petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

alfamabet

cara dapat uang 2 juta 380Jutaan kata 357025Orang-orang telah membaca serialisasi

《alfamabet》

Cerita Megawati perjuangkan NU dan Muhammadiyah memenangi Zayed Award******

Cerita Megawati perjuangkan NU dan Muhammadiyah memenangi Zayed Award
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan dalam acara "Perayaan Isra Mikraj 1445 Hijriah serta Tasyakuran Penganugerahan Penghargaan ZAHF Tahun 2024 kepada Muhammadiyah dan NU” di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menceritakan perjuangannya saat menjadi dewan juri agar organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memenangkan penghargaan Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2024.

Mulanya, kata dia, dengan mendapatkan tawaran sebagai dewan juri dari Sekretaris Jenderal ZAHF Prof. Mohamed Abdusalam yang merupakan permintaan dari Imam Besar Al Azhar Prof Ahmad el Thayyeb. Namun demikian, dirinya sempat mempertanyakan tawaran tersebut.

"Lalu saya tanya kembali, lho kok beliau kenal saya? Rupanya beliau mengikuti terus sepak terjang perjuangan saya. Yang dikatakan oleh Bapak Sekjen bahwa Ibu (Megawati) ini salah seorang Ibu, perempuan, yang selalu memperjuangkan nasib banyak manusia, tetapi selain itu juga selalu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia ini," cerita Megawati di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu.

Megawati kemudian bersedia menjadi dewan juri dan meminta Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi untuk mendampingi dirinya.

"Karena kami boleh mengambil asisten begitu untuk bisa menjadi penghubung, seperti tadi yang telah dikatakan itu karena melalui Zoom dan lain sebagainya, dan saya belum punya pengalaman sama sekali sebagai juri," ujarnya.

Megawati lalu mengajukan Muhammadiyah dan NU untuk masuk nominasi penerima penghargaan dan bersaing dengan 120 nominasi lainnya.

Ia kemudian harus menghadapi adanya kocokan untuk mendapat tiga nominasi dan tiga nominasi cadangan. Nominasi itulah yang kemudian diserahkan kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar untuk dipilih siapa pemenangnya.

Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa terdapat enam juri, termasuk dirinya. Namun demikian, hanya Megawati seorang berasal dari Asia.

Megawati dalam pikirannya menyampaikan dirinya akan kalah berdebat untuk memperjuangkan NU dan Muhammadiyah. Sebab, pikirnya, ia merupakan perempuan, Asia, wanita, dan seorang Muslim, sedangkan juri lainnya datang dari Barat.

Fase berikutnya, lanjut dia, adalah pengocokan awal, yang mengeluarkan 15 nominasi. Megawati bersyukur NU dan Muhammadiyah masuk dalam 15 nominasi itu.

Sementara itu, Megawati juga mengusulkan aktivis perempuan dan profesor agama Musdah Mulia mendapat nominasi dari aspek perorangan.

"Lalu saya berpikir bagaimana saya bicara untuk supaya mulai meyakinkan mereka (dewan juri lainnya)," kata Megawati.

Megawati kemudian saat dipersilakan bicara sengaja menggunakan latar belakangnya untuk memengaruhi juri lainnya. Megawati mengenalkan diri pernah menjadi anggota parlemen tiga periode, Wakil Presiden, dan Presiden RI.

"Ketika saya bicara satu-satu, memperkenalkan diri saya adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya seorang perempuan. Saya sengaja men-trigger (memicu) supaya perempuan yang lainnya itu merasa bahwa 'wow', gitu kan," tuturnya.

Megawati menceritakan bahwa setelah dirinya memperkenalkan diri seperti itu, maka dua juri lainnya tampak berbeda kepada dirinya.

Selanjutnya, Megawati menyampaikan bahwa dirinya sangat dekat dengan Muhammadiyah dan NU. Megawati menceritakan bahwa kakeknya merupakan pendiri Muhammadiyah dan pernah menjadi pengurus di Bengkulu.

Megawati lalu menjelaskan kepada dewan juri lainnya bahwa NU dan Muhammadiyah ikut bertempur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah sejak 1912, sedangkan NU 1926.

"Jadi saya bilang kalau foundation (lembaga) ini adalah untuk perdamaian dunia dan perikemanusiaan, maka saya minta bahwa organisasi ini (NU dan Muhammadiyah) harus bisa dinominasikan," kata Megawati.

Selain Megawati, juri lain ZAHF 2024 adalah Kardinal Leonardo Sandri (Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches), Rebeca Grynspan Mayufis (Secretary General of the United Nation Conference on Trade and Development/UNTAC), Mantan Director General of UNESCO Irina Bokova.

Selain itu, Rabbi Abraham Cooper (Chair of the US Commission on International Religious Freedom) dan Mohamed Abdelsalam (Secretary General of Zayed Award for Human Fraternity and Secretary General of the Muslim Council of Elders).

Selain NU dan Muhammadiyah, ZAHF juga memberikan penghargaan kepada ahli bedah jantung dari Mesir yang terkenal di seluruh dunia, Sir Magdi Yacoub. Selain itu, juga untuk pemimpin rakyat kecil dari Chile, Suster Nelly Leon Correa.

Zayed Award didirikan pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai kelanjutan dari pertemuan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyeb dengan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang kemudian disebut dengan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan. Zayed Award digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah ucapkan terima kasih ke Megawati untuk ZAHF 2024
Baca juga: MPR: Megawati berperan dalam kemenangan NU dan Muhammadiyah di ZAHF

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

OIKN pastikan ASN mulai pindah ke IKN pada Juli 2024******

OIKN pastikan ASN mulai pindah ke IKN pada Juli 2024
Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan Juli 2024.

Pemindahan sejumlah ASN ke IKN akan dimulai jika hunian ASN telah rampung.

“Target pertama adalah ketika hunian sudah jadi, hunian sudah jadi itu diperkirakan Juli, jadi sudah ada yang bisa pindah. Nah itu bertahap,” kata Jaka saat ditemui ANTARA di Ibu Kota Nusantara, Senin.

Jaka mengatakan, memindahkan ASN bukanlah hal yang mudah, melainkan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan secara bertahap.

“Orang pindah kerja itu nggak gampang, apalagi pindah rumah. Nah, jadi dibutuhkan secara bertahap, pluskarena ada 17 Agustus-an, kita harus managedengan baik,” jelasnya.

Sejauh ini, progres pembangunan Gedung Kantor Presiden di IKN telah mencapai 72,19 persen. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan bangunan pemerintahan lain seperti Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas pendukungnya telah mencapai 58,21 persen.

Progres tersebut turut diikuti oleh pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Blok Kantor Kementerian sedang berlangsung. Perkembangan signifikan juga terjadi di sektor telekomunikasi dengan penetapan PT Indonesia Comnet Plus dan PT Telkom Indonesia sebagai pemegang hak perlintasan penyedia infrastruktur telekomunikasi.

Menurut dia, semua upaya percepatan pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni yang akan mulai operasional pada Agustus 2024, seiring dengan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Pembangunan IKN dinilai masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, capaian itu sebagai bukti komitmen mewujudkan ibukota negara baru Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks******

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mimpi 3d

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
asiaslot4d
link game slot online terbaik
epic win138
gacor 138 slot
99 slot link alternatif
cara pengisian voucher telkomsel
erek erek 98 2d
buku tafsir mimpi togel
Garuda303
Daftar isi semua bab
Bab 1 bocoran prediksi togel hongkong
Bab 2 aseanqq
Bab 3 sihoki
Bab 4 judi slot online
Bab 5 situs terbaru terpercaya
Bab 6 nama situs slot thailand
Bab 7 cara belanja di tokopedia dengan kredivo
Bab 8 slot paling gacor saat ini
Bab 9 erek 2d abjad
Bab 10 slot yang gacor hari ini
Bab 11 rajatotobet
Bab 12 paito bangkok 930
Bab 13 slot link alternatif
Bab 14 slot anjing
Bab 15 situs gacor malam hari
Bab 16 sultanslot365
Bab 17 gading4d
Bab 18 dapat uang dari website
Bab 19 balakqq
Bab 20 trik slot duofu duocai
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2950bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

login kredivo di web
Pemkab Kudus mencatat korban banjir Demak yang mengungsi 2.804 jiwa
Pengungsi dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, saat beristirahat di tenda pengungsian di Terminal Induk Jati Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.
Melonjaknya jumlah pengungsi tersebut, karena berjalannya tim pendataan di lapangan untuk mendata warga yang mengungsi di rumah-rumah penduduk
Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah warga Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang terdampak banjir dan mengungsi di Kabupaten Kudus bertambah menjadi 2.804 jiwa. "Data pengungsi per hari ini, Minggu (11/2) pukul 17.00 WIB, termasuk yang mengungsi di rumah-rumah penduduk mencapai 2.804 jiwa dari jumlah sebelumnya tanggal 10 Februari 2024 hanya 1.292 jiwa," kata Camat Jati Kabupaten Kudus Fiza Akbar di Kudus, Minggu. Ia mengungkapkan melonjaknya jumlah pengungsi tersebut, karena berjalannya tim pendataan di lapangan untuk mendata warga yang mengungsi di rumah-rumah penduduk. Dengan adanya pendataan tersebut, tentunya kebutuhan makan sehari-harinya juga akan dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia di Terminal Induk Jati Kudus. Awalnya, tempat pengungsian yang disediakan, di antaranya di atas Jembatan Tanggulangin, Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, DPRD Kudus, dan kantor Koramil Jati. Dengan jumlah pengungsi sekitar seribuan jiwa per Sabtu (10/2).

Baca juga: Polres Kudus hibur anak-anak di pengungsian dengan berikan mainan Selain lima tempat pengungsian, terdapat pula 13 tempat pengungsian lain yang sebagian besar di rumah warga dan pondok pesantren. "Meskipun hanya menempati rumah warga, ternyata jumlah pengungsinya ada yang mencapai seratusan orang," ujarnya. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para pengungsi, di Terminal Induk Jati Kudus disediakan dapur umum. Dalam pengoperasian dapur umum tersebut, melibatkan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari berbagai kabupaten/kota di Jateng, selain dari Kabupaten Kudus. Bahkan, Pemkab Kudus bersama jajaran terjun langsung membantu korban banjir yang mengungsi di Kabupaten Kudus, termasuk dalam menyediakan makan sehari-hari hingga kebutuhan lain yang mereka butuhkan.

Baca juga: Calon TPS di Demak kebanjiran, dicarikan lokasi lain
Baca juga: Pemkab Demak pastikan pemenuhan kebutuhan pengungsi terdampak banjir

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

trik main slot 5 lion megaways
TKN konfirmasi kebenaran berita pembelian Mirage ke pihak AS
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di Jakarta. ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Saya cek langsung, baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika di Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani mengaku telah mengkonfirmasi informasi yang menyatakan capres Prabowo Subianto menerima sejumlah uang atas pembelian pesawat Mirage 2000-5 ke pihak Amerika Serikat.

"Saya cek langsung, baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika di Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali," kata Rosan di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu.

Setelah dikonfirmasi, Rosan mengatakan pihak Amerika Serikat tidak pernah melakukan atensi khusus untuk pembelian pesawat tersebut.

Tidak hanya itu, Rosan juga sempat mengkonfirmasi The Group of States against Corruption (Greco) terkait informasi tersebut.

Untuk diketahui, Greco diketahui sebagai organisasi antikorupsi yang kerap menelusuri kasus tingkat internasional.

Baca juga: Jubir: Kabar dugaan korupsi pesawat Mirage oleh Prabowo adalah hoaks

Baca juga: TKN siap lakukan upaya hukum terkait hoaks pembelian pesawat Mirage

"Tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerja sama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan yang namanya pembelian Mirage," tutur dia.

Karenanya, informasi yang mengatakan bahwa Prabowo menerima sejumlah uang dari pembelian pesawat Mirage merupakan berita bohong.

Karena hal tersebut, jajaran TKN berencana akan melakukan langkah hukum untuk mengusut pihak yang sengaja menyebarkan berita ini.

Sebelumnya, beredar kabar di laman Meta Nex yang menyebut bahwa Menhan Prabowo sedang disorot oleh Komisi Antikorupsi Uni Eropa karena diduga menerima sejumlah uang hasil pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 dari negara Qatar.

Pesawat bekas tersebut dibeli dan direncanakan akan datang pada 2025. Berdasarkan pemberitaan di situs tersebut, Prabowo dikabarkan menerima sejumlah uang dari hasil pembelian pesawat tersebut dari pihak Qatar.

Uang tersebut dikabarkan digunakan oleh Prabowo sebagai biaya politik untuk pencalonan dirinya sebagai calon presiden.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penciptaan tanpa batas

mansion77 rtp live
Gus Ipul: Isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin
Arsip foto - Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kiri) saat bersama Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memberi keterangan pers di Jakarta, Jumat (9/2/2024). ANTARA/Sigit Pinardi/pri.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengatakan isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin, tak terkecuali pemilihan presiden.

“Saya ikut pemilihan langsung sudah berulang kali. Pilgub tiga kali, pemilihan wali kota juga. Isu kecurangan selalu ada, selalu mewarnai proses itu,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu.

Yang jelas, lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu, aturan sudah cukup jelas mengatur bilamana terjadi kecurangan apa tindakannya, prosesnya, dan bagaimana membuktikannya.

Selain itu, lanjut dia, selama proses pemilihan juga ada pengawasan, baik yang dilakukan oleh Bawaslu maupun pengawas independen.

“Di TPS (tempat pemungutan suara) ada banyak saksi, baik saksi resmi maupun yang di luar itu,” ujarnya.

Ia mengaku masih percaya bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.

Meski demikian, Gus Ipul mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan memastikan pemilu berjalan sesuai yang diharapkan.

“Mari kita kawal bersama agar pemilu benar-benar jujur, adil, transparan, dan terbuka,” ujarnya.

Setelah semua proses berjalan, kata Gus Ipul, tentu apa pun hasil pemilu, siapa pun yang menang, harus diterima.

Baca juga: Jaksa Agung ingatkan jajaran berperan aktif sukseskan Pemilu 2024
Baca juga: Gusdurian ajak masyarakat laporkan pelanggaran pemilu di Gardu.net

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

best pragmatic slots
Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (kedua kanan) menyapa wartawan usai menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

slot online pasti bayar
Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada pemilu 2024 dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Kerajaan Dao

link slot depo pulsa
Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/aa.
dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu yang hendak mengambil alat peraga kampanye (APK) termasuk bendera partai  usai diturunkan dalam rangka masa tenang kampanye  dengan catatan masih dalam kurun waktu tertentu.

"Nanti akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, maka dalam waktu yang tersisa itu bisa diambil kembali oleh peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha Jakarta, Minggu.

Munandar menuturkan peserta pemilu bisa mengambil APK ini dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan sebaiknya waktu itu dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu yang masih ingin mengamankan bendera berlambang partai masing-masing.

"Saya sampaikan bendera partai jangan dianggap seperti sampah," tegasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji menuturkan lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujar Sakhroji.

Terkait jumlah APK yang diturunkan pada Minggu dini hari ini, dia memperkirakan sekitar 15.000 lebih APK yang sudah diturunkan dari pembatas jalan, jalan layang (flyover) dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Hari ini, penertiban masih berlanjut ke tingkat kecamatan dan kelurahan," tambahnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI berharap agar tidak ada lagi metode kampanye salah satunya pemasangan APK selama masa tenang.

Bawaslu DKI memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP DKI Jakarta, dan jajaran pemerintah daerah di DKI dari tingkat provinsi hingga kota untuk mendukung penyelenggaraan  pemilu.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari dan hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

KPU menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dengan demikian, rancangan jadwal Pilkada 2024 yang telah disusun KPU adalah sebagai berikut:
  1. 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan;
  2. 27 Agustus-21 September 2024: Pendaftaran penelitian persyaratan pasangan calon;
  3. 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
  4. 23 September 2024: Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon;
  5. 25 September-23 November 2024: Masa kampanye;
  6. 24 November-26 November 2024: Masa tenang;
  7. 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan 
  8. 27 November-10 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi.
Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI turunkan alat peraga kampanye serentak Minggu dini hari
Baca juga: Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024