petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

angka main germany prediksi raja dunia

link yang gacor hari ini 862Jutaan kata 413117Orang-orang telah membaca serialisasi

《angka main germany prediksi raja dunia》

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain.
Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt/bac)

Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas******

Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (kiri) berjabat tangan dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024). RDP yang menghadirkan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri tersebut membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan isu-isu terkini terkait pesta demokrasi itu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya mempunyai semangat yang sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan perlu adanya perubahan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya Komisi II DPR pada tahun 2019 pun telah mengajukan inisiatif terhadap Undang-Undang tersebut demi penyempurnaan sistem pemilu. Salah satu penyempurnaannya, kata dia, yakni terkait ambang batas parlemen atau parliamentary treshold(PT). "Buat saya, apa yang diputuskan oleh MK tersebut sama dengan semangat yang ada di Komisi II DPR RI," kata Ahmad Doli saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa perubahan itu nantinya harus melalui kajian sehingga penetapan besaran PT memiliki dasar. Selain itu, dia menilai perubahan ambang batas itu dapat mengurangi suara terbuang dalam pemilu. Selain itu, menurutnya MK pun menegaskan bahwa perubahan itu perlu dilakukan dengan pembuatan undang-undang sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Pembuatan undang-undang itu, kata dia, juga perlu memasukkan pertimbangan penyederhanaan partai politik. "Artinya DPR dan pemerintah harus melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017," kata dia. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:bandar798

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
menang303
tafsir mimpi 55
money kilat ilegal atau legal
slot judi online terpercaya
slot terbaik gampang menang
cara pinjam uang di bank bjb tanpa jaminan
link slot gacor 2022 terbaru
slot gacor 5000 login
pinjol monas
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot demo 99
Bab 2 tafsir mimpi 2d abjad
Bab 3 tafsir mimpi 2d abjad bergambar lengkap
Bab 4 slot deposit dana online resmi
Bab 5 82 togel
Bab 6 info link slot gacor
Bab 7 uerotogel
Bab 8 bocoransgp
Bab 9 maksud pola gacor slot
Bab 10 nama situs slot resmi
Bab 11 kredit hp online terpercaya
Bab 12 jasaqq
Bab 13 cara menghadapi pinjol
Bab 14 epicwin88
Bab 15 slot gacor terpercaya 2023
Bab 16 bendera88
Bab 17 kilat77
Bab 18 fanta168
Bab 19 agen pgsoft
Bab 20 facebook slot gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah177bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Kemegahan Netheril

pusat slot 888
KPAI: Tingginya kekerasan di lembaga pendidikan jadi persoalan serius
Anggota KPAI bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya, Aris Adi Leksnono. (ANTARA/Asamaul)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang bahwa tingginya angka kekerasan di lembaga pendidikan merupakan persoalan serius yang harus dibenahi.

"Tingginya angka kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan adalah persoalan serius, apalagi hingga berdampak kematian," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Aris Adi Leksono, lembaga pendidikan seharusnya menjadi rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak.

"Tapi ironisnya justru praktik kekerasan banyak terjadi," katanya.

Baca juga: KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Menanggapi kasus penganiayaan berujung kematian santri di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pihaknya menegaskan bahwa kekerasan terhadap BM (14) yang berujung kematian merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada perlindungan anak atas hak hidup dan tumbuh kembang, serta perlindungan khusus anak korban kekerasan fisik dan psikis.

Pihaknya menyesalkan berulangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"KPAI menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya santri berinisial BM," kata Aris Adi Leksono.

Sebelumnya, seorang santri berinisial BM (14) meninggal dunia di Pondok Pesantren Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.

Informasi awal yang diungkapkan pihak pesantren terkait penyebab santri tersebut meninggal adalah karena terjatuh di kamar mandi.

Kemudian akhirnya diketahui bahwa BM menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan para seniornya.

Polisi selanjutnya menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Dua dari empat pelaku masih usia anak.*

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

Baca juga: Kementerian PPPA: Semua pesantren harus penuhi standar LPKRA

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Pencuri besar

situs slot new member 100 persen
Jokowi: Indonesia jadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri pembukaan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/3/2024). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU/aa.
Palembang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.

“Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan,” kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang, Jumat.

Ia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir landskap politik dan ekonomi global itu berubah karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.

“Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung bahkan ekonomi global penuh ketidakpastiannya, sulit dikalkulasikan. Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju," jelasnya.

Meski demikian, Jokowi mengatakan tantangan Indonesia menjadi negara maju itu juga sangat besar. Salah satu tantangan itu adalah soal hilirisasi.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

Baca juga: Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN 

"Saya kasih contoh seperti tambang Freeport yang sudah 55 tahun itu hanya mengekspor tembaga, akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka mengekspor hanya tembaga atau ada emasnya," ujarnya.

Menurut dia, tidak mudah membangun smelter karena selama ini Indonesia terlalu nyaman mengirim bahan mentah ke Jepang, Spanyol dan sebagainya. Maka, dengan pembelian saham 51 persen PT Freeport oleh BUMN, akan memudahkan program hilirisasi melalui pembangunan smelter.

"Kita kehilangan nilai tambah dan kesempatan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa. Maka dari itu, sembilan tahun yang lalu saya paksa mereka membangun yang namanya industri smelter dan Insya Allah pada Juni 2024 smelter PT Freeport akan beroperasi dan akan merekrut sekitar 15 hingga 20 ribu anak bangsa untuk bekerja,” katanya.

Jokowi mengatakan hilirisasi tidak hanya akan didorong industri tambang saja, akan tetapi juga perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan dan industri lainnya.

"Semuanya akan kita hilirisasikan agar dapat nilai tambah dan terbukanya lapangan pekerjaan," kata dia.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Biarkan orang itu pergi

situs slot login
Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain.
Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt/bac)

Kotak Makanan Ogre

game terlengkap
Bunda lagi bingung cari baju anak? Beli di Transmart Full Day Sale aja karena ada diskon dan harga spesial untuk baju dan sepatu anak.
Baju dan sepatu anak di Transmart Full Day Sale diskon sampai 50% + 20%. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Bunda lagi bingung cari baju anak? Beli di Transmart Full Day Sale aja karena ada diskon 50 persen plus 20 persen dan harga spesial untuk baju dan sepatu anak.

Promo ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga :
Belanja Hemat di Transmart, Pakai Allo Bank Tambah Diskon 20%

Bunda bisa dapatkan tambahan diskon 20 persen pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bikin hemat kantong.

Caranya downloadAllo Bank di Google Play Store atau App Store, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengajukan Allo Pay Later.

Selain pakai Allo Paylater, Bunda bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau enggak di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera ke gerai Transmart terdekat!

Gif banner Allo Bank
(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

new slot 88 login
Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon Musk di Tesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760).
Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon Musk di Tesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760). (REUTERS/ADREES LATIF).
Jakarta, CNN Indonesia--

Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon MuskdiTesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760). Jumlah yang diterima tersebut dinilai tidak adil bagi pemegang saham.

Melansir Reuters, Rabu (31/1), keputusan tersebut membatalkan paket gaji terbesar di perusahaan AS. Paket kompensasi Musk sebagai pemimpin perusahaan kendaraan listrik jauh lebih besar daripada paket gaji eksekutif mana pun hingga saat ini.

Kasus ini berawal saat investor bernama Richard Tornetta menggugat Musk dan beberapa direktur Tesla pada 2018 karena menganggap paket gaji Musk tidak adil. Paket gaji Musk pada 2018 memberinya hibah saham senilai sekitar 1 persen ekuitas Tesla setiap kali perusahaan mencapai salah satu dari 12 tahap peningkatan tujuan operasional dan keuangan.

Ia mengklaim bahwa pembayaran tersebut tidak diperlukan untuk memberi insentif kepada Musk agar mencapai kesuksesan bagi Tesla, karena Musk sudah memiliki sekitar 22 persen saham pembuat mobil tersebut.

Namun, Dewan Tesla mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa paket pembayaran diperlukan untuk menyelaraskan insentif Musk dengan pemegang saham dan untuk membuatnya tetap fokus pada perusahaan saat perusahaan meningkatkan produksi Model 3.

Mereka berpendapat bahwa Musk tidak menerima kompensasi apa pun selain opsi saham dan jika Tesla tidak mencapai target dalam paket pembayaran, Musk tidak akan menerima uang apa pun.

Sementara itu, Musk mengatakan pada Januari lalu bahwa paket pembayaran baru dengan dewan direksi sedang dilakukan sambil menunggu hasil kasus mengenai paket tahun 2018.

Tim hukum penggugat mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa dewan dapat mengadopsi rencana baru untuk membayar Musk atas pekerjaannya selama lima tahun terakhir.

Di lain sisi, para ahli mengatakan Musk kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

mpo99
Makan siang gratis disarankan mengandung protein hewani dan sayur
Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)
Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis gizi klinik Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, M. Gizi., Sp.GK(K) menyarankan agar dalam menu makan siang gratis mengandung lauk berprotein hewani dan sayur.

Gaga, pengajar di Universitas Padjadjaran, saat ditemui di Jakarta, Jumat, menilai protein harus berupa hewani karena dua alasan, pertama yaitu bioavailabilitas (BA) atau ketersediaan hayati lebih tinggi.

"Protein hewani memiliki bioavailabilitas lebih tinggi, lebih mudah diserap, lebih mudah menjadi bagian dari tubuh," kata Gaga.

Kedua, protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dibanding protein nabati. Dengan asam amino esensial, anak bisa cepat tumbuh tinggi karena sel baru cepat terbentuk dan sel yang rusak cepat diperbaiki.

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Asam amino esensial juga mendukung perkembangan otak. Pada perempuan yang sedang hamil, asam amino esensial bisa menghasilkan sel-sel reproduksi yang berkualitas, termasuk ketika menyusui.

"Jadi, sangat penting protein hewani itu untuk menunjang pertumbuhan anak dan memenuhi kebutuhan asam amino esensial," kata Gaga.

Jika menggunakan protein nabati, dia menilai pilihan yang baik adalah tempe, yang terbuat dari kedelai.

"Itu yang paling bagus, lebih mudah dicerna karena sudah ada proses fermentasi," kata Gaga.

Program makan siang gratis diuji coba di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (29/2). Uji coba itu terdiri dari empat menu makan siang, yaitu nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado, yang ditaksir seharga Rp15.000 per porsi.

Gaga menilai menu siomay mengandung karbohidrat sederhana dan sedikit protein dari bumbu kacang. Menu nasi ayam dan nasi telur yang utuh, menurut Gaga, sudah lumayan bergizi, tapi, kurang lengkap karena tidak ada sayur.

Gado-gado, yang terdiri dari sayuran, bumbu kacang dan telur, mengandung vitamin dan protein. Jika telur tidak utuh, maka kandungan protein dalam menu juga berkurang.

Dia menyarankan pada usia anak-anak, sebaiknya dalam sekali makan terdapat minimal 50 gram protein hewani.

"Misalnya satu potong ayam 50 gram atau telurnya satu, jangan setengah karena kurang," ujar Gaga.

Baca juga: Makan siang gratis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Baca juga: Ini rekomendasi dokter gizi untuk menu buka puasa lebih sehat

Baca juga: Dokter gizi: Sesuaikan menu sarapan dengan jenis aktivitas

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024