depo4d

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

max slot vip 777

Banjarmasin siap sambut tujuh negara pada gelaran MTQ Antar Bangsa******

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,”

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin siap menyambut para peserta perwakilan dari tujuh negara pada gelaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Antar Bangsa yang dilaksanakan pada 28-31 Maret 2024.

“Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dari pusat datang ke Banjarmasin beberapa waktu lalu. Selain membicarakan gelaran MTQ antar bangsa, kami membahas tentang upaya memajukan islam di kota multikultural seperti Banjarmasin,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Sabtu.

Ia menyebutkan pada pertemuan itu, BKPRMI pusat memintanya aga menjadi penasehat pengurus organisasi Dunia Melayu dan Dunia Islam (DMDI) Kalimantan Selatan.

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,” ujarnya.

Ibnu Sina menyatakan Pemkot Banjarmasin mendukung penuh kegiatan yang berkaitan kemajuan islam di Kalimantan Selatan khususnya di daerah yang berjuluk “Kota Serbu Sungai” tersebut.

Ia mengungkapkan Kota Banjarmasin merupakan daerah yang sangat toleransi terhadap perbedaan, yang mana memiliki sebanyak 34 etnis suku bangsa dan beragam agama.

Keberagaman suku dan agama itu, kata dia, merupakan warisan sejarah yang luar biasa dan telah terpelihara sejak dahulu sehingga kerukunan antar golongan masih terjaga dengan harmonis.

Lebih lanjut, keberagaman itu pula yang mengantarkan Kota Banjarmasin memperoleh predikat sebagai kota toleran.

Ibnu Sina menekankan meskipun Banjarmasin dinobatkan sebagai kota toleran, tetapi harus belajar lebih banyak lagi dari daerah lain dalam upaya mencegah konflik sosial agar tidak terjadi gesekan kecil yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Saya mengajak semua pihak khususnya kepala daerah di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk menyukseskan acara MTQ antar bangsa yang akan digelar pada akhir bulan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPKRMI Said Aldi Alaydrus saat silaturahmi dengan Wali Kota Banjarmasin, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh MTQ antar bangsa yang akan digelar di Kota Banjarmasin.

Dia menyebutkan Wali Kota Banjarmasin merupakan kepala daerah yang mendukung penuh kegiatan islam, bahkan DMDI akan menganugerahi Wali Kota Banjarmasin penghargaan Tun Perak yang rencananya diberikan saat kegiatan di Bangkok, Thailand, pada September mendatang.

“Wali Kota Banjarmasin telah memberikan dedikasi terhadap kemajuan islam, sehingga perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan,” kata Said.
Baca juga: Kalsel jadi contoh sukses gelar MTQ Nasional di tiga kota
Baca juga: 34 provinsi ikuti kompetisi hapal Al-Quran 10-20 juz MTQN ke-29
Baca juga: 13 provinsi ikut cabang hafal Al-Quran 30 juz di MTQN ke-29 Kalsel

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Buddha

kakek zeus shop

BRIN: Produksi singkong nasional untuk energi belum memadai******

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan produksi singkong nasional untuk memenuhi kebutuhan bahan baku etanol sebagai sumber energi baru terbarukan masih belum memadai.
 Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha mengatakan singkong termasuk tanaman yang menghasilkan pati tinggi dan dapat dikonversi menjadi etanol, namun produksi masih sangat jauh. "Indonesia masih harus mengimpor singkong dari luar negeri utamanya untuk kebutuhan bahan baku industri dan pangan," kata Yudhistira di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: BRIN ubah limbah tahu menjadi biogas Strategi untuk menjadikan singkong sebagai bahan biofuel, kata dia, harus didahului dengan meningkatkan produksi singkong nasional. Menurut Yudhistira, perlu ada lahan khusus untuk dijadikan sebagai kebun energi, sehingga tidak mengganggu peruntukan singkong sebagai bahan pangan. Outlook Ubi Kayu Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan luas panen ubi kayu di Indonesia selama kurun waktu tahun 1980 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan. Laju pertumbuhan rata-rata turun sebesar 1,76 persen per tahun. Pada tahun 1980 luas panen 1,41 juta hektare menjadi 0,63 juta hektare pada tahun 2019.

Baca juga: BRIN sampaikan potensi limbah lignoselulosa untuk bahan baku bioetanol Adapun perkembangan produksi ubi kayu di Indonesia periode 1980-2019 secara umum berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Angka perkembangan produksi ubi kayu selama empat dekade tersebut meningkat rata-rata hanya sebesar 0,66 persen per tahun. Tingkat produktivitas sebanyak 155,58 kubik per tahun. Pada 29 Februari 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berwacana ingin "menyulap" singkong, sawit, dan tebu menjadi bahan bakar alternatif agar Indonesia tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Baca juga: BRIN ungkap potensi rumput laut jadi sumber energi alternatif Prabowo optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada energi terbarukan dalam waktu yang relatif singkat, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Bab dari masa lalu

maxwin500

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang paling kuat

jiwaplay

Polres Madiun tangkap perampok truk muatan rokok senilai Rp3,1 miliar******

Madiun (ANTARA) - Petugas Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Madiun berhasil mengamankan komplotan pelaku perampokan mobil boks bermuatan rokok milik CV Megah Sejahrtera senilai Rp3,1 miliar di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Kapolres Madiun AKBP Muhammad Ridwan mengatakan, dalam kasus tersebut, polisi berhasil menangkap tiga dari sembilan anggota komplotan itu. Sementara enam orang lainnya masuk DPO.

"Sebanyak enam orang yang saat ini masih DPO, memiliki peran sebagai penjual rokok hasil perampokan tersebut. Sedangkan tiga orang yang sudah diamankan ini merupakan eksekutor," ujar Kapolres Ridwan saat menggelar konferensi pers di Madiun, Sabtu.

Baca juga: Polda Riau bongkar sindikat perampokan truk minyak sawit

Tiga orang pelaku yang ditangkap berinisial SPR, WW, dan AE yang merupakan warga Pemalang dan Kebumen. Mereka berhasil ditangkap di Jawa Tengah beserta dengan barang bukti.

Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti di antaranya baju polisi, rompi polisi, borgol, serta tongkat lalu lintas yang digunakan pelaku untuk beraksi.

Baca juga: Polda Sumut meringkus perampok truk angkut getah karet

AKBP Ridwan menjelaskan, perampokan mobil muatan rokok tersebut dilakukan pada Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 Jalan Raya Madiun-Ngawi, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Dalam aksinya, ada yang menyaru sebagai anggota kepolisian sedang melakukan operasi dan menghentikan mobil boks sasaran.

Setelah pelaku menghentikan sopir truk sasaran, dua pelaku lain bertugas memborgol dan melakban sopir.

Baca juga: Polisi tembak perampok truk muatan kopi

Adapun, pelaku yang menyamar sebagai polisi dan menghentikan mobil seolah-olah ada operasi petugas, berinisial SPR. Sedangkan WW adalah resedivis yang berperan merencanakan pencurian dan pelaku berinisial AE turut membantu melakukan kejahatan.

Modus dari para pelaku adalah dengan menyamar menjadi anggota kepolisian kemudian menyetop mobil truk boks yang sudah diketahui bermuatan rokok.

"Setelah berhenti sopir dilakban kemudian disekap di dalam mobil yang digunakan pelaku untuk beraksi dan dibawa sampai Cirebon, Jawa barat," katanya.

Baca juga: Polres Sumbawa ringkus kawanan perampok truk biskuit

Kapolres menambahkan, kerugian yang dialami korban dalam kasus tersebut adalah sebanyak 219 karton dengan nominal Rp3,1 miliar. Rokok-rokok tersebut berhasil dijual ke penadah dengan nominal sebesar Rp840 juta, namun baru dibayarkan tersangka EA selaku penadah yang masih DPO sebesar Rp420 juta.

"Dari uang hasil penjualan sebesar Rp420 juta, masing-masing tersangka memperoleh bagian sebesar Rp60 juta," tambah Kapolres.

Baca juga: Polisi Jakarta Tangkap Perampok Truk Minuman Suplemen

Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap enam pelaku lainnya yang memiliki peran berbeda.

Berdasarkan kejadian tersebut para pelaku dikenakan pasal 365 ayat 1 dan 2 ke satu KUHP dengan ancaman penjara 12 tahun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Raja Makanan

menara368

BMKG perkirakan Jakarta diguyur hujan disertai petirpada Minggu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta hujan dengan intensitas ringan dan disertai petir, pada Minggu (3/3).
 
 BMKG melalui laman resminya yang dipantau di Jakarta, Minggu dini hari, memprakirakan sejak pagi hari cuaca di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu diguyur hujan dengan intensitas ringan.
 
 Namun, pada siang hari sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan yang disertai dengan petir. Hanya, Kepulauan Seribu yang diperkirakan berawan tebal.
 
 Oleh karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan ringan-sedang disertai kilat/petir di Jaksel, Jakbar, dan Jakut pada siang hingga sore hari.
 
 Sementara itu, pada malam hari hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diperkirakan hujan ringan. Sedangkan, wilayah lainnya diperkirakan cerah berawan.
 
 Adapun suhu udara di Jakarta diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara diperkirakan berada pada kisaran 80-100 persen.
 
 Suhu yang paling tinggi berada di wilayah Jakbar, Jaktim dan Jaksel dengan suhu berkisar 24-30 derajat Celcius dan kelembaban udara pada kisaran 80-100 persen.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

spektrum kebobrokan

slot deposit minimal 3000

Prawira kembali menang usai kalahkan Borneo******

Jakarta (ANTARA) - Prawira Harum Bandung akhirnya kembali ke jalur kemenangan, setelah menundukkan Borneo Hornbills 82-78, melalui babak overtime dalam laga lanjutan IBL di C-Tra Arena Bandung, Sabtu.

Prawira yang pada dua laga sebelumnya menelan kekalahan berturut-turut sekaligus menempatkannya di papan tengah klasemen, akhirnya kembali meraih kemenangan dengan perubahan para pemain asing.

Borneo yang punya peluang untuk menumbangkan juara bertahan, ternyata harus menelan kekalahan ketujuh berturut-turut. Mereka kembali gagal memenangkan laga overtime ketiganya musim ini.

Di laga debutnya bersama Kepala Pelatih Ismael, Borneo tampil lebih agresif. Khususnya di babak kedua, di mana setelah tertinggal 43-47 saat turun minum, Borneo bangkit untuk membalikkan keadaan di kuarter keempat.

Baca juga: Prawira Harum curi kemenangan 73-66 dari kandang Amartha Hangtuah

Borneo hampir menang dan masih unggul 70-65 di sisa satu setengah menit waktu normal. Tetapi gagal mempertahankan keunggulan tersebut, dan kembali harus bertarung di babak tambahan waktu.

Di babak overtime, Yudha Saputera menggila dengan mencetak 10 poin, termasuk dua kali tembakan tripoin. Mengutip statistik pertandingan, secara total Prawira menambahkan 12 poin di babak overtime.

Yudha sendiri menyelesaikan laga dengan torehan 15 poin, serta sukses memasuki 1.000 Points Club di IBL, atau pemain yang mencetak 1.000 poin dalam kariernya.

Antonio Hester pada laga debutnya bersama Prawira mencetak 16 poin dan 13 rebound. Sedangkan Brandon Francis yang kembali masuk roster Prawira, menambahkan 16 poin yang memulai laga dari bangku cadangan.

Sebaliknya dari kubu Borneo, ada empat pemain dengan catatan double digit poin. Mereka adalah Michael Qualls (23 poin), Jamarr Andre Johnson (16 poin), Agam Subastian (15 poin), dan Steve Taylor Jr. (12 poin).

Di antara mereka berempat, Taylor juga menyumbang 15 rebound, 7 assist, 5 steal, dan 2 blok. Sedangkan Jamarr menambahkan 11 poin, 3 assist, 4 steal, dan 1 blok. Tetapi Borneo harus kembali menerima kenyataan bahwa mereka kalah lagi di overtime ketiga, sekaligus kekalahan ketujuh berturut-turut (0-7) di IBL 2024.

Baca juga: Format laga kandang-tandang IBL tingkatkan jumlah penonton
Baca juga: Rajawali Medan takluk 75-94 dari tamunya Pelita Jaya

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024