slot gacor online 24 jam

Cermin iblis serba bisa

Membongkar Sebab Harga Sembako Naik Terus, Benarkah Efek El Nino Saja?******

Harga bahan pokoktak banyak berubah menjelang akhir 2023. Cabai, gula, hingga minyak goreng semuanya kompak mahal.

Bahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sampai harus mengerek harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita. Harga minyak jenis ini rencananya akan dinaikkan dari Rp14 ribu per liter menjadi Rp15 ribu per liter.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menteri koordinator (menko) dulu untuk jadi Rp15 ribu (per liter)," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Tak hanya satu pedagang, naiknya harga cabai juga dikeluhkan pedagang lain. Mereka mengaku kenaikan disebabkan sedari cabai di pasar induk yang dipatok Rp100 ribu per kg.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg pada awal pekan ini. Kemudian, gula kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian melihat adanya kompleksitas biang kerok mahalnya harga bahan pokok. Setidaknya ada dua pokok alasan yang menjadi biang kerok kenaikan harga bahan pokok itu, yakni; El Nino dan permintaan yang meningkat.

"Stabil mahal karena beberapa komoditas, seperti beras dan cabai yang mayoritas dipenuhi dalam negeri disebabkan dua faktor, yakni supplyterganggu akibat El Nino dan demandmasyarakat relatif tinggi menjelang Nataru serta momentum pesta demokrasi (Pemilu 2024)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/12).

Sedangkan beberapa komoditas lain, seperti gula, yang 60 persen dipenuhi dari impor harganya dipengaruhi kondisi di level global. Eliza menyinggung kini harga gula berfluktuasi karena India sebagai salah satu negara pengekspor membatasi pengirimannya.

Mirip seperti Indonesia, India juga memasuki tahun pemilu sehingga pemerintahnya berkepentingan menjaga stabilitas harga demi menghindari chaos.

Eliza menganggap sengkarut masalah pangan Indonesia sekarang sudah selayaknya fenomena gunung es. Kendati, ia mengakui yang terlihat kini seolah-olah harga mahal murni imbas El Nino.

"Padahal jika kita dalami, persoalan pangan ini tidak terlepas dari tata kelola yang masih semrawut. Data pangan yang akurat dan real timetidak ada, insentif bagi petani berkurang, subsidi pupuk dan solar dikurangi sehingga biaya produksi meningkat serta berujung kepada kenaikan harga di konsumen," kritiknya.

Selain itu, ia menyoroti rantai pasok yang masih panjang sehingga menyebabkan inefisiensi. Kurangnya research and development (RnD)untuk menerapkan teknologi yang bisa menggenjot jumlah produksi dan menekan biaya turut ia permasalahkan.

"Karena kurangnya insentif bagi petani serta kurangnya RnD menyebabkan kita ketergantungan impor. Ketergantungan impor ini sudah bertahun-tahun lamanya, bukan satu atau dua tahun terakhir saja. Sayangnya, ini tidak ditangani dengan kebijakan komprehensif karena ada konflik kepentingan," tutur Eliza.

Menurutnya, persoalan pangan yang sistemik mengharuskan pemerintah menerbitkan kebijakan komprehensif. Eliza menegaskan impor dan operasi pasar yang dilakukan selama ini hanyalah short cutpenyelesaian masalah jangka pendek.

Selain solusi jangka pendek, ia menekankan pentingnya komitmen menempuh perbaikan tata kelola dalam jangka menengah dan panjang.

"Political willdan paradigma pembangunan pertanian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dipilih. Jika paradigmanya kemandirian pangan, maka sedari dulu sudah dibenahi persoalan-persoalan yang seperti fenomena gunung es tersebut," sindir Eliza.

"Isu pangan ini klasik, dari sejak saya kuliah dulu itu terus persoalannya. Jadi memang strateginya yang kurang tepat karena masih kurang komprehensif dan itu semua bergantung pada political willdan paradigma pembangunan pengambil kebijakan," tambahnya.

Mengintip masalah pangan di negeri orang, apakah yang terjadi di RI wajar?

Eliza menyebut persoalan pangan tiap negara sejatinya berbeda-beda.

Itu semua tergantung dengan kekayaan sumber daya alam dan kebijakan yang diambil pemerintahnya.

Jika negara yang bergantung dengan pasokan global alias tidak mandiri, Eliza menilai harga pangannya akan tidak stabil hingga bisa mengganggu stabilitas perekonomian. Ia mencontohkan negara-negara Arab, di mana saat harga gandum naik pada musim semi membuat harga roti meroket dan memicu kemarahan rakyat.

Tak Ada Kemauan Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan

Administrator surga

LPEI dan Pemprov Sumbar Kolaborasi Dorong Produk Berorientasi Ekspor******

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding).

LPEI dan Pemprov Sumatera Barat sepakat berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi, BUMDesa, BUMDESMA, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor di Provinsi Sumatera Barat.

Direktur Pelaksana Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F. Anwar, menjelaskan Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk pasar ekspor. Salah satunya rendang yang telah diakui menjadi salah satu makanan terlezat di dunia.

"Diperlukan kolaborasi yang apik semua pihak untuk dapat membangun fondasi program-program pengembangan ekspor untuk menjadikan Desa Devisa yang ada di Sumatera Barat dapat merebak dan sukses mengangkat ekonomi masyarakat," katanya.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pasar ekspor, diperkuat oleh kekayaan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Keberagaman kuliner seperti rendang, serta beragam kerajinan, fashion, dan rempah-rempah, memberikan berbagai peluang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Sumatera Barat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumatera Barat mencapai USD193,53 juta pada Oktober 2023. Produk unggulan ekspor meliputi Crude Palm Oil (CPO), produk kimia, dan karet.

Pakistan tetap menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Barat pada triwulan II 2023, dengan pangsa sebesar 34,53 persen, diikuti oleh India dan Bangladesh dengan masing-masing 31,80 persen dan 9,71 persen.

"Saya berharap implementasi MoU ini dapat berjalan dengan cepat karena kerja sama ini akan meningkatkan ekspor produk Sumatera Barat ke mancanegara, sehingga akan memberikan penguatan pada perekonomian di daerah," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Sementara itu, Kementerian Keuangan, melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurutnya, MoU antara LPEI dan Pemprob Sumatera Barat memang khusus diarahkan untuk memberdayakan UMKM yang siap ekspor.

"Mimpi kita bersama menjadikan tidak hanya satu nagari (desa) devisa di Sumatera Barat, namun banyak nagari (desa) menjadi kota dan kabupaten devisa di Sumatera Barat. Insya Allah bisa," kata Syukriah.

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Masa Transisi Bayar Tol Tanpa Setop Ditargetkan Maret 2024******

Direktur Utama Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengungkap masa transisi sistem transaksitol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ditargetkan bakal berlangsung pada Maret 2024.

Untuk tahapan awal, sambung Keszeg, uji coba transisi MLFF hanya dilaksanakan di Bali untuk pengguna dari kementerian, kepolisian, hingga perusahaan taksi di Pulau Dewata. Masa transisi akan dilaksanakan usai uji coba dievaluasi oleh pemerintah.

"Untuk internal testing sendiri sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik," kata dia saat ditemui di Control Center RITS, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Uji coba MLFF di sejumlah ruas jalan tol direncanakan dilakukan pada Desember 2023 hingga Januari 2024.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menyatakan uji coba transisi MLFF bakal dilakukan di Bali dalam skala kecil pada Desember.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan pada tahap awal uji coba hanya akan diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai dan baru diterapkan di seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024.

"Uji coba telah dimulai sejak Minggu ke-2 November 2023 dan akan terus disempurnakan kesiapan alat dan simulasinya. Direncanakan mulai 12 Desember 2023 hingga Januari 2024 untuk peluncuran uji coba terbatas khususnya bagi kendaraan pegawai pemerintah," kata Triono dikutip situs resmi PUPR.

MLFF yang menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) sebelumnya direncanakan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali tetapi batal karena kisruh manajemen operator RITS.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Erick Thohir Jawab Tuduhan DPR Angkat Kroni Jadi Petinggi BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir menjawab tuduhan DPR soal rotasi petinggi perusahaan pelat merah yang dianggap hanya mementingkan kroni atau teman dekatnya.

"Untuk pergantian direksi (BUMN), saya rasa tadi disampaikan, sama ketika membuka hal-hal yang sensitif di BUMN saya rasa lillahi ta'alasaya enggak ada kepentingan," tegas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Karena itu saya konsisten sampai hari ini saya terus memperbaiki BUMN tanpa konflik kepentingan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini pasti itu menjadi koreksi dari kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menerima saran dan kritik dari para wakil rakyat. Erick juga berjanji akan mengecek langsung nama-nama direksi BUMN yang dicurigai tersebut.

"Saya sudah lihat beberapa nama karena saya juga dapat dari kanan kiri (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari), namanya ini ini, nanti coba kita lihat. Tetapi saya yakin, saya tidak ada kepentingan ngangkat turunindireksi, tapi kalau saya selalu menjaga Key Performance Indicator (KPI)," tandas Erick.

Pada raker itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi melontarkan tudingan kepada Erick soal rotasi direksi dan komisaris BUMN. Ia keheranan dengan dasar penunjukkan beberapa petinggi perusahaan pelat merah tersebut.

Bahkan, Khilmi membandingkan proses penunjukkan yang dilakukan Erick dengan menteri pendahulunya, yakni Rini Soemarno.

"Kalau waktu Bu Rini dulu, kita ngingetin, 'Bu, orangnya ini tidak bagus'. Ini (di zaman Erick Thohir) tidak ada. Apakah ini karena kroni-kroninya harus ditarik orang itu semua? Kita ini harus menempatkan orang itu harus lebih bagus untuk memegang perusahaan (BUMN) itu," kritik Khilmi.

"Saya kaget, wongini kita telepon suruh selesaikan masalah yang kecil saja enggak bisa, eh pindahnya lebih bagus. Jadi kayak begini-begini yang susah," sambungnya.

Kendati, Khilmi enggan menyebut siapa sosok direksi yang dimaksud. Ia mendesak Erick untuk menelusurinya lebih lanjut.

Politikus Gerindra itu juga mengkritisi sosok petinggi BUMN yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya usai. Khilmi keheranan dengan sikap Erick yang malah melantik bos BUMN yang resign itu di perusahaan pelat merah lain.

"Ada lagi orang mengundurkan diri dari BUMN, eh bapak tunjuk lagi ke BUMN. Permasalahan ini harus dihadapi semua, susah senang selesaikan. Jangan buat surat mundur ke Pak Menteri (Erick), habis itu Pak Menteri angkat lagi di BUMN," ucap Khilmi kesal.

"Jadi, saya berharap Bapak (Erick) ini kalau menunjuk direksi, ini saya sampai bingung. Kemarin saya sampai WhatsApp Pak Sesmen (Rabin), masa orang menyelesaikan permasalahan di perusahaan ini belum selesai tapi Bapak tunjuk ke direksi (posisi) yang lebih tinggi. Asesmennya bagaimana?" tandasnya.

Di lain sisi, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menaruh curiga dengan bersih-bersih di internal BUMN era Erick. Herman mempertanyakan mengapa sejumlahfraudtersebut baru terungkap belakangan ini.

Herman menyebut padahal penjahat di internal BUMN itu berkutat pada orang yang itu-itu saja. Ia mencontohkan kasus PT Asabri hingga PT Asuransi Jiwasraya yang diklaim tersangkanya berada di lingkaran serupa.

"Jiwasraya pelakunya itu, Asabri pelakunya juga tidak jauh-jauh dari itu, kemudian dana pensiun (dapen) menurut saya pemainnya di lingkaran situ juga. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, restrukturisasi keuangan BUMN juga tidak terlepas dari para pemain-pemain yang menurut saya tidak terungkap seluruhnya," ucap Herman.

"Saya yakin Pak Erick menyimpan banyak misteri dalam situasi BUMN yang sampai saat ini tidak terungkap kepada publik. Yang terungkap Jiwasraya, Asabri, sekarang dapen terungkap. Mungkin BUMN-BUMN lain yang hancur pun sebetulnya dalam pikiran saya pasti ada penjahat atau pelaku kriminalitasnya. Oleh karena itu, restrukturisasi terhadap BUMN semestinya juga berbarengan dengan penegakan hukum," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tur Santo

Bahlil Klaim Proyek Investasi Asing di IKN Dimulai Usai Agustus 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreakingpembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk investasi asing akan dilakukan pada 2024.

Bahlil mengatakan groundbreakinginvestor asing akan berlangsung usai diselenggarakannya Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai.

"Setelah tahap pertama ini selesai, habis itu tahap kedua. Setelah kita upacara di 17 Agustus, tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia membantah bahwa investor asing enggan untuk berinvestasi di IKN. Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan klaster-klaster untuk para penanam modal.

"Bukan enggak ada yang masuk (investor asing), harus diingat, sudah ada yang masuk. Tapi, saya diperintahkan Presiden untuk di klaster A memprioritaskan kepada pengusaha dalam negeri, agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," katanya.

Meski belum bisa menyebut total investasi asing yang masuk ke IKN, Bahlil menyampaikan bahwa beberapa negara yang sudah menanamkan modalnya adalah Uni Emirat Arab, China, dan Korea Selatan.

Presiden Jokowi tiba-tiba mengerem investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Padahal, Jokowi mengungkap ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa.

Namun, ia Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi asing. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN.

"Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar," lanjut dia.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Cak Imin Kritik Efektivitas Omnibus Law ke Percepatan Investasi******

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik efektivitas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap percepatan investasi di Indonesia.

Cak Imin menilai UU Ciptaker belum mampu memberikan rasa nyaman dan tindak lanjut kepada investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara "Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kawula Muda" pada Rabu (6/12).

Lihat Juga : Timnas AMIN Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi: Pasar Tak Mau Disandera

"Pelayanan yang diberikan untuk investasi jauh dibanding misalnya Tiongkok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

"Mereka (China) betul-betul pelayanan yang memadai sehingga investasi yang besar akan melahirkan industri, industri yang tumbuh akan melahirkan pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Muhaimin Iskandar merupakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ia kini juga
menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Pada 2020, PKB menjadi salah satu partai koalisi pemerintah yang menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.

Selain PKB, Undang-undang yang sempat melahirkan kontroversi dalam pengesahannya itu juga disetujui oleh NasDem, Gerindra, Golkar, PPP, PDIP dan PAN. Hanya PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan regulasi sapujagat itu.