bolapalem

Qiangu Juechen

Cegah Salah Sasaran, Apindo Akan Rilis Data Produk Terafiliasi Israel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani buka suara soal marak aksi boikotproduk yang disinyalir pro Israeldi Indonesia.

Pihaknya sejatinya mendukung aksi itu. Sebagai bentuk dukungan, Apindo akan merilis data produk apa saja yang memang terafiliasi dengan Israel.

"(Data) sedang kami siapkan supaya tidak ada konotasi yang salah. Ini kan kita tidak bisa salah informasi, kita harus menyadari. Kalau itu produk berkaitan Israel saya juga tidak akan mendukung," ucapnya di Jakarta, Selasa (28/11).

Dampak itu didapatkan Apindo setelah pihaknya turun ke lapangan. Ia mengatakan tidak ada produk buatan Indonesia yang mendukung Israel, tapi terkena dampak seruan itu.

Dampak salah satu contohnya terlihat dari produk Unilever yang ikut terkena boikot. Shinta  menyangkal Unilever terkait dengan Israel. 

Menurutnya, Unilever tidak mendukung atau berkaitan dengan Israel.

Dampak boikot, kata dia, cukup jauh. Sebab, itu menurunkan produksi perusahaan sehingga karyawan pun terancam mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kenyataannya produk-produk ini bukan produk yang berkaitan dengan Israel. Nah itu yang perlu kami luruskan dulu," ujar Shinta.

"Kenyataannya yang kami lihat sebagian besar itu (yang kena boikot) produk-produk buatan Indonesia, jadi ini merugikan kita sendiri," kata Shinta.

Shinta sendiri mempertanyakan kenapa masyarakat bisa memboikot produk Indonesia. Padahal, produk tersebut tidak mendukung Israel.

Apalagi, kata Shinta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak pernah mengeluarkan secara resmi listproduk dari perusahaan mana saja yang dianggap mendung Israel.

"Jadi kasihan konsumen yang tak mengerti karena mereka pikir ini produk-produk yang berkaitan dengan Israel atau men-supportagresi Israel. Tidak ada yang supportagresi Israel," tegas Shinta.

Aksi boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel mengemuka belakangan ini. Seruan muncul terkait agresi yang dilakukan Israel di Palestina sebulan belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Zulhas Ungkap Biang Kerok Harga Beras Masih Mahal******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanblak-blakan soal harga beraspremium yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan usai mengecek ketersediaan beras di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan penyebab harga beras premium naik di ritel modern karena harga di supplier sudah tinggi.

Berdasarkan situs Info Pasar Induk Beras Cipinang, tercatat harga beras premium saat ini ada yang menyentuh level Rp19 ribu per kilogram (kg). Padahal, harga eceran tertinggi (HET) beras premium adalah Rp13.900.

Selain itu, ia juga menyebut kenaikan harga beras terjadi karena hukum supplydandemand. Artinya, harga beras melambung karena permintaan yang tinggi dari konsumen.

Zulhas juga maklum kalau usai Pemilu biasanya harga-harga memang naik.

"Setelah Pemilu malah naik. Itu kenapa? Nanti akan kita cari tahu," ujarnya.

Tak hanya itu, Zulhas juga mengklaim kenaikan harga beras terjadi karena El Nino. Menurutnya, cuaca dengan gelombang panas itu membuat musim panen tertunda. Alhasil, jumlah beras pun terbatas.

"Ini lah nanti yang akan kita rapatkan agar supplynya bisa ditambah," ucap Zulhas.

Terpisah, Sales Manager Dry Groceries Transmart Kota Kasablanka Bahri Jannah Romadhan mengatakan pembelian beras di Transmart sudah dibatasi maksimal 10 kg per orang.

Pembatasan itu berlaku untuk pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan premium.

"SPHP dibatasi juga karena stoknya juga kan nggak terlalu banyak karena beras premium juga habis, jadi kami batasi," ujarnya.

Bahri menuturkan stok beras premium sudah habis sejal satu pekena sebelakangan. Ia juga menyebut harga beras itu bakal naik.

Sebab, informasi dari supplier pun demikian. Bhari mengatakan pihaknya sudah melakukan pre-order (PO) kepada supplier, tapi belum kunjung dikirim karena bakal ada penyesuaian harga.

"Tapi PO ke supplier sudah ada, tapi belum dikirim karena ada penyesuaian harga," ucapnya.

Pergerakan harga beras secara konsisten bergerak naik sejak awal tahun lalu. Tercatat pada Januari 2023 saja rata-rata harga beras berada di level Rp11 ribu per kg.

Presiden Jokowi berjanji harga beras akan turun dalam dua minggu. Dia berkata Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah turun tangan mengatasinya.
Jokowi mengatakan stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, masih melimpah. Persoalan beras di daerah akan diatasi dengan mengirim pasokan tersebut.

"Nanti dilihat, saya kira akan dalam seminggu-dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen raya datang pasti sudah (turun)," kata Jokowi di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Jokowi membantah kabar beras hilang dari ritel. Menurutnya, beras masih tersedia melimpah, tetapi ada masalah distribusi.

Dia telah memerintahkan menteri-menteri untuk segera menyalurkan beras. Jokowi mengatakan pemerintah akan mengeluarkan stok sesuai kebutuhan pasar.

"Sudah pokoknya pasar minta berapapun beri. Daerah minta berapa beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," ujarnya.

Dia juga membantah kabar beras langka dan mahal karena dipakai untuk bansos. Jokowi mengatakan bansos beras justru upaya menekan harga yang naik.

"Justru itu menahan harga agar tidak naik. Kalau ndak, justru malah melompat. Ini rumus supplydan demand," ucap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Sangat pemburu

Turis Asing Padati Bali Awal 2024, Pecah Rekor Wisman selama 4 Tahun******

Turis asing memadati Balipada awal 2024. Bahkan kedatangan pelancong ini sampai memecahkan rekor wisatawanmancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia dalam empat tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisman pada Januari 2024 mencapai 927,75 ribu orang. Ini terbagi ke dalam 760,04 ribu turis yang masuk dari pintu utama dan 167,71 ribu lainnya melalui pintu perbatasan.

"Jumlah kunjungan wisman di Januari 2024 ini merupakan capaian tertinggi di Januari selama 4 tahun terakhir," ucap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Ada 155,2 ribu turis Malaysia yang melancong ke Indonesia pada Januari 2024 lalu alias 16,7 persen. Sedangkan 127,1 ribu orang datang dari Australia dan 87,2 ribu lainnya merupakan wisman dari Singapura.

Selain memadati Bali, para turis tersebut masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang sebanyak 17.03 persen. Ada juga yang masuk melalui Batam sebesar 8,39 persen; Juanda, Jawa Timur 2 persen; Tanjung Uban, Bintan 1,23 persen; dan Kualanamu, Sumatra Utara sebesar 1,6 persen.

Habibullah mencatat rata-rata lama tinggal para wisman tersebut mencapai 7,92 malam di Indonesia.

Capaian kedatangan wisman ini naik 16,19 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski begitu, turun 18,94 persen secara bulanan alias month to month (mtm).

Sementara itu, tingkat penggunaan kamar (TPK) Januari 2024 mencapai 46,72 persen. Ini turun 13,02 persen poin secara bulanan, tetapi naik 1,86 persen poin secara yoy.

"TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali, yakni 56,27 persen. Dilihat rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang tersebut pada Januari 2024 itu selama 1,58 hari," jelasnya soal kepadatan turis yang menginap di Bali.

"Pada Januari 2024, TPK hotel berbintang tertinggi terjadi di Bali, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau," tandas Habibullah.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

KPU Sultra sebut enam caleg berpeluang lolos ke DPR******

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Bagaimana menghadapi transformasi

Di Dubai, Erick Pamer RI Sukses Turunkan 82 Persen Kebakaran Hutan******

Menko Marves Ad InterimErick Thohir memamerkan aksi nyata Indonesia dalam mengatasi masalah iklim, salah satunya soal kebakaran hutan.

"Kami melakukan yang terbaik dalam pencegahan kebakaran hutan. Saat ini, hampir seluruh luas kebakaran hutan (di Indonesia) sudah berkurang secara signifikan sebesar 82 persen dari 1,6 juta hektare pada 2019 menjadi 296 ribu hektare di 2020," kata Erick dalam sambutannya di Expo City Dubai, UEA, Kamis (30/11).

Kendati, data yang ditampilkan Erick menunjukkan kebakaran hutan di Indonesia kembali meningkat pada 2021. Kala itu, ada 358 ribu hektare hutan terbakar.

Angka tersebut perlahan turun ke level 1,09 juta hektare di 2014-2015 dan 470 hektare pada 2018-2019. Lalu, Erick menyebut Indonesia sukses menurunkan 75 persen angka deforestasi ke 104 ribu hektare pada 2019-2022 atau yang terendah sejak 1990.

Namun, pengganti sementara Luhut Binsar Panjaitan itu mengakui ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam urusan iklim.

"Pemerintah menghadapi ancaman terhadap hutan, termasuk perubahan iklim, pembalakan liar (illegal logging), kebakaran, dan penggundulan hutan (deforestasi)," curhat Erick.

Oleh karena itu, Erick mengaku Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Ia meminta dukungan negara luar untuk menghadapi masalah iklim.

[Gambas:Video CNN]