gacor 5000 slot

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Menelan Langit

Mentan soal Isu Akan Mundur: Nanti Saya Akan Jelaskan******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo menjawab isu yang menyebut ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pembantuJokowi.

Ia mengatakan akan memberikan penjelasan soal itu pada saat yang tepat.

"Pada saatnya saya akan saya beri penjelasan. Saya akan menyelesaikan semua proses prosesnya," katanya secara singkat di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (5/10).

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Padahal, Syahrul dan rombongannya harusnya sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) lalu.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu.

Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

ID Food Bakal Impor 125 Ribu Ton Gula Demi Tekan Harga******

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding PanganID FOOD akan mengimporgulasebanyak 125 ribu ton. Jumlah tersebut merupakan bagian dari penugasan impor tahun ini sebanyak 250 ribu.

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan dari kuota gula impor 250 ribu ton, yang masuk sudah 50 persen atau 125 ribu ton.

Sehingga masih tersisa 125 ribu ton. Gula impor akan digunakan untuk menstabilkan harga gula.

"Itu akan kita pakai pengamanan harga gula dan stok gula yang setiap akhir tahun awal tahun selalu naik," katanya.

Frans mengatakan gula rencananya diimpor dari Brasil. Namun, masih menunggu keputusan dari pemerintah.

Ia menjelaskan biasanya gula impor berasal dari India, tetapi negara tersebut telah menutup keran impor gula hingga semester I tahun depan.

Sementara itu, gula impor nantinya akan dijual sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen sebesar Rp14.500 per kg.

Di sisi lain, ia menanggapi kasus impor gula yang membuat Kementerian Perdagangan (Kemendag) digeledah oleh Kejaksaan Agung. Ia mengatakan kasus itu tidak akan mempengaruhi impor gula oleh ID Food tahun ini.

"Yang saya tahu penggeledahan kemarin terkait importasi gula di masa lampau, 2015 sampai 2018. Harusnya tidak (berpengaruh ke impor tahun ini)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

Mendagri Jamin Stok Bansos Beras 21 Juta Rakyat Miskin Masih Aman******

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menepis kabar yang menyebut pasokan beraskian menipis.

Menurutnya, stok beras masih cukup, termasuk untuk bantuan sosial (bansos) kepada 21,3 juta rakyat miskin.

"Saya belum tahu stok beras menipis. Setahu saya waktu rapat minggu lalu, stok beras relatif cukup bagus, relatif bisa mencukupi (termasuk untuk bansos rakyat miskin). Kalau ada yang menipis saya belum tahu, ini informasi bagi saya," jelasnya usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Tito juga membantah pembatasan pembelian beras 10 kg per hari di toko ritel merupakan rekomendasi pemerintah. Kendati, ia tak menutup kemungkinan kalau memang alasan pembatasan tersebut imbas menipisnya stok beras.

Ia pun menegaskan selalu mengkoordinasikan kondisi perberasan tanah air dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga Bulog. Meski, faktanya memang ada pembatasan di ritel modern, seperti Super Indo, Alfamart, hingga Indomaret berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com.

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya. Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," tutur Tito.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

Sebelum ramai pembatasan pembelian di ritel, 21,3 juta warga miskin yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijanjikan Presiden Joko Widodo bakal mendapat beras gratis mulai September 2023. Bansos ini diberikan demi mengendalikan harga yang naik di pasaran.

Selain September, beras akan dibagikan pada Oktober dan November tahun ini. Jokowi menyebut beras adalah komoditas utama pendorong inflasi di Indonesia sehingga gerakan ini menjadi bagian operasi pasar.

"Mulai awal September akan didistribusikan bantuan pangan beras. Satu keluarga menerima manfaat dapatkan 10 kg beras," jelas Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pedang, Sihir, dan Taksi

Zulhas Cerita Ditunjuk Jokowi Bereskan 'Badai' di Kemendag******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bercerita soal kisah di balik pelantikannya sebagai menteri. Ia mengaku mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi sederet 'badai' di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Saudara-saudara tahu saya jadi mendag sekitar satu tahun lebih yang lalu (Juni 2022). Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus yang banyak," jelasnya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," imbuh Zulkifli.

Namun, ia berjanji akan terus mendukung APH untuk menuntaskan kasus-kasus hukum di masa lalu tersebut. Zulkifli pun membeberkan sederet cara untuk memberantas praktik kotor di Kemendag.

"Antara lain yang kami perbaiki itu sekarang impor komoditas harus melalui neraca komoditas, jadi tidak di Kemendag lagi, itu perbaikan-perbaikan. Misalnya, diputuskan bersama itu (impor) gula, jagung, dan garam. Jadi, tidak di Kemendag lagi, tapi diputuskan di neraca komoditas dengan ditunjuk nanti siapa yang dapat itu oleh kementerian terkait," beber Zulhas.

"Itu perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Pendek kata, kita dukung agar masalah-masalah penegakkan hukum oleh Kejaksaan Agung bisa diselesaikan sehingga nanti (Kemendag) bisa lebih baik... Itu (tersangka dugaan korupsi impor gula) kita serahkan kepada aparat Kejagung, dipersilakan," tutupnya.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]