pinjaman online paylater

penyedia sistem

angka jitu buat hk malam ini

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)

ahli super

situs resmi 138

Ribuan warga padati tradisi "Petang Megang" di Pekanbaru******

Pekanbaru, (ANTARA) - Ribuan warga memadati Rumah Singgah Tuan Kadi di Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pusat pelaksanaan tradisi mandi menyambut puasa, yang di daerah setempat dikenal sebagai "Petang Megang", Senin. Budayawan Pekanbaru, Anas Aismana, mengatakan "Petang Megang" tradisi budaya Melayu yang identik dengan kehidupan di tepi sungai.

Tradisi tersebut muncul di Pekanbaru sejak abad 18 yang bersamaan dengan perpindahan pusat Kesultanan Siak Sri Indrapura dari Sungai Menpura ke Bukit Senapelan, daerah yang saat ini bernama Kota Pekanbaru. "Dahulu orang dalam Kerajaan Siak juga sudah akrab dengan tradisi 'Petang Megang'," kata dia. Ia menjelaskan "Petang Megang" kebiasaan warga Melayu membersihkan diri pada sore hari, menjelang bulan suci Ramadhan.

Ia menjelaskan warga percaya pembersihan diri sebagai hal penting sebelum menjalani ibadah pada bulan puasa Dalam tradisi itu, tampak para pemuda terjun bebas ke sungai setelah melompat dari Jembatan Siak III.

Baca juga: Tandai awal Ramadhan, Keraton Kasepuhan Cirebon gelar "Dlugdag"

Tampak pula, tim Basarnas setempat berjaga untuk mengantisipasi hal buruk terjadi menimpa para pemuda tersebut.
 Beberapa pemuda sempat dievakuasi tim berseragam oranye itu, lantaran lemas saat berenang.

Dalam tradisi ini, ditampilkan pula berbagai kesenian Melayu, seperti tarian dan permainan rakyat. Salah satu warga Pekanbaru, Ita, mengaku antusias ikut meramaikan acara yang diadakan sehari sebelum Ramadhan ini. "Acara ini kan setahun sekali. Jadi kami memanfaatkan momen untuk membawa anak dan keluarga menikmati keriuhan masyarakat menyambut bulan puasa," katanya.
Para pedagang memanfaatkan keramaian untuk berjualan di sekitar lokasi.

Salah satu pedagang, Rita, mengaku setiap tahun bertepatan dengan tradisi "Petang Megang" memanfaatkan peluang untuk berjualan makanan. Ia mengaku memperoleh pendapatan cukup baik dari berjualan makanan karena banyak pengunjung mendatangi tempat itu saat tradisi "Petang Megang".

"Dari jam 12 siang sudah jualan karena sudah mulai ada orang yang datang. Biasanya mulai bubar saat sudah Maghrib," katanya.
Baca juga: Tradisi manjalang mintuo sambut Ramadhan di Dharmasraya
Baca juga: jelang Ramadhan, warga Temanggung-Jateng lakukan tradisi "padusan"
​​​​​​​
 

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Biografi pejabat wanita Dayun

3 bet slot

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)

bapak baptis perang bisnis

sempurnatoto

Belanja Hemat Buah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja buah-buahan segar berkualitas? Enggak perlu nunggu gajian kalau belanjanya di Transmart. Soalnya, belanja di Transmart ada diskon setiap hari sebesar 20 persen untuk produk kebutuhan harian.

Ada semangka merah dengan harga promo Rp990 per 100 gram jadi Rp792 aja per 100 gram. Murah banget, kan?

Lihat Juga : Nikmati Belanja Murah dengan Diskon Setiap Hari di Transmart

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir ya. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Selain buah-buahan segar, ada juga aneka produk segar berkualitas lainnya mulai dari daging hingga sayuran, lho! Lengkap banget, kan?

Diskon setiap hari ini berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dijamin belanja produk segar di Transmart makin memuaskan.

Yuk, langsung saja ke Transmart terdekat dan saatnya penuhi stok kebutuhan buah-buahan dan produk segar lainnya.

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar lebih hemat dan bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

winrate utama88

Badan Pangan Naikkan HET Beras Premium Sementara, Rp14.900******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premiumuntuk sementara waktu, mulai dari 10 Maret hingga 23 Maret 2024.

Dalam pernyataan resmi pada Sabtu (9/3), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan HET beras premium naik Rp1.000 per kilogram (kg) dari aturan sebelumnya.

Lihat Juga : Mentan: Harga Beras Aku Pastikan Turun, Ramadan dan Idulfitri Aman

Lalu, HET beras premium di Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, naik ke Rp15.400 per kg dari Rp14.400 per kg. Sementara untuk wilayah Maluku dan Papua, penyesuaian HET beras premium menjadi Rp15.800 per kg daripada HET sebelumnya Rp14.800 per kg.

"Tentunya setelah kami mencermati kondisi ketersediaan, pasokan, dan harga beras premium di pasar tradisional maupun retail modern, menjadi perlu adanya suatu upaya agar terus dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di tingkat konsumen melalui relaksasi HET beras premium," kata Arief dalam keterangan resmi, Sabtu (9/3).

Lihat Juga : Airlangga Bocorkan BLT Pangan Rp600 Ribu Cair Sebelum Lebaran

Arief mengatakan penyesuaian HET beras premium hanya berlaku sementara hingga 23 Maret. Setelah itu, harga beras premium kembali mengikuti HET sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 7 Tahun 2023.

"Ini dilaksanakan agar masyarakat bisa lebih nyaman dalam menjalankan ibadah di bulan puasa dan tidak kesulitan memperoleh akses pembelian beras di pasar," kata Arief.

"Nanti di minggu keempat, kita meyakini pasokan dan ketersediaan beras akan semakin bertambah dengan adanya panen padi," lanjutnya.

Terkait pengawasan terhadap implementasi relaksasi HET beras premium ini, sambungnya, Bapanas akan mengikutsertakan Satgas Pangan Polri. Pengawasan akan dilakukan secara berkala baik ke pasar tradisional maupun retail modern.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium, kami bersama Perum Bulog tetap menjalankan dengan harga penjualan sama seperti sebelumnya," kata Arief.

"Sebagaimana arahan Presiden, target penyaluran beras SPHP akan terus dikebut hingga capai 250 ribu ton sebulan," lanjutnya.

(fby/end)

Perbaikan abadi

gacor slot login

Arab Saudi mulai puasa pada Senin seusai bulan sabit baru terlihat******

Riyadh (ANTARA) - Arab Saudi akan memulai perjalanan ibadah spiritual dengan melaksanakan puasa selama sebulan di bulan Ramadhan pada Senin setelah penampakan bulan sabit baru resmi terlihat di Hawtat Sudair.

Pemantauan bulan tersebut dilakukan oleh para astronom dari Departemen Observatorium Astronomi Universitas Majmaah di Riyadh yang dipimpin oleh astronom terkemuka Saudi bernama Abdullah Al-Khudairi.

Penampakan bulan sabit tersebut kemudian menjadi penanda bahwa Ramadhan di Arab Saudi dimulai pada 11 Maret yang sekaligus menandai dimulainya bulan suci bagi sebagian besar dari hampir 2 miliar umat Islam di seluruh dunia.

Selain Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab juga telah mengonfirmasi bahwa Ramadhan akan dimulai pada Senin. Sedangkan Oman, Pakistan, Indonesia, Australia, Malaysia, Brunei, dan Iran memulai puasa sehari kemudian.

Penentuan tanggal mulai Ramadhan sendiri bergantung pada perhitungan bulan dan penampakan fisik bulan baru, sebuah praktik yang berakar pada tradisi Islam.

“Perhitungan dan teknologi melengkapi proses penampakan. Saya katakan bahwa perhitungan astronomi dan pengamatan dengan mata telanjang, seperti mata manusia, keduanya saling membutuhkan,” kata Al-Khudairi.

Ke depan, Universitas Majmaah berencana untuk meningkatkan fasilitas dan menambah tim untuk lebih menyederhanakan proses penampakan bulan sehingga bisa menjadi pusat untuk melihat penampakan bulan.

“Kami ingin membangun gedung besar di sini. Ini akan menjadi pusat Majmaah untuk melihat bulan,” ucap Wakil Direktur Penelitian Pascasarjana dan Ilmiah Universitas Majmaah, Mohammed Al-Shehri.

Peningkatan fasilitas dan tim tersebut lantaran keputusan mengenai dimulainya Ramadhan memiliki arti penting agama dan budaya bagi umat Islam di seluruh dunia. Salah satu bulan paling suci dalam kalender Islam, Ramadhan dirayakan dengan puasa, doa dan amal sebagai waktu pengabdian spiritual dan disiplin diri.

Umat Islam tidak makan, minum, merokok, dan kebutuhan fisik lainnya dari fajar hingga matahari terbenam sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

Puasa di bulan Ramadhan adalah salah satu dari lima rukun Islam dan wajib bagi seluruh umat Islam dewasa, kecuali mereka yang sakit, lanjut usia, hamil, menyusui, menstruasi, atau bepergian.

Bulan suci tersebut berfungsi sebagai waktu untuk melakukan refleksi tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi orang-orang dari semua agama, memupuk pemahaman dan saling menghormati di berbagai wilayah geografis, budaya dan komunitas.

Sumber: Arab News

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024