cara melihat limit kredit kredivo

pedang berbentuk pedang jauh

Daftar Tarif Tol yang Naik Jelang Ramadan******

Tarif sejumlah tol naik menjelang Ramadan 2024. Kenaikan tarif tol tersebut berlaku mulai Februari.

Kenaikan tarif diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berikut daftar tol yang tarifnya naik menjelang Ramadan:

Namun belum diketahui pasti kapan tarif tol tersebut bakal naik.

"Ada informasi terbaru nih untuk kalian pengguna jalan tol khususnya di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M2024 dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed," tulis pengumuman tersebut.

Berdasarkan salinan surat keputusan itu, berikut rincian kenaikannya;

-Jakarta IC-Pondok Gede Barat/ Pondok Gede Timur

Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500
Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu
Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

-Jakarta IC- Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat

Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500
Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu
Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

- Jakarta IC- Cibatu, Jakarta IC-Cikarang Timur, Jakarta IC-Karawang Barat

Golongan I naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500
Golongan II naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
Golongan III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
Golongan IV naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500
Golongan V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

- Jakarta IC-Karawang Timur, Jakarta IC-Dawuan, Jakarta IC- Kalihurip, Jakarta IC-Cikampek

Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp27 ribu
Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu
- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu

2. Tol Serpong-Cinere

Tarif Tol Serpong-Cinere naik mulai 21 Februari pukul 00.00 WIB. Keputusan itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere).

Berikut rincian kenaikan tarif Tol Serpong-Cinere:

- Seksi 1 (Serpong - Pamulang)

Golongan I : Rp 12.000, yang semula Rp 11.000
Golongan II : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500
Golongan III : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500
Golongan IV : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000
Golongan V : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000

-Seksi 2 (Pamulang - Cinere)

Golongan I : Rp 6.500
Golongan II : Rp 10.000
Golongan III : Rp 10.000
Golongan IV : Rp 13.500
Golongan V : Rp 13.500

-Tarif terjauh (Serpong - Cinere)
Golongan I : Rp 18.500
Golongan II : Rp 28.000
Golongan III : Rp 28.000
Golongan IV : Rp 37.000
Golongan V : Rp 37.000

3. Tol Indralaya-Prabumulih

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai 20 Februari WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Berdasarkan SK tersebut berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

-Indralaya-Prabumulih

Golongan I: Rp85.000
GoIongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000

-Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000
Golongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000

4. Tol Surabaya-Gresik

PT Margabumi Matraraya (MBMR) selaku operator Tol Surabaya-Gresik mengumumkan tarif tol tersebut naik mulai 4 Februari pukul 00.00 WIB. Pengumuman itu disampaikan lewat akun instagram @margabumimatraraya.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 149/KPTS/M202, mulai tanggal 4 Februari 2024 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif Tol Ruas Surabaya-Gresik," bunyi pengumuman tersebut.

Berikut rincian tarif terbaru Jalan Tol Surabaya-Gresik:

-Asal Gerbang Tol Dupak
Dupak-Tandes

Golongan I: Rp4.500
Golongan II & III: Rp7.000
Golongan IV & V: Rp9.000

Dupak-Romokalisari
Golongan I: Rp12.000
Golongan II & III: Rp17.500
Golongan IV & V: Rp23.500

Dupak-Kebomas
Golongan I: Rp21.500
Golongan II & III: Rp32.500
Golongan IV & V: Rp43.500

Dupak-Manya
Golongan I: Rp27.500
Golongan II & III: Rp41.000
Golongan IV & V: Rp54.500

-Asal Gerbang Tol Tandes
Tandes-Romokalisari

Golongan I: Rp7.000
Golongan II & III: Rp10.500
Golongan IV & V: Rp14.500

Tandes-Kebomas
Golongan I: Rp17.000
Golongan II & III: Rp25.500
Golongan IV & V: Rp34.000

Tandes-Manyar
Golongan I: Rp22.500
Golongan II & III: Rp34.000
Golongan IV & V: Rp45.500

Tandes-Dupak
Golongan I: Rp4.500
Golongan II & III: Rp7.000
Golongan IV & V: Rp9.000

-Asal Gerbang Tol Romokalisari
Romokalisari-Kebomas
Golongan I: Rp10.000
Golongan II & III: Rp15.000
Golongan IV & V: Rp20.000

Romokalisari-Manyar
Golongan I: Rp15.500
Golongan II & III: Rp23.500
Golongan IV & V: Rp31.000

Romokalisari-Tandes
Golongan I: Rp7.000
Golongan II & III: Rp10.500
Golongan IV & V: Rp14.500

Romokalisari-Dupak
Golongan I: Rp12.000
Golongan II & III: Rp17.500
Golongan IV & V: Rp23.500

-Asal Gerbang Tol Kebomas
Kebomas-Manyar
Golongan I: Rp5.500
Golongan II & III: Rp8.500
Gol IV & V: Rp11.500

Kebomas-Romokalisari
Golongan I: Rp10.000
Golongan II & III: Rp15.000;
Golongan IV & V: Rp20.000

Kebomas-Tandes
Golongan I: Rp17.000
Golongan II & III: Rp25.500
Golongan IV & V: Rp34.000

Kebomas-Dupak
Golongan I: Rp21.500
Golongan II & III: Rp32.500
Golongan IV & V: Rp43.500

-Asal Gerbang Tol Manyar
Manyar-Kebomas
Golongan I: Rp5.500
Golongan II & III: Rp8.500
Golongan IV & V: Rp11.500

Manyar-Romokalisari
Golongan I: Rp15.500
Golongan II & III: Rp23.500
Golongan IV & V: Rp31.000

Manyar-Tandes
Golongan I: Rp22.500
Golongan II & III: Rp34.000

Manyar-Dupak
Golongan I: Rp27.500
Golongan II & III: Rp41.000
Golongan IV & V: Rp54.500

[Gambas:Video CNN]

Apakah Anda suka bermain game?

Bulog Beber Penyebab Distribusi Beras SPHP Belum Merata di Semua Ritel******

PerumBulogmengungkapkan alasanberasprogram stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) belum tersebar merata di seluruhritel modern.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan Bulog mengirim beras SPHP ke distribution center (DC). Dari DC, beras SPHP disalurkan ke ritel modern dengan memakan waktu tiga hingga empat hari.

"Dari DC itu katanya biasanya datang 3-4 hari, DC kan harus keliling karena ritelnya banyaknya bukan main, ribuan kali ya," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

"Jadi itu mereka lagi menunggu giliran. Sebenarnya bukan karena mandek distribusi, tapi antriannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat membeli beras SPHP yang diproduksi Bulog. Beras SPHP, katanya, bisa menjadi solusi alternatif di tengah kenaikan harga beras premium.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," katanya di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutip Antara, Senin (19/2).

"Sekarang ada beras Bulog yaitu SPHP, beras SPHP sekarang menjadi alternatif, karena semua berharap pada SPHP," imbuhnya.

Zulhas mengatakan harga beras SPHP stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Beras tersebut, sambungnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Gagal Bayar Utang, Country Garden Didesak Likuidasi******

Raksasa pengembang properti China Country Gardenmenerima petisi likuidasi dari seorang kreditur karena gagal membayar utang.

Petisi tersebut diajukan oleh Ever Credit Limited, yang telah meminjamkan fasilitas pinjaman berjangka kepada Country Garden senilai 1,6 miliar dolar Hong Kong atau setara Rp3,2 triliun (asumsi kurs Rp2.004 per dolar Hong Kong).

Kabar ini membuat saham-saham Country Garden jatuh lebih dari 12 persen.

Kabar ini mencuat hanya sebulan setelah perusahaan properti saingannya, Evergrande, diperintahkan dilikuidasi oleh pengadilan Hong Kong.

Perintah tersebut muncul setelah Evergrande dan para kreditur luar negerinya gagal menyepakati cara merestrukturisasi utang perusahaan yang sangat besar dalam pembicaraan yang berlangsung selama 19 bulan.

Faktanya, masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana bangkrutnya Evergrande bakal mempengaruhi para investor, ribuan pekerja, dan para pembeli rumah yang sedang menanti-nanti apartemen mereka.

Adapun, Country Garden mengatakan bahwa mereka akan secara tegas menentang permohonan likuidasi, yang diajukan di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Selasa (27/2). Sementara sidang pengadilan telah ditetapkan pada 17 Mei 2024 mendatang.

Oktober lalu, sebuah forum bank-bank global dan para investor yang mengawasi pasar kredit swap (credit default swaps) menyatakan bahwa Country Garden telah gagal membayar utangnya setelah gagal melakukan pembayaran obligasi pada tenggat waktu terakhir di bulan tersebut.

Country Garden, yang dulunya merupakan pengembang perumahan terbesar di China, gagal membayar obligasi senilai US0 juta atau setara Rp7,84 triliun (asumsi kurs Rp15.694 per dolar AS) karena mengalami krisis likuiditas.

Perusahaan ini sebelumnya telah memperingatkan para investor bahwa mereka bisa gagal membayar utang luar negerinya, setelah melaporkan penurunan penjualan yang semakin buruk.

Perekonomian China tertatih-tatih oleh penurunan sektor real estat sejak 2021, ketika tindakan keras pemerintah terhadap pinjaman pengembang memicu krisis likuiditas di sektor ini.

Pekan lalu, bank sentral negara itu memangkas suku bunga acuan hipotek dengan jumlah yang mencapai rekor. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya untuk membendung krisis yang berkepanjangan.

Krisis itu ditandai dengan penurunan yang sedang berlangsung dalam investasi dan penjualan properti. Puluhan pengembang besar telah gagal membayar utang mereka.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

Master Paviliun Jingtian

Ganjar Komentari Pelanggar Etika Pemilu: Mestinya Malu, Dipecat Masih Menggugat******

“Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini, peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi,” ujar dia sebagaimana dikabarkan Antara,Selasa (6/2/2024).

Merujuk pada pelanggaran etika pemilu tersebut, Ganjar mengajak masyarakat agar tobat dan sadar serta kembali pada trek yang benar.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan bahwa Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M. Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Mahkamah Konstitusi juga belum lama ini menjadi sorotan publik setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).

Bumi ini agak jahat

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres”