gold party pragmatic

Wuhuangjing

KPPU Siap Hadapi Gugatan Perusahaan yang Terbukti Timbun Minyak Goreng******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut bakal maju terus, meski digugat PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli dan 4 perusahaan lain yang terbukti bersalah menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan gugatan tersebut adalah hak dari para pelaku usaha. Namun, ia menegaskan bakal menghadapi gugatan dari para pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU tersebut.

"Itu sudah kami sampaikan di DPR. Jadi di rapat dengar pendapat (RDP) DPR kemarin kan sudah ada. Keberatan itu haknya terlapor toh. Ya, kami tetap fight dengan keputusan kami," kata Afif di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).

Sebelumnya, Afif mengatakan di DPR bahwa KPPU akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia menyebut akan tetap menghormati dan menghargai sikap para perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng tersebut.

"Akan kami ikuti dan siapkan tim hukum proses keberatan di pengadilan niaga maupun jika mereka lanjut ke kasasi di MA," tegas Afif dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Sementara itu, PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli tercatat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/6). Perkara tersebut didaftarkan dengan nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst.

Selain PT Salim Ivomas Pratama Tbk, ada 4 perusahaan lain yang turut menggugat di hari yang sama. Mereka adalah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Budi Nabati Perkasa, dan PT Incasi Raya.

Kelimanya adalah bagian dari 7 perusahaan yang ditetapkan bersalah oleh KPPU dan didenda dengan total Rp71,28 miliar. Berikut rinciannya:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

Lahir pada tahun 1984

KCIC Minta Sertifikat Kelayakan Kereta Cepat Meski Stasiun Belum Kelar******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) dikabarkan meminta Kementerian Perhubungan menerbitkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmeski stasiun kereta itu belum lengkap alias rampung semua. 

Mengutip Reuters, Kamis (8/8), informasi itu diketahui dari  dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Karena ketidaksiapan tersebut, Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut; Mott Macdonald, PwC, dan Umbra dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Pasalnya, semua konstruksi belum selesai.

CNNIndonesiaberupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Tapi, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu, di tengah kabar penolakan operasi dari Kemenhub, KCIC menegaskan Kereta Cepat akan mulai dioperasikan pada Agustus 2023 sebagai hadiah kemerdekaan ke-78 Indonesia.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pada tahap awal KCJB akan dilakukan soft launching. Nantinya masyarakat dapat mencoba layanan KCJB dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam ini.

"Masyarakat nantinya bisa mencoba menggunakan layanan KCJB dari Halim ke Padalarang, termasuk di dalamnya mencoba integrasi KCJB dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Stasiun KCJB Halim ke semua Stasiun pelayanan LRT Jabodebek serta KA Feeder yang mengintegrasikan Stasiun KCJB Padalarang dengan Stasiun KAI Bandung dan Cimahi," ujar Emir melalui keterangan resmi, Kamis (8/7).

Ia menyebut masa pengenalan operasional KCJB tersebut direncanakan akan diterapkan sampai September 2023. Adapun terkait tata cara dan skema pendaftaran untuk masyarakat dapat menggunakan jasa KCJB dalam masa pengenalan operasional tersebut sedang dibahas dan akan segera diumumkan.

Emir menuturkan pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang akan melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas dan akan ditambah secara bertahap.

[Gambas:Video CNN]

Selanjutnya, pengoperasian KCJB akan dijalankan secara normal sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km/jam.

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan. Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km/jam, 300 km/jam, 350 km/jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," tutup Emir.

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Dewan Kopi Indonesia: El Nino Bisa Perburuk Produksi Kopi Sumut******

Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan Sumatera Utara Ujiana Sianturi mengatakan fenomena kenaikan suhu akibatEl Nino bisa memperburuk produksi kopi di wilayah provinsi itu.

"Industri kopi Sumut bisa semakin rusak," ujar Ujiana di Medan, Sabtu (10/6) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : BMKG Ungkap Penyebab Kemarau Kering Makin Kering Selain El Nino

Di perdagangan internasional, harga kopi kualitas terbaik untuk ekspor disebut Ujiana mencapai sekitar Rp140 ribu per kilogram, lebih tinggi dari biasanya yang Rp90 ribu.

"Selain itu, ada pula serangan jamur pada kopi dan pohonnya meranggas sehingga tidak berbuah. Ini membuat kami tidak berani menandatangani kontrak (ekspor)," kata dia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, ada 50-60 persen peluang terjadinya El Nino di Indonesia pada semester kedua tahun 2023 dengan puncaknya diyakini pada Agustus.

Salah satu dampak El Nino yang sangat diwaspadai adalah terjadinya gagal panen. Gagal panen ini akan membuat kurangnya stok beras yang berujung pada meningkatnya harga.

Berdasarkan BMKG, El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

UU Antideforestasi Uni Eropa

Belum berhenti sampai di sana, dia mengklaim industri kopi di Sumut juga terganggu dengan adanya Undang-Undang AntiDeforestasi Uni Eropa yang resmi berlaku mulai pertengahan Mei 2023.

Regulasi tersebut menyatakan setidak-tidaknya tujuh komoditas yaitu sawit, kopi, kayu, daging, karet, kacang kedelai dan kakao, beserta produk turunannya, tidak boleh diekspor ke negara-negara anggota Uni Eropa jika tidak memenuhi syarat deforestasi atau penggundulan hutan.

"Kita sedang diembargo oleh Eropa. Mereka sekarang bertanya, kopinya dari mana? Dari hutan tidak? Anehnya, kenapa sebelumnya tidak ada peraturan seperti itu. Ini jadi seperti persoalan politik," tutur Ujiana.

Lihat Juga : MONEY HONEYPODCAST: Cuan Dolar Desa Devisa

Hanya dihormati

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

KAI Jamin Trainset LRT Jabodebek Bisa Atasi Lonjakan Penumpang******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAImemastikan jumlah trainset Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) bisa mengatasi lonjakan penumpang. 

Manager Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan penumpang LRT Jabodebek diperkirakan mencapai 137 ribu per hari pada tahap awal beroperasi. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah 5 persen setiap tahunnya.

Sementara, LRT Jabodebek akan mengoperasikan 27 trainset dengan kapasitas maksimal 1.300 penumpang. Kemudian frekuensi kereta per hari mencapai 434 perjalan pulang-pergi. Dengan begitu, LRT Jabodebek bisa menampung 137 ribu per hari.

Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan progres LRT Jabodebek saat ini telah mencapai 95,9 persen. LRT Jabodebek selanjutnya akan mengadakan soft launching pada 12 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Pendaftaran akan dibuka pada 10 Juli yang akan diumumkan di akun media sosial LRT Jabodebek.

Terkait tiket LRT Jabodebek, KAI mengusulkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp12.500. Sedangkan tarif jarak terpendek adalah Rp5.000 dan tarif paling jauh di kisaran Rp25 ribu.

Tarif itu disebut bisa jauh lebih murah karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberikan subsidi public service obligation (PSO). Namun, hingga saat ini aturan soal tarif belum diketok oleh Kemenhub, padahal tarif harusnya sudah ditentukan 3 bulan sebelum LRT beroperasi.

"Terkait tiket itu sebenarnya ranah pemerintah, Kemenhub. Sampai saat ini saya belum pegang SK Kemenhub terkait tiket," kata Kuswardoyo.

[Gambas:Video CNN]

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

PUPR Kucurkan Rp62,27 T untuk Pembangunan IKN Hingga 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).

Ia juga mengatakan Kementerian PUPR tengah membangun infrastruktur dasar di IKN pada tahun ini. Adapun anggaran untuk pembangunan ini sebesar Rp26,67 triliun yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.

Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi sebesar Rp1,14 triliun. Anggaran itu untuk pembangunan drainase utama dan pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Intake Sungai Sepaku.

[Gambas:Video CNN]

Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp9,72 triliun. Uang itu digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dan Barat, jalan tol IKN, pembangunan lingkar sepaku, jalan akses persemaian Mentawir pembangunan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan jalan akses bandara, dan pembangunan dermaga logistik.

Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi Rp11,58 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun kantor presiden, masjid negara, Sekretariat Negara, 4 kantor Kementerian Koordinator, penyiapan KIPP I dan II, penataan sumbu kebangsaan, pembangunan beranda kawasan Nusantara, pembangunan gedung PUPR, pembangunan IPA dan jaringan pembangunan IPAL, serta pembangunan TPST.

Ditjen perumahan mendapat alokasi sebesar Rp4,20 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan rumah tapak jabatan Menteri, serta pembangunan rumah susun (rusun) ASN dan Hankam.

Lalu, Dirjen Bina Konstruksi mendapat alokasi Rp0,03 triliun untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang, dan jasa terkait kinerja UKPBJ IKN.