sabatoto togel

Tawarikh Tirus

Zulhas Usul ke Negara ASEAN Impor Gandum Rusia Lewat China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan kepada anggota negara ASEAN untuk mempertimbangkan pengiriman impor gandumdari Rusia melalui China ataupun India.

Usulan tersebut disampaikan Zulkifli pada pertemuan konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan Rusia di Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/8).

"Tadi kami mendiskusikan kalau mau lebih mudah bisa melalui India atau melalui China itu bisa lebih mudah," ujarnya usai acara tersebut dikutip dari Antara.

Menurutnya, Indonesia tidak mengkhawatirkan jika terjadi hambatan impor gandum Rusia karena memiliki cadangan negara lain untuk mendapatkan stok. Misalnya, dari negara-negara di Benua Amerika seperti Kanada dan Amerika Serikat yang bisa mencukupi kebutuhan gandum nasional.

Namun, ia tak memungkiri meski Indonesia cukup santai, negara ASEAN lainnya khawatir sehingga pembahasan pasokan pertanian dari Rusia ke negara Asia Tengah menjadi topik penting.

Sementara itu, beberapa topik lain yang dibahas oleh negara ASEAN dan Rusia dalam pertemuan ini adalah implementasi kerja sama perdagangan dan investasi ASEAN-Rusia seperti workshop perdagangan daring ASEAN-Rusia.

Kemudian ada juga sektor pariwisata, konektivitas via penerbangan langsung, keamanan digital khususnya pembayaran elektronik dan animasi kreatif.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

Perusahaan Rokok Elektrik Juul Labs PHK 250 Karyawan******

Perusahaan rokok elektrik Juul Labs melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 250 orang karyawannya alias 30 persen dari keseluruhan tenaga kerja.

"Hari ini, JLI mengumumkan restrukturisasi perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan memposisikan kami terus memajukan misi kami selama periode ketidakpastian pasar," tulis pernyataan di situs resmi perusahaan, Rabu (23/8).

"Tujuan utama dari restrukturisasi ini agar kami bisa memaksimalkan profitabilitas dan perolehan arus kas, sambil terus berinvestasi pada prioritas inti kami," sambung Juul Labs.

Perusahaan rokok elektrik AS ini berada di bawah tekanan selama setahun terakhir. Mereka kudu menghadapi tuntutan hukum terkait pemasaran rokok elektriknya.

Pada April 2023 lalu, Juul sepakat membayar US2 juta atau Rp7 triliun selama delapan tahun untuk menyelesaikan klaim dari enam negara bagian AS, termasuk New York dan California. Juul Labs diputuskan memasarkan produk-produk adiktifnya kepada anak di bawah umur secara tidak sah.

Di lain sisi, ini bukan kali pertama PHK Juul Labs. Pada November 2019 lalu, perusahaan telah memangkas tenaga kerjanya hingga 650 orang demi berhemat US miliar. April 2020 lalu, Juul kembali mem-PHK sebagian karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

ADB Waswas Harga Beras Melonjak Bisa Picu Inflasi Pangan di Asia******

Badan Pangan PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) khawatir kenaikanharga berasyang menyentuh level tertinggi dalam 12 tahun terakhir bisa memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.

Kenaikan harga ini disebabkan larangan ekspor India sejak bulan lalu dan ancaman cuaca buruk akibat El Nino yang merusak produksi beras.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan," ujar Direktur Senior Bank Pembangunan Asia (ADB) Qingfeng Zhang kepada CNBC Internasional, dikutip Selasa (22/8).

Sebelum India memberlakukan larangan ekspor, inflasi pangan di Asia relatif terkendali sepanjang tahun ini. Maklum saja, beras adalah pasokan makanan utama yang mendorong inflasi paling besar.

Tak hanya beras, komoditas pangan lainnya dikhawatirkan akan ikut naik karena adanya iklim ekstrim akibat pemanasan global atau El Nino. Jika terjadi, maka lonjakan inflasi tak terhindarkan.

El Nino yang muncul kembali untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun menambah kekhawatiran, apalagi di tengah Rusia yang menarik diri dari inisiatif biji-bijian di Laut Hitam dan proteksionis kebijakan pangan dalam bentuk pembatasan perdagangan.

Lihat Juga : 5 Tanda Ekonomi China Sedang 'Sakit'

El Nino merupakan fenomena cuaca yang dipicu oleh pemanasan suhu air di Samudera Pasifik khatulistiwa bagian timur dan tengah, yang membawa kondisi cuaca liar yang menimbulkan malapetaka secara global.

Munculnya El Nino dikhawatirkan akan mengulang krisis pangan 2010-2012 lalu. Di mana saat itu, Bank Pembangunan Asia memperkirakan kenaikan harga pangan internasional mencapai 30 persen pada 2011.

[Gambas:Video CNN]

Lotere film dan televisi paling kuat

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Buruh Tuntut WFH Tanpa Potong Gaji Seperti PNS******

Buruhmenuntut pemerintah juga memberlakukan sistem work frome home (WFH) bagi buruh pabrik, sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) supaya polusiudara Jakarta bisa dikurangi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengakui pabrik memang tidak bisa diliburkan di tengah polusi udara. Akan tetapi, ia menegaskan para pekerja pabrik juga sama-sama manusia seperti PNS dan pekerja kantoran lainnya.

"Partai Buruh dan KSPI tidak setuju kalau WFH hanya berlaku untuk karyawan kantor, WFH juga harus berlaku bagi karyawan pabrik. Mereka harus dilindungi, puluhan juta loh dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ke Jakarta," katanya dalam dalam konferensi pers virtual, Senin (21/8).

Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, lalu shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergiliran.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up (MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang tidak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tambahnya.

Ia juga menolak jika ada pengusaha yang memotong upah buruh atau pekerja kantoran imbas adanya kebijakan WFH. Bahkan, dirinya siap memenjarakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jika ditemukan pemotongan upah imbas WFH ini.

Menurutnya, UU Cipta Kerja melarang adanya pemotongan upah atau pembayaran upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Jika ada, pelanggar bisa dikenakan pidana 1 tahun penjara.

"Kami akan gugat pidana si pengusaha 1 tahun penjara dan Pj Gubernur (Heru Budi) kami gugat 1 tahun penjara bilamana ditemukan perusahaan akibat kebijakan pj gubernur tadi WFH dipotong upah, kami gugat pidana. Apalagi buruh kerja di pabrik, tidak boleh dipotong, karena tidak mungkin mereka WFH murni," tutupnya.

Pemerintah menerapkan WFH bagi ASN demi mengatasi polusi udara yang melanda langit Jakarta belakangan ini. Salah satu instansi yang sudah menerapkan WFH adalah Pemda DKI Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Mereka menerapkan WFH 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai WFH hari ini. Aturan ini berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebut WFH berlaku hingga Oktober mendatang karena ada KTT ASEAN 2023 pada 4 September-7 September. Selain itu, WFH diharapkan bisa mengurangi kemacetan ibu kota.

"Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," ujarnya beberapa waktu lalu.