total jp slot

Gerbang Bayangan Langit

25.700 Buruh Pabrik Sepatu Kena PHK Karena Permintaan Turun 50 Persen******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerjasudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per Oktober 2022 ini.

Jumlah tersebut ia klaim masih akan bertambah.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada 8 perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan orderyang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan  PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

Legenda tangan dan mata

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

nabi yang tak terbatas

Bahlil Akui Pemerintah Punya Masalah Ciptakan Lapangan Kerja******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerjamasih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti stabilitas politik harus terjaga demi merawat keberlangsungan investasi ke dalam negeri.

Bahlil menyebut itu harus dilakukan karena jika investasi terus mengalir, pembukaan lapangan kerja pun akan meningkat. Di sisi lain, ia mengakui pembukaan lapangan kerja menjadi perhatian pemerintah.

Tercatat investasi mengalir ke Indonesia pada kuartal III 2022 kemarin mencapai Rp307,08 triliun. Tapi investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 325.570 tenaga kerja.

Nilai investasi ini tumbuh 42,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Terkait serapan tenaga kerja, Bahlil mengklaim angkanya meningkat sejak awal tahun. Pasalnya, berdasarkan data BKPM pada kuartal I, investasi hanya bisa menyerap 319.013 tenaga kerja dan kuartal II hanya 320.534.

Jika dijumlahkan, pembukaan lapangan kerja dari investasi yang masuk dari Januari hingga September 2022 telah mencapai 965.117. Dengan realisasi itu, Bahlil pun menargetkan pembukaan lapangan kerja sepanjang tahun ini mencapai 1,3 juta.

Lebih lanjut, ia mengakui Foreign Direct Investment (FDI)atau penanaman modal asing yang masuk mayoritas dengan teknologi tinggi dan padat modal.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan skillpara pekerja Indonesia agar bisa bersaing.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi memang tugas kami sekarang adalah menciptakan generasi yang ada, mempunyai skillyang sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pihaknya sangat selektif memberikan rekomendasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing. Bahlil menyebut pemerintah hanya memberikan rekomendasi untuk pekerja yang spesifikasinya tidak dimiliki di dalam negeri, seperti tingkat manajer tertentu.

"Itu sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang-peluang lapangan pekerjaan dan kehadiran sebuah investasi," tandasnya.

Kemanusiaan Meningkat

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Harap Maklum Kalau Penerbangan dari dan ke Bali 'Delay'******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan tingkat keterlambatan (delay) penerbangandari dan ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, tempat penyelenggaraan KTT G20, di bawah 45 menit.

Tetapi Kemenhub memastikan penerbangan reguler, baik domestik maupun internasional, berjalan baik dengan slot yang sudah diatur pada masa penyelenggaraan G20 tanpa ada pembatalan atau pengalihan.

"Dilaporkan tingkat keterlambatan (delay) di bawah 45 menit dan maskapai penerbangan telah melakukan penanganan dengan menyediakan makanan ringan sebagai kompensasi," tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, dilansir Antara, Senin (14/11).

Hal itu merupakan bagian dari prosedur penanganan untuk memastikan kelancaran penerbangan VVIP dan reguler, serta agar terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.

Diketahui, sejumlah pemimpin negara G20 dan tamu undangan tiba sejak Minggu (13/11). Salah satunya, pesawat kepresidenan AS Air Force One yang membawa Presiden Joe Biden telah tiba pada pukul 21.46 WITA.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi juga menyambut Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon yang tiba pukul 19.49 WITA menggunakan penerbangan Qatar Airways.

Kemudian, berdasarkan informasi Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara, pesawat VVIP dan reguler para tamu negara yang tiba hingga tadi malam, yakni Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pukul 00.16 WITA dini hari menggunakan pesawat kepresidenan.

Lalu, Perdana Menteri Fiji Ratu Inoke Kubuabola yang tiba pukul 23.47 WITA menggunakan Qantas Airways. Selanjutnya, Presiden Korea Yoon Suk-yeol tiba pukul 22.27 WITA menggunakan pesawat Emirates.

Adita menyampaikan pada hari ini masih akan ada sejumlah pemimpin dan tamu negara yang akan mendarat di Bandara Bali. Antara lain, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.

Selanjutnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Menteri Luar Negeri Brasil Carlos Alberto Franco Franca, dan Menteri Luar Negeri Suriname Albert E Ramdin.

Kemenhub telah berkoordinasi dengan pengelola bandara dan maskapai untuk mempersiapkan penanganan terhadap pengguna jasa penerbangan, seperti permintaan perubahan jadwal (reschedule) hingga pengembalian dana (refund) tiket pesawat.

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

Bahlil: Investor Asing Sempat Ogah Kolaborasi dengan Pengusaha Daerah******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan investorasing sempat tidak mau berkolaborasi dengan pengusaha daerah saat menanam modal di Indonesia.

"UMKM atau pengusaha daerah, itu sebagian negara tidak setuju, saya katakan ketika investasi harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, agar tumbuh bareng, jangan kalian ambil sumber daya alam kita kemudian pergi," kata Bahlil dalam acara 'Launching & Introduction Bali Compendium & Sustainable Investment Guidelines' di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengklaim pihaknya terus bernegosiasi dengan para investor mengingat kolaborasi dengan pengusaha daerah bersifat wajib.

"Kami debat, dan Alhamdulillah kolaborasi dengan pengusaha daerah dalam investasi diakui sebagai hal yang harus dilakukan untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah mewajibkan seluruh investor menggandeng pengusaha di daerah dalam membangun proyek. Hal ini berlaku bagi investor dari luar negeri dan dalam negeri.

Bahlil mengatakan pihaknya sengaja mewajibkan kolaborasi ini agar pengusaha daerah mendapatkan dampak positif dari investasi yang masuk. Ia berharap hal ini juga dapat mendorong perekonomian setempat.

"Ini agar orang-orang di daerah jadi subjek dan objek ekonomi juga, jangan sampai mereka hanya dapat musibah saja," tutur Bahlil.

Bahlil mengatakan kolaborasi pengusaha nasional atau asing dengan daerah akan menciptakan pemerataan ekonomi. Dengan begitu, ketimpangan di Indonesia bisa membaik ke depannya.

"Pertumbuhan ekonomi penting, tapi kalau pemerataan tidak baik nanti ada gini ratio besar dan itu bisa menimbulkan masalah sosial," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]