mami188

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Impor Beras Tembus 2,53 Juta Ton Hingga November 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 2,53 juta ton sepanjang Januari hingga November 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini impor beras itu senilai US,45 miliar atau setara Rp22,48 triliun (asumsi kurs Rp15.507 per dolar AS).

"Impor beras ini didominasi oleh impor beras dari negara Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan," kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (15/12).

Pudji menyebut impor beras paling banyak terjadi pada November 2023, yakni 433 ribu ton. Adapun nilainya mencapai US6,6 juta atau sekitar Rp4,28 triliun.

"Pada November 2023 adalah sebesar US6,6 juta. Ini meningkat sebesar 40,59 persen secara month to month," ucapnya.

Secara keseluruhan, nilai impor Indonesia November 2023 mencapai US,59 miliar, naik 4,89 persen dibandingkan Oktober 2023 atau naik 3,29 persen dibandingkan November 2022.

Jumlah impor November 2023 itu mencakup nilai impor migas senilai US,49 miliar. Angka ini naik 8,79 persen dibandingkan Oktober 2023 dan naik 24,41 persen dibandingkan November 2022.

Lalu, impor nonmigas senilai US,10 miliar, naik 4,08 persen dibandingkan Oktober 2023 dan turun 0,37 persen dibandingkan November 2022.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia November 2023 mencapai US,00 miliar atau turun 0,67 persen dibanding ekspor Oktober 2023. Dibanding November 2022, nilai ekspor turun sebesar 8,56 persen.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-November 2023 mencapai US6,41 miliar atau turun 11,83 persen dibanding periode yang sama tahun 2022.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Alibaba Didenda Rp2,17 T Buntut Praktik Monopoli******

E-commerceasal China JD.com memenangkan gugatan terhadap Alibaba atas praktik monopoli.

Dengan begitu, Alibaba pun harus membayar denda sebesar 1 miliar yuan atau sekitar Rp2,17 triliun (asumsi kurs Rp2.173 per yuan).

Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing memutuskan bahwa Alibaba Group Holding Limited bersama dengan Zhejiang Tmall Network Co dan Zhejiang Tmall Technology Co telah menyalahgunakan dominasi pasar dan melakukan monopoli.

"Keputusan ini bukan hanya keputusan yang adil atas perlawanan JD terhadap monopoli 'pilih satu dari dua', namun juga momen penting dalam menegakkan keadilan pasar dan ketertiban persaingan melalui supremasi hukum," ungkap JD, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/12).

Pihak Alibaba sendiri mengaku telah mendengar putusan tersebut. Mereka menghormati keputusan pengadilan.

Kecurangan dagang Alibaba bukan yang pertama kali. Perusahaan itu juga pernah didenda US,75 miliar atau sekitar Rp42,32 triliun pada 2021 karena monopoli.

Teknik Penciptaan Bintang

Anies, Prabowo, Ganjar Ikuti Dialog Pengusaha di Jakarta Hari Ini******

Sehari jelang debat perdanaPilpres 2024, tiga calon presiden yang ada dijadwalkan mengikuti dialog bersama pengusaha di Jakarta pada hari ini, Senin (11/12).

Tiga capres yakni Anies Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3) akan menjadi pemateri secara terpisah dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada hari ke-14 masa kampanye ini.

Anies menjadi pembicara lebih dulu di Dialog Pengusaha dengan Calon Presiden RI yakni pada pukul 10.00 WIB.

Lihat Juga : Mahfud MD: Saya Ikut Mengusulkan Revisi UU KPK Dibatalkan

Apindo menggelar dialog itu guna mengawal transisi kepemimpinan di Indonesia, khususnya advokasi kebijakan serta memposisikan peran asosiasi itu dalam peta perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Ketiga pasangan tersebut akan menghadapi debat yang akan berlangsung lima kali selama masa kampanye hingga 10 Februari 2024.

Adapun debat pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 di Kantor KPU, Jakarta Pusat. Debat perdana Pilpres 2024 nanti adalah dengan topik terkait hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Lihat Juga : Survei Indikator: Anies-Imin Unggul di Pemilih Pendidikan Tinggi

Tak terkalahkan

Mantan Istri Jeff Bezos Sumbang Rp33,38 T ke Ratusan Badan Amal******

Filantropis MacKenzie Scott menyumbangkan US,15 miliar atau setara Rp33,38 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) ke ratusan badan amal dalam setahun terakhir.

Berdasarkan CNN Business, Jumat (8/12), mantan istri Jeff Bezos menyebutkan donasi tersebut dilakukan melalui situs webnya, Yield Giving. Di mana, sebanyak 360 badan amal yang menerima uangnya.

Beberapa badan amal yang menerima sumbangannya adalah Asian American Journalists Association (jumlahnya tidak diungkapkan) dan sebanyak US juta ke Howard University College of Medicine.

Yield Giving memang salah satu website yang memfasilitasi penyaluran donasi dari para filantropis. Di mana jumlah sumbangannya mencapai jutaan dolar AS.

Salah satu sumbangan yang diungkapkan dalam website bahkan mencapai US juta.

Pada 2022, Scott mengatakan timnya telah menyumbangkan lebih dari US,8 miliar kepada 465 organisasi selama sembilan bulan. Ia menyumbangkan US6 juta kepada Habitat for Humanity dan US,5 juta kepada Girl Scouts of the USA, yang merupakan sumbangan terbesar dari satu individu.

Scott terkenal karena perilaku filantropi nya dan sumbangan kejutannya ke organisasi. Scott membantu membangun raksasa teknologi Amazon bersama suaminya, Jeff Bezos. Scott saat ini memiliki kekayaan bersih US,7 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan industri militer

Erick Thohir Buka Suara soal Fotonya di Poster Kampanye Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal fotonya yang dipajang dalam poster kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Ia mengatakan hal itu merupakan tindakan para relawan. Namun, ia tidak terlibat dalam kampanye tersebut.

"Saya tidak boleh (kampanye) karena memang ada tugasnya. Cuman kalau relawan saya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya saya gimana," katanya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).

Ia juga menanggapi kampanye Prabowo-Gibran yang mengusung slogan AKHLAK, yang merupakan core value BUMN. Ia mengatakan tidak bisa mengatur siapapun yang ingin menggunakan slogan AKHLAK.

"AKHLAK itu sekarang banyak yang pakai. Gimana nyetopnya. Masa misalnya contoh ada ASN ber-AKHLAK masa saya bilang 'enggak boleh, ini hak saya'. Kan enggak bisa gitu," katanya.

Kabar kampanye Prabowo-Gibran yang dihadiri Erick Thohir beredar di media sosial. Akun X (Twitter) @MurtadhaOne1 membagikan poster kampanye tersebut yang menampilkan foto Prabowo, Gibran, dan Erick.

Kampanye tersebut bahkan menggunakan slogan AKHLAK yang merupakan core value BUMN.

Lihat Juga : Siap-siap, Harga Rokok Naik per 1 Januari 2024

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis akun @MurtadhaOne1 membagikan.

CNNIndonesia.comtelah meminta izin kepada netizen tersebut untuk mengutip unggahannya.

Sementara itu, Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

Para komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]