kartu voucher

rtp live menang123 470Jutaan kata 592833Orang-orang telah membaca serialisasi

《kartu voucher》

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：qqstar、cara dapat uang di flip、pinjol resmi ojk terbaru

Terkait：youtube angka jitu、judi slot 89、betwing88、jarwoslot、jam gacor mahjong ways 1、rajatoto88、angka jitu bayi、rtp elangwin、slot bonus new member 100、sga508

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot asli gacor（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

rajajudi88

rrqslot188

angka jitu bocoran jitu togel

erek erek bulan

indoxbet

situs judi ol terpercaya

slot88 login link alternatif

slot gacor hari ini modal receh

situs mudah maxwin

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Ayah anak itu menempel padaku

cara pinjam uang di dana rupiah

Food Station dan mitra usaha kerja sama amankan stok beras Ramadhan******

kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen raya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengamankan stok beras menjelang Ramadhan 1445 Hijriah dengan mendorong peningkatan kerja sama bisnis (business to business/ b2b) antara BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya dengan mitra usahanya.
"Kami terus menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta dengan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya untuk melakukan kerja sama bisnis dengan mitra usahanya," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati di Jakarta, Senin.

Program tersebut ditujukan untuk menghadapi kelangkaan beras jenis premium di mini swalayan seperti banyak dikeluhkan warga dalam beberapa hari terakhir. Suharini menjelaskan kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen raya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Masa panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024. "Berkurangnya aktivitas pedagang akibat adanya libur panjang dan masa pengisian ulang pihak ritel terhadap stok beras," ujar Suharini. Adapun langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi permintaan pangan khususnya beras juga dilakukan pemantauan stok, harga, dan mutu secara rutin bersama satuan tugas (satgas) pangan. Lalu Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan ekspektasi Inflasi melalui kegiatan sembako murah dan gerakan pangan murah (GPM) bagi masyarakat umum serta pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu. Lebih lanjut, Pemprov DKI juga bersinergi dengan pemerintah pusat seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog, dan ID Food untuk mengendalikan harga. Sinergi tersebut diimplementasikan melalui penyaluran beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kualitas medium ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp54.500 per kantong isi 5 kilogram (kg) di toko-toko beras dan pasar modern. "Kita pastikan stok pangan Jakarta aman sehingga masyarakat tidak perlu aksi borong (panic buying). Ini yang penting disampaikan dan menjadi imbauan," ucap Suharini. Sebelumnya, BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya memastikan stok beras aman di Jakarta menjelang Ramadhan tahun ini. "Menjelang Ramadhan stok beras di Pasar Induk Cipinang masih aman," kata Direktur Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pamrihadi menjelaskan saat ini stok beras mencapai 34.000 ton atau di atas ketersediaan stok aman pada angka minimal 30.000 ton.Baca juga: Jelang Ramadhan, stok beras di Jakarta aman
Baca juga: Erick Thohir tinjau pasokan beras di pasar swalayan Klender Jaktim
Baca juga: Ini penyebab inflasi tahunan DKI Jakarta capai 1,83 persen

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Karier Pesawat Dandy

pinjol yang terdaftar ojk

KPU mulai bagikan formulir pemberitahuan memilih kepada warga Asmat******

Kabupaten Asmat (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, melalui panitia pemilihan distrik (PPD) mulai membagikan formulir pemberitahuan memilih atau model C6 kepada masyarakat di Distrik Agats.

"Hari ini kita mengadakan sosialisasi sekaligus memberikan formulir pemberitahuan memilih atau model C6 kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)," kata anggota PPD Agats, Kabupaten Asmat, Irfan Jaya, di Distrik Agats, Minggu.

Irfan mengatakan sebelumnya PPD telah memberitahukan kepada masyarakat di distrik tersebut soal penjemputan formulir pemberitahuan memilih di Lapangan Yos Sudarso.

Baca juga: KPU distribusikan lagi logistik pemilu untuk tujuh distrik di Asmat

Secara keseluruhan KPU setempat mencatat sebanyak 10.426 orang yang masuk daftar pemilih tetap atau DPT Bis (kampung) Distrik Agats dan tersebar di 41 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyerahan formulir pemberitahuan memilih itu dilakukan langsung oleh masing-masing petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kepada setiap warga yang datang.

"Jadi, petugas KPPS memberikan formulir pemberitahuan kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT," kata dia.

Baca juga: KPU Asmat antisipasi distrik tanpa listrik lewat generator

Sebelum penyerahan formulir pemberitahuan tersebut, petugas KPPS terlebih dahulu memeriksa atau menyesuaikan alamat warga sesuai dengan yang tercantum di kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Tujuan kita agar formulir pemberitahuan ini sampai atau diterima oleh orang yang betul-betul terdaftar di DPT," jelasnya.

Khusus bagi masyarakat yang sudah berkeluarga namun tidak bisa datang mengambil formulir pemberitahuan memilih, maka dapat diwakilkan kepada istri atau suami yang disertai bukti kartu keluarga dan KTP-E.

Jumlah DPT Kabupaten Asmat pada Pemilu 2024 sebanyak 80.122 orang dengan 352 TPS yang tersebar di 224 kampung atau desa.

KPU Provinsi Papua Selatan menetapkan DPT tingkat provinsi untuk Pemilu 2024 sebanyak 367.269 orang, dengan 1.770 TPS yang terdiri atas empat kabupaten.

Baca juga: KPU Asmat mulai distribusikan logistik ke distrik terluar
Baca juga: Polisi kirim ratusan personel kawal distribusi logistik di Asmat
Baca juga: KPU siapkan opsi distribusi logistik pemilu gunakan helikopter

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Kaisar Wu Nian

rebahan yang menghasilkan uang

Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Duta besar Indonesia untuk Malaysia menyebut antusiasme warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur untuk menyalurkan suara memilih pemimpin yang baru cukup tinggi.

“Tadi saya sudah lihat... antusiasmenya cukup tinggi dan saya lihat petugas pun cukup semangat," kata Dubes RI untuk Malaysia Hermono, Minggu.

"Mudah-mudahan ini semua berjalan lancar dan kita buktikan pemilu di Kuala Lumpur ini berjalan dengan lancar, dengan tertib,” kata Hermono usai menyalurkan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 di World Trade Center di Kuala Lumpur.

Ia mengatakan pemilihan umum Indonesia di Kuala Lumpur menjadi yang terbesar di luar negeri. Ia juga menekankan bahwa seluruh pelaksana pemilu betul-betul harus siap untuk melayani warga Indonesia yang memberikan hak suaranya.

Selain saat pelaksanaan pemungutan suara, ia mengatakan hari perhitungan suara juga perlu diantisipasi karena biasanya akan banyak pihak yang ingin melihat langsung proses menghitung suara.

“Dan itu terkonsentrasi di WTC. Kita harap hari ini lancar dan 14 Februari lebih lancar lagi,” kata Hermono.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan waktu penghitungan suara untuk metode TPS dan Kotak Suara Keliling (KSK) akan dilaksanakan pada 14 Februari. Sedangkan perhitungan suara metode pos dilaksanakan pada 15-22 Februari.

Joyce Rumbayan, pekerja migran Indonesia asal Manado yang sudah bekerja di Malaysia selama 16 tahun, mengaku semangat mencoblos untuk mendapat pemimpin Indonesia yang baru.

Ia berharap presiden dan wakil presiden terpilih nanti bisa memimpin Indonesia semakin baik, serta bisa memajukan pekerja-pekerja migran seperti dirinya di Kuala Lumpur.

Terutama, katanya, dapat membantu untuk masalah kesehatan bagi pekerja migran mengingat selama ini mereka sulit mendapat akses kesehatan dari pemerintah.

Joyce datang ke WTC untuk menyalurkan hak suara bersama rekan-rekannya dari Manado. Ia mulai mengantre di bagian luar gedung pusat perdagangan dunia di Kuala Lumpur itu pada pukul 08.30 waktu Malaysia (MYT).

Sementara itu, Kusmiasih Kaswih (84 tahun) asal Bandung, Jawa Barat, yang datang ditemani anaknya untuk menyalurkan suara mengaku lega.

Kusmiasih datang ke TPS dengan menggunakan kursi roda. Menurut anaknya yang sudah tinggal dan bekerja 24 tahun di Malaysia, sudah sejak Sabtu (10/2) malam sang ibu gelisah ingin segera menyalurkan suara pada Pemilu 2024.

Antrean pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kuala Lumpur sudah terlihat lumayan panjang sekitar pukul 08.30. Beberapa warga lansia dan disabilitas mendapat prioritas dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melalui jalur-jalur cepat.

Keriuhan sempat terjadi kala sekitar pukul 10.50 sejumlah kelompok WNI dari dua pendukung calon presiden dan wakil presiden saling mengeluarkan yel-yel sambil mengangkat jari sesuai nomor urut calon yang didukungnya.

Aksi itu terjadi di luar gedung WTC.

Meski demikian, tidak terjadi kericuhan di antara masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang terlihat, mereka justru bergantian meneriakkan yel-yel guna mendukung “jagoannya” masing-masing.

Di antara mereka ada yang membawa pernak-pernik alat peraga kampanye, mulai dari kaos hingga kipas yang tercetak wajah calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung.

Antusiasme WNI untuk dapat segera memilih juga terjadi di dalam gedung saat mereka masih mengantre untuk mendapat giliran ke ruang verifikasi data pemilih.

Pada saat itu, beberapa kali terjadi desak-desakan hingga membuat pagar-pagar pembatas rubuh dan harus berulang kali diperbaiki panitia pemilu.

Baca juga: Pesan pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk presiden terpilih

Baca juga: KPU kirim tim usut surat suara tercoblos di Malaysia

Suasana pencoblosan di Kuala Lumpur yang dihadiri langsung Ketua KPU

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

qq7997

Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan******

dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu yang hendak mengambil alat peraga kampanye (APK) termasuk bendera partai usai diturunkan dalam rangka masa tenang kampanye dengan catatan masih dalam kurun waktu tertentu.

"Nanti akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, maka dalam waktu yang tersisa itu bisa diambil kembali oleh peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha Jakarta, Minggu.

Munandar menuturkan peserta pemilu bisa mengambil APK ini dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan sebaiknya waktu itu dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu yang masih ingin mengamankan bendera berlambang partai masing-masing.

"Saya sampaikan bendera partai jangan dianggap seperti sampah," tegasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji menuturkan lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujar Sakhroji.

Terkait jumlah APK yang diturunkan pada Minggu dini hari ini, dia memperkirakan sekitar 15.000 lebih APK yang sudah diturunkan dari pembatas jalan, jalan layang (flyover) dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Hari ini, penertiban masih berlanjut ke tingkat kecamatan dan kelurahan," tambahnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI berharap agar tidak ada lagi metode kampanye salah satunya pemasangan APK selama masa tenang.

Bawaslu DKI memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP DKI Jakarta, dan jajaran pemerintah daerah di DKI dari tingkat provinsi hingga kota untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari dan hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

KPU menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dengan demikian, rancangan jadwal Pilkada 2024 yang telah disusun KPU adalah sebagai berikut:

5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan;
27 Agustus-21 September 2024: Pendaftaran penelitian persyaratan pasangan calon;
22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
23 September 2024: Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon;
25 September-23 November 2024: Masa kampanye;
24 November-26 November 2024: Masa tenang;
27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
27 November-10 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI turunkan alat peraga kampanye serentak Minggu dini hari
Baca juga: Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal

Penguasa Misteri

slot ngasih terus

Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut ada opsi pemungutan suara susulan untuk pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan beberapa skenario disusun oleh KPU dan didiskusikan dengan lembaga terkait lainnya termasuk Bawaslu terkait pemungutan suara di seratusan lebih TPS di Demak yang terdampak banjir.

“Dalam perkara di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Tetapi memang situasi sulit, maka dilakukan pemilu susulan menjadi salah satu opsi selain relokasi,” kata Lolly menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

Walaupun demikian, dia menyebut belum ada keputusan yang dibuat terkait itu.

“Nanti kita lihat perkembangannya, pendataan terus kita lakukan,” kata dia.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng: TPS terdampak banjir dipindah ke pengungsian

KPU Kabupaten Demak per 7 Februari 2024 melaporkan ada 106 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pemungutan suara terendam banjir.

“Kami juga masih harus melakukan pemutakhiran. Nantinya, akan mengundang PPK dan PPS untuk berdiskusi dan melaporkan kepada pemda untuk mitigasi dilakukan bersama-sama agar pemilu berjalan dengan aman," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak Siti Ulfaati.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat meninjau posko pengungsian korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (10/2), menyebut TPS-TPS di Demak dan Kabupaten Kudus yang terendam banjir bakal dipindah ke daerah sekitar pengungsian.

“Ada beberapa daerah yang saat ini terdampak banjir, termasuk di Demak ada 30 desa. Kami sudah melakukan koordinasi dengan bupati, KPU kabupaten, dan KPU provinsi. Memang harus memindahkan TPS-TPS yang terdampak banjir," kata Pj. Gubernur Jawa Tengah.

Dia mengatakan saat ini logistik pemilu seperti kotak suara dan surat suara dalam keadaan aman, karena masih tersimpan di kantor-kantor pemerintah kabupaten dan belum disalurkan ke TPS-TPS.

“Kami bersyukur logistik pemilu masih aman, tinggal nanti koordinasi dengan KPUD untuk memindahkan lokasi TPS ke dekat penampungan pengungsi," kata Nana.

Bencana alam merupakan salah satu kerawanan yang menjadi sorotan Bawaslu RI. Dalam hasil pemetaannya pada 3–8 Februari 2024, Bawaslu menemukan 10.794 TPS berada di lokasi rawan bencana, di antaranya rawan terendam banjir, rawan kena longsor, dan/atau terdampak gempa.

TPS yang berada di lokasi rawan gempa merupakan satu dari tujuh indikator kerawanan yang paling banyak ditemukan Bawaslu di TPS-TPS. Enam kerawanan lainnya, yaitu ada daftar pemilih tetap (DPT) yang tak lagi memenuhi syarat, adanya pemilih tambahan (DPTb), KPPS yang bertugas di luar tempat dia memilih, TPS dekat rumah pasangan calon ataupun posko pemenangan, dan adanya daftar pemilih khusus (DPK).

Bawaslu pun mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. Lima strategi Bawaslu itu mencakup patroli di TPS-TPS yang dinilai rawan, konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, sosialisasi dan pendidikan politik untuk masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, dan membuat posko pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

Bawaslu juga mengeluarkan tiga rekomendasi untuk KPU menginstruksikan PPS dan KPPS-nya agar mengantisipasi kerawanan yang dipetakan Bawaslu, berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait, dan memastikan distribusi logistik pemilu berjalan tepat waktu.

KPU menetapkan pemungutan suara untuk memilih pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Calon TPS di Demak kebanjiran, dicarikan lokasi lain

Jiwa naga di dunia ini

gas138 situs slot paling gacor dan terpercaya di indonesia

KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

《kartu voucher》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，vava4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kartu voucher》bab terbaru。