produk Segar Diskon 20 Persen!******

Pemburu diskon harus tahu kalau belanja di Transmart kini dapat diskon setiap hari! Khusus belanja produk kebutuhan harian ada diskon sebesar 20 persen dari Transmart.

Diskon setiap hari ini berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dijamin belanja produk segar di Transmart makin hemat, deh.

Lihat Juga : Nikmati Belanja Murah dengan Diskon Setiap Hari di Transmart

Anggur muscat yang viral, aneka bakso seafood, sampai semangka merah pun diskon terus tiap hari loh.

Biar bisa dapat diskon belanja 20 persen ini, pelanggan cukup lakukan transaksi menggunakan Allo Prime atau Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, penuhi kebutuhan dapur dengan berbelanja di Transmart. Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar lebih hemat dan bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Yaoming

Tarif Tol JORR, Akses Priok dan Pondok Aren******

Tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok(ATP) dan Pondok Aren-Ulujami naik mulai Senin (4/12) pukul 00.00 WIB ini.

Mengutip detik.com, berikut ini daftar tarif baru ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok (ATP), dan Pondok Aren-Ulujami:

1. Penyesuaian Tarif JORR dan Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami

Gol I: Rp 17 ribu yang semula Rp 16 ribu
Gol II: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol III: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol IV: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500
Gol V: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500

[Gambas:Video CNN]

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1604/KPTS/M/2023.

Aturan ini berisi tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-3, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Perjuangan menjadi lajang

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]