popslot22

Teknologi sejati tak tertandingi

Konter Pesan Taksi Online Bandara Soetta Tutup Sejak 1 Juli******

PT Angkasa Pura II (AP II) menutup konter pemesanan moda transportasi darat Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau taksi online di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten sejak 1 Juli 2023.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda mengatakan pembelian tiket ASK yang sebelumnya melalui konter, kini dapat dilakukan oleh penumpang dengan cara memesan melalui aplikasi seperti Grab, Gocar, Maxim dan My BB.

Dwi menambahkan dengan perubahan itu diharapkan dapat memudahkan penumpang dan memberikan rasa nyaman saat tiba di bandara.

Masyarakat diimbau agar tak khawatir dengan perubahan sistem layanan tersebut. Selama proses digitalisasi, akan ada para petugas bandara yang siap membantu para penumpang.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan perubahan-perubahan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta merupakan upaya perusahaan dalam melakukan inovasi. Perubahan itu dijuluki Transformasi CGK.

"Transformasi CGK mempunyai lima pilar yang meliputi poin-poin: Ax (Airport Expression), Bx (Bussines Excellent), Cx (Customer Experience), Dx (Digital Exploration), dan Ex (Enroute Expansion)," tutup Dwi.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China(KCIC) akan menggratiskan Kereta Cepat Jakarta-Bandunguntuk masyarakat.

Gratis akan diberikan selama uji coba yang berlangsung pada Juli sampai Oktober mendatang.

Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tidak semua masyarakat bisa naik kereta cepat secara gratis. Pasalnya, fasilitas gratis hanya akan diberikan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar rel saja.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan gratis naik kereta cepat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar rel diberikan atas  instruksi Presiden Jokowi.

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

Sementara itu KCIC sampai dengan saat ini masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta cepat secara gratis.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Sempat Terhenti, KAI Daop 6 Pastikan Perjalanan Aman Usai Gempa DIY******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 memastikan perjalanan kereta api kini aman setelah gempa Magnitudo 6,4 di 94 Km Barat Daya Bantul-DIY yang terjadi pukul 19.57 WIB, Jumat (30/6).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Franoto Wibowo di Solo mengatakan Daop 6 langsung menerjunkan petugas untuk mengecek kondisi jalur kereta api setelah gempa terjadi, dan 12 perjalanan sempat terhenti.

Lihat Juga : Daftar 12 Perjalanan Kereta yang Dihentikan Saat Gempa Guncang Yogya

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, KA 217 Jayakarta, KA 87 Senja Utama Slo, KA 124 Bangunkarta, KA 93 Lodaya, KA 690F KRL commuter Line, KA 55 Gajayana, dan KA 97 Sancaka.

Oleh sebab itu, ia turut menyampaikan permohonan maaf atas tertahannya KA tersebut selama beberapa menit karena dilakukan pengecekan jalur untuk memastikan perjalanan KA aman dan selamat.

Terkait hal itu, ia meminta penumpang tidak mengkhawatirkan kondisi tersebut karena KAI telah mengerahkan petugas pemeriksa dan perawatan jalur untuk bersiaga di semua titik sesuai wilayahnya.

Lihat Juga : Listrik di Beberapa Wilayah Kebumen Terputus Imbas Gempa DIY

Jingfangnian

Ridwan Kamil Ingin Kawasan Rebana Saingi Bodebek******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) bisa menyaingi perkembangan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek).

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Sismadani mengungkapkan kawasan Rebana punya segitiga emas, yakni Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Ia mengutip pesan Ridwan yang mengatakan Jabar harus bisa memaksimalkan potensi tersebut.

"Pimpinan (Bappeda) ditugaskan oleh Bapak Gubernur (Ridwan Kamil). Ini sudah ada Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon. Bagaimana segitiga emas ini, kalau tidak kita tangkap peluangnya ini sangat-sangat mubazir. Sehingga beliau menugaskan Bappeda membuat konsep pengembangan kawasan Rebana ini," katanya dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Ia menyebut kawasan Rebana bisa menopang kemajuan metropolitan Cirebon. Bahkan, Bappeda menghitung pertumbuhan ekonomi Jabar bakal meroket hingga 7,16 persen pada 2030 mendatang berkat kawasan Rebana ini.

"Dari ketiga metropolitan ini, Bodebek sudah sangat luar biasa berkembang, kemudian metropolitan Bandung. Yang belum adalah metropolitan Cirebon, khususnya yang berada di kawasan utara," tuturnya.

Bappeda juga memproyeksi hidupnya kawasan Rebana akan membuka 4,39 juta lapangan kerja baru. Selain itu, pertumbuhan investasi di Jabar diramal meningkat 7,77 persen pada 2030 nanti.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama menyinggung soal melimpahnya kawasan industri di Jawa Barat. Ia menyayangkan jika kawasan industri sebanyak itu tidak terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban.

Arif mengatakan pelabuhan bertaraf internasional ini punya daya tarik tersendiri untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, Patimban menjadi salah satu harapan baru untuk meningkatkan perekonomian di Subang dan sekitarnya.

"Namun, minimnya informasi dapat mengakibatkan kurang terjalinnya sinergi antara pengembangan Pelabuhan Patimban dengan partisipasi masyarakat luas dan kawasan industri di wilayah sekitarnya," jelas Arif.

"Padahal, Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak memiliki kawasan industri sehingga perlu memperkenalkan keberadaan Pelabuhan Patimban kepada pengelola kawasan maupun industri yang berada di sekitarnya, khususnya di Jawa Barat," tutupnya.

Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu. Setahun berikutnya, pelabuhan ini dikelola secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI), sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Halo, pacar selebriti

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.