petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

admin jarwo

kta online tanpa bi checking 629Jutaan kata 299082Orang-orang telah membaca serialisasi

《admin jarwo》

Puluhan warga Teluknaga Tangerang diungsikan akibat banjir******

Puluhan warga Teluknaga Tangerang diungsikan akibat banjir
Petugas BPBD Kabupaten Tangerang saat mengevakusi warga yang terdampak banjir. ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Tangerang.
kita bangun dapur untuk memenuhi kebutuhan para korban
Tangerang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Banten, menyebutkan sebanyak 22 orang warga Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, mengungsi akibat banjir menggenangi rumah pada Sabtu.

"Ada sekitar 22 warga kita evakuasi dari lokasi banjir, mereka adalah warga rentan seperti lansia dan anak-anak," kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat di Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan, hujan yang mengguyur Kabupaten Tangerang sejak beberapa hari lalu membuat empat desa di dua kecamatan terendam banjir yaitu Desa Tanjung Burung, Tanjung Pasir, ketiganya di Kecamatan Teluknaga dan Desa Keramat di Kecamatan Pakuhaji.

Dia mengungkapkan, dua wilayah kecamatan yang terdampak bencana itu terdapat 5.413 jiwa yang berasal dari 19 rukun tetangga (RT).

"Banjir ini memang dari air sungai yang meluap hingga ke permukiman warga. Total yang terdampak ada tiga desa dengan dua kecamatan, jumlah total ada 5.413 jiwa," ujarnya.

Baca juga: Tiga orang meninggal tersengat listrik saat banjir di Tangerang
Baca juga: 492 rumah warga di Teluknaga Tangerang kebanjiran

Ia mengungkapkan, bencana alam banjir yang diakibatkan oleh intensitas hujan tinggi, sehingga meningkatkan volume aliran sungai setempat meluap.

Untuk situasi saat ini, kata dia, masih ada sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing sambil menanti air surut.

"Sebagian masih bertahan di rumah, karena air mulai surut," ujarnya.

Ia menambahkan, upaya penanganan bencana itu, pemerintah daerah melalui BPBD setempat kini telah membuka beberapa posko pengungsian bagi warga terdampak. Dan sejumlah bantuan logistik dalam memenuhi kebutuhan para korban juga sudah disalurkan.

"Bantuan logistik dan peralatan evakuasi sudah kita salurkan. Begitu juga kita bangun dapur untuk memenuhi kebutuhan para korban," kata dia.

Baca juga: Ratusan rumah warga OKU terendam banjir
Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak
Baca juga: Tim PMI dan BPBD Sukabumi evakuasi perempuan lansia terjebak banjir
 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap******

Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/HO-Dewan Pers/am.
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan bisa naik menjadi Peraturan Kapolri (Perkap).

Adapun ketentuan itu sudah ada sejak 2017, melalui nota kesepahaman (Mou) yang ditandatangani Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pun ingin ketentuan itu menjadi Perkap agar tak perlu diperbarui setiap tahunnya.

"MoU ini kita tindaklanjuti menjadi PKS, lalu sekarang sedang diinisiasi mudah-mudahan bisa menjadi Perkap," kata Ninik saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin.

Menurutnya Dewan Pers menjunjung tinggi kebebasan pers karena menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Dewan Pers dengan Polri bukan untuk memproteksi jurnalis dan perusahaan pers, melainkan memproteksi kebebasan pers.

Karena menurutnya, Dewan Pers tidak ingin Indonesia dipenuhi dengan informasi-informasi yang keliru. Maka dari itu, yang diproteksi oleh Dewan Pers adalah karya jurnalistik yang telah menempuh metode-metode jurnalistik.

"Jangan sampai kebebasan sipil dihadapkan dengan keamanan nasional," kata dia.

Terkadang, kata dia, ada beberapa media yang mengambil sumber informasi dari media sosial untuk dibuat menjadi sebuah berita, tanpa mengonfirmasi kepada narasumber. Tentu, kata dia, hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan di era Reformasi ini pers sangat bebas dan terbuka dibandingkan era Orde Baru. Menurutnya hal itu merupakan nilai dari demokrasi, karena publik bisa turut terlibat dalam mengawasi kebijakan.

Maka dari itu saat menjabat sebagai Kapolri, dia pun turut menandatangani nota kesepahaman terkait kemerdekaan pers agar permasalahan pers tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

"Kalau Dewan Pers menyatakan ada unsur pidana, baru diserahkan ke Polri," kata Tito yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Walaupun begitu, dia mengatakan kebebasan pers harus berada dalam koridor yang tidak mengganggu keamanan nasional. Menurutnya perusahaan pers harus melakukan kontrol di internalnya sendiri agar produk jurnalistik yang dihasilkan berkualitas.

"Karena kontrol internal yang kuat, akan memberi kepercayaan pada pihak eksternal," katanya.

Adapun pada tahun 2022, Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan utama PKS tersebut untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.
Baca juga: Dewan Pers ingatkan Polri bijak melihat perkembangan media
Baca juga: Polri-Dewan Pers Kerja Sama Tangani Sengketa
 

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:nos89

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
rtp slot 123
tafsir mimpi 3d d abjad
daftar link judi slot
new slot
selebtoto
slot gacor hari ini rtp
situs slot gampang maxwin 2022
20 link slot demo
pinjaman online legal ojk
Daftar isi semua bab
Bab 1 tokopedia promo code
Bab 2 slot terbaik 2023
Bab 3 voucher garuda
Bab 4 apk yang ada paylater
Bab 5 slot mania terbaru
Bab 6 link slot gacor malam ini
Bab 7 gacor 131
Bab 8 pinjol ilegal 2021 cepat cair
Bab 9 vita4d
Bab 10 qqkingbet
Bab 11 mahkota4d
Bab 12 sitikusprancis
Bab 13 online shop yang bisa pakai akulaku
Bab 14 pinjaman online bank jago
Bab 15 grabwin88
Bab 16 akun togel bonus new member
Bab 17 link baru gacor
Bab 18 nama link slot gacor
Bab 19 info slot gacor terpercaya
Bab 20 rupiah slot88 link alternatif
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4570bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Benua Kelaparan

buku mimpi 1001 togel 4d
Gunung Semeru erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir
Gunung Semeru erupsi pada Sabtu (17/2/2024) pukul 06.56 WIB yang terpantau dari Pos Pengamatan Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang. ANTARA/HO-PVMBG/pri.
Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir pada pertengahan Februari 2024.

Pada Sabtu ini, gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang, Jawa Timur tersebut mengalami erupsi dua kali pada pukul 06.56 dan 15.25 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, dalam laporan tertulis menyebutkan bahwa erupsi Semeru yang terjadi pada 17 Februari 2024, pukul 06.56 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak (4676 mdpl).

"Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 208 detik," katanya di Pos Pengamatan Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Sabtu.

Gunung Semeru erupsi kedua kalinya pada sore hari pukul 15.25 WIB dengan tinggi kolom erupsi tidak teramati dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 100 detik.

Pada Jumat (16/2) terjadi erupsi sebanyak dua kali yakni pada pukul 16.37 WIB dan 17.20 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 700 meter di atas puncak.

Baca juga: PVMBG rekam getaran banjir lahar hujan Gunung Lewotobi Laki-laki

Pada Kamis (15/2), Gunung Semeru tercatat empat kali erupsi yakni pukul 1.30 WIB, kemudian pada pukul 4.59 WIB, erupsi kembali pada pukul 6.28 WIB dan 10.54 WIB.

Sebelumnya pada Rabu (14/2) erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu terjadi sebanyak dua kali yakni 15.40 WIB dan 14.56 WIB, pada Selasa (13/2) erupsi juga terjadi dua kali yakni pukul 20.36 WIB dan 23.33 WIB, erupsi Gunung Semeru juga terjadi pada Senin (12/2) pukul 6.02 WIB.

Status Gunung Semeru pada level III atau siaga, sehingga masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Baca juga: PVMBG: Gunung Semeru sedang tidak baik-baik saja
Baca juga: Guguran lava meluncur 189 kali dari Gunung Merapi

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

angka jitu macau jam 13.00
Dinas Kesehatan DKI sebut 13 anggota KPPS harus menjalani perawatan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah setempat. ANTARA/HO-Pemprov DKI.
mayoritas penyakit  yang dialami petugas yakni penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala
Jakarta (ANTARA) - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut sebanyak 13 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus menjalani perawatan karena mengalami gangguan kesehatan merujuk data yang tercatat per 15 Februari 2024.

"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati di Jakarta, Sabtu.

Ani mengungkapkan mayoritas penyakit  yang dialami petugas yakni penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019, penyakit terbanyak yang dialami para petugas didominasi penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes.

Ani lalu mengatakan angka ini didapat setelah Dinkes melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya, dan masyarakat.

Pendataan ini terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO).

Dia lalu mengatakan sebelumnya Dinkes DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya guna memastikan kesehatan para petugas KPPS terjamin.

Dinkes DKI beserta fasilitas layanan kesehatan (fasyankes)  memberikan layanan kesehatan terintegrasi termasuk dalam hal ini kepada para penyelenggara Pemilu 2024.

"Kami sudah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS. Dimulai sejak menyaring calon anggota KPPS, dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta,” kata Ani.

Tidak hanya itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) Dinas Kesehatan juga memberikan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Satpol PP, termasuk juga petugas KPPS Pemilu sebanyak 4.000 orang dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.

Kemudian, sambung Ani, Dinkes juga melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS di tempat pemungutan suara (TPS).

Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi juga dibuka, terdiri dari 44 posko statis di tingkat kecamatan dan 267 posko bergerak (mobile) di tingkat kelurahan. Kegiatan ini berlangsung selama masa pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.

“Masih dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Dinkes DKI melalui petugas kesehatan lingkungan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” terang Ani.

Sosialisasi dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menyantap makanan maksimal empat jam setelah disajikan, dan memastikan makanan layak konsumsi.

Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat, seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan sampah, dan jauh dari lalu lintas kendaraan.

Ani menambahkan terkait dengan rencana pencoblosan ulang pada 18 Februari 2024 di 17 TPS yang terdampak banjir di Jakarta Utara, Dinkes akan menyiagakan dan memperkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS di sana.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta
Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

rajajudi88
BNPB jamin kebutuhan pokok untuk 472 korban banjir di Bungo, Jambi
Ilustrasi - Sejumlah petugas membagikan sembako kepada korban banjir. ANTARA/HO-Polda Jambi/am.
Ratusan korban tersebut merupakan warga dari tujuh kecamatan yang sampai saat ini rumahnya masih terendam banjir
Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjamin kebutuhan pokok terhadap 472 orang korban banjir di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terpenuhi selama mereka berada ditempat pengungsian.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa ratusan korban tersebut merupakan warga dari tujuh kecamatan yang sampai saat ini rumahnya masih terendam banjir.

Ketujuh kecamatan terdampak banjir itu meliputi Kecamatan Jujuhan Ilir, Tanah Tumbuh, Tanah Sepenggal, Bungo Dani, Bathin III, Pasar Muaro Bungo dan Bathin II Babeko.

Selama mengungsi, ia menyebutkan, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan air bersih untuk korban telah dipenuhi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama dinas sosial, dinas ketahanan pangan, dinas kesehatan, dan Perusaan Air Minum (PDAM) daerah setempat.

Selain itu, Pusdalops BNPB menyebutkan bantuan juga datang dari warga yang menyediakan bahan makanan sekaligus mendirikan dapur-dapur umum di wilayah terdampak banjir.

Baca juga: Tim SAR Jambi evakuasi 150 KK korban banjir di Kabupaten Bungo

Abdul menyebutkan, banjir tersebut dipicu oleh hujan intensitas tinggi dan berlangsung lama sehingga menyebabkan Sungai Batang Uleh, Batang Tebo dan Batang Jujuhan meluap pada Jumat (16/2) sekitar pukul 09:25 WIB.

BNPB menerima laporan dari petugas di lokasi hari ini, Minggu, banjir masih menggenangi 485 rumah warga, dan beberapa fasilitas umum lainnya di Kabupaten Bungo dengan ketinggian permukaan air 20-80 centimeter. Hal demikian terjadi karena air di Sungai Batang Tebo masih meluap akibat hujan yang masih mengguyur di sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo yang berjarak sekitar 290 kilometer dari Kota Jambi.

Namun, ia memastikan, tim petugas gabungan segenap unsur SAR, berikut kerelawanan masih bersiaga di lokasi bencana untuk meringankan beban warga dan mengurangi risiko selama terdampak banjir.

Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Kabupaten Bungo dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi pun siap untuk menangani kerusakan rumah, hingga kerusakan fasilitas umum jalan, dan jembatan, fasilitas sosial lainnya setelah banjir surut.

Baca juga: Basarnas Jambi catat 19.292 orang terdampak banjir di Bungo
Baca juga: Pemkab Bungo Jambi identifikasi 26 lokasi longsor

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi terlarang

agen judi bola parlay terpercaya
Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana
Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia saat memaparkan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 di Kantor KPU Jaktim, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim
akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengingatkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengubah rekapitulasi suara bisa dikenakan sanksi pidana dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang jujur dan adil.

"Berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Kamis.

Kemudian, lanjut dia, juga bisa dikenakan sanksi pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang anggota KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Dia menegaskan Bawaslu DKI Jakarta menggencarkan pengawasan rekapitulasi suara demi mencegah kecurangan selama Pemilu 2024.

"Bawaslu DKI masih mengawasi rekapitulasi suara secara melekat," tambahnya.

Dari aturan tersebut, dengan tegas tidak boleh ada manipulasi rekapitulasi suara baik untuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Bawaslu DKI Jakarta siap menjadi benteng bagi kedaulatan rakyat demi memastikan suara rakyat tidak boleh dicurangi. Oleh karena itu, Bawaslu DKI terus berjaga hingga rekapitulasi selesai.

"Jika ada dugaan kecurangan silakan masyarakat melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan butuh peran serta masyarakat dalam mengawasi proses rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, KPU kabupaten/ kota hingga provinsi (DKI).

"Hal ini sebagai wujud komitmen Bawaslu DKI Jakarta selaku pemilik kewenangan penindakan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu," ujarnya.

Masyarakat dapat melapor atau menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran melalui layanan WhatsApp (WA) Center Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota DKI Jakarta.

Viral di media sosial X, perbedaan data perolehan suara ditemukan dalam situs KPU dengan salah satu TPS di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (15/2).
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pedang dan Lan

rtp ceria777
Kemendikbudristek buka KIP Kuliah Merdeka 2024, ini cara mendaftarnya
Tangkapan layar - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Kahar dalam webinar Sosialisasi Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka di Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka 2024 mulai 12 Februari sampai 31 Oktober melalui beberapa proses tahapan serta syarat-syarat penerima.

Plt Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar mengatakan KIP Kuliah Merdeka merupakan program bantuan sosial sekaligus langkah investasi pemerintah untuk meningkatkan akses bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.

“Dengan KIP Kuliah Merdeka mahasiswa bisa melaksanakan kuliah dengan baik, lulus tepat waktu, dan mendapat prestasi sehingga dapat bekerja dan berkarya untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya di Jakarta, Selasa.

Bagi siswa yang ingin mendaftar KIP Kuliah Merdeka di laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/, berikut tahapan penerimaannya:

Baca juga: Kemendikbudristek telah buka pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024

Baca juga: Lewat KIP Kuliah, pemerintah ingin tingkatkan akses pendidikan tinggi

Tahapan penerimaan KIP Kuliah Merdeka:
1. Mendaftar akun pendaftaran KIP Kuliah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid serta email yang aktif,
2. Melengkapi seluruh berkas dengan benar dan jujur disertai bukti yang diminta,
3. Memilih jalur masuk perguruan tinggi dan mengikuti seleksi sampai dinyatakan lulus,
4. Mengikuti proses seleksi prioritas penerima dan dilakukan verifikasi kelayakan oleh perguruan tinggi,
5. Diusulkan sebagai calon penerima oleh perguruan tinggi dan ditetapkan oleh Puslapdik sebagai penerima KIP Kuliah,
6. Kuliah dengan prestasi terbaik dan lulus tepat waktu.
Seorang siswa sekolah menengah atas (SMA) sedang membuat akun pendaftaran KIP Kuliah Merdeka di Jakarta, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah)


Syarat utama:
1. Lulusan SMA/sederajat tahun 2024, 2023, 2022,
2. Diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada program studi (prodi) terakreditasi melalui semua jalur masuk perguruan tinggi baik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Teks (SNBT), atau mandiri.

Syarat ekonomi:
1. Prioritas pertama yaitu pemegang KIP SMA/sederajat atau Program Indonesia Pintar (PIP),
2. Prioritas kedua yaitu terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau terdata maksimal desil tiga Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)/Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),
3. Prioritas ketiga yaitu anak panti asuhan atau panti sosial,
4. Prioritas keempat yaitu dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pendapatan gabungan orang tua atau wali Rp4.000.000 setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000 per orang dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Berikut linimasa tahapan penerimaan KIP Kuliah Merdeka 2024:
1. Registrasi/pendaftaran akun KIP Kuliah Merdeka: 12 Februari sampai 31 Oktober 2024
2. Seleksi KIP Kuliah di perguruan tinggi: 1 Juli sampai 31 Oktober 2024
3. Penempatan baru: 1 Juli sampai 31 Oktober 2024

Baca juga: Kemendikbudristek: KIP Kuliah investasi bangsa bentuk SDM unggul

Baca juga: Kemendikbudristek tetapkan ketentuan calon penerima KIP Kuliah

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Lukisan Raja Roh

panen 55 slot online
Mahfud dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam
Cawapres RI Mahfud Md di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Sabtu (17/2/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengaku sudah mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Saya mendengar, baca berita dari Anda, kan sudah terberitakan," ujar Mahfud di Kantor Mahfud MD Initiative, Jakarta, Selasa.

Ia pun tak mempermasalahkan terkait sosok Hadi yang akan menggantikan dirinya sebagai Menko Polhukam hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin selesai pada 20 Oktober 2024.

"Iya, tidak apa-apa," katanya.

Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).

Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Baca juga: Jokowi belum siapkan nama menko polhukam pengganti Mahfud
Baca juga: Mahfud enggan beri usul nama menko polhukam pengganti dirinya

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024