slot kasih menang

Pedang mendominasi gunung dan sungai

Perusahaan Anak Tommy Soeharto Guyur Rp1,2 T Bangun Lapangan Golf******

Perusahaan Darma Mangkuluhur Hutomo yang merupakan anak Tommy Soehartoakan menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk membangun lapangan golfdi Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Darma Mangkuluhur Hutomo akan mewujudkan target tersebut melalui PT Intra GolfLink Resorts. Komisaris IGR itu melihat ada peningkatan pemain golf yang datang ke tiga lapangan mereka, yaitu Palm Hills Golf Club Bogor, New Kuta Golf Bali, dan Black Rocks Golf Belitung.

"Kami berkomitmen untuk menjaga dan menumbuhkan ekosistem lifestyle di olahraga golf ini agar bisnis IGR bisa sustain. Kami berani investasi dengan nilai yang besar demi meningkatkan kinerja di masa mendatang," ucap anak Tommy Soeharto itu dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2).

Perusahaan juga mengutip data Persatuan Golf Indonesia (PGI) yang menyebut pemain golf di Indonesia meningkat usai pandemi covid-19. PGI mencatat ada peningkatan rata-rata sekitar 40 persen dibandingkan sebelum pandemi.

Oleh karena itu, Darma dan IGR berani mengucurkan dana besar untuk membangun lapangan golf baru di Sentul, Bogor. Lapangan golf anyar itu akan berdiri di atas lahan seluas 70 hektare dan menggantikan Palm Hills Golf Bogor yang sudah beroperasi sejak 1993.

Ia menyebut lokasinya sekitar 9 kilometer dari Palm Hills Golf. IGR mengusung konsep 'Golf and Active Lifestyle Ecosystem', di mana akan dibangun juga 13 cluster residensial di atas lahan golf tersebut hingga 2027 mendatang.

Selain di Sentul, IGR bakal mengembangkan aset perusahaan di Bali. Mereka akan mendirikan boutique luxury hotel baru dan merevitalisasi hotel serta villa di sekitar New Kuta Golf Bali.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Teten soal Tindak Lanjut Pelanggaran TikTok: Tunggu Mendag******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menteri PerdaganganZulkifli Hasan untuk menindak TikTok.

Maklum, TikTok masih kembali melakukan transaksi online melalui platform mereka sendiri. Padahal, hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah.

"Ya kami nanti tunggu Pak Mendag," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten pun menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan TikTok saat ini sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Namun, ia menyayangkan TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi, di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.

"Kami gak permasalahkan TikTok investasi di Tokopedia-nya, yang kami permasalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial," ujar Teten.

Di sisi lain, Tokopedia memberikan pandangan tersendiri soal praktik TikTok Shop tersebut.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun lalu.

Namun, Aditia memastikan setelah proses transisi ini rampung, Tokopedia bakal terlibat dalam semua pembayaran transaksi di TikTok Shop secara seamless atau di belakang layar, serta tidak akan disadari oleh pembeli.

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong aliasTom Lembong mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Penyesalan karena pada kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Tom Lembong memang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya di Kabinet Kerja 2014-2019. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

"Termasuk di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," sambungnya.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Lebih lanjut, ia pun memaparkan data yang menurutnya lebih akurat dan representatif dengan realita dibandingkan hanya sekadar data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ia pun memaparkan tentang data penjualan sepeda motor.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor," ujarnya.

Bentuk grafik yang sama juga terlihat dari pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, di mana jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan.

"Sepuluh tahun terakhir ini, fokus kebijakan ekonomi adalah investasi. Sebagai seorang mantan Kepala BKPM, saya tahu banget, saya pernah jadi salesman republik ini untuk menarik investor, menarik investasi. Tapi banyakan investasi itu masuk ke sektor-sektor yang padat modal, bukannya padat karya," jelasnya.

Tom Lembong mengatakan aliran investasi berfokus ke industri seperti pertambangan hingga perkebunan. Akan tetapi, berdasarkan penilaiannya, hanya sekitar 20 persen masuk ke Indonesia dan bisa dinikmati masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya sudah waktunya pemerintah untuk turut mendorong perkembangan sektor jasa.

[Gambas:Video CNN]

"Industri itu hanya 18 persen dari ekonomi kita. Nggak sampai seperlima. Sementara yang namanya sektor jasa itu kalau dijumlahkan itu 52 persen dari ekonomi kita. Jadi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, perbankan, jasa transportasi, angkutan, perhotelan, orang sering lupa bahwa sektor properti, real estate itu bagian dari sektor jasa, perumahan, perkantoran, bangunan, jasa konstruksi, itu semua sektor jasa. Jadi, sektor jasa itulah padat karya," ujarnya.

"Apakah itu hotel, apakah itu supir truk, apakah itu supir bus, apakah itu pilot pesawat, apakah itu pramugara pramugari itu semuanya lapangan kerja. Lapangan kerja di situ, itu pada karya, ya. Kalau kita ke smelter nikel, itu kerjanya gak banyak, apalagi pabrik baterai, atau pabrik mobil listrik," pungkasnya.

Menjadi seorang Buddha

Beras di Sejumlah Ritel Jaksel Kosong, Konsumen Mengeluh Langka******

Stok beras di sejumlah tokoritelJakarta Selatan (Jaksel) mengalami kelangkaan sejak 3-7 hari lalu.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Alfamart Kemang, tidak terlihat beras putih di rak, melainkan hanya beras merah.

Karyawan Alfamart Kemang, Yudha, menyebut kelangkaan beras terjadi dalam sepekan ini. Namun untuk Alfamart Kemang sudah tidak menerima suplai beras dari gudang sejak 13 Februari.

Yudha menyebut biasanya stok beras melimpah terutama mendekati Ramadan, tetapi kini malah sebaliknya.

Padahal, dalam sebulan terakhir, Alfamart Kemang sudah membatasi pembelian beras maksimal satu karung isi 5 kilogram per konsumen.

Namun demikian, sejauh ini Yudha mengatakan tidak ada kenaikan harga. Beras ramos super 5 kilogram dan beras setra pulen 5 kilogram misalnya masih dengan harga Rp69.500.

"Kalau harga enggak naik sih ya. Cuma langka saja, ini banyak konsumen yang nanya terus," ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Alfamidi Kemang Timur. Persediaan beras yang dijual mengalami kondisi kelangkaan dalam sepekan terakhir.

"Sudah sejak semingguan ini sih langka. Pasti sih biasanya ada 16 beras yang 5 kilogram itu seharian bisa langsung habis. Sekarang enggak ada sama sekali," kata salah satu karyawan, Apri.

April menduga kondisi kelangkaan beras terjadi lantaran mendekati bulan puasa dan Idul Fitri.

"Setiap mau lebaran biasanya beras kosong semua. Tapi kalau hari ini kosong, sejak kemarin sampai sekarang belum ada stok lagi," ujarnya.

Indomaret Kemang Timur Raya juga mengalami kondisi serupa. Salah seorang karyawan, Tego, mengatakan sudah dalam sepekan ini persediaan beras yang dijual mengalami kekosongan.

Gudang Indomaret menurutnya sempat mengirimkan stok beras pada empat hari lalu, tetapi pada hari yang sama langsung diserbu konsumen.

"Ada sih cuma merek Indomaret yang kemarin datang, tapi sekarang sudah kosong lagi," ujar Tego.

Terlihat, kekosongan beras juga terjadi di Indomaret Kemang Selatan 8. Kendati tidak ada kenaikan harga beras, tetapi persediaan beras sudah semakin langka.

Lia Ramadhanti, karyawan yang bertugas, mengatakan per Sabtu (17/2) pagi tadi masih ada dua karung beras dengan isi 5 kilogram, tetapi langsung diserbu konsumen.

Lia pun tidak tahu menahu kapan mereka akan kembali disuplai beras dari gudang. Biasanya, berang baru datang dua hingga tiga hari sekali.

"Tapi saya belum tahu ya yang beras ini kapan. Jadi memang lagi langka di Indomaret tapi harga tidak naik kok ya," ujarnya.

Pengunjung Keluhkan Beras Langka

Siti Haryati (45) mengaku sudah berkeliling ke dua toko ritel di dekat rumahnya, tetapi stok beras habis.

Biasanya ia membeli beras setra pulen 5 kilogram di Alfamart setiap 5-6 hari sekali dengan harga Rp69.500 per kg.

"Habis semua, padahal kemarin saya juga udah ke sini (Alfamart Kemang), juga habis mulu," kara Sri.

Sri mengaku bakal 'bergerilya' ke toko ritel lain untuk mencari persediaan beras. Ia mengaku sudah langganan beras Alfamart 5 kilogram. Kini, ia pun harus pikir panjang apabila membeli beras premium di pasar yang menurutnya dibanderol Rp16 ribu per kilogramnya.

"Kalau sudah mepet enggak dapat, nanti saya suruh bapak beli ke pasar deh, mau gimana lagi," ujarnya.

Senada, Alda (21) juga kesulitan mencari persediaan beras. Mahasiswi tingkat akhir itu biasanya membeli beras premium Larisst 2,5 kilogram di Indomaret, tetapi kali ini ia kecele karena stok beras habis.

"Saya baru kali ini sih beli beras lagi, sudah lama enggak beli, tapi pada kosong semua," ujar Alda.

Alda menyebut biasanya ia merogoh kocek sekitar Rp34 ribu per kg untuk membeli beras premium di toko ritel. Ia pun tak menutup kemungkinan akan mencoba mencari beras di pasar.

"Nanti mungkin kalau sempat ke pasar," ujar Alda.

[Gambas:Video CNN]

Langit Fantasi Sembilan Warna

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Selir iblis yang tiada taranya

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan