mpo88 gacor

terlahir sebagai penjahat

Harga Emas Antam Lunglai ke Poisisi Rp1,032 Juta Pagi Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,032 juta per gram pada Selasa (7/3). Harga emastercatat turun Rp1.000 dari Rp1,025 juta pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp1.000 dari Rp913 ribu menjadi Rp912 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp566 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,98 juta, 5 gram Rp4,93 juta, 10 gram Rp9,81 juta, 25 gram Rp24,41 juta, dan 50 gram Rp48,74 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,19 persen menjadi US.851 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot melemah 0,03 persen ke US.846,3 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas melemah hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas akan terbebani oleh naiknya imbal hasil obligasi AS.

"Harga emas diperkirakan akan turun oleh naiknya imbal hasil obligasi AS," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, investor juga masih wait and see kebijakan kenaikan suku bunga dari bank sentral AS (The Fed).

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.830 per troy ons dan resistance US.860 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburuku yang ganas

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Dunia pedang pertama

PT KCI Ambil Alih Kelola KA Bandara Soekarno******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengambil alih kelola Kereta Bandara Soekarno-Hatta dari PT Railink.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan pengambilalihan itu sudah direstui oleh PT KAI (persero). Dengan begitu, PT Railink kini sudah tidak mengelola kereta api (KA) apapun di Ibu Kota.

"KA Bandara (Soekarno-Hatta) sudah sama KCI. Railink sudah tidak bermain di Jakarta," ucap Risal di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/1).

"Mungkin yang di Yogya juga diserahkan. Mereka juga efisiensi pelayanan," ungkap Risal.

KA Bandara Soekarno-Hatta sendiri sampai saat ini melayani rute dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Stasiun Manggarai.

Calon penumpang pesawat bisa menggunakan KA Bandara untuk mengejar jadwal penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Gubernur BI Wanti******

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mewanti-wanti harga tiket pesawatyang mahal. Ia menuturkan saat ini pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi mengendalikan inflasi dari harga yang diatur pemerintah (administered price), termasuk tiket pesawat.

"Angkutan udara ini yang menjadi salah satu (perhatian). Apalagi tahun ini wisata mulai bergerak, kemarin saya baru saja dari Wakatobi dan juga dari Raja Ampat, tiket angkutan udara itu mahalnya, mahal, mahal, mahal banget," kata Perry dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual, Minggu (5/3).

Selain tiket pesawat, ia juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Pasalnya, kedua jenis pangan itu dinilai menyumbang peningkatan inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari 2023 sebesar 5,47 persen (year on year/yoy). Angka ini naik dari inflasi pada Januari, yakni 5,3 persen yoy. Meski demikian, Perry optimis inflasi ke depannya bisa ditekan hingga di bawah 4 persen.

"Insyaallah di paruh kedua inflasi bisa di bawah 4 persen, tapi semester I ini masih di atas 5 persen sehingga kita harus bekerja keras untuk segera menurunkan inflasi khususnya inflasi pangan," kata dia.

Untuk mewujudkan itu, Perry mengatakan sinergi antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri. Maklum, pada momen tersebut kenaikan harga-harga kerap terjadi.

"The game is not over. Mari kita terus berwaspada dan terus kita bersinergi, inovasi untuk mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah," pungkas Perry.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

Menperin Sebut Polemik Impor KRL Bekas Diselesaikan Luhut Hari Ini******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan polemik imporgerbongkeretarel listrik (KRL) akan diselesaikan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pada JUmat (3/3) ini.

"Besok kami rapatkan, dengan semua. Nanti diundang oleh Menko Marves (Luhut). Iya besok sudah diagendakan, besok kita selesaikan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

"Besok kita rapatkan. Pasti ada solusi," sambung Agus.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor. Tapi izin itu terganjal di Kementerian Perindustrian. Sementara itu pengamat kebijakan publik Agus Pambagio khawatir kalau tak segera diselesaikan, permasalahan itu bisa berdampak pada 200 ribu penumpang KRL.

Kendati demikian Agus enggan berkomentar tegas soal alasan Kemenperin mengganjal izin impor yang diajukan oleh KCI tersebut. Ia hanya menegaskan Kemenperin bertugas mendorong industri dalam negeri.

Ia juga mengaku mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengamat hingga industri dalam negeri, dalam polemik impor KRL ini.

"Pengamat kita dengar, semua kita dengar, ada yang kita dengar. Industri dalam negerinya kita dengar, semua kita dengar," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Menaker Wajibkan Buruh Migran jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mewajibkan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 4, calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepersertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sementara untuk jaminan hari tua (JHT) tidak diwajibkan.

Adapun PMI yang telah bekerja di negara tujuan dan belum terdaftar sebagai Peserta harus bergabung dengan program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT untuk pekerja yang menerima upah.

[Gambas:Video CNN]