agenqq

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

kredit tanpa limit

Okupansi "homestay" meningkat di Lumban Bulbul kawasan Danau Toba******

Balige, Toba (ANTARA) - Okupansi atau tingkat keterisian rumah untuk penginapan (homestay) meningkat 75 persen di Desa Lumban Bulbul karena penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan okupansi penginapan sejak dua hari lalu sudah meningkat dibanding hari biasa karena adanya penyelenggaraan ajang internasional tersebut. "Ya ada berdampak, okupansinya meningkat sebanyak 75 persen," kata Melva kepada ANTARA di Balige, Sumatera Utara. Ia membeberkan, jumlah homestay di desanya lebih dari 20 unit dan dengan kisaran harga Rp300.000 - Rp400.000 per malam. Ia mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) homestaysudah diimbau untuk tidak menaikkan harga sewa sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

Untuk menambah kenyamanan wisatawan, pemilik homestay juga meningkatkan kebersihan di sekitar tempat penginapan guna menambah daya tarik bagi wisatawan. Melva menambahkan, desa itu merupakan salah satu tempat tujuan wisata andalan yang ada di Balige karena terdapat Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul yang kerap dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Baca juga: Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024

Seorang wisatawan dari Kota Medan Rama Prakasa mengaku telah menginap di tempat tersebut sejak sehari lalu karena lokasinya berdekatan dengan arena balapan. "Ya dekat dari sini, jadi bisa jalan kaki ke lokasi," ujar dia.
F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim. Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

trik main judi

AMPI berikan piagam Kesatria Aswattha Jaya kepada Airlangga Hartarto******

Jakarta (ANTARA) - DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyerahkan piagam penghargaan Kesatria Aswattha Jaya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Piagam ini adalah bentuk dari rasa bangga dan apresiasi kami atas konsistensi, loyalitas dan dedikasi yang tak terbatas Bapak Airlangga Hartarto selama memimpin Partai Golkar, sehingga membuahkan hasil yang positif dari segi suara di Pemilu 2024," kata Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penyerahan piagam itu dilaksanakan bersama Sekretaris Jenderal DPP AMPI Ahmad Andi Bahri, dan kader-kader AMPI di Jakarta.

Mereka mengapresiasi kepemimpinan Airlangga yang telah membawa dampak signifikan terhadap meningkat tajamnya suara Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Jerry mengungkapkan naiknya suara Partai Golkar, adalah hasil dari konsistensi, loyalitas dan dedikasi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

“Secara khusus saya berterima kasih dan mengapresiasi Pak Ketum Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, khususnya dari AMPI, untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilu," katanya.

Dia mengungkapkan, banyak kader AMPI yang telah berhasil dan sukses sebagai calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Ini semua berkat dukungan Ketua Umum Airlangga yang telah memberikan perhatian kepada kami semua di AMPI," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP AMPI Ahmad Andi Bahri, menyampaikan bahwa karakter kepemimpinan Airlangga telah membawa keberhasilan Partai Golkar dan seluruh kadernya untuk Rebound to Win dengan hasil yang memuaskan pada Pemilu 2024.

"Kami bangga dengan bukti nyata dari karakter seorang pemimpin yang luar biasa dari Bapak Airlangga Hartarto," katanya menegaskan.

Andi menjelaskan penghargaan Kesatria Aswattha Jaya memiliki arti Kesatria, seseorang yang teguh akan pendirian dan memiliki keberanian tinggi. Sementara, Aswattha memiliki arti Pohon Beringin dan Jaya tentu saja kejayaan yang didapat Airlangga dalam mengembalikan kejayaan Beringin dengan jiwa ksatrianya.

Baca juga: AMPI: Kemenangan Prabowo-Gibran, kemenangan anak muda
Baca juga: Golkar siapkan dua kader maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta

Pewarta: Fauzi
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Kebijaksanaan

trik jam gacor slot

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Tong menguasai dunia

kpktoto

BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari******

terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,75 pada Februari 2023 menjadi 105,58 pada Februari 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2024 mencapai 2,75 persen.

“Tingkat inflasi tahunan pada Februari 2024 adalah 2,75 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,75 pada Februari 2023 menjadi 105,58 pada Februari 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 6,36 persen dan memberikan andil 1,79 persen terhadap inflasi umum.

Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar dari kelompok ini antara lain beras (0,67 persen), cabai merah (0,17 persen), daging ayam ras (0,14 persen), sigaret kretek mesin (0,13 persen) dan tomat (0,11 persen).

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Komoditas lain di luar makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil inflasi cukup signifikan adalah emas perhiasan, angkutan udara, dan biaya kontrak rumah.

Inflasi terjadi di seluruh inflasi, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada Provinsi Papua Selatan sebesar 4,61 persen.

Kemudian, Provinsi Gorontalo dengan inflasi 3,73 persen, Bengkulu 3,68 persen, Kalimantan Timur 3,28 persen, Jawa Barat 3,09 persen, dan Nusa Tenggara Timur 3,01 persen.

Adapun inflasi terendah terjadi di Papua Barat Daya dengan inflasi 1,81 persen. Disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung 1,86 persen, DKI Jakarta 2,12 persen, Sulawesi Barat 2,22 persen, Kalimantan Selatan 2,27 persen, dan Bali 2,98 persen.

Secara komponen, tingkat inflasi komponen inti secara tahunan relatif stabil, yakni sebesar 1,68 persen. Sementara tekanan inflasi tahunan pada komponen harga diatur pemerintah lebih rendah bila dibandingkan Januari 2024, yakni menjadi 1,67 persen dari 1,74 persen.

Sedangkan komponen harga bergejolak mengalami peningkatan tekanan inflasi, di mana inflasi pada Januari tercatat 7,22 persen lalu naik menjadi 8,47 persen pada Februari.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

kontrak terbatas

contoh voucher hotel

BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton******

Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi beras nasional pada 2023 mencapai 31,10 juta ton, turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan dengan 2022 yang mencapai sebesar 31,54 juta ton.

"Penurunan produksi beras merupakan konsekuensi dari penurunan luas panen padi dan produksi padi yang terdampak El Nino," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam pemaparan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Jumat.

Habibullah mengatakan jumlah produksi beras pada periode Januari-April 2023 mencapai 12,98 juta ton. Namun, prediksi BPS untuk produksi beras Januari-April 2024 hanya sebesar 10,71 juta ton atau turun 17,52 persen.

Produksi beras mengalami penurunan di sebagian besar pulau, terutama Pulau Jawa. Berdasarkan wilayah, provinsi yang mengalami penurunan tertinggi antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Banten.

Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan produksi beras antara lain Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Lampung.

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Sementara itu, BPS juga mencatat produksi padi pada 2023 sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini mengalami penurunan 1,40 persen atau sekitar 770 ribu ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 54,75 juta ton GKG.

"Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino," kata Habibullah.

Habibullah mengatakan penurunan produksi ini diprediksi masih akan terjadi di periode Januari-April 2024. BPS mencatat potensi produksi pada Januari-April 2024 sebesar 18,59 juta ton GKG, sedangkan periode pada tahun sebelumnya 22,55 juta ton GKG.

Luas panen padi pada 2023 mencapai 10,21 juta hektar atau mengalami penurunan 0,24 juta hektar atau 2,29 persen dibanding 2022. Penurunan luas panen padi tersebut dipengaruhi oleh El Nino yang menguat pada semester II/2023.

"Kalau kita lihat potensi luas panen padi pada Januari-April 2024 seluas 3,52 juta hektar atau turun 0,69 juta hektar atau turun 16,48 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ucap Habibullah.

BPS memprediksi potensi luas panen pada pada Maret 2024 mencapai 1,16 juta hektar dan puncak panen terjadi pada April 2024 dengan luas 1,59 juta hektare.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Takdir adalah Phoenix

pinjaman online ke dana

Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa******

mengenai JFHTF, inisiatif bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 yang dibentuk untuk memitigasi ancaman pandemi di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas inisiatif kerja sama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan Negara-negara G20 (Joint Finance and Health Task Force/JFHTF) dengan European Commissioner for Economy European UnionPaolo Gentiloni.

Diskusi tersebut dilakukan di sela rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di São Paulo, Brasil.

“Kami berdiskusi mengenai JFHTF, inisiatif bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 yang dibentuk untuk memitigasi ancaman pandemi di masa mendatang,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap Paolo sebagai perwakilan dari Uni Eropa dapat memberikan dukungan terhadap inisiatif JFHTF tahun ini yang dipimpin Indonesia bersama Italia.

Selain membahas soal JFHTF, Sri Mulyani dan Paolo juga berdiskusi mengenai kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20

Baca juga: Menkeu diskusikan pembangunan di Asia dengan Presiden AIIB

“Semoga kerja sama yang telah terbangun baik selama ini dapat terus terjaga dan memberi manfaat lebih banyak lagi,” ujar Sri Mulyani.

Diketahui, Sri Mulyani menghadiri FMCBG Meeting yang merupakan bagian dari perhelatan Presidensi G20 2024 di Brasil.

Di sela kegiatan tersebut, Menkeu juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak lainnya, seperti Treasurer of Australia Jim Chalmers, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun.

Dalam pertemuannya dengan Treasurer of Australia, Sri Mulyani menyampaikan kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bagaimana Indonesia tetap bisa melanjutkan agenda pembangunan tanpa mengorbankan kesehatan dan kredibilitas APBN.

Kemudian dalam pertemuan dengan Presiden Bank Dunia, Menkeu membahas beberapa topik terkait kerja sama antara Indonesia dan Bank Dunia.

Sedangkan pertemuan dengan AIIB mendiskusikan soal pembangunan di wilayah Asia, termasuk Indonesia.

Baca juga: Menkeu temui Presiden Bank Dunia guna bahas kerja sama

Baca juga: Menkeu sampaikan kinerja positif APBN saat pertemuan dengan Australia

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024