cara pinjam online di akulaku

Tong menguasai dunia

idr slot 89

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

pengamat dunia

taxi4d

Wapres Ma'ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalatnya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.

Wapres Ma'ruf Amin beserta rombongan yang tiba di masjid sekitar pukul 13.45 waktu setempat, langsung mengambil air wudu dan mengambil posisi shalat di deretan terdepan jamaah, tepatnya di belakang imam.

Wapres menjalani dengan saksama prosesi ibadah mulai dari shalat sunnah, hingga khotbah dan ikamah, serta shalat dua rakaat hingga tuntas.

Pewarta ANTARA yang turut serta dalam kegiatan itu mendengar ucapan dakwah berbahasa Arab yang disampaikan sang khotib sekaligus imam shalat, Syeikh Haroon Khaukha, bersuara serak dan terputus-putus.

Situasi yang sama juga berlangsung saat prosesi pembacaan ayat suci Al Quran shalat dua rakaat yang diikuti Wapres Ma'ruf dan rombongan.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret

Ahmad Ridwan, salah satu anggota jamaah Masjid Ponsonby yang dikonfirmasi mengatakan sang imam yang sudah sejak lama memimpin shalat di masjid tertua di Auckland itu, mengalami gangguan di pita suara.

"Memang beliau ada gangguan di pita suara, sehingga terdengar tidak jelas," katanya.

Beberapa saat setelah imam mengucap salam tanda berakhirnya prosesi shalat, Ma'ruf dan rombongan sempat berdialog dengan salah satu tokoh di masjid tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan shalatnya.

Wapres pun menyempurnakan shalatnya dengan melaksanakan shalat fardhu Ashar dua rakaat dan Dzuhur dua rakaat dengan pertimbangan dirinya yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Selandia Baru sebagai musafir.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang turut serta beribadah bersama Wapres mengatakan keputusan untuk melaksanakan shalat fardhu karena pelaksanaan Shalat Jumat yang sebelumnya diyakini Wapres tidak memenuhi rukun shalat.

"Shalatnya tidak sah, tidak memenuhi kaidah," katanya.

Terdapat sejumlah rukun shalat menurut syariah Islam, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Surat Al-Fatihah, rukuk, I'tidal, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, membaca Tasyahud, duduk iftirasy ketika membaca tasyahud, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, dan tertib.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

kehilangan masa remaja

erek 84

Yang Chaobin, Huawei: "Telecom Foundation Model" Mempercepat Transformasi Pintar******

Barcelona, Spanyol (ANTARA/PRNewswire)- Di MWC Barcelona 2024, Board Member & President, ICT Products & Solutions, Huawei, Yang Chaobin, melansir model dasar kecerdasan buatan (AI) untuk sektor telekomunikasi (telecom foundation model) yang pertama di industri.
Huawei Telecom Foundation Model menyediakan teknologi pintar yang mendukung inovasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, membuat terobosan dalam produktivitas jaringan, dan merealisasikan target teknologi pintar 5.5G. Inovasi teknologi di industri telekomunikasi secara historis menghasilkan jaringan operator yang lebih produktif, namun juga meningkatkan kebutuhan layanan. 5.5G mendatangkan kapabilitas jaringan yang semakin baik, didukung layanan yang lebih beraneka ragam, serta kesuksesan bisnis yang kian besar bagi pihak operator. Industri menuntut kehadiran transformasi teknologi yang signifikan, sebab layanan tersebut memerlukan teknologi pintar pada jenjang yang lebih tinggi. Teknologi pintar ini harus menyediakan layanan yang cepat, memberikan garansi pengalaman pengguna yang akurat, serta O&M efisien pada berbagai domain.
Huawei Telecom Foundation Model akan terus menawarkan keunggulan selama bertahun-tahun ke depan berkat pengalaman Huawei selama lebih dari 30 tahun dalam menyediakan dukungan servis.
Yang berkata, "Huawei Telecom Foundation Model mengandalkan keunggulan Huawei dalam teknologi pintar dan menawarkan dua jenis aplikasi: role-based copilot dan scenario-based agent. Kedua jenis aplikasi ini akan membantu pihak operator memberdayakan karyawan dan mengoptimalkan kepuasan pengguna yang menghasilkan produktivitas jaringan yang semakin tinggi."
Model dasar AI ini mendukung pihak operator beroperasi dengan pintar, serta mendukung interaksi dengan bahasa natural secara cerdas untuk berbagai jabatan kerja. Maka, wawasan karyawan dan efisiensi kerja pun meningkat. Model dasar AI juga menyediakan aplikasi intelligent agent untuk berbagai skenario operasional. Aplikasi ini mampu menganalisis dan menangani proses kompleks, serta mengorkestrasi solusi operasional guna menjamin pengalaman dan kepuasan pengguna.
Huawei Telecom Foundation Model juga akan meningkatkan nilai tambah dari teknologi pintar dengan memperluas penerapannya. Di acara tersebut, Yang juga membahas penerapan Telecom Foundation Model. Untuk menyediakan layanan secara cepat, asisten layanan dapat diaktifkan agar mendukung multi-modal assessment yang akurat dan penyediaan layanan cepat. Untuk menyediakan garansi pengalaman pengguna, kapabilitas Telecom Foundation Model dalam optimalisasi turut menjamin pengalaman pengguna secara multiobjektif. Untuk membantu troubleshooting, analisis cross-process poor-QoE dan penanganan berbasiskan dialog juga menjadikan proses troubleshooting jauh lebih efisien.
Menutup presentasinya, Yang mendorong mitra industri agar mengembangkan aplikasi teknologi pintar lewat kolaborasi industri, pelatihan SDM, serta inovasi dalam skenario bisnis. Dia juga mengajak sektor telecom foundation model untuk mengembangkan praktik terbaik dan menghadirkan semakin banyak teknologi pintar di industri telekomunikasi.
MWC Barcelona 2024 berlangsung pada 26-29 Februari di Barcelona, Spanyol. Di ajang ini, Huawei memamerkan produk dan solusi terbaru di stan 1H50 di Fira Gran Via Hall 1.
Menjelang peluncuran 5.5G secara komersial pada 2024, Huawei berkolaborasi dengan pihak operator dan mitra di seluruh dunia guna membuat inovasi baru dalam jaringan, komputasi awan, dan teknologi pintar. Secara kolaboratif, kita akan menggerakkan bisnis 5G dan membangun ekosistem industri yang berkembang pesat, serta menciptakan era baru transformasi pintar dan digital. Informasi lebih lanjut tersedia di: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix sebagai mak comblang

slot indo 777

Gubernur Kaltara lantik Pj Walikota Tarakan dan minta segera bekerja******

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara(Kaltara) Zainal A Paliwang melantik Bustan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tarakan, dan memintanya segera bekerja untuk masyarakat Kota Tarakan sampai adanya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

“Segera bekerja, turun tampung aspirasi masyarakat, jangan hanya di dalam ruangan,” kata Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.

Pelantikan Bustan sebagai Pj Walikota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-638 Tahun 2024 Tertanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tarakan.

Pelantikan Bustan dilaksanakan di Tanjung Selor, Jumat (1/3). Bustan adalah ASN aktif yang menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kalimantan Utara.

Gubernur menegaskan, jabatan Pj akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali dan dapat diganti jika hasil evaluasi tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

Pelantikan Pj Walikota Tarakan adalah bagian proses demokrasi di Indonesia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah, karena masa jabatan walikota dan wakil walikota Tarakan periode 2019-2024 telah berakhir.

Pergantian pemimpin daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah juga sebagai momentum penting karena Kota Tarakan merupakan daerah strategis pintu masuk Kalimantan Utara dan memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi ini.

“Untuk itu, saya minta Pj walikota melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan baik untuk menjalankan program pemerintahan, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Tarakan,” ujar Gubernur.

Selain tugas rutin dan pelayanan publik kepada masyarakat, Pj Walikota Tarakan juga diberi tugas menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

Menurut Zainal, Pj Walikota mesti berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjalankan tugas dengan baik hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota definitif hasil pilkada serentak 2024 mendatang.

“Ini adalah tugas penting bagi saudara sebagai penjabat walikota untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024 agar aman dan damai,” ujar Gubernur.

Gubernur Kalimantan Utara juga berterima kasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Periode 2019-2024 Khairul dan Effendhi Djuprianto telah berdedikasi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan selama lima tahun terakhir.
Baca juga: Gubernur Kaltara berikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas TPS
Baca juga: Gubernur Kaltara memberikan 100 bola lampu penerangan di Tarakan

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi Loli

sg 77 slot

Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian******

Jakarta (ANTARA) - "Amerika Serikat tidak dapat terus mendanai mesin perang (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu."

Pernyataan yang diunggah dalam platform X itu bukanlah disampaikan pejuang salah satu faksi perlawanan Palestina atau politisi dari negara-negara yang mengecam Israel, tetapi ditulis oleh seorang Senator Amerika Serikat Bernie Sanders.

Sanders, yang merupakan senator dari kalangan independen ini, menulis bahwa dengan anak-anak yang kelaparan di Gaza, bukannya membuka perbatasan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk, tentara Israel malah menembaki orang-orang yang putus asa mencari makanan dari truk bantuan.

Amarah yang ditunjukkan Sanders itu tampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh warga dunia yang memiliki hati nurani, yang mendengar kabar banyaknya korban tewas akibat tindakan penembakan yang dilakukan pasukan negara Zionis itu, padahal warga Palestina sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan, termasuk pada Kamis (29/2).

Tragedi yang terjadi di bagian barat Kota Gaza itu mengakibatkan jumlah korban tewas dalam catatan Kementerian Kesehatan di Gaza mencapai 112 orang.

Otoritas Palestina menyatakan Israel menyerang jalan di bagian barat Kota Gaza dan mengatakan bahwa penembakan tersebut telah menyebabkan sedikitnya 112 orang meninggal dan 760 lainnya terluka. Padahal, semua korban sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan.

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada wartawan mengecam penembakan yang dilakukan tentara Israel karena dengan sengaja menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina yang mencoba menerima bantuan.

Pihak militer Israel, dengan berbagai macam dalih yang dimiliki, berkilah bahwa mereka melakukan itu karena sekelompok warga berupaya merampok truk bantuan kemanusiaan.

Bahkan, lebih lanjut, Israel menuduh terbunuhnya warga Gaza itu kebanyakan disebabkan karena adanya orang yang terinjak-injak atau dilindas truk.

Menurut ucapan dari Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari, pihaknya hanya berupaya agar truk bantuan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Kamel Abu Nahel, seorang saksi mata yang mendapat perawatan di rumah sakit di Gaza, kepada media BBC menyatakan bahwa saat dirinya mendapatkan tepung dan kaleng makanan, tiba-tiba dirinya ditembak oleh pasukan Israel.

Hal itu mengakibatkan sopir truk bantuan panik dan terburu-buru menginjak gas dan dampaknya menabrak sejumlah orang yang juga menanti bantuan, termasuk kaki Kamel Abu Nahel juga terhantam truk tersebut.

Para petugas di rumah sakit di Gaza yang merawat banyak korban juga mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka yang dirawat menderita luka tembak atau adanya luka akibat pecahan dari peluru.


Penembakan langsung

Kelompok Hamas juga menolak penjelasan versi IDF, dengan menyatakan bahwa bukti yang ada menunjukkan adanya penembakan langsung ke arah warga, termasuk penembakan ke arah kepala.

Hamas dengan tegas menyebut serangan itu sebagai pembantaian keji yang ditambah dengan serangkaian pembantaian panjang yang dilakukan oleh entitas kriminal Zionis terhadap rakyat Palestina.

Selain itu, serangan mematikan terhadap warga yang mencari bantuan makanan itu dinilai merupakan bagian dari "perang kelaparan" yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Untuk itu, Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Arab diminta untuk dapat mengambil keputusan yang mewajibkan Israel menghentikan pembunuhan massal, pembersihan etnis, genosida dan pelanggaran hukum internasional di Gaza.

Hamas juga mengatakan pihaknya menganggap Israel dan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden bertanggung jawab atas eskalasi perang.

Senada, Kantor Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pembantaian buruk yang dilakukan oleh tentara pendudukan Israel telah terjadi.

Pernyataan itu menyatakan bahwa pembunuhan sejumlah besar korban sipil tak berdosa yang mempertaruhkan hidup mereka merupakan bagian integral dari perang genosida yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan terhadap rakyat Palestina, tulis kantor Abbas, seperti dikutip oleh kantor berita WAFA.

Pihak Gedung Putih atau pemerintah AS, dalam menanggapi pernyataan tersebut, menyebarkan hasil percakapan lewat telepon antara Presiden Biden dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Dalam rilis dari Gedung Putih itu disebutkan bahwa para pemimpin membahas apa yang terjadi di Gaza, bahwa mereka berduka atas hilangnya nyawa warga sipil dan sepakat bahwa insiden ini menggarisbawahi pentingnya mengakhiri perundingan sesegera mungkin dan memperluas aliran bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

Mereka juga dikatakan telah membahas upaya untuk segera membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Pembebasan sandera akan menghasilkan "gencatan senjata segera dan berkelanjutan di Gaza, selama, setidaknya enam pekan", lanjut rilis tersebut.


Penyelidikan menyeluruh

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Olivia Dalton kepada wartawan pada Kamis (29/2) mendesak adanya penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian tersebut.

Dalton menyebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Israel untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang menyebabkan tragedi tersebut.

Kejadian itu, ucapnya, menegaskan lagi pentingnya memperluas bantuan kemanusiaan supaya sampai ke mereka yang membutuhkan di Gaza.

Menariknya, di tengah retorika pentingnya bantuan kemanusiaan yang dikemukakan Gedung Putih, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam sidang di Kongres AS pada hari yang sama mengungkapkan bahwa AS telah memberi Israel 21.000 rudal berpemandu presisi sejak awal perang.

Austin menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan menteri di Israel, Yoav Gallant, dengan menyatakan bahwa "Saya berharap ketika kita memberikan amunisi kepada sekutu dan mitra, mereka akan menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab".

Austin juga mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan pemberian bantuan keamanan "bukanlah keputusan saya" dan bersikeras bahwa Israel menggunakan senjata yang diberikan "dengan cara yang bertanggung jawab."

Sebelumnya, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan bahwa AS memikul tanggung jawab penuh atas tingginya jumlah kematian di Gaza sebagai akibat dari veto yang digunakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

"Washington memikul tanggung jawab penuh atas jumlah korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat eskalasi ini. Jumlah mereka sekarang mendekati 30.000 jiwa. Dan itu adalah akibat dari veto Amerika di Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza," kata Nebenzia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ketahanan Pangan, Selasa (27/2).

Nebenzia juga meminta anggota Dewan PBB untuk tidak mengadopsi rancangan resolusi AS yang baru mengenai Gaza, karena resolusi tersebut merupakan "izin untuk membunuh" yang diberikan kepada Israel.


Mimpi buruk

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly kepada wartawan pada Kamis (29/2) menyatakan insiden mematikan di titik distribusi bantuan di Gaza sebagai "mimpi buruk" dan mengatakan bahwa penargetan warga sipil harus dihentikan.

Joly menegaskan pentingnya memastikan bahwa bantuan internasional terkirim ke Gaza dan masyarakat terlindungi ketika mereka pergi dan mendapatkan bantuan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya menyebutkan bahwa penembakan oleh Israel sebagai "satu lagi kejahatan terhadap kemanusiaan".

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan dalam platform X bahwa dia "merinding dengan berita tentang pembantaian lagi di kalangan warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan".

Borell mengatakan bahwa "kematian ini sama sekali tidak dapat diterima" dan bahwa "pencabutan bantuan pangan bagi masyarakat merupakan pelanggaran serius terhadap HHI (hukum humaniter internasional)."

Tidak tanggung-tanggung, Sekjen PBB Antonio Guterres juga ikut mengutuk insiden hari ini di Gaza utara, di mana lebih dari 100 orang dilaporkan meninggal atau terluka saat mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa.

Pernyataan tersebut berlanjut, "Warga sipil yang putus asa di Gaza membutuhkan bantuan segera, termasuk mereka yang berada di wilayah utara yang terkepung, di mana PBB tidak dapat mengirimkan bantuan selama lebih dari sepekan".

PBB dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat terkait dengan tragedi kematian konvoi bantuan Gaza itu. Para delegasi diperkirakan akan berkumpul di markas besar PBB di New York pada pukul 16:15 waktu setempat (Jumat, 04.15 WIB) menyusul permintaan dari pihak Aljazair.

Sebelumnya, Iran, melalui unggahan di X, telah mengusulkan kepada PBB agar dapat membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

Tuntutan dari Iran itu kian relevan, mengingat tragedi penembakan warga Gaza yang menunggu bantuan menunjukkan dengan gamblang sikap Israel yang lebih suka memuntahkan peluru daripada menahan diri guna mewujudkan gencatan senjata untuk perdamaian seutuhnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Sutra Kaisar Prasejarah

link slot paling gacor 2023

PUPR terapkan konsep bangunan hijau cerdas pada tower hunian ASN IKN******

Secara keseluruhan 47 tower akan terdiri dari 2820 unit hunian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menerapkan konsep bangunan hijau dan cerdas dalam proses pembangunan Tower Hunian ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Hunian ini didesain dengan konsep bangunan hijau, dan tentunya sudah dilengkapi dengan fasilitas dan meubelair lengkap di dalamnya agar para ASN bisa tinggal dengan nyaman. Jadi ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Sabtu.

Iwan menambahkan bahwa penerapan konsep bangunan hijau dan cerdas dengan teknologi terkini juga mendukung pengurangan efek gas rumah kaca.

"Secara keseluruhan 47 tower akan terdiri dari 2820 unit hunian. Para ASN-Hankam yang nanti bertugas di IKN akan dapat tinggal di unit hunian seluas 98 m2," katanya.

Masing-masing tower dibangun setinggi 12 lantai, dimana lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) seperti ruang bersama, toko, fitness, public space, dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian.

Pada setiap tower juga dilengkapi akses tangga dan lift darurat, panel surya di bagian rooftop serta smart home system.

"Setiap unit hunian sudah dilengkapi ruang keluarga, meja kerja, balkon, ruang makan, dapur, ruang laundry, kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, dan 2 kamar mandi," ujar Iwan.

Pada setiap bangunan diterapkan sistem kontrol listrik, sistem kontrol gas, sistem air bersih, dan sistem penghematan energi.

Untuk sistem keamanannya juga dilengkapi dengan sistem parkir, panic button, access control, sistem CCTV, sistem darurat untuk kebakaran, sistem evakuasi berbasis suara.

Baca juga: PUPR: Pembangunan Rusun ASN di IKN adopsi bangunan hijau dan cerdas
Baca juga: Kementerian PUPR: Prinsip bangunan hijau dan cerdas diterapkan di IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024