slot161

Peri Mengejar Monster

China Hanya Mampu Tebar Utang Proyek OBOR Rp469,8 T di Asia Tenggara******

China gagal memenuhi komitmen pendanaan (utang) program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) untuk Asia Tenggara.

Beijing hanya menebar utang US,6 miliar atau Rp469,8 triliun (Kurs Rp15.873 per dolar AS) pada 2015 hingga 2021. Jumlah tersebut kurang dari US,7 miliar dari komitmen yang dijanjikan sebesar US,3 miliar.

Hal itu terjadi karena proyek skala besar di bawah program BRI tersendat karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga transisi energi global.

Meskipun pencairan dana tersebut jauh di bawah US,3 miliar yang dijanjikan, China tetap menjadi mitra utama pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara. Dana yang dikucurkan China lebih besar dibanding Jepang sebesar US,4 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US,4 miliar.

Secara keseluruhan, China terlibat dalam 24 dari 34 komitmen mega proyek di Asia Tenggara yang masing-masing menelan biaya sekitar US miliar. Sebanyak 14 proyek berada di bidang pembangkitan atau transmisi energi dan sisanya berkaitan dengan sektor transportasi.

Namun beberapa proyek dibatalkan, termasuk lima proyek pada 2022 yang senilai US miliar. Proyek itu seperti kereta api di Thailand dan Filipina, dan jaringan pipa gas di Malaysia.

Sydney Lowy Institute mengatakan proyek di Malaysia adalah contoh di mana pengaturan keuangan dengan China menjadi kontroversial secara politik, yang menyebabkan penangguhan atau negosiasi ulang setiap kali pergantian pemerintahan.

"Kereta Kecepatan Tinggi Thailand-China adalah contoh lain dari politik dalam negeri yang mendatangkan malapetaka pada ambisi infrastruktur China," bunyi laporan tersebut.

Namun ada juga sejumlah mega proyek BRI yang telah selesai. Misalnya pipa minyak senilai US miliar di Myanmar yang mulai beroperasi pada 2017. Kemudian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

Laporan tersebut mencatat bahwa China belajar dari pengalaman, dan beralih ke program yang lebih kecil dan meningkatkan fokusnya pada manajemen risiko, persiapan proyek, uji tuntas keuangan, serta standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi.

Partai Komunis Tiongkok, sambung laporan tersebut, tampak berniat untuk mempertahankan BRI yang tahan lama dan responsif terhadap perubahan keadaan dan tuntutan negara-negara mitranya.

"Suntikan pendanaan baru dan komitmen terhadap reformasi kebijakan merupakan indikasi bahwa BRI akan tetap bertahan," kata mereka.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

Hari Terakhir Transmart Full Day Sale, Diskon hingga 50% + 20%******

Jangan sampai lewatkan hari terakhirTransmart Full Day Sale dan nikmati diskon 50 persen dan tambahan diskon 20 persen!

Transmart Full Day Sale kali ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4), mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Belanja Aneka Kebutuhan Lebaran di Transmart Diskon hingga 20%

Diskon tambahan 20 persen ini bisa didapatkan khusus untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Bagi pelanggan yang ingin membuka Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Langsung saja kunjungi gerai Transmart terdekat di kotamu sekarang juga ya!

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Menaker Angkat Suara soal THR Ojol Cuma Berupa Insentif******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah angkat bicara terkait tunjangan hari raya (THR) untuk ojol diberikan hanya berupa insentif oleh perusahaan aplikator.

Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker) sejak awal memang hanya memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR, tapi tidak wajib. Pasalnya, memang tidak ada dalam aturan resmi kewajiban memberikan tunjangan bagi driver ojol.

"Sebenarnya, itu adalah niat baik kami untuk dorong platform untuk memberikan THR, kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya," ujar Ida di Istana Negara, Senin (25/3).

"Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengusaha tidak melanggar aturan apapun walau hanya memberikan insentif dan bukan THR seperti yang diimbau.

"Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih, semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami, ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian," ungkap Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan akan membahas kebijakan mengenai pemberian THR untuk pegawai swasta, termasuk kepada driver ojol bersama Komisi IX DPR RI.

"Besok ya saya ada raker di komisi 9. Kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke komisi 9," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dia adalah figur tongkat

Bank Sulselbar Raih Penghargaan Best Digital Innovation 2024******

Best Digital Innovation 2024untuk pertama kalinya dianugerahkan oleh CNN Indonesia Awardskepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Sulselbar (Bank Sulselbar).

Penghargaan diberikan lantaran Bank Sulselbar berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabahnya.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsPLN Sulselrabar Dapat Penghargaan Best Public Satisfaction 2024

Pemberian anugerah itu disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari hingga Chairman sekaligus Founder CT CorpChairul Tanjung(CT).

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsPemkab Maros Sabet Penghargaan Outstanding Child Friendly Distric

Bank Sulselbar didirikan di Makassar pada 1961 ini berkomitmen memberikan layanan prima kepada nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman.

Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan pengalaman pelayanan yang terbaik bagi nasabah.

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal Malaysiayang menggratiskan tol saat mudik lebaran 2024.

Basuki mengatakan pihaknya tak bisa asal perintah kepada operator tol untuk menggratiskan jalan bebas hambatan tersebut. Pasalnya, tarif tol merupakan kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan berkaitan dengan keberlangsungan investasi perusahaan.

"Itu kan investasi (kebijakan tarif tol), investor. Saya pun enggak bisa memerintah," kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Di lain sisi, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan sebenarnya bisa saja pemerintah menggratiskan tarif tol, seperti di Malaysia. Namun, ada potensi kas negara akan 'boncos'.

"Misalnya, bisa enggak (tarif tol) digratiskan? Bisa. (Tapi) nanti pemerintah diklaim (operator minta ganti ke pemerintah), besar (biayanya)," ucap Hedy.

"Pasti akan ada klaim (dari operator) kalau diterapkan di kita (penggratisan jalan tol seperti di Malaysia). Bisa, tapi mereka (operator jalan tol) akan klaim, karena itu kan instruksi dari kita," tegasnya.

Kementerian PUPR kemudian menegaskan ruas-ruas tol fungsional yang dibuka saat mudik tahun ini belum dipungut biaya. Dengan kata lain, tol fungsional tersebut masih gratis.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H. Ini berlaku selama dua hari, yakni pada 8 April-9 April 2024.

Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan penggratisan cuma berlaku untuk kendaraan golongan satu. Ini mencakup semua mobil pribadi, tidak termasuk taksi.

Biaya yang harus ditanggung Negeri Jiran cukup besar. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan kebijakan ini diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara Rp126,4 miliar (asumsi kurs Rp3.365 per ringgit Malaysia).

[Gambas:Video CNN]

Bahkan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat sempat bertanya kepada Menteri Basuki soal tarif tol tersebut. Ia menyampaikan warga di daerah pemilihan (dapil)-nya, yakni Riau, cemburu dengan kebijakan di Malaysia.

"Pak Menteri (Basuki), bahwasanya masyarakat Riau dikagetkan dengan kenaikan tarif tol cukup besar, signifikan, khususnya Tol Pekanbaru-Dumai," kata Syahrul dalam raker.

"Mereka dapat pula (informasi) di Facebook, di media sosial, bahwasanya di Malaysia, katanya, tetangga mereka itu lebaran ini tolnya justru gratis. Maklum lah karena mungkin bertetangga dengan Malaysia mereka perbandingkan," sambungnya.

Keturunan langsung dari masa sulit

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]