petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gacor 508 slot

pro gaming 88 slot 717Jutaan kata 30305Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor 508 slot》

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Prancis rilis daftar senjata untuk Ukraina******

Prancis rilis daftar senjata untuk Ukraina
Prajurit Ukraina dari Brigade Serangan Udara ke-80 bersiap untuk menembakkan senjata artileri Howitzer M119 ke arah pasukan Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, dekat Bahmut, wilayah Donetsk, Ukraina, Kamis (16/2/2023). (ANTARA FOTO/Reuters-Marko Djurica/hp.)
Paris (ANTARA) - Kementerian Pertahanan Prancis merilis daftar bantuan militer yang diberikan ke Ukraina selama konflik yang berlangsung kurang lebih dua tahun, termasuk rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara.

Daftar tersebut terdiri atas 50 bagian dan mencakup alat pelindung diri, perangkat komunikasi serta drone, menurut data di situs Kemenhan. Senjata-senjata itu telah diserahkan ke Kiev pada 31 Desember 2023.

Sistem pertahanan udara yang diberikan meliputi dua sistem roket Crotale NG, enam sistem rudal Mistral dan satu sistem SAMP/T. Prancis juga mencatat rudal jarak jauh SCALP, tetapi tidak disebutkan jumlahnya.

Selain itu, Paris juga memasok Kiev 30 sistem artileri self-propelledCaesar, enam howitzer TRF1, empat sistem peluncuran roket ganda serta 10 mortir. Bantuan itu mencakup 1.002 senjata anti-tank AT4 dan tiga sistem rudal Milan.

Sebanyak 38 tank roda AMX10 RC dan 250 kendaraan lapis baja yang dilengkapi untuk kendaraan tempur atau medis dan juga 120 kendaraan off-road serta enam truk juga dipasok oleh Prancis.

Sementara itu, Ukraina juga menerima sumbangan 160 drone pengintai dan 10 perangkat pendeteksi drone.

Pengiriman 30 perahu Zodiacs Futura, 55 senapan mesin berukuran 7,62 mm, 560 senapan mesin berukuran 12,7 mm, 1.000 senapan Famas dan 20 senapan sniper juga termasuk di dalamnya, demikian dilansir TASS.

Sumber: TASS-OANA

Baca juga: Jepang Jadi Tuan Rumah Konferensi Untuk Tingkatkan Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Ukraina
Baca juga: Luksemburg: Pengiriman pasukan Barat ke Ukraina potensi picu PD III

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

InJourney : Pengunjung F1 Powerboat 2024 mencapai 70.000 orang******

InJourney : Pengunjung F1 Powerboat 2024 mencapai 70.000 orang
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyebutkan jumlah pengunjung balap perahu motor cepat internasional F1 Powerboat Danau Toba, 2-3 Maret 2024 mencapai 70 ribu orang. (ANTARA/HO)
Medan (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyebutkan jumlah pengunjung balap perahu motor cepat internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024, 2-3 Maret, mencapai 70.000 orang.

"InJourney mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang begitu antusias menyaksikan F1 Powerboat. InJourney berharap kesuksesan F1 Powerboat kali ini bisa memberikan dampak yang positif untuk pariwisata Danau Toba dan juga ekonomi masyarakat sekitar," kata Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono dalam keterangannya yang diterima di Medan, Senin.

Ia mengatakan dengan beragam acara yang sangat menarik, ditambah dengan keindahan Danau Toba, F1 Powerboat menjadi salah satu kejuaraan yang sangat dinanti.

Sejak hari pertama tiket penjualan dibuka pada 19 Februari, masyarakat langsung menyerbu sehingga tiket untuk kategori grandstand langsung ludes dalam tujuh hari.

F1 Powerboat Danau Toba 2024 berhasil menyedot minat masyarakat karena memadukan kejuaraan olahraga air berskala internasional dengan berbagai pertunjukan mulai dari kompetisi Solu Bolon, Aquabike Indonesia Championship, festival musik yang menampilkan musisi-musisi papan atas dan lokal seperti Wali, Ada Band, dan Radja, serta kehadiran pameran UMKM yang tak kalah menarik.

F1 Powerboat Grand Prix Danau Toba 2024 yang berlangsung di Pelabuhan Mulia Raja, Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara diikuti sekitar 17 pembalap yang berasal dari 11 negara.

Pembalap dari Sharjah Team Rusty Wyatt tampil sebagai pemenang, sementara Erik Stark (SWE) dari Victory Team di posisi kedua, dan Jonas Andersson (SWE) dari Team Bình Định-Vietnam di posisi ketiga.

InJourney juga menghadirkan kompetisi Solu Bolon yang diikuti delapan tim dari kabupaten sekitar Danau Toba. Kompetisi Solu Bolon memperebutkan hadiah total sebesar Rp250 juta.

Baca juga: InJourney klaim F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari tahun lalu

Bersamaan dengan F1 Powerboat, diselenggarakan pula Aquabike Indonesia Championship (AIC) yang merupakan ajang balap jetski nasional.

Ajang ini diikuti sekitar 20 pembalap Indonesia dan menjadi kesempatan bagi para atlet untuk meningkatkan performa terbaiknya, sehingga nantinya bisa menunjukkan prestasinya dalam Aquabike Jetski World Championship yang akan kembali diselenggarakan di Danau Toba pada akhir tahun ini.

Kesuksesan F1 Powerboat 2024 diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang bisa melebihi pelaksanaan F1 Powerboat 2023 yang mampu memberikan dampak ekonomi hingga Rp1,68 triliun

Penyelenggaraan kegiatan di sejumlah destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), termasuk Danau Toba merupakan salah satu upaya dari InJourney untuk pengembangan ekosistem pariwisata di Indonesia.

Adanya kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemicu dalam menciptakan sustainable tourism di Indonesia sehingga dampaknya terhadap perekonomian bisa semakin luas.

"Penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan destinasi pariwisata dan menjadi katalis untuk menciptakan multiplier effect yang luas. Namun, untuk membangun destinasi pariwisata, butuh kami membutuhkan concerted effort melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga BUMN, dan ini merupakan salah satu kolaborasi luar biasa yang harus terus berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Menpora: Pedayung Solu Bolon berpotensi jadi atlet dayung nasional
Baca juga: Pembalap debutan Rusty Wyatt menang F1 Powerboat Danau Toba 2024

Pewarta: Juraidi
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:bosswin168

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
pinjaman tunaiku
slot gacor ug
zeus maxwin pola gacor olympus
trik slot orang dalam
cara meminjam uang di shopee paylater
rtp angkasa168
situs yang sering menang
madrid slot 88
cuan 212 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 isport365
Bab 2 bartogel
Bab 3 erek 65 2d
Bab 4 akulaku aplikasi
Bab 5 grup angka jitu
Bab 6 withdraw slot
Bab 7 erek60
Bab 8 80 2d togel
Bab 9 rajaslot
Bab 10 situs slot 66
Bab 11 slotqq88
Bab 12 slot tergacor sekarang
Bab 13 lawu88slot
Bab 14 akun digital kredivo
Bab 15 prediksi togel hongkong untuk malam ini
Bab 16 agen slot yang mudah menang
Bab 17 mpoxo
Bab 18 daftar slot 77
Bab 19 kredit hp samsung tanpa kartu kredit
Bab 20 togel 45
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5683bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Forum hiburan super

cara meminjam uang di livin mandiri
KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

qqsuper99
Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN
Arsip Foto - Foto udara suasana pembangunan jembatan duplikasi Pulau Balang bentang pendek penghubung Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, Presiden pada kesempatan itu mengingatkan pentingnya pengaturan lahan dan ekosistem yang baik untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan. "Kalau yang mengantre ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk," katanya.

Presiden pun menyatakan optimisme bahwa investor akan meningkat pasca-Pemilu. "Saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu dan sekarang semuanya akan kita atur groundbreaking-nya tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ditetapkan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menunjukkan peta Kawasan IKN berikut dengan posisi tiap klasternya. Peta tersebut menunjukkan padatnya titik-titik rencana pembangunan di IKN, terutama di IKN bagian barat.

"Yang lebih padat sebetulnya di IKN barat, hanya ini titik-titiknya belum ditunjukkan di sini, tapi ini yang paling padat nantinya. Dalam dua-tiga bulan ini yang paling padat," jelasnya.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Xuan Zhou Youwei

slot 77 login
Polisi tangkap pasutri di Aceh paksa anak mengemis untuk beli narkoba
Konferensi pers terkait kasus eksploitasi anak secara ekonomi di Mapolresta Banda Aceh, Kamis (29/2/2024) (ANTARA/Rahmat Fajri)
"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka,"
Banda Aceh (ANTARA) - Polresta Banda Aceh menangkap pasangan suami istri (pasutri) asal Aceh Besar karena diduga telah mengeksploitasi secara ekonomi anak sendiri dengan cara mengemis yang uangnya digunakan untuk membeli narkoba.

"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka," kata Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Satya Yudha Prakasa, di Banda Aceh, Kamis.

Adapun kedua tersangka tersebut yakni suami berinisial MN (38) dan istri A (42) tahun, berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Satya menyampaikan, kedua tersangka tersebut mengeksploitasi anak mereka dengan cara memaksa mengemis di warung kopi (warkop) hingga persimpangan lampu merah di wilayah Kota Banda Aceh.

"Kedua anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut satu berusia empat tahun dan satu lagi dua tahun. Kedua korban selama ini dipaksa mengemis," ujarnya.

Mirisnya, kata Satya, hasil mengemis anaknya tersebut digunakan kedua orang tua yang menikah secara siri itu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

"Hasil mengemis itu dipakai untuk menggunakan narkoba, dan kami juga masih menelusuri dari mana mereka mendapatkan barang tersebut," katanya.

Dalam kasus ini, Polresta Banda Aceh mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp32 ribu, alat hisap sabu dan kotak yang bertuliskan mohon bantuan seikhlasnya untuk fakir miskin.

Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersangka tidak dibenarkan dan melanggar UU Perlindungan anak. Semestinya orang tua membiayai kehidupan anak.

"Kegiatan oleh orang tua ini tidak benar dari UU maupun agama. Mereka seharusnya memberikan kehidupan untuk anaknya, bukan sebaliknya," kata Satya Yudha Prakasa.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

slot gacor jam 11 siang
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Super Raja segala Raja

gbo007 slot
Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) bersama Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Dahuanglu

cara dapetin uang di shopee
Bupati: Kegiatan belajar di sekolah terdampak banjir kembali aktif
Bupati Demak Esiti'anah menerima bantuan dari Ketua Dharma Wanita Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Banjir Demak, Senin (4/3/2024). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
Demak (ANTARA) - Bupati Demak Esiti'anah memastikan bahwa semua sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya terdampak banjir kini sudah kembali melaksanakan proses belajar mengajar.

"Agar siswa bisa kembali masuk sekolah, Pemkab Demak juga berupaya melakukan percepatan pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak banjir," ujarnya ditemui usai menerima bantuan perlengkapan sekolah, sembako, dan kompor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama Dharma Wanita Persatuan Dirjen Perhubungan Udara dan kantor UPBU Dewadaru di Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Banjir Demak, Senin.

Setelah puluhan sekolah yang sebelumnya terdampak banjir dibersihkan, kata dia, kini sudah aktif kembali menggelar proses belajar mengajar.

Bahkan, kata Eisti'anah, ketika para siswa yang rumahnya terdampak banjir pun dibuatkan sekolah darurat di tempat-tempat pengungsian.

Adanya sekolah darurat tersebut bertujuan untuk menghindari anak tertekan karena tertinggal pelajaran dengan siswa lain yang tidak kebanjiran.

Baca juga: BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam

Baca juga: Operasi pemulihan lingkungan pascabanjir Jateng efektif hingga Maret

Berdasarkan data di Posko Bencana Demak pada 27 Februari 2024 jumlah sekolah yang terdampak banjir berjumlah 74 unit. Sedangkan jumlah siswa yang terdampak mencapai 13.417 orang.

Sementara itu, Kepala Kantor UPT Bandara Dewandaru Ariadi Yudiawan mengungkapkan bantuan yang diberikan kepada warga Demak yang terdampak banjir meliputi 100 set perlengkapan sekolah, 150 pak sembako, dan 10 set kompor.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban warga terdampak banjir," ujarnya.

Ketua Dharma Wanita Dirjen Perhubungan Udara Solichah Cecep Kurniawan menambahkan bantuan perlengkapan sekolah itu guna membantu siswa yang rumahnya terdampak banjir.

"Tentunya peralatan sekolah mereka juga ikut rusak atau hanyut terbawa banjir, sehingga kami berinisiatif memberinya bantuan peralatan sekolah sekiranya bisa bermanfaat buat mereka," ujarnya.

Termasuk dengan bantuan kompor dan sembako, kata dia, untuk membantu warga yang kompornya rusak sehingga bisa kembali memasak untuk keluarganya.

Baca juga: TNI diterjunkan untuk bersihkan tumpukan sampah pascabanjir di Demak

Baca juga: BNPB mulai fokus pemulihan lingkungan pascabanjir di Demak

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024