abjad 3d

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Jokowi: Seluruh Pintu Pelabuhan Indonesia Tertutup untuk Kepentingan Israel******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa seluruh pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk berbagai kepentingan Israel, menimbang isu kapal perdagangan Israel yang akan berlabuh ke Tanah Air.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam keterangan resminya mengenai dukungan untuk Palestina di Istana Bogor pada Jumat (26/1/2024) sebagai tanda bahwa Indonesia kini akan menutup pintunya bagi kapal-kapal Israel.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu,” tuturnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (27/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Adapun, dalam keterangan resmi tersebut, dia menentang pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu bahwa tidak ada masa depan bagi two-state solution.

Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel pada kamp pengungsi di Khan Younis dan mengatakan bahwa Israel telah menambah daftar panjang pelanggaran hukum internasional mengenai pendudukan di Palestina.

Sikap yang dituturkan oleh Jokowi tersebut terhadap Israel sebelumnya juga dilakukan oleh negeri tetangga yakni Malaysia.

Masih dilansir Bisnis.com,Negeri Jiran tersebut memutuskan tidak menerima kapal berbendera Israel berlabuh di negaranya dan melarang kapal apapun yang akan menuju ke Israel pada Desember 2023 lalu.

Adapun, hal tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Desember 2023 dan pada saat yang sama melarang perusahaan pelayaran ZIM yang berbasis di Israel.

“Pemerintah Malaysia memutuskan untuk memblokir dan melarang perusahaan pelayaran ZIM yang berbasis di Israel untuk berlabuh di pelabuhan mana pun di Malaysia,” jelas Anwar, melalui pernyataan resminya yang juga dibagikan lewat akun resmi platform sosial media X ‘Twitter” yakni @anwaribrahim, Rabu (20/12/2023).

Langkah yang dilakukan oleh Malaysia adalah sebagai respons terhadap tindakan Israel yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional, dengan pembantaian dan kebrutalan yang terus berlanjut terhadap warga Palestina.

Menurut Anwar, Malaysia yakin bahwa keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi aktivitas perdagangan negaranya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Tutup Pintu Pelabuhan Indonesia untuk Kepentingan Israel”

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Rekonsiliasi Jokowi dan Megawati Dinilai Sulit Dilakukan, Ini Sebabnya******

Solopos.co, KUPANG —Pengamat politik sekaligus pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, mengatakan rekonsiliasi Jokowi dengan Megawati bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit dilakukan hingga Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI.

Hal ini karena perbedaan ideologi antara Jokowi dan Megawati yang sangat kentara. Pernyataan itu disampaikan Mikhael Batoana terkait upaya rekonsiliasi antara kedua tokoh ini setelah pengiriman bunga Anggrek dari Jokowi untuk Megawati di hari ulang tahunnya.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Garis demarkasi antara ideologi Jokowi yang lebih pragmatis dengan ideologi Megawati yang teguh dan berprinsip, saya kira sulit didamaikan,” kata Mikhael Bataona di Kupang, Kamis (25/1/2024).

Menurut dia, sejak pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto melalui cara yang melawan konstitusi atau disebut sebagai manipulasi hukum di MK sampai Ketua MK yang juga adik ipar Jokowi dijatuhi vonis sanksi etik berat, memperlihatkan bahwa Jokowi sudah dengan tegas meninggalkan PDIP dan Megawati yang menentang cara-cara menerobos hukum demi kekuasaan.

“Itulah yang saya kira menjadi basis utama prinsip ideologis mengapa Jokowi berbeda dengan Megawati dan PDIP. Jadi, ini bukan sekadar persoalan pribadi Jokowi atau Megawati, tapi persoalan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, demokrasi, dan prinsip dasar negara hukum,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, Megawati yang terus menerus menyampaikan ketegasannya yang berhadap-hadapan dengan kekuasaan adalah bagian dari prinsip ideologis itu, yaitu menjaga demokrasi dan konstitusi.

“Maka, ketika Jokowi merasa tidak lagi membutuhkan PDIP, Megawati, dan sebagian besar pendukungnya di Pilpres 2019, karena anaknya Gibran maju bersama Prabowo, tentu saya kira wajar dan rasional,” katanya.

Itulah bagian lain dari politik praktis dan perebutan kekuasaan yang terkadang kasar dan tidak lagi mengenal kawan atau lawan.

“Tapi bagi Megawati dan PDIP, saya membaca bahwa prinsip dan positioningmereka adalah terus menjaga demokrasi dan konstitusi meski harus menelan pil pahit dengan berhadap-hadapan dengan Jokowi di Pilpres ini dan pasti akan terus ke depannya pasca Pilpres,” kata Bataona.

Dengan semua hal yang sudah terjadi sejauh ini, dia menilai peluang rekonsiliasi antara Jokowi dengan Megawati sulit dan sangat berat dilakukan. Bahkan dengan gamblang dia menyebut peluangnya sangat kecil. Meskipun peluang itu ada, tetapi semua inisiatifnya harus dimulai dari Jokowi.

Dewa Badai

Gegara Sebut Pertanyaan Gibran Receh, Mahfud MD Dilaporkan Awaslu ke Bawaslu******

JAKARTA — Advokat Pengawas Pemilu (Awaslu) melaporkan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu soal dugaan penghinaan kepada Gibran Rakabuming Raka. 

Ketua Awaslu, Muhammad Mualimin mengatakan pelaporan ini berangkat dari lontaran kata yang diduga menghina dari Mahfud MD terhadap lawannya di debat Cawapres pada (21/1/2024). 

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Apa yang disampaikan Mahfud termasuk kata kata gila, ngawur, recehan, pertanyaan tidak ada gunanya itu mengarah ke penghinaan paslon lain. Untuk itulah kami laporkan ke Bawaslu supaya Bawaslu menindak Mahfud,” kata Mualimin di Bawaslu, Kamis (25/1/2024), dilansir Bisnis.com. 

Kemudian, Mualimin mengatakan dasar pelaporan ini adalah Pasal 72 ayat 1 huruf c PKPU 20 Tahun 2023 Juncto Pasal 280 ayat 1 huruf c dan Pasal 521 UU No.7/2017 tentang Pemilu. 

Singkatnya, aturan tersebut melarang peserta kampanye untuk menghina peserta lainnya. “Itu ada ancaman pidananya 2 tahun dan denda Rp24 juta,” tambahnya. 

Adapun, barang bukti yang dibawa Awaslu untuk melaporkan Mahfud MD yaitu barang bukti link video dan beberapa tautan berita yang telah di-print saat debat cawapres tersebut. 

Dia juga menegaskan bahwa pelaporan ini murni dari pihaknya selaku masyarakat dan tidak terafiliasi paslon manapun termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. 

“Jadi apa yang kami lakukan ini murni kerja kerja mandiri, idealis dan aspirasi kami sebagai warga negara dalam mengawal pemilu,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, Mahfud Md dalam debat kedua Cawapres di Pilpres 2024 mengatakan bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka adalah pertanyaan receh sehingga tidak perlu dijawab. 

“Saya juga ingin mencari jawabannya, ngawur juga. Ngarang-ngarang tidak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau akademis itu, gampangnya kalau bertanya yang gitu-gitu recehan,” jelasnya, ketika kembali menanggapi tanggapan dari Gibran. 

Menimbang hal tersebut, Mahfud menilai bahwa pertanyaan yang diberikan oleh Gibran tidak layak dijawab olehnya. 

“Oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan ini. Tidak ada jawabannya, terima kasih,” terangnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu Gara-gara Pertanyaan Receh Gibran”

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Sepakat dengan Ganjar, Ini Alasan Mahfud Md Belum Mundur dari Kabinet Jokowi******

SEMARANG —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md menyatakan dirinya akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Jokowi pada waktu yang tepat.

“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Menurutnya, pengunduran diri itu akan dilakukan secara baik-baik sehingga tidak ada pertentangan. Adapun opsi mundur sebagai Menko Polhukam telah didiskusikan dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Dalam diskusi internal itu, Mahfud menyatakan akan mundur dari kabinet secara baik-baik. “Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” sambung dia.

Mahfud pun menyoroti pernyataannya saat debat cawapres terakhir di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) lalu di mana dia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang sudah memberi kepercayaan kepadanya mengemban tugas sebagai Menko Polhukam.

“Saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya,” ucap Mahfud.

Dia juga bersedia mendampingi Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024 karena yakin sosok mantan Gubernur Jateng tersebut adalah pemimpin yang pro-rakyat.

Alasan Mahfud Md Belum Mundur

Sementara itu, dia menjelaskan alasan dirinya tidak langsung mundur saat ini. Pertama, tidak ada aturan menteri harus mundur dari jabatannya bila mencalonkan diri sebagai capres/cawapres.

“Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, pejabat pusat lah. Tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa walikota pun tidak harus mundur,” jelasnya.

Kedua, Mahfud juga menjamin meski dirinya menjadi cawapres, dia tidak menggunakan fasilitasnya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye.

“Ini sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun saya cawapres,” ungkap Mahfud.

Kemudian, dia juga mengatakan telah meminta kepada pemerintah daerah (pemda) yang dikenalnya agar tidak menjemput atau melayaninya jika datang ke daerah-daerah.

“Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan. Maksud saya agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi capres atau cawapres jangan mau dijemput pejabat Pemda. Jangan mau diantar atau didampingi. Hanya minta pengamanan saja pada Polri,” pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud Md dan menyarankan agar mundur dari jabatan Menko Polhukam.

“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fairlebih baik mundur lah,” kata Ganjar saat ditemui wartawan di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Yenny Wahid: Jangan Pilih Presiden karena Diberi Bansos******

KULON PROGO —Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pemilu 14 Februari 2024.

Saat berkampanye di Kulon Progo, Minggu (28/1/2024) mengatakan, Ganjar-Mahfud sebagai pasangan pemimpin yang tepat untuk bangsa ini. Sebab Ganjar merupakan pemimpin yang mau duduk dan makan bersama dengan rakyat kecil.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Sementara Mahfud juga dinilai sebagai sosok yang sangat dibutuhkan Indonesia ke depan. Sebab ia terus berupaya memberantas korupsi.

“Kita tidak hanya berjuang untuk kemenangan mereka, tetapi juga kepentingan bersama,” kata Yenny dalam orasi Kampanye Nasional PDIP di Alun-alun Wates, Kulon Progo, sebagaimana dilansir Antara.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani. “Jangan mau pilih salah satu pasangan calon hanya karena diberi bantuan sosial (bansos),” ujarnya.

Yenny mengatakan kalau ada pasangan calon lain yang memberi bansos namun disertai dengan kewajiban memilih pasangan calon tersebut. Ia menilai upaya tersebut jadi salah satu bentuk suap dan merupakan pelanggaran hukum.

Ia pun berharap masyarakat menganggap bansos yang diberikan tersebut sebagai sedekah. Sebab dengan demikian masyarakat tidak terbebani dengan kewajiban memenangkan salah satu pasangan calon.

“Kalau jadi sedekah, kita tidak wajib memilih sesuai arahan pasangan calon tersebut,” ucap Yenny.

Puluhan ribu simpatisan berdatangan sejak 11.00 WIB. Mereka datang dari berbagai penjuru, tak hanya dari DIY, tetapi juga Jawa Tengah.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan kampanye nasional di Alun-alun Wates bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta ini sekaligus mengangkat seni budaya lokal, seperti Tari Angguk.

“Kampanye ini merupakan Hajatan Rakyat Yogyakarta,” katanya.

Kisah reboot Fahai

Lewat Instagram, Luhut Undang Cak Imin ke Weda Bay dan Morowali, Ini Tujuannya******

JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ingin mengajak calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berkunjung ke sejumlah pusat industri pengolahan logam berat seperti Weda Bay dan Morowali. 

Hal itu diungkapkan Luhut saat menanggapi pernyataan Cak Imin dalam Debat Keempat atau Debat Cawapres Kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam. 

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Saat itu, pasangan dari calon presiden Anies Baswedan itu menilai bahwa pemerintah telah mengizinkan eksplorasi nikel secara ugal-ugalan dan mempekerjakan banyak tenaga kerja asing (TKA) dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. 

Melalui sebuah video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1/2024) malam, Luhut meresponsnya. 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan (@luhut.pandjaitan)

Menurut Luhut, ajakan kepada Cak Imin untuk bertandang ke pusat pengolahan nikel di Weda Bay, Maluku Utara, dan Morowali, Sulawesi Tengah, itu untuk menunjukkan secara langsung kondisi riil di lapangan yang merupakan buah dari hilirisasi atau penghiliran yang digaungkan pemerintah selama ini. 

“Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin tuh berkunjung ke Weda Bay, Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Daripada Anda [Cak Imin] berbohong kepada publik, yang menurut saya itu adalah satu karakter yang tidak bagus untuk mencapai suatu posisi, Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi [hilirisasi nikel],” ungkap Luhut dalam video berdurasi 8 menit 23 detik. 

Luhut menegaskan bahwa penghilirian nikel terbukti membawa dampak masif bagi ekonomi nasional dan juga regional. 

Dia menyajikan data yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Sulteng menurun dengan upaya hilirisasi potensi sumber daya alam (SDA) di daerah. 

“Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Nah itu apa? karena pertumbuhan ekonomi di sana. Kemudian, kalau di Morowali, kalau kita lihat 2015, itu 15,8% kemiskinannya dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan,” jelasnya.  

Terkait klaim Cak Imin bahwa program hilirisasi didominasi oleh TKA, Luhut pun memberikan klarifikasi. Menurutnya, jumlah TKA untuk hilirisasi nikel itu berkisar 10%–15%. 

Proporsi pekerja asing itu, jelasnya, tidak terhindarkan karena Indonesia saat ini sungguh tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas yang sesuai untuk melakukan pekerjaan dalam proyek hilirisasi.  

Namun, Luhut menambahkan saat ini secara bertahap proporsi pemanfaatan TKA itu dikurangi. Sebab, pemerintah mengklaim telah melakukan banyak pelatihan kepada SDM lokal yang nantinya bisa menggantikan peran TKA.  

“Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita juga munafik. Jangan kita membohongi publik dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda calon pemimpin. Karakter itu menurut saya yang nomor satu, bukan soal pintar,” tegasnya.

Seperti diketahui, Cak Imin mengritik upaya hilirisasi nikel yang digerakkan pemerintah lantaran terlalu berlebihan tanpa memperhitungkan dampaknya pada lingkungan. Pemanfaatan TKA pun menjadi sorotan., 

“Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat. Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan,” kata Cak Imin dalam debat tersebut.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Luhut Undang Cak Imin Berkunjung ke Weda Bay dan Morowali, Buat Apa?”