situs slot resmi dan gacor
gem188 725Jutaan kata 775339Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot resmi dan gacor》
KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.
"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.
Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.
Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor |
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)JPMorgan PHK 500 Karyawan Pekan Ini******
JPMorgan Chase melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan pekan ini.
Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara perusahaan kepada CNN Business pada Jumat (26/5).
PHK, pertama kali dilaporkan oleh CNBC, terjadi di seluruh perusahaan tetapi sebagian besar akan berfokus pada teknologi dan operasi.
Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 13 ribu lowongan pekerjaan dan mempekerjakan hampir 300 ribu orang.
Berita itu muncul hanya sehari setelah JPMorgan melakukan PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan First Republic Bank.
Pada awal bulan ini, JPMorgan mengakuisisi sebagian besar First Republic setelah bank regional yang berbasis di San Francisco disita oleh pemerintah.
Juru bicara JPMorgan mengatakan kepada CNN bahwa bank tersebut memberi pembaruan kepada semua karyawan First Republic tentang status pekerjaan mereka di masa depan. Hampir 85 persen telah ditawari peran transisi atau penuh waktu.
(sfr/sfr)IHSG Diprediksi Muram Gegara Sentimen Pekan Pendek******
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah terbatas pada perdagangan Selasa (30/5).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan peluang koreksi bisa dimanfaatkan investor jangka menengah hingga panjang untuk melakukan akumulasi pembelian. Harapannya, bakal ada capital gainyang bisa dikumpulkan hingga akhir tahun.
"Pola gerak IHSG dalam melalui pekan pendek ini bergerak cukup moderat dan masih cenderung mengalami pelemahan terbatas," jelas William.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BBNI, BMRI, TLKM, AALI, TBIG, ASII, dan AKRA.
Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai tidak ada peningkatan signifikan dalam penjualan indeks saham. Namun, secara teknikal IHSG diklaim membentuk pola yang mengindikasikan penguatan.
"Memperhatikan faktor-faktor di atas, hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung menguat," ungkapnya.
William memproyeksi IHSG bakal menguat dengan pergerakan di rentang 6.635-6.754.
IHSG tergelincir ke posisi 6.681 pada perdagangan Senin (29/5). Indeks saham melemah 5,89 poin atau minus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,49 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,02 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Label：qqdewa、6d hk paito angkanet、togel floridamid
Terkait：sensa138、pinjaman online 100 juta、paito warna ukraine、situs besar slot、aplikasi nyicil hp、situs main slot gacor、jp slot 888、situs gacor terpercaya 2023、gacor judi slot、idn score88
bab terbaru：ktp303（2024-07-05）
Perbarui waktu：2024-07-05
- Bab 1 ina slot
- Bab 2 neng4d slot
- Bab 3 belanja kredit
- Bab 4 slot depo mandiri 24 jam
- Bab 5 rtp probet88
- Bab 6 mediabola78
- Bab 7 demo floating dragon
- Bab 8 percaya4d
- Bab 9 slot paling gacor malam ini
- Bab 10 betviva
- Bab 11 kedai69
- Bab 12 daftar akun vip slot gacor
- Bab 13 erek erek lele
- Bab 14 53 togel
- Bab 15 kode server ml thailand
- Bab 16 togel2win
- Bab 17 situs slot berlian
- Bab 18 ugdewa
- Bab 19 slot gampang menang
- Bab 20 prediksi togel jitu
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6235bab
Kendalikan dunia
tempat slot gacor
Kementerian PUPR angkat suara soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden JokoWidodo (Jokowi).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).
"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah di tahun 2000 sekian nanti ada SK (Surat Keputusan) baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional," terangnya.
Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi.
Artinya, kata dia, tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.
Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.
Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.
Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu
fortuneslot88
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan Anies Baswedan salah tafsir data saat mengkritik pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ya kan sudah lebih terang benderang ya kalau ternyata (Anies Baswedan) salah paham atau salah tafsir data," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/5).
Jodi menegaskan jalan tol adalah infrastruktur penting bagi setiap negara. Ia mengibaratkan jalan tol yang dibangun Jokowi adalah arteri koroner utama yang memasok darah ke seluruh tubuh.
Jubir Luhut Binsar Panjaitan menegaskan jalan tol adalah bagian integral dari sistem jaringan jalan. Jalan tol yang dibangun Presiden Jokowi diklaim berperan besar dalam menghubungkan kota-kota besar, daerah industri, dan pelabuhan.
Tak sampai di sana, ia menekankan pentingnya pembangunan jalan untuk memfasilitasi transportasi agar lebih cepat dan efisien. Pembangunan jalan diklaim Jodi bisa mengurangi kemacetan dan secara signifikan mempercepat perdagangan dan distribusi barang.
"Trans Jawa terbukti sangat memperlancar arus mudik," tandasnya.
Lihat Juga :Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Waskita Karya |
Senada, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menegaskan Anies salah membaca data. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut interpretasi bakal calon presiden terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) itu salah.
Hedy menerangkan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya di Gedung DPR RI.
"Jadi data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," jelasnya.
Hari ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengamini bahwa Anies Baswedan salah baca data. Padahal, ia menyebutkan data yang dipaparkan Anies sudah benar.
"Kelihatannya iya (salah baca data). Kalau datanya bagus, datanya betul," ucapnya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik.
Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Lalu, ia menyinggung soal pembangunan jalan tol di era Jokowi.
Menurut tafsir Anies, Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km. Sedangkan SBY berhasil membangun 20 kali lipat pada dua periodenya dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Dandani pakaian wanita, Laksamana
uji4d
Indonesia menempati posisi ke-3 dari 10 negara dengan pertumbuhan individu dengan kekayaan bersih tinggi (High Net Worth Individual/HNWI) alias orang kayatercepat pada 2021-2022 versi Knight Frank.
HNWI sendiri merupakan seseorang yang kekayaan bersihnya melebihi US juta atau setara Rp14,8 miliar (asumsi kurs Rp14.887 per dolar AS) atau lebih.
Menurut edisi terbaru The Wealth Report (segmen Wealth Sizing Model) dari Knight Frank, pertumbuhan HNWI Indonesia mencapai 22,5 persen.
Sementara itu, untuk pertumbuhan individu dengan kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth Individual/ UHNWI) atau orang dengan kekayaan US juta ke atas, Singapura, Malaysia, dan Indonesia memiliki pertumbuhan tercepat di Asia sebesar 7-9 persen.
Sebenarnya, populasi UHNWI di Asia-Pasifik menurun 5,7 persen pada 2022, setelah rekor kenaikan 7,5 persen di 2021. Namun, Singapura, Malaysia, dan Indonesia masih tetap kokoh.
Head of Residential Knight Frank Asia Pasifik Victoria Garrett mengatakan walau populasi UHNWI mengalami kontraksi tahun lalu, jumlah HNWI meningkat 2,9 persen menjadi hampir 70 juta di seluruh dunia.
Lihat Juga :ANALISISJK dan Tudingan Bayar Utang Jumbo Rezim Jokowi Rp1.000 T per Tahun |
"Tiga negara teratas untuk pertumbuhan HNWI adalah Malaysia, Brasil, dan Indonesia," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (24/5).
Garrett juga menuturkan 100 pasar residensial utama global mengalami pertumbuhan harga rata-rata 5,2 persen dan aset investasi mewah 16 persen. Menurutnya, sepuluh lokasi global teratas untuk pertumbuhan didominasi oleh Eropa dan Asia.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan ini akan tetap urban-sentris. Lanskap investasi residensialnya pun akan terus ditentukan oleh inti perkotaan utamanya.
"Didukung oleh tingkat urbanisasi tinggi, investor dapat berharap akan alur dan profil pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan," ucap Garrett.
Lihat Juga :PUPR Tuding Anies Salah Baca Data BPS soal Jalan Era SBY vs Jokowi |
10 Negara dengan Pertumbuhan HNWI Tertinggi 2021-2022:
1. Malaysia: 27,7 persen
2. Brazil: 24,2 persen
3. Indonesia: 22,5 persen
4. Uganda: 19,4 persen
5. Tanzania: 15,7 persen
6. Uni Emirat Arab: 15 persen
7. Meksiko: 12,8 persen
8. Kanada: 12,8 persen
9. Nigeria: 12,7 persen
10. Filipina: 10,3 persen
10 Negara dengan Pertumbuhan UHNWI Tertinggi 2021-2022:
1. Uni Emirat Arab: 18 persen
2. Tanzania: 13,9 persen
3. Brazil: 11,2 persen
4. Nigeria: 10,7 persen
5. Arab Saudi: 10,4 persen
6. Malaysia: 9,4 persen
7. Indonesia: 9 persen
8. Singapura: 6,9 persen
9. Turki: 6,2 persen
10. Kanada: 6 persen
[Gambas:Video CNN]
Dokter yang Dimanjakan Beracun
situs slot 100 to x3
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengungkapkan alasan mengapa tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum diumumkan hingga kini.
"Ini masalah cost overrun(pembengkakan biaya) saja masih belum (selesai), tarifnya tunggu dulu," katanya di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (25/5).
Didiek menegaskan urusan keuangan proyek kereta cepat kudu selesai terlebih dahulu sebelumnya mengumumkan tarif.
Pembengkakan biaya proyek KCJB sejatinya sudah ketok palu di angka US,2 miliar alias setara Rp17,9 triliun (asumsi kurs Rp14.953 per dolar AS). Namun, ada permasalahan soal pembayaran dari China dan utang sisa cost overruntersebut ke China Development Bank (CDB).
Didiek merinci 25 persen pembengkakan biaya Rp17,9 triliun itu dipenuhi oleh ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Sebesar 60 persen dari kewajiban 25 persen ekuitas tersebut menjadi tanggungan konsorsium Indonesia yang sudah dibayar via penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke PT KAI. Sedangkan 40 persen sisanya adalah tanggung jawab ekuitas China yang berjanji membayarnya bulan ini.
Sisanya sebesar 75 persen pembengkakan biaya bakal dibayar via utang ke CDB. Namun, Indonesia dan China belum sepakat soal besaran bunga utang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengatakan negosiasi terakhir membuat bunga utang tersebut turun dari 4 persen ke 3,4 persen. Namun, sebenarnya target Indonesia adalah di angka 2 persen.
"Negosiasi itu kan dari ujung ke ujung, mau rampung. Loh targetnya ke situ (bunga utang 2 persen), tapi kan negosiasi gak bisa satu pihak, dua pihak. Tetapi kita punya strategi, nah itu yang akan kita tempuh. Secepat mungkin akan kita upayakan. Ini negosiasi akan terus berjalan," tandas Didiek.
Meski urusancost overrunbelum selesai dan tarif tak kunjung diumumkan, Didiek memastikan KCJB tidak lagi mengalami pengunduran jadwal operasional. Ia memastikan kereta cepat bisa dicicipi masyarakat mulai 18 Agustus 2023.
[Gambas:Video CNN]
Dewi yang sombong, serangan balik!
pinjam duit online terpercaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir lautpada masa lalu memang merusak lingkungan, sehingga dilarang untuk diekspor sejak 2003.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan berkaca pada masa itu, maka saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.
"Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelasnya.
Namun, ia memastikan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya beleid tersebut. Selain itu, berbagai pertimbangan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian alam laut.
"Kami akan pastikan para pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut, sebab itu alat yang digunakan harus ramah lingkungan," pungkasnya.
Lihat Juga :Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor |
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Sistem masuk yang tak terkalahkan
cara menukarkan voucher domino's pizza shopeeKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir lautpada masa lalu memang merusak lingkungan, sehingga dilarang untuk diekspor sejak 2003.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan berkaca pada masa itu, maka saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.
"Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelasnya.
Namun, ia memastikan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya beleid tersebut. Selain itu, berbagai pertimbangan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian alam laut.
"Kami akan pastikan para pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut, sebab itu alat yang digunakan harus ramah lingkungan," pungkasnya.
Lihat Juga :Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor |
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《situs slot resmi dan gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，buku togel mimpiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot resmi dan gacor》bab terbaru。