rtp slot pragmatic tertinggi hari ini live

Kutipan Pemberontak

Jokowi Pamer Harga Beras di RI Lebih Murah daripada Negara Tetangga******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harga beras di Indonesia lebih murah daripada harga beras di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Jokowi menyebut kenaikan harga beras ini terjadi imbas kebijakan sejumlah negara yang memutuskan untuk menghentikan ekspor beras.

Lihat Juga : Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali

"Harga beras di kita masih di angka Rp10.800 sampai 13.000. Tapi ingat di negara negara tetangga kita saja harganya sudah sangat tinggi," ujarnya.

"Misalnya di Singapura, rata-rata harganya sudah Rp21.600. Di Brunei, harganya sudah mencapai rata-rata Rp37.000. Di tetangga yang deket, yang gandeng dengan kita, Timor Leste, harganya Rp20.000," lanjtunya.

Lihat Juga : Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi

Namun, Jokowi tak menampik harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir selaras dengan tren harga pangan dunia.

"Kita masih Rp10.800 sampai Rp13.000. Tapi memang harganya naik. Tapi harga globalnya memang seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi pun menyebut pemerintah akan terus berupaya mengendalikan harga beras di Indonesia. Ia pun mengaku senang kepada relawan yang hadir meski tahu harga beras naik tetapi tetap ceria.

"Kita akan terus berusaha menekan agar harga terus kembali turun dan menjadi normal kembali," ujarnya.

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Kubu Pontjo Sutowo Klaim Berhak Kuasai Hotel Sultan hingga 2053******

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco bersikukuh masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan hingga 2053.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo itu seharusnya diberikan prioritas untuk memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun lagi. Terlebih, hak mereka sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," kata Hamdan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/10).

Selain itu, Hamdan mengklaim pemilik HGB yang sudah menghabiskan masa 80 tahun masih memiliki hak prioritas baru, asalkan lokasi tersebut masih digunakan.

Ia lantas membandingkan perlakuan kepada pihak Pontjo Sutowo dengan investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hamdan merasa tak adil karena pemerintah memberikan kuasa atas lahan di IKN hingga 190 tahun lamanya dalam bentuk hak guna usaha (HGU).

Berdasarkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan pada Selasa (3/10), hak kelolaan atas lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus.

Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus ini selesai dan investor mau melanjutkannya, hak itu bisa diperpanjang ke siklus keduadengan masa penguasaan yang sama.

Sedangkan pelaku usaha diberikan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun di IKN dalam satu siklus.

Hak ini juga bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan waktu yang identik atau jika ditotal HGB di IKN mencapai 160 tahun lamanya.

Di lain sisi, Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan pihaknya bersiap mencabut izin usaha PT Indobuildco di dalam online single submission(OSS). Ini dilakukan usai Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal HGB Hotel Sultan.

Tina mengatakan reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Jika HGB-nya sudah tidak aktif, maka kalau persyaratan tidak ada, kira-kira prosedurnya bagaimana? Tentu kan tidak berlaku lagi juga... Jadi, hubungannya sangat erat, artinya pemerintah satu suara dalam apa yang dilakukan terhadap yang kita sama-sama saksikan dalam beberapa pekan ini," ujar Tina usai menghadiri HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Bahlil Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus untuk Investor Rempang******

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Rempang, Kepulauan Riau.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, Bahlil mengatakan investor asal China itu bisa digaet setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya.

Bahkan, ia pun sempat datang langsung ke Negeri Tirai Bambu untuk mengecek langsung perusahaan tersebut.

Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang, merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hilirisasi.

Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam.

Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan.

Bahlil pun menilai investor asal China tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa, sehingga setelah mengunjungi pabriknya di China, Bahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di Tanah Air.

"Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana (yang akan berinvestasi)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Bos Holding BUMN Pertahanan Ungkap Kelemahan Anggaran Defensi RI******

Bos PT Len Industri (Persero) selaku induk holding BUMN Pertahanan (Defend ID) Bobby Rasyidin mengklaim anggaran pertahananIndonesia masih kecil dibandingkan negara di kawasan. Padahal, konflik geopolitik sedang memanas, termasuk pecahnyaperangIsrael-Palestina.

"Anggaran pertahanan kita sekarang ini masih relatif kecil dibanding negara-negara regional maupun yang sepantaran dengan Indonesia," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Setiap tahun itu anggaran pertahanan hanya 0,7 persen-0,8 persen dari gross domestic product (GDP), negara lain rata-rata sudah 2 persen-3 persen. Apalagi ketika situasi geopolitik sangat memanas ini, negara lain menaikkan anggaran pertahanan," sambung Bobby.

Ia menargetkan Defend ID bisa menyerap 50 persen anggaran pertahanan Indonesia di akhir 2023 ini. Target ini kemudian diharapkan naik ke 60 persen pada akhir tahun depan.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo sering menyinggung biaya untuk urusan pertahanan yang dianggap menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, APBN Indonesia terbatas.

"Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya," ujar Jokowi saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Terlepas dari permintaan Jokowi agar belanja alutsista hati-hati, dunia saat ini memang tidak baik-baik saja.

Israel resmi menyatakan perang dengan Palestina usai mereka dihujani roket serangan Hamas pada Sabtu (7/10).

Pernyataan perang Israel disepakati kabinet hanya beberapa jam usai serangan Hamas. Ini adalah yang pertama kali dideklarasikan dalam 50 tahun terakhir sejak 1973, di mana kala itu terjadi Perang Yom Kippur.

Mengutip CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah negaranya akan melakukan "balas dendam besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas. Ia juga bersiap untuk "perang yang panjang dan sulit".

Hingga Minggu (8/10), setidaknya 700 orang di Israel tewas dan lebih dari 2.000 jiwa terluka akibat serangan Hamas. Sementara itu, 400 warga Palestina di Gaza tewas terkena serangan balasan Israel via udara yang menyasar wilayah padat penduduk.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]