toto26

Tanpa batas kita adalah monster

HUT Megawati, Jokowi Kirim Bunga******

JAKARTA —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengirim karangan bunga pada hari ulang tahun ke-77 Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Selasa (23/1/2024).

Karangan bunga yang berisi anggrek bulan berwarna ungu, mawar putih, lili dan baby breath tiba di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Ada pula ucapan singkat dari Presiden Jokowi di atas karangan bunga itu. “Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dari: Presiden Joko Widodo,” tulis pesan di karangan bunga itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Megawati peringati hari kelahirannya ini secara sederhana. Menurutnya, Presiden RI ke-5 itu hanya menerima orang-orang terdekatnya saja.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Ibu Megawati diadakan secara sederhana, dan dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat beliau,” ujar Hasto dalam keterangannya, sebagaimana dilansir Antara.

Tak hanya itu, seluruh kader PDIP di berbagai daerah juga merayakan ulang tahun Megawati dengan kegiatan kebudayaan. Hasto mengatakan para kolega-nya akan membagikan tumpeng untuk masyarakat hingga melakukan penanaman pohon.

Lebih lanjut, Hasto pun mengingatkan peran Megawati dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dia menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan tiga periode yang sempat digaungkan oleh orang-orang dekat Jokowi.

Hasto mengklaim, Megawati berani menolak permintaan perpanjangan masa jabatan itu meski membawa konsekuensi dalam ajang Pemilu 2024. Dia ingin ketokohan Megawati dalam menjaga amanat konstitusi harus dijadikan contoh.

“Dengan meneladani perjuangan beliau, maka berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin,” tuturnya.

Tuan Pulau Gurun

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

Fantasi Menunggang Naga

TPN Ganjar******

SOLO —Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut berkampanye dalam masa pemilihan umum (pemilu)

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Ia mengatakan presiden boleh ikut berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengkampanyekan salah satu pasangan capres/cawapres.

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun pada Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Ramai Dibahas, Presiden Jokowi Tak Mau Lagi Komentari Debat Capres******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau lagi memberikan penilaian atas hal-hal terkait debat calon presiden dan wakil presiden karena tidak ingin menimbulkan perdebatan publik.

“Saya enggak mau menilai lagi. (Kalau) Menilai-menilai, nanti jadi debat yang kedua lagi nanti,” kata Presiden usai menyaksikan penyerahan simbolis pesawat Super Hercules di Jakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya tanggapannya atas penilaian sejumlah pihak bahwa putranya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres nomor urut 2 bertindak kurang sopan dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat memberikan masukan atau pandangan mengenai debat ketiga Pilpres 2024 untuk ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Presiden kala itu mencermati debat berlangsung dengan menyerang pribadi, bukan mengkritisi visi dan misi masing-masing capres.

Jokowi mengatakan masukan atau pandangan yang disampaikannya juga untuk introspeksi serta evaluasi semua pihak. Masukan Jokowi soal debat itu sempat ditanggapi sejumlah pihak.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres pada 21 Januari 2024.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Negeri dongeng

Solopos Hari Ini : Solusi untuk Pajak Hiburan******

JAKARTA—Ulasan tentang pemerintah akhirnya memberikan sejumlah alternatif untuk meringankan beban terkait pajak hiburan diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Selasa (23/1/2024). Alternatif itu salah satunya adalah melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Diberitakan Soloposhari ini, melalui surat edaran itu ditetapkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk melakukan pengurangan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan yang dalam UU HKPD ditetapkan besar tarifnya 40%-75%.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Dengan kewenangan berdasarkan SE Mendagri tersebut, kepala daerah dapat mengurangi tarif PBJT hiburan sama dengan tarif sebelumnya. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada).

“Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah tersebut cukup mengacu kepada UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai beraudiensi dengan kalangan organisasi dan pelaku usaha bidang perhotelan dan jasa hiburan, Senin (22/1/2024).

“Masukannya tadi sudah kami terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan SE Mendagri. Pada waktu di Istana, saya sampaikan bahwa akan ada SE, dan kepala daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri,” kata Airlangga.

Alun-alun Digarap, Pedagang Masih Beraktivitas

SOLO—Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Selatan kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dimulai Senin (22/1/2024). Namun para pedagang kaki lima (PKL) belum kukutan. Mereka masih melakukan aktivitas biasa.

Berdasarkan pantauan EsposSenin siang, rumput maupun tanah Alun-alun Selatan mulai dikeruk, tepatnya di sisi timur. Sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah yang dikeruk dengan ekskavator. Tak jauh dari area yang dikeruk, terdapat sejumlah gorong-gorong beton atau box culvertyang kemungkinan segera dipasang di Alun-alun Selatan.

Sementara itu, sejumlah lapak PKL masih berada di Alun-alun Selatan. Sedangkan PKL yang menempati sekitar Alun-alun Selatan masih beraktivitas seperti biasa. Salah satu PKL di sisi luar Alun-alun Selatan, Bowo, 34, menjelaskan belum mendapatkan sosialisasi dari Kementerian PUPR maupun Keraton Solo mengenai penataan kawasan Alun-alun Selatan. “Pedagang yang menempati area alun-alun yang sudah mendapatkan selebaran me-ngenai revitalisasi,” kata dia kepada Espos.

Pemerintah Menggagas Wisata Belanja

JAKARTA—Pemerintah mendorong wisata belanja di Indonesia agar bisa bersaing dengan Singapura dan Thailand. Revolusi belanja digital yang membuat banyak orang berpikir mengenai kepunahan mal tidak akan terjadi apabila operator kreatif. Mal di masa depan bukan lagi menawarkan belanja di toko-toko melainkan pengalaman tatap muka baru.

Biro konsultansi manajemen global asal Amerika McKinsey menyebutkan mal di masa depan tidak akan lagi fokus pada belanja di dalam toko. Mal akan memberikan pengalaman tatap muka baru yang tidak dapat diperoleh melalui ponsel pintar—yang oleh sebagian orang disebut retailtainment.

Operator mal terkemuka mulai mengubah properti mereka menjadi destinasi yang tampilan, nuansa, maupun pengoperasiannya sangat berbeda dari pendahulunya. Di Tiongkok, mal sudah mengalokasikan 30% hingga 40% luas lantainya untuk makanan dan minuman sebagaimana dikutip dari mckinsey.com yang diakses Senin (22/1/2024).

Magnet Wisata Petik Melon

Melon merupakan buah yang cukup digandrungi oleh warga di Tanah Air. Produktivitas buah ini relatif merata di seluruh daerah. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tak ada produksi melon di Kota Solo pada 2020.

Wonogiri, Sragen, Boyolali, dan Klaten, justru menjadi daerah penghasil melon yang paling banyak di Soloraya. Luas budi daya melon di kabupaten-kabupaten tersebut cukup besar. Namun kini, lahan budi daya melon makin berkembang seiring teknik budi daya greenhouse dengan teknik hidroponik semakin ramai digunakan.

Bahkan berdasarkan pantauan Espos, baru-baru ini, lahan budi daya melon itu malah tak sekadar dipakai untuk menanam hingga memanen lalu disetor ke tengkulak. Petani kini mulai menawarkan paket petik melon di lahan. Dan hal itu cukup membuat sensasi baru bagi pembeli. Sebut saja di lahan di Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Melon di sana tak lebih dari sepekan ludes diborong pembeli yang penasaran memetik melon di lahan langsung. Melihat promosinya, melon di sana disebut-sebut memiliki kualitas premium.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (23/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Survei Populix: 28% Gen Z Cari Info Kandidat Pilpres 2024 di Medsos******

SOLO —Populix, lembaga riset dan penyedia data, meluncurkan studi bertema Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa 28% Generasi Z (Gen Z) mencari informasi tentang kandidat Pilpres 2024 di media sosial (medsos).

“Platform media sosial merupakan sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat. Ranah online ini tidak hanya memfasilitasi diskusi yang dinamis, tetapi juga wadah untuk bertukar wawasan politik, di mana masyarakat secara aktif berinteraksi untuk mencari informasi dan menilai karakter para kandidat,” kata Head of Social Research Populix Vivi Zabkie di Jakarta, Rabu (24/1/2024), sebagaimana dilansir Antara. 

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan hasil survei Populix, gen Z memang paling banyak mengakses media sosial untuk mencari informasi tentang kandidat. Tetapi generasi milenial (8%) paling banyak mendominasi di forum diskusi online. Selain itu, sebanyak 4% dari generasi milenial juga mendominasi di situs kampanye kandidat.

Sumber informasi kandidat juga didapatkan dari publikasi media massa (16%), diskusi panel atau debat (13%), survei opini publik (9%), percakapan dengan teman atau keluarga (8%), baliho atau poster di jalan (6%), papan iklan atau billboard (4%), serta buku dan artikel seputar politik (3%).

Adapun sebanyak 24% gen Z mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 dapat mengubah keputusan pilihan mereka terhadap kandidat tertentu.

Sedangkan sebanyak 70% responden mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 memiliki dampak positif karena mampu membantu mencari lebih banyak informasi tentang kandidat.

Namun, 64% responden mengaku mendapatkan dampak negatif dari adanya kampanye politik dalam Pilpres 2024 karena membuat mereka ragu dengan banyaknya janji yang diberikan.

Penelitian Populix ini dilakukan pada 31 Agustus hingga 12 September 2023 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui 16 diskusi kelompok terpumpun kepada milenial dan Gen Z berusia 17 tahun ke atas di kota besar dan kecil di Indonesia.

Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, dilakukan melalui survei dalam jaringan melalui aplikasi Populix terhadap total 1.000 responden laki-laki dan perempuan berusia 17-39 tahun di Indonesia, dengan durasi pengerjaan survei sekitar 15 menit.