zona maxwin 306Jutaan kata 298811Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot tidak gacor》
Luhut Bongkar Praktik Culas Kementerian Lembaga Akali Produk Impor******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.
Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.
Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka.
Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.
Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.
Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.
Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.
(agt)Kemendagri Sindir Kerja Pemimpin Baby Boomer: Kapan Perubahannya?******
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyindir cara kerja pemimpin dari generasi baby boomer yang lahir pada era 1946-1964
Ia mengatakan saat ini banyak aparatur sipil negara (ASN) muda. Abdi negara muda itu juga sudah banyak yang mewakili pemilih di pemilihan umum (pemilu) 2024.
Akan tetapi, Suhajar menyebut para pemimpin yang akan berkuasa masih sebagian besar masih berasal dari generasi X. Bahkan, banyak pimpinan puncak kementerian/lembaga (K/L) yang berasal dari generasi baby boomer.
"Karena itu saya selalu berpesan kepada generasi saya baby boomerdan X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan Z untuk memainkan peran dalam menciptakan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan. Jangan sampai terjebak generasi baby boomerdan X nyaman dengan cara dia memimpin, tak ada perubahan," tambahnya.
Tak hanya mewanti-wanti pemimpin yang punya pemikiran kolot, Suhajar memperingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) muda agar tak terjebak. Menurutnya, akan lebih parah jika generasi milenial dan Z terjebak dalam cara kepemimpinan generasi baby boomerdan X.
"Lalu, kapan perubahannya? Gak ada. Di situlah nanti kita akan terperangkap, generasi milenial dan Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu sehingga perubahan nanti akan terlambat," tegasnya.
Ia kemudian mencontohkan 'virus' dari generasi baby boomer yang tertular ke PNS muda, yakni nego jabatan. Padahal, sekarang sudah ada reformasi birokrasi yang lebih mengutamakan keahlian.
Selain itu, 'virus' tersebut juga imbas masih melekatnya paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," tutur Suhajar.
"Tapi sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," tandasnya.
Belakangan, lini masa X menyoroti kelakuan pemimpin boomer. Tampak suatu seremoni suatu sistem yang dilakukan oleh pejabat daerah tertentu dengan menempelkan jari tangan ke layar.
Sayang, operator yang menampilkan tersebut terlihat tak profesional. Alih-alih tampak kekinian dan canggih dengan peresmian secara touch screen, yang terjadi malah cuma sekadar menekan layar televisi yang menampilkan video.
Meski begitu, aksi tersebut tetap saja mendapat tepuk tangan dari para peserta yang hadir. Di situlah lini masa membanjiri kritikan dengan julukan 'aksi boomer'.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara pinjam uang kur bri、helo4d、5unsur4
Terkait:judi online gacor、bni4d、yuki138、pinjol ilegal terbaru、menu shopee pinjam、slot88 maxwin、senang 555 slot、slot gacor 2022 resmi、voucher tiket kereta api、sjo77
bab terbaru:hokiku88 login(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Perombakan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-61/MBU/03/2024, yang diteken pada 5 Maret 2024.
Berdasarkan SK tersebut, ada tiga perombakan posisi yang dilakukan Erick. Salah satunya, ia menunjuk Elen Setiadi sebagai komisaris.
Sementara perombakan lain termasuk mengangkat Dadan Rudiansyah sebagai direktur keselamatan dan keamanan KAI menggantikan Sandry Pasambuna.
Dadan sebelumnya menjabat sebagai direktur komersial dan pengembangan usaha Perum DAMRI.
Satu nama lagi yang ditunjuk Erick adalah Rosma Handayani, yang diangkat sebagai direktur sumber daya manusia (SDM) dan umum KAI menggantikan Suparno. Sebelumnya, Rosma menjabat senior executive vice president PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
"Kami mengucapkan selamat kepada Elen Setiadi, Dadan Rudiansyah, dan Rosma Handayani. Semoga dapat membawa kemajuan bagi perkeretaapian Indonesia," ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resmi, Selasa (5/3).
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Riza Primadi, Sandry Pasambuna, dan Suparno atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretaapian Indonesia," ujar Agus.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pihak paling diuntungkan dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.
"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," ujar Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Menurut Muhadam, anggaran program tersebut akan menetes di setiap level pemerintahan sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan siang warga sasaran.
Ia mencontohkan tetesan berupa uang pendampingan sudah terlihat dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Ada juga dana pendampingan yang dikelola PNS dalam program bantuan sosial (bansos) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurut Muhadam, PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.
Ia mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menyinggung tugas politikus adalah menjual mimpi.
"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.
"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.
Muhadam percaya, pada akhirnya, janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko sebelumnya menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Dengan target program ini, modal yang perlu dialokasikan ditaksir mencapai Rp450 triliun per tahun.
Kecuali, anggaran tahun pertama yang diperkirakan hanya Rp120 triliun di mana sekitar Rp60 triliun dari jumlah tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Perombakan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-61/MBU/03/2024, yang diteken pada 5 Maret 2024.
Berdasarkan SK tersebut, ada tiga perombakan posisi yang dilakukan Erick. Salah satunya, ia menunjuk Elen Setiadi sebagai komisaris.
Sementara perombakan lain termasuk mengangkat Dadan Rudiansyah sebagai direktur keselamatan dan keamanan KAI menggantikan Sandry Pasambuna.
Dadan sebelumnya menjabat sebagai direktur komersial dan pengembangan usaha Perum DAMRI.
Satu nama lagi yang ditunjuk Erick adalah Rosma Handayani, yang diangkat sebagai direktur sumber daya manusia (SDM) dan umum KAI menggantikan Suparno. Sebelumnya, Rosma menjabat senior executive vice president PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
"Kami mengucapkan selamat kepada Elen Setiadi, Dadan Rudiansyah, dan Rosma Handayani. Semoga dapat membawa kemajuan bagi perkeretaapian Indonesia," ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resmi, Selasa (5/3).
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Riza Primadi, Sandry Pasambuna, dan Suparno atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretaapian Indonesia," ujar Agus.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
Betul, keputusan akan dibacakan pukul 15.00 WIBJakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menggelar sidang putusan praperadilan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Selasa ini
Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 dibayarkan secara penuh 100 persen. Sejak 2020, pembayaran THR PNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan.
Wanita yang akrab disapa Ani itu pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo.
"THR-nya Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada sepuluh hari sebelum hari raya," imbuhnya.
"Namun, kita akan update terus ya. Karena puasa saja belum, kalian sudah minta THR," imbuhnya berkelakar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata meminta para PNS sabar menanti pengumuman besaran THR dan gaji ke-13. Ia menyebut biasanya pengumuman dilakukan pada awal bulan puasa.
Berdasarkan Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada sehari sebelumnya.
"Mengenai THR dan gaji ke-13, mengenai besarannya kita tunggu penetapan Bapak Presiden (Jokowi) yang mudah-mudahan di awal Ramadan nanti kita sudah bisa mengetahui bersama," ucapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (22/2).
"Karena pembayaran untuk THR diharapkan 10 hari kerja sebelum Idulfitri, kira-kira di pertengahan Ramadan (pencairan THR PNS). Idealnya memang di awal Ramadan kita sudah bisa mendapatkan berapa besarannya tersebut," sambung Isa.
Sejak pandemi Covid-19 merebak pada 2020, pemerintah tidak membayar THR PNS penuh 100 persen. Hal ini berlaku hingga 2023, di mana pemerintah hanya mencairkan THR PNS yang mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tukin sebesar 50 persen.
Pada 2022, komponen THR yang dibayar juga gaji pokok dan 50 persen tukin. Sementara pada 2020 dan 2021, PNS hanya menerima THR berupa gaji pokok sedangkan komponen tukin dihapus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencairkan THR PNS secara penuh 100 persen pada masa itu lantaran pemerintah tengah membutuhkan anggaran besar untuk penanganan pandemi.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《slot tidak gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara pasang togel biar menangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot tidak gacor》bab terbaru。