daftar tunaiku

link slot bonus new member 755Jutaan kata 615929Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar tunaiku》

KPU Karawang berhentikan lima anggota PPK karena memainkan suara caleg******

Karawang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memberhentikan lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan karena diduga melakukan "permainan" perolehan suara calon legislatif pada Pemilu 2024.

"Sampai sekarang sudah ada lima ketua dan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dinonaktifkan karena terindikasi melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu," kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang Ikmal Maulana saat dihubungi di Karawang, Minggu.

Awalnya, KPU menonaktifkan dua anggota PPK Pakisjaya, kemudian dilakukan sanksi nonaktif terhadap satu anggota PPK Lemahabang, dan yang terbaru KPU Karawang menonaktifkan dua orang PPK Cikampek.

"Dua orang PPK Cikampek yang dinonaktifkan adalah ketua dan satu anggotanya," kata dia.

Ia mengatakan kelima anggota dan ketua PPK yang dinonaktifkan diduga melakukan "permainan" perolehan suara calon legislatif DPRD Karawang.

Baca juga: KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024

Mereka melakukan penggeseran suara calon legislatif tertentu dan memindahkan perolehan suara ke calon legislatif lainnya.

Dia menjelaskan keputusan menonaktifkan lima anggota dan ketua PPK tersebut dilakukan setelah KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pergeseran perolehan suara dari satu caleg yang satu ke caleg lainnya.

KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan lima orang PPK karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

"Semua yang terindikasi bermain, kami nonaktifkan. Dan kami lanjutkan dengan sidang pemeriksaan etik," katanya.

Seorang anggota dan ketua PPK Cikampek dinonaktifkan karena diduga melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di PKB yang mengakibatkan salah satu caleg dirugikan.

Seorang anggota PPK Lemahabang dinonaktifkan karena melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Golkar yang merugikan caleg lainnya dari partai yang sama.

Sebanyak dua anggota PPK Pakisjaya dinonaktifkan setelah mengaku telah melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Demokrat, yang mengakibatkan caleg lainnya merugi karena kehilangan perolehan suaranya.

Baca juga: Partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Lumajang capai 83,5 persen
Baca juga: Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat
Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

KPPPA: Pemasangan APK harus perhatikan keselamatan pengguna jalan******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan atau masyarakat sekitar, khususnya anak-anak.

"Hal ini terkait dengan faktor keselamatan berkendara dan kehati-hatian. Pemasangan APK harus benar-benar memperhatikan faktor cuaca dan keselamatan pengguna jalan, termasuk anak-anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi

Menurut dia, berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 26 menyebutkan metode kampanye Pemilu 2024 antara lain dilakukan melalui pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum.

Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (4) huruf k disebutkan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Baca juga: Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh membahayakan masyarakat

Kemudian dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, antara lain dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Dengan demikian, substansinya harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, di antaranya tidak mengeksploitasi anak atau hal lain," kata Nahar.

Baca juga: Bawaslu DKI imbau pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan KPU

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPPA, Mendagri, KPAI, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak yang telah ditandatangani pada 20 November 2023.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Label：rum slot、hoki slot138、raja indo slot login

Terkait：rtp pg soft hari ini、slot banyak jp、slot gacor resmi terpercaya、nusa365、pokeridn、slot88 demo slot、larisbet303、cara membagikan voucher shopee lewat chat、situs yang lagi gacor sekarang、138 slot gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara pinjam uang tanpa riba（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

depo 50 jadi 100

pengalaman kredit hp

cara mengajukan pinjaman tunai di kredivo

nomor ular togel

situs game online slot

bri online pinjaman

bo slot minimal deposit 5000

situs judi slot gacor gampang menang

25 bonus 25 to kecil

FantasiBacaan TerkaitMore+

Kembali ke masa kecil

pinjol ilegal pasti acc 2022

KPPPA: Pemasangan APK harus perhatikan keselamatan pengguna jalan******

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Karier

buku mimpi 2d 41

Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos******

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi Anwar Usman merespons narasi yang menyebut dirinya merupakan hakim konstitusi paling sering bolos rapat permusyawaratan hakim (RPH) dibandingkan delapan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Ia mengatakan dirinya bukan mangkir dari RPH, melainkan sering dinas menjalankan tugas negara. Ia mengaku kerap melakukan perjalanan dinas di luar negeri ataupun dalam negeri, terlebih saat menjabat sebagai Ketua MK.

“Jadi itu lagi dinas, dianggap bolos. Kalau dinas kan melakukan tugas negara juga. Saya kan waktu (jadi) ketua (MK), sering dinas ke luar negeri dan dalam negeri juga,” kata Anwar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihak yang melabeli dirinya sebagai hakim paling sering bolos hanya melihat dari dokumen putusan MK yang tidak memberikan keterangan alasan mengapa hakim tertentu tidak ikut memutus suatu perkara.

“Jadi kan begini, yang bersangkutan hanya melihat ‘Demikianlah diputus oleh sekian hakim’ (pada dokumen putusan). Memang tidak ada keterangan bahwa kok kurang satu misalnya, ke mana, kadang-kadang kurang dua (hakim),” tuturnya.

Sebelumnya, Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis hasil analisis data bahwa Anwar Usman bolos sebanyak 28 kali dalam RPH pengambilan putusan sepanjang tahun 2023.

Angka tersebut paling banyak jika dibandingkan dengan delapan hakim konstitusi lainnya. PANDEKHA mencatat, Wahiduddin Adams absen RPH sebanyak 16 kali; Manahan M. P. Sitompul sebanyak 15 kali; dan Enny Nurbaningsih sebanyak 11 kali.

Sementara itu, M. Guntur Hamzah disebut absen sebanyak delapan kali; Arief Hidayat tujuh kali; Daniel Yusmic P. Foekh tiga kali; Saldi Isra dua kali; dan Suhartoyo satu kali.

Anwar Usman mengaku terkejut dengan data tersebut. Ia merasa dirinya bekerja tanpa kenal hari libur.

“Saya hari libur saja masuk. Bukan bela diri, fakta. Orang hari Sabtu, Minggu saja saya masuk kalau enggakada kerjaan di rumah atau enggakada acara. Itu saya. Masa 28 kali? Kaget saya, tapi saya ketawa, sih,” ujarnya.

Baca juga: Suhartoyo tekankan pentingnya kepercayaan publik bagi MK
Baca juga: Suhartoyo sebut MK sudah punya formula adili PHPU tanpa Anwar Usman
Baca juga: Sederet peristiwa menonjol 2023 di Mahkamah Konstitusi

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Dari ksatria menjadi raja

visa288 slot

43 desa di Siak titik terparah dilanda banjir di Riau******

Siak, Riau, (ANTARA) - Sebanyak 43 kampung atau desa di delapan kecamatan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau menjadi titik terparah dilanda banjir dengan 492 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke tenda darurat.

Wakil Bupati Siak, Husni Merza, Rabu, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi warga serta turun langsung mengevakuasi dan menyalurkan bantuan logistik.

Menurut dia, banjir terjadi karena curah hujan tinggi serta akibat luapan air sungai.

"Warga yang terdampak banjir bisa kita pantau. Jika di titik terparah memungkinkan dievakuasi, warga kita evakuasi. Termasuk juga menyalurkan persediaan logistik dan mendirikan tenda darurat juga kita lakukan,” katanya.

Pihaknya melihat kondisi warga dan menyerahkan bantuan sembilan bahan pokok dan makanan di Dusun Dua Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh. Ada 35 KK yang terdampak banjir di titik ini dan tenda pengungsian sudah didirikan.

Baca juga: BPBD Riau tetapkan sembilan daerah siaga darurat banjir

Baca juga: Banjir di Kampar, TWA Buluh Cina ditutup dan dua gajah dipindahkan

Baca juga: Gubernur Riau bantu 15 ton beras untuk korban banjir Kampar

Banjir yang merendam pemukiman dan perkebunan di Sabak Auh ada di tiga titik. Ketiganya adalah Dusun Dua Bandar Sungai, Sungai Tengah dan Sabak Permai.

Husni juga mengimbau warga agar selalu mengawasi anak-anak bermain. Pasalnya di beberapa daerah di Provinsi Riau yang terdampak banjir sudah ada anak yang menjadi korban bahkan sampai meninggal dunia.

"Kami mengimbau masyarakat Sabak Auh yang terdampak banjir, selalu menjaga buah hati atau anak kita. Karena kita mendapatkan beberapa informasi bahwa ada anak-anak di tiga daerah di Provinsi Riau ini menjadi korban akibat bencana banjir ini. Karena anak-anak ini ketika melihat genangan air itu sangat gembira,” sebutnya.

Berdasarkan rapat koordinasi di Provinsi Riau, setidaknya 10 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau saat ini dilanda bencana banjir. Hanya Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang aman dari banjir.

"Saat ini ada 43 kecamatan dengan 192 desa yang terdampak banjir disebabkan bukan hanya akibat curah hujan yang tinggi, melainkan juga karena meluapnya sungai-sungai di beberapa daerah,” katanya.

Baca juga: Dua jembatan penghubung antardesa di Riau ambruk akibat banjir

Baca juga: PLN Riau-Kepri siagakan petugas amankan listrik di lokasi banjir

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Ultraman

cara nyicil hp di tokopedia

Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos******

Rekor pertempuran inti

pinjol yang cepat acc

Mendagri: Hibah Pilkada di Maluku terbaik se******

"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap,"

Ambon (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengatakan bahwa Maluku menjadi provinsi terbaik se-Indonesia Timur dalam hal hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan KPU dan Bawaslu.

"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap," kata Menteri Tito Karnavian dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.

Mendagri Tito mengatakan bahwa 12 pemerintah daerah di Maluku telah melaksanakan perjanjian hibah dengan KPU dan Bawaslu. Dan saat ini tengah diproses dengan TNI dan Polri

Mendagri berterima kasih kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Maluku yang telah menyelesaikan naskah perjanjian dana hibah.

"Bahkan sebagian telah menyerahkan anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. Sehingga saya optimis Pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan tertib karena siap dari segi anggaran," kata Menteri Tito.

Dalam kunjungannya ke Kota Ambon Menteri Tito melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga netralitas ASN/pejabat negara dalam Pemilu 2024.

Sementara itu pada kesempatan lain Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Subair mengaku, Bawaslu Maluku telah menerima dana hibah pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp85,3 miliar.

"Kita sudah bahas bersama pihak Kemendagri, Perwakilan Pemprov Maluku dan Pemda masing-masing kabupaten/kota. Dan dikunci dana hibah untuk Bawaslu Maluku sebesar Rp 85,3 miliar," kata Subair.

Menurutnya, sesuai dengan edaran Permendagri, dana hibah Pemilu akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama di tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahap kedua di tahun 2024 sebesar 60 persen.

Dari total 100 persen, sebanyak 48 persen akan dibagikan ke Bawaslu pada 11 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Maluku.

Raja Malam Abadi

maxwin slot88

Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar******

Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI membolehkan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Jumat.

Benny menuturkan langkah penertiban seperti ini merupakan kewenangan penegak hukum dalam menertibkan partai politik yang menyalahi aturan.

Terlebih, dia juga menyoroti adanya APK berupa bendera di pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) Rasuna Said, Jakarta Selatan oleh sejumlah oknum partai politik.

Berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 disebutkan pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan APK oleh peserta pemilu.

"Partai politik sebagai peserta pemilu berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye," jelasnya.

Dia menilai partai politik semestinya memberikan pendidikan politik yang benar, maka dari itu dia mengimbau agar mereka tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan estetika kota dan terlebih sudah ada korban kejatuhan di jalan raya," tegasnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI menekankan bahwa kampanye semestinya mencerahkan, bukan membahayakan pengguna jalan.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU DKI Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU DKI melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Berikutnya, gedung dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan.
Baca juga: Perludem: Bawaslu DKI bisa kolaborasi kampus atasi kekurangan pengawas
Baca juga: Pelibatan alumni SKPP dapat atasi kekurangan Pengawas TPS
Baca juga: Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024

《daftar tunaiku》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot situs winHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar tunaiku》bab terbaru。